Видео

Ujian dibuat sendiri gurunya di sekolah itu lebih baik.krn sesuai kondisi wilayah masing masing.

Sekolah yg dicita citakan tergantung konsep warganya. Kepala sekolah sebagai pemimpin garda terdepan. Saya setuju dengan ide ibu Ice.. Hindari menciptakan guru yg menghabiskan materi dan fokus kumpulan soal sebatas pengetahuan, tetapi seluruh otak yakni rekognisi,afeksi, aksi dan atau kreasi belum seluruhnya tersentuh. Malah Ujian Nasional cenderung guru memberi kunci jawaban saat ujian krn gurunya cari prestise padahal bukan hasil ujian anak yg sebebarnya. Maka ide ini perlu ditinjau ulang kembali mengutamakan ujian atau nengutamakan layanan inklusivitas, kebhinekaan, literasi, numerasi, karaktek, iklim sekolah, dan kualitas pembelajaran.Maaf saya curhat sesuai pengalaman saya sendiri.

Saya SE tu7 di adakan UN lagi biar negri ini ada nilai harganya dan anak 2 bener bener punya rasa tanggung jawab

Adakan UN kembali hapus kurikulum merdeka

Siapa yang meremehkan Evaluasi Pendidikan maka dia sudah ikut menhancurkan pendidikan itu sendiri, setujukah?

Dunia pendidikan hancur gara-gara sekolah tidak melakukan ujian nasional dan penerimaan siswa tidak berdasar pada NEM, Semuanya carut marut dan generasi Makin alay

Sangat menarik penjelasan Ibu Itje Chadijah. Maaf, di mana beliau bisa dihubungi untuk kepentingan kegiatan workshop atau seminar? Terima kasih

BTW: EQUITY = SAHAM Kalo mau ngomong KEADILAN, itu EQUALITY

Zonasi yg dipake skrg emang konyol. Masih aja ngotot make jarak meteran. Emangnya ada jaminan kalo sekolahnya dah mengcover semua wilayah? Kenapa gak diblok pake jatah lokasi aja? Seperti yg diterapkan di DKI Jakarta. Sekolah A zonanya utk kelurahan/kecamatan P, Q, R, dan S. Sekolah B utk R, S, T, & U. Sekolah C utk P, Q, & T. Dan seterusnya, gak perduli jarak. Juga bisa dilihat dari tabel asal rumah calon murid. Calon murid dari kelurahan X, hanya boleh milih sekolah A, C, E. Yg dari kelurahan Y, pilihannya sekolah A, B, D. Yg dari kelurahan Z, pilihannya C, D, E. Jadi, gak pake ngukur2 meteran pake GPS. Tinggal tua²an umur aja.

Jangan hanya terus memperdebatkan masalah sistem penilaian, tapi nanya sistem semua faktor harus dianalisis, termasuk kompetensi, kualitas dan kesejahteraan guru nya harus diperhatikan untuk ditingkatkan.

Kembalikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang dulu pernah ada dan mampu mencetak calon² tenaga guru/pendidik yang profesional, dan berhasil mendidik anak² yang berkualitas pula, pandai², cerdas, terampil, dan berkarakter (berakhlak mulia)

Soal curang atau tidak curang dalam UN atau bentuk tes atau ujian apapun namanya, itu tidak lepas dari masalah karakter dan mentalitas manusianya (para pelaku pendidikan). Kalau mindsetnya mengacu pada capaian yang berimplikasi pada adanya riward, AN juga bisa dicurangi dan disiasati untuk agar nilai Rapor Pendidikan nya baik dan mendapatkan riward. Jadi, menurut saya yg sudah mengajar sejak tahun 1990, jangan jadikan UN, AN, dan jenis penilaiannya sebagai topik perdebatan utama, mulailah dari sistem pendidikan dan rekrutmen tenaga guru yang berkualitas, kompeten serta memiliki integritas kepribadian, sosialutas keguruan dan profesionalisme yang mumpuni.

saya juga ga percaya dengan hasil didikan kurikulum bangsa konoha.didikan kurikulum departemen pendidikan konoha yang paling sukses adalah mencetak koruptor dan pemabuk agama

data apa yg ibu peroleh mengatakan bahwa yg pro dan kontra terhadap un itu hanya keputusan pribadi? jagn asal bunyui kau bu. emang ibu pernah turun kesekolah seluruh Indonesia? orag-orang macam inilah yg merusak pandangan terhadap guru. gara-gara ibulah meniadakan UN dampak negatifnya lebih buruk dibandingkan waktu ada UN. memang semua kebijakan pasti ada dampak positif dan negatif. tapi seharusnya perlu dilihat dampak negatoif yang lebih sedikit. dengan adanya tidak ada UN sikap siswa jadi hancur-hancuran. bahkan perguruan tinggi luar negeri sudh mulai menyangksikan tamatan SLTA Indonesia karena tidak ada standarnya. kalian itu hanya bisa teori saja, anda hanya bisa baca teks dan teks tapi praktiknya kalian saya yakin lebih rendah dari guru yang menjadi ujung tombak di lapangan. Saya yakin anda adalah orang yg memiliki ilmu sangat tinggi, tapi untuk apoa kalau kalian hanya bisa ngomong saja. tpi kayaknya ibu bel;um tahu apa itu belajar secfara benar. hanya ibu penggal-penggal saja.

Saya pribadi tidak setuju UN Kembali lagi karena menjadi momok menakutkan kalau kembali mundur Indonesia

cara mengukur kompetensi real siswa itu bagaimana? mengingat masih ada stigma kalau murid harus di "kompetensikan"

Buat aja un semua mapel kecuali mulok. Penilaian formatif juga penting.

Bagaimana mau meningkatkan kompetensi anak (kalau bicara anak artinya semua anak di Indonesia), kalau: 1. Fasilitas pendidikan tidak merata secara kuantitas maupun kualitas; 2. Standarisasi guru belum ada khususnya untuk pendidikan dasar hingga menengah. Tahukan anda? prodi keguruan seringkali jadi prodi "buangan" ya daripada tidak lanjut ke perguruan tinggi masuk prodi keguruan aja. Tahukan anda? bahwa untuk masuk prodi keguruan dan/atau pendidikan nggak perlu tes karakter, kperibadian bahkan tes kemampuan dasar yang dilakukan secara serius; 3. Guru disibukkan urusan administrasi ini itu, aplikasi ini itu yang sebenarnya nggak terlalu terkait dengan proses pendidikan; 4. Lalu apa dong standar pendidikan kita? AN yang malah bikin bingung siswa, sekolah, dan guru. Maaf ya bu, kalau ibu memang jadi ahli yang melatih guru puluhan tahun. Kira-kira Ibu merasa ikut bertanggungjawab tidak dengan segala keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Saya setuju dengan apa yang ibu sampaikan, tetapi mengapa pada faktanya jaraaaaaaang sekali guru2 kita mempraktekkan apa yang sudah Ibu sampaikan di sini. Guru model yang Ibu ceritakan di sini pernah saya jumpai ketika saya masih SD sampai SMA sekitar akhir tahun 1970an sampai awal 1990. Bukan guru masa kini dengan kurikulum merdeka seperti sekarang.

MashaAllah, keren Bu Itje Khodijah,,, kata-kata Bu Itje sangat menginspirasi saya,,, sama seperti apa yang disampaikan Bu I the saat press konferensi di workshop penguatan Guru PKGBI

Seharusnya ujian nasional itu juga bisa mengukur karakter siswa menjadi lebih baik

1. jgn jadikan 100% kelulusan UN/AM sbg tolok ukur keberhasilan sebuah proses pembelajaran baik bagi siswa maupun lembaga,, tapi berapa prosen siswa yg bisa masuk ke sekolah favorit jenjang diatasnya, krn dg kelulusan menjadi sepenuhnya kewenangan lembaga nilai diakali demi mencapai kelulusan 100%, sebaliknya dg UN lembaga jg berlaku curang demi meraih 100% kelulusan apalagi ada campur tangan pem. daerah. 2. berlakukan tes masuk bagi siswa baru utk jenjang SLTP dan SLTA, dg begini sekolah akan betul menyeleksi siswa barunya, krn input siswa yg berkualitas akan sangat berpengaruh proses pembelaran juga sampai output yg dihasilkan

tanpa UN : 1. Tidak ada minat belajar 2. Tidak ada alat ukur 3. Karakter murid lebih hancur 4. Murid tidak banyak tahu pengetahuan umum dan dasar matematis 5. Tidak ada respect ke guru 6. Guru kurang berjuang karena tidak ada standar 7. Lebih baik ada UN dan ada standar murid tidak naik kelas 8. Integrasikan saja UN pada KUMER Masa sulit menghasilkan generasi kuat Generasi kuat menghasulkan masa mudah Masa mudah menghasilkan generasi lemah Generasi lemah menghasilkan masa sulit

Usul,Bu......zonasi mohon dicabut

Betul itu ijazah SMA kebawah cuma buat bungkus gorengan gak laku buat ngelamar kerja yg laku cuma IPK tp wajib belajar cuma 13 tahun kuliah mahal belom tentu kerja

Bagi yang mau balik UN lagi, berarti mereka belum tahu bagaimana proses UN. Betul kata bu Itje nilai yg diperoleh waktu UN hanya untuk kebanggaan orang dewasa sekitar anak saja, ttapi tidak bisa menjadi tolak ukur anak tsb mmiliki kompetensi. Nilai UN hanya untuk tiket masuk lapangan saja, ttapi untuk main anak kita tidak mampu. Coba simak dan pahami serta renungkan perbincangan ini, bapak/ibuk akan paham. Apakah perlu kita kembalikan UN

Sistem zonasi melanggar konstitusi karena TIDAK mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu hanya bisa dilakukan jika mutu pendidikan nasional sudah tinggi. Tapi sejak sistem zonasi diberlakukan banyak siswa/i SMP tidak bisa membaca. Jadi sistem zonasi telah melanggar tujuan negara.

Jalur donasi gak di bahas? 😊

Ya ya ya.. Real dilapangan jd driver ojol

Harusnya kita HAPUSKAN PPDB, sejak lahir anak atau berpindah domisili, anak harus sudah mendapatkan KURSI di suatu SEKOLAH NEGERI. Ayo, PSPK berpihak kepada anak yang rumahnya jauh dari sekolah, ayo PSPK jangan berpihak ke anak2 orang kaya.

Perkembangan teknologi saat ini yg sangat pesat membuat ujian menjadi hanya sebatas kemampuan dasar yg bisa dilakukan oleh teknologi. Bagaimana jika kita melihat kemampuan siswa dari kemampuannya menciptakan sesuatu dari apa yg dia pelajari.

kenapa sih jarang terjadi kolaborasi antar sekolah? jadi murid bisa bertukar fasilitas dengan murid dari sekolah lain seperti ekstrakurikuler. sayangnya lagi kenapa sih kalau lomba semua muridnya harus berasal dari 1 sekolah yang sama. tidak boleh digabung dengan murid dari sekolah lain. jadi sekolah A vs sekolah B. Tolong dong kalau ekstrakurikuler atau lomba tim muridnya bisa digabung dengan murid dari sekolah lain. bahas ya........

Setelah 10 thn diberlakukan zonasi apakah kualitas sdm indonesia jd lbh baik drpd sblm zonasi diberlakukan ??? Apakah sblm zonasi diberlakukan ada anak SMA yg tdk bs menjawab pertanyaan perkalian dan pengetahuan geografi ??? Coba lihat peringkat SMA, peringkat 20 tertinggi baik provinsi maupun nasional apakah diduduki oleh sekolah negeri atau swasta ?? Apakah setelah 10 thn diterapkan zonasi merubah gol miskin jd bs bersaing dgn yg mampu ??? Zonasi di Indonesia adalah kebijakan konyol. Sy adalah org miskin yg tertolong dgn sistem pendidikan di thn 90an, adanya sekolah unggulan dan kelas unggulan bs memotivasi anak2 utk meraih nilai terbaik, berusaha memperbaiki diri, sehingga mampu keluar dr kemiskinan .

Part tentang life long learning menit 19 itu membuat saya mulai merefleksi diri. Memang benar itu tantangan kita saat ini.

Tapi sekarang dampak ndak ada UN siswa sudah ditanamkan ke banak mereka. "Santai jak, Pasti Naik Kelas Bah, Pasti Lulus Bah, yg penting masuk jak." Akibatnya apa skrg? lulusan SMA banyak yg baca aja masih ndak lancar bahkan ada yg bisa ngeja, apa lagi diminta untuk mencari maksd/tujuan dari bacaaan. Begitu juga numerasi, Hitungan dasar KaBaTaKu aja masih bingung mengerjakannya. Jadi salahnya dimana. Sampai skrg mash bingung.

Simbah ini dlu sekolah kyknya sering teraniaya bathin..

teori lebih mudah dari pada prakter. karna praktek membutuhkan sarana dan infrastruktur yang memadai. orang yang gagal mempraktekkan apa yang menjadi teorinya adalah orang berfikir pendek dan biasanya orang tersebut memiliki obsesi yang tinggi tapi pikiran pendek. nyatanya kumer gagal total dan efek buruknya sangat tinggi sekali

Ibu Itje memang jeli sekali mengamati dunia pendidikan sehingga anti ujian nasional secara rasional. Namun harus diingat dunia pendidikan di Indonesia saat ini diincar oleh kaum materialistik pemburu cuan sehingga mereka ingin menghidupkan kembali ujian nasional dengan kedok meningkatkan kualitas pendidikan.

Aduh enaknya ada ujian nasional kembali agar ada sarana untuk menghambur -hamburkan uang negara secara legal. Dengan adanya ujian nasional akan tumbuh kembali bimbingan belajar dimana mana, menguras dana orang tua siswa dan tentunya menimbulkan keuntungan yang luar biasa. Siswa pintar dan hobi belajar akan resah dan kebingungan karena tidak ada petunjuk buku standar mana yang dijadikan sumber penulisan naskah ujian nasional. Sebaliknya siswa nakal dan bodoh bukannya berubah sikap menjadi rajin belajar melainkan tambah malas dan cuek.

Yang jadi masalah, dari 4 jalur itu masih banyak yang tidak masuk, karena sekolah tidak cukup dan tidak merata. Sehingga tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Nah yang tidak beruntung seperti ini, bagaimana pemerintah menangani?

Yang jadi inti persoalan bukan Zonasinya, tapi sistem seleksi menggunakan jarak terdekat ke sekolah. Ini juga menjadi dasar jalur seleksi lain seperti Afirmasi dan jalur anak guru. Jadi yang harus dihapuskan adalah seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah. Silahkan diadakan jalur Zonasi dan jalur non zonasi (lintas Zonasi) tapi seleksinya berdasarkan nilai prestasi siswa. Seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah merupakan kebijakan: 1. Diskriminatif (membeda-bedakan antara siswa dekat sekolah dengan siswa yang jauh dari sekolah), mereka sama warga negara dan membayar pajak yang sama. 2. Tidak adil. Ketidakadilan pertama: pemerintah gagal membuat pemerataan sebaran sekolah, tidak adil bagi siswa yang didekat rumahnya tidak dibangun sekolah negeri. Ketidakadilan kedua, siswa yang tidak dibangunkan sekolah negeri oleh pemerintah, cuma diberi kesempatan 12,5% diterima disekolah negeri berdasarkan kuota prestasi nilai di PPDB. 3. Seleksi berdasarkan jarak terdekat ke sekolah mendidik rakyat punya metal malas dan preman "gw anak sini, harus dapat jatah dan prioritas"

Bukannya dengan sistem zonasi justru akan membuat berkumpulnya orang2 kaya di dekat sekolah2 yang dianggap favorit? Karena mereka punya kemampuan finansial untik pindah rumah sehingga dekat dengan sekolah2 favorit

Oke, saya tidak akan percaya pada 'guru' dengan sertifikasi dan piagam ini itu. Harus dilihat 'kompetensi' nya. Guru bukan cuma punya sertifikasi, tapi kualitas nyata (harusnya). Siapa yang menilai kinerja guru? Apakah masih dari dindik?

Menurut ahli UN itu gak perlu sedangkan realita di kalangan siswa dan pelaku pendidikan tidak adanya motivasi dan mempersulit mendidik karena waktu dan pelajaran serta sarana prasana belom mendukung

Setuju, saya tidak melihat signifiansi perlunya dikembalikan lagi ujian nasional. Belajar bukan kontestasi, bukan ajang siapa yang terbaik dan yang terbelakang. Belajar adalah proses berpikir, perubahan perilaku dan pemaknaan. Terlalu banyak ujian akan menyebabkan murid stres. Saya harap pendidikan Indonesia semakin maju, semakin cerdas dan mendorong pemanfaatan teknologi. Saat ini di dunia semua pendidikan mengarah pada STEM, dan pemanfaatan teknologi. Indonesia tidak boleh tertinggal dan selalu fokus pada hafalan.

Rumah kami 600 meter dr SMP negeri Jakarta, tapi tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena beda RT dan beda RW. Sayangnya anak2 yg tinggal di Bekasi justru bisa masuk di sekolah tersebut karena KK nya malah satu RT dengan sekolah. Kalau daftar dr zona 3, jarak rumah yg hanya 500 meter dianggap sama dengan yg 4 km dari sekolah dan seleksi hanya berdasarkan usia. Otomatis, usia normal lulusan SD kalah dengan yang sudah jauh lbh tua

Tapi sayang nya jumlah sekolah yang di bangun pemerintah belum merata Sedang jarak dari sekolah ke rumah dipukul rata

Terima kasih infonya

24:04 bu, literasi jadi program yang diagung-agungkan, tapi hasilnya nihil. Nyatanya hasil PISA juga turun

Yaudah gausah ada UN, tapi bikin asesmen yang betul-betul bisa mengukur kompetensi siswa. Masalahnya hari ini, asesmen hanya formalitas, nilainya udah di setting sama sekolah, motivasi belajar siswa udah gak ada, perubahan kurikulum terus menerus (padahal praktek dibawah guru ngajar dengan cara yang sama dari jaman dulu sampe udah berkali-kali kurikulum berubah). Semua lini harus dilihat, peran orang tua, guru, sekolah, pemerintah juga. Jangan salahin UN terus tapi solusi yang diambil ternyata menimbulkan masalah baru yang justru dampaknya lebih besar

UN membuat siswa belajar. Yang kita butuhkan saat ini, siswa mau belajar.