Yang jadi masalah, dari 4 jalur itu masih banyak yang tidak masuk, karena sekolah tidak cukup dan tidak merata. Sehingga tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Nah yang tidak beruntung seperti ini, bagaimana pemerintah menangani?
ikut sekolah swasta untuk PPDB bersama dengan sekolah negeri. adakan kolaborasi antar sekolah dan kesetaraan sekolah memberikan sekolah gratis negeri hingga swasta
@@muhamadmiftah8257 Sistem Zonasi hanya M3MP3RBuRUK mutu Sekolah dan mutu pendidikan nasional jika keberpihakan hanya kepada anak M1SK!N tapi tak berprestasi. Banyak siswa/i SMP yang tak bisa membaca diduga karena keberpihakan kepada anak dari keluarga yang kurang mampu tentu akan mempersulit para guru mengajar mereka dan mereka tetap saja tidak akan maju maju dengan hasil mengajar S!A S!A tapi hanya menghalangi anak yang berprestasi lainnya yang ingin bersekolah disana. Ini namanya keberpihakan yang sudah S3SAT & M3NYE SATKAN
sesuai apa kata narsum : di tempat saya, ada daerah yang jauh dari smp/sma negeri, jadi ketika mau masuk negeri otomatis sulit diterima di sekolah manapun. padahal di wilayahnya banyak sd negerinya. Selain itu, di tempat lain ada smp negeri ngumpul di suatu wilayah
Disekolah anak saya, yg zonasi kurang dlm hal belajar, santai sekali dalam belajar. Karena mereka yakin dengan pindah Kartu Keluarga supaya bisa "mepet tembok sekolah" mereka dpt dengan mudah diterima di SMAN impian. Apalagi sekolah anak sy SMPN dan SMAN bersebelahan. Jd banyak ortu berpikir pindah KK jadi solusi bisa dpt SMAN impian 😢.
Sistem zonasi melanggar konstitusi karena TIDAK mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu hanya bisa dilakukan jika mutu pendidikan nasional sudah tinggi. Tapi sejak sistem zonasi diberlakukan banyak siswa/i SMP tidak bisa membaca. Jadi sistem zonasi telah melanggar tujuan negara.
Bukannya dengan sistem zonasi justru akan membuat berkumpulnya orang2 kaya di dekat sekolah2 yang dianggap favorit? Karena mereka punya kemampuan finansial untik pindah rumah sehingga dekat dengan sekolah2 favorit
Zonasi yg dipake skrg emang konyol. Masih aja ngotot make jarak meteran. Emangnya ada jaminan kalo sekolahnya dah mengcover semua wilayah? Kenapa gak diblok pake jatah lokasi aja? Seperti yg diterapkan di DKI Jakarta. Sekolah A zonanya utk kelurahan/kecamatan P, Q, R, dan S. Sekolah B utk R, S, T, & U. Sekolah C utk P, Q, & T. Dan seterusnya, gak perduli jarak. Juga bisa dilihat dari tabel asal rumah calon murid. Calon murid dari kelurahan X, hanya boleh milih sekolah A, C, E. Yg dari kelurahan Y, pilihannya sekolah A, B, D. Yg dari kelurahan Z, pilihannya C, D, E. Jadi, gak pake ngukur2 meteran pake GPS. Tinggal tua²an umur aja.
Rumah kami 600 meter dr SMP negeri Jakarta, tapi tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena beda RT dan beda RW. Sayangnya anak2 yg tinggal di Bekasi justru bisa masuk di sekolah tersebut karena KK nya malah satu RT dengan sekolah. Kalau daftar dr zona 3, jarak rumah yg hanya 500 meter dianggap sama dengan yg 4 km dari sekolah dan seleksi hanya berdasarkan usia. Otomatis, usia normal lulusan SD kalah dengan yang sudah jauh lbh tua
kenapa sih jarang terjadi kolaborasi antar sekolah? jadi murid bisa bertukar fasilitas dengan murid dari sekolah lain seperti ekstrakurikuler. sayangnya lagi kenapa sih kalau lomba semua muridnya harus berasal dari 1 sekolah yang sama. tidak boleh digabung dengan murid dari sekolah lain. jadi sekolah A vs sekolah B. Tolong dong kalau ekstrakurikuler atau lomba tim muridnya bisa digabung dengan murid dari sekolah lain. bahas ya........
Terus anak anak yg ga dapat sekolah bagus kita bagaimanakan? Jika tetap pakai cara itu akan terus ada kesenjangan pendidikan yg kaya akan diuntungkan karena anaknya bisa diberikan bimbel
Yang jadi inti persoalan bukan Zonasinya, tapi sistem seleksi menggunakan jarak terdekat ke sekolah. Ini juga menjadi dasar jalur seleksi lain seperti Afirmasi dan jalur anak guru. Jadi yang harus dihapuskan adalah seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah. Silahkan diadakan jalur Zonasi dan jalur non zonasi (lintas Zonasi) tapi seleksinya berdasarkan nilai prestasi siswa. Seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah merupakan kebijakan: 1. Diskriminatif (membeda-bedakan antara siswa dekat sekolah dengan siswa yang jauh dari sekolah), mereka sama warga negara dan membayar pajak yang sama. 2. Tidak adil. Ketidakadilan pertama: pemerintah gagal membuat pemerataan sebaran sekolah, tidak adil bagi siswa yang didekat rumahnya tidak dibangun sekolah negeri. Ketidakadilan kedua, siswa yang tidak dibangunkan sekolah negeri oleh pemerintah, cuma diberi kesempatan 12,5% diterima disekolah negeri berdasarkan kuota prestasi nilai di PPDB. 3. Seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah mendidik rakyat punya metal malas dan preman "gw anak sini, harus dapat jatah dan prioritas"
@muhamadmiftah8257 Tahap 1 Lintas zona silahkan mendaftar tanpa dibatasi zona. seperti jalur prestasi nilai. Tahap 2 Zonasi, hanya siswa yang berada di zona tersebut yang boleh mendaftar. Tapi dasar seleksi tetap nilai prestasi, bukan jarak ke sekolah
Setelah 10 thn diberlakukan zonasi apakah kualitas sdm indonesia jd lbh baik drpd sblm zonasi diberlakukan ??? Apakah sblm zonasi diberlakukan ada anak SMA yg tdk bs menjawab pertanyaan perkalian dan pengetahuan geografi ??? Coba lihat peringkat SMA, peringkat 20 tertinggi baik provinsi maupun nasional apakah diduduki oleh sekolah negeri atau swasta ?? Apakah setelah 10 thn diterapkan zonasi merubah gol miskin jd bs bersaing dgn yg mampu ??? Zonasi di Indonesia adalah kebijakan konyol. Sy adalah org miskin yg tertolong dgn sistem pendidikan di thn 90an, adanya sekolah unggulan dan kelas unggulan bs memotivasi anak2 utk meraih nilai terbaik, berusaha memperbaiki diri, sehingga mampu keluar dr kemiskinan .
PSPK berpihak pada anak. Dalam UN, PSPK berpihak pada anak. Anak jangan sampai berkompetisi. Yang diuntungkan, anak2 orang kaya yang jadi makin unggul ketika ada tes seleksi. Dalam zonasi, PSPK juga berpihak pada anak. Anak orang2 kaya yg bisa punya rumah dekat sekolah.
@@andangkurniawan5766 Seharusnya berpihak pada anak yang miskin berprestasi baru itu adil. Jika anaknya sulit untuk berprest asi walaupun mis kin, hanya akan memperbu ruk mutu pendidikan. Banyaknya siswa/i SMP yang TIDAK BISA MEMBA CA diduga karena memprioritaskan kemis kinannya tapi membuat para guru kesulitan membuat mereka jadi cerdas. Kesempatan yang diberikan kepada mereka yang miskin tersi a si akan saja. Akhirnya keberpihakan TIDAK akan membantu mereka yang misk in tapi hanya menghalangi peserta didik berprestasi yang lainnya utk bersekolah di tempat yang diinginkan mereka. Itu namanya keberpihakan yang S3 SAT dan M3NYESVTKAN.
@@andangkurniawan5766 Jalur zonasi melanggar konstitusi karena TIDAK mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu hanya bisa dilakukan jika pendidikan nasional bermutu tinggi. Tapi sejak sejak jalur zonasi diberlakukan banyak siswa/i SMP tidak bisa membaca, berarti jalur zonasi itu menurunkan mutu Sekolah atau mutu pendidikan nasional. Jadi jalur zonasi telah melanggar salah satu tujuan negara.
Harusnya kita HAPUSKAN PPDB, sejak lahir anak atau berpindah domisili, anak harus sudah mendapatkan KURSI di suatu SEKOLAH NEGERI. Ayo, PSPK berpihak kepada anak yang rumahnya jauh dari sekolah, ayo PSPK jangan berpihak ke anak2 orang kaya.
![[DRAGON BALL LEGENDS REVEALS ＆ STUFF] LEGENDS FESTIVAL 2024 Special Edition Part 1](http://i.ytimg.com/vi/mV5bGIswTtQ/mqdefault.jpg)
Terima kasih infonya
Yang jadi masalah, dari 4 jalur itu masih banyak yang tidak masuk, karena sekolah tidak cukup dan tidak merata. Sehingga tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Nah yang tidak beruntung seperti ini, bagaimana pemerintah menangani?
ikut sekolah swasta untuk PPDB bersama dengan sekolah negeri. adakan kolaborasi antar sekolah dan kesetaraan sekolah memberikan sekolah gratis negeri hingga swasta
@@muhamadmiftah8257
Sistem Zonasi hanya M3MP3RBuRUK mutu Sekolah dan mutu pendidikan nasional jika keberpihakan hanya kepada anak M1SK!N tapi tak berprestasi. Banyak siswa/i SMP yang tak bisa membaca diduga karena keberpihakan kepada anak dari keluarga yang kurang mampu tentu akan mempersulit para guru mengajar mereka dan mereka tetap saja tidak akan maju maju dengan hasil mengajar S!A S!A tapi hanya menghalangi anak yang berprestasi lainnya yang ingin bersekolah disana. Ini namanya keberpihakan yang sudah S3SAT & M3NYE SATKAN
sesuai apa kata narsum : di tempat saya, ada daerah yang jauh dari smp/sma negeri, jadi ketika mau masuk negeri otomatis sulit diterima di sekolah manapun. padahal di wilayahnya banyak sd negerinya. Selain itu, di tempat lain ada smp negeri ngumpul di suatu wilayah
Disekolah anak saya, yg zonasi kurang dlm hal belajar, santai sekali dalam belajar. Karena mereka yakin dengan pindah Kartu Keluarga supaya bisa "mepet tembok sekolah" mereka dpt dengan mudah diterima di SMAN impian.
Apalagi sekolah anak sy SMPN dan SMAN bersebelahan.
Jd banyak ortu berpikir pindah KK jadi solusi bisa dpt SMAN impian 😢.
Sistem zonasi melanggar konstitusi karena TIDAK mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu hanya bisa dilakukan jika mutu pendidikan nasional sudah tinggi. Tapi sejak sistem zonasi diberlakukan banyak siswa/i SMP tidak bisa membaca. Jadi sistem zonasi telah melanggar tujuan negara.
BTW:
EQUITY = SAHAM
Kalo mau ngomong KEADILAN, itu EQUALITY
Bukannya dengan sistem zonasi justru akan membuat berkumpulnya orang2 kaya di dekat sekolah2 yang dianggap favorit? Karena mereka punya kemampuan finansial untik pindah rumah sehingga dekat dengan sekolah2 favorit
Jalur donasi gak di bahas? 😊
Usul,Bu......zonasi mohon dicabut
Zonasi yg dipake skrg emang konyol. Masih aja ngotot make jarak meteran. Emangnya ada jaminan kalo sekolahnya dah mengcover semua wilayah?
Kenapa gak diblok pake jatah lokasi aja? Seperti yg diterapkan di DKI Jakarta. Sekolah A zonanya utk kelurahan/kecamatan P, Q, R, dan S. Sekolah B utk R, S, T, & U. Sekolah C utk P, Q, & T. Dan seterusnya, gak perduli jarak.
Juga bisa dilihat dari tabel asal rumah calon murid. Calon murid dari kelurahan X, hanya boleh milih sekolah A, C, E. Yg dari kelurahan Y, pilihannya sekolah A, B, D. Yg dari kelurahan Z, pilihannya C, D, E.
Jadi, gak pake ngukur2 meteran pake GPS. Tinggal tua²an umur aja.
Rumah kami 600 meter dr SMP negeri Jakarta, tapi tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena beda RT dan beda RW. Sayangnya anak2 yg tinggal di Bekasi justru bisa masuk di sekolah tersebut karena KK nya malah satu RT dengan sekolah. Kalau daftar dr zona 3, jarak rumah yg hanya 500 meter dianggap sama dengan yg 4 km dari sekolah dan seleksi hanya berdasarkan usia. Otomatis, usia normal lulusan SD kalah dengan yang sudah jauh lbh tua
Tapi sayang nya jumlah sekolah yang di bangun pemerintah belum merata
Sedang jarak dari sekolah ke rumah dipukul rata
kenapa sih jarang terjadi kolaborasi antar sekolah? jadi murid bisa bertukar fasilitas dengan murid dari sekolah lain seperti ekstrakurikuler. sayangnya lagi kenapa sih kalau lomba semua muridnya harus berasal dari 1 sekolah yang sama. tidak boleh digabung dengan murid dari sekolah lain. jadi sekolah A vs sekolah B. Tolong dong kalau ekstrakurikuler atau lomba tim muridnya bisa digabung dengan murid dari sekolah lain. bahas ya........
Maka dengan kembali ke UN serta daftar pakai NEM membuat siswa semangat belajar untuk mendapatkan sekolah yang bagus
Terus anak anak yg ga dapat sekolah bagus kita bagaimanakan? Jika tetap pakai cara itu akan terus ada kesenjangan pendidikan yg kaya akan diuntungkan karena anaknya bisa diberikan bimbel
@@LuhRias-w4ganak sebaikya diajak diskusi shg punya kesadaran kalau mau masuk sekolah bagus harus belajar sungguh2
@@pepikesuma5903 bikin proyek sudah ribet,
Yang jadi inti persoalan bukan Zonasinya, tapi sistem seleksi menggunakan jarak terdekat ke sekolah. Ini juga menjadi dasar jalur seleksi lain seperti Afirmasi dan jalur anak guru. Jadi yang harus dihapuskan adalah seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah.
Silahkan diadakan jalur Zonasi dan jalur non zonasi (lintas Zonasi) tapi seleksinya berdasarkan nilai prestasi siswa.
Seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah merupakan kebijakan:
1. Diskriminatif (membeda-bedakan antara siswa dekat sekolah dengan siswa yang jauh dari sekolah), mereka sama warga negara dan membayar pajak yang sama.
2. Tidak adil. Ketidakadilan pertama: pemerintah gagal membuat pemerataan sebaran sekolah, tidak adil bagi siswa yang didekat rumahnya tidak dibangun sekolah negeri. Ketidakadilan kedua, siswa yang tidak dibangunkan sekolah negeri oleh pemerintah, cuma diberi kesempatan 12,5% diterima disekolah negeri berdasarkan kuota prestasi nilai di PPDB.
3. Seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah mendidik rakyat punya metal malas dan preman "gw anak sini, harus dapat jatah dan prioritas"
jalur anak guru di PPDB bukan jadi prioritas lagi. malah jalur pindah tugas orang tua. sekolah swasta jadi alternatif
@muhamadmiftah8257 intinya mau jalur apapun, dasar dari seleksi PPDB harus nilai prestasi, jangan dihubungkan dengan jarak rumah ke sekolah.
@@haryanto6309 iya deh. tapi pilihan sekolah dibatasi. misal kelurahan ini hanya bisa masuk sekolah ini
@muhamadmiftah8257
Tahap 1 Lintas zona silahkan mendaftar tanpa dibatasi zona. seperti jalur prestasi nilai.
Tahap 2 Zonasi, hanya siswa yang berada di zona tersebut yang boleh mendaftar. Tapi dasar seleksi tetap nilai prestasi, bukan jarak ke sekolah
Kenapa komen saya selalu di spam?
Setelah 10 thn diberlakukan zonasi apakah kualitas sdm indonesia jd lbh baik drpd sblm zonasi diberlakukan ??? Apakah sblm zonasi diberlakukan ada anak SMA yg tdk bs menjawab pertanyaan perkalian dan pengetahuan geografi ??? Coba lihat peringkat SMA, peringkat 20 tertinggi baik provinsi maupun nasional apakah diduduki oleh sekolah negeri atau swasta ?? Apakah setelah 10 thn diterapkan zonasi merubah gol miskin jd bs bersaing dgn yg mampu ??? Zonasi di Indonesia adalah kebijakan konyol. Sy adalah org miskin yg tertolong dgn sistem pendidikan di thn 90an, adanya sekolah unggulan dan kelas unggulan bs memotivasi anak2 utk meraih nilai terbaik, berusaha memperbaiki diri, sehingga mampu keluar dr kemiskinan .
PSPK berpihak pada anak.
Dalam UN, PSPK berpihak pada anak. Anak jangan sampai berkompetisi. Yang diuntungkan, anak2 orang kaya yang jadi makin unggul ketika ada tes seleksi.
Dalam zonasi, PSPK juga berpihak pada anak. Anak orang2 kaya yg bisa punya rumah dekat sekolah.
@@andangkurniawan5766
Seharusnya berpihak pada anak yang miskin berprestasi baru itu adil. Jika anaknya sulit untuk berprest asi walaupun mis kin, hanya akan memperbu ruk mutu pendidikan. Banyaknya siswa/i SMP yang TIDAK BISA MEMBA CA diduga karena memprioritaskan kemis kinannya tapi membuat para guru kesulitan membuat mereka jadi cerdas. Kesempatan yang diberikan kepada mereka yang miskin tersi a si akan saja. Akhirnya keberpihakan TIDAK akan membantu mereka yang misk in tapi hanya menghalangi peserta didik berprestasi yang lainnya utk bersekolah di tempat yang diinginkan mereka. Itu namanya keberpihakan yang S3 SAT dan M3NYESVTKAN.
@@andangkurniawan5766
Jalur zonasi melanggar konstitusi karena TIDAK mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu hanya bisa dilakukan jika pendidikan nasional bermutu tinggi. Tapi sejak sejak jalur zonasi diberlakukan banyak siswa/i SMP tidak bisa membaca, berarti jalur zonasi itu menurunkan mutu Sekolah atau mutu pendidikan nasional. Jadi jalur zonasi telah melanggar salah satu tujuan negara.
Harusnya kita HAPUSKAN PPDB, sejak lahir anak atau berpindah domisili, anak harus sudah mendapatkan KURSI di suatu SEKOLAH NEGERI.
Ayo, PSPK berpihak kepada anak yang rumahnya jauh dari sekolah, ayo PSPK jangan berpihak ke anak2 orang kaya.