Terpaksa dilakukan demi nama baik sekolah/universitas dan target akreditasi.. sistem pendidikan smakin buruk.. anak2 jd malas krn asal masuk dan megerjai tugas pasti lulus..
Katrol nilai! Banyak yang berkepentingan disini 1. Kepentingan orang tua supaya anaknya dapat masuk sekolah tertwntu. 2. Kepentingan guru, supaya kinerjnaya terlihat berhasil, hal ini berkaitan dengan penilaian/angka kredit guru. 3. Kepentingan sekolah, agar sekolah terlihat berhasil terkait dengan agar PPDB dapat siswa banyak 4. Tidak menutup kemungkinan ada kepentingan dari pejabat terkait mulai dari pengawas, dinas pendidikan bahkan bupati walikota
Akhirnya menghasilkan lulusan kualitas 0😂. Karna nilai sainsnya tinggi, tapi ilmu sainsnya gak ada yg tau pas dites😂, gimana menghasilkan ilmuan sains dan teknologi yg maju😂
Sangat setuju. Faktanya memang begitu di lapangan. Kepala dinas pura² tidak tahu padahal arahan² kadin diterjemahkan seperti itu oleh kepsek di sekolahnya masing²
Ini cerita dari seorang guru..., Beberapa waktu lalu teman saya yang seorang wali kelas didatangi oleh salah satu wali siswa. Kedatangan wali siswa tersebut ternyata berkaitan dengan nilai rapor anaknya, sebut saja Dito, yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai Matematikanya 60, sementara KKM-nya adalah 76. Wali siswa itu mengeluh dan berharap pada teman saya agar mau mengubah nilai itu di atas KKM karena khawatir akan menyulitkan proses masuk perguruan tinggi. Teman saya agak bingung untuk menerima permohonan wali siswa tersebut. Pasalnya nilai yang tertera di rapor bukan berasal dari dirinya, melainkan guru mapel yang bersangkutan. Mengubah nilai tanpa persetujuan guru mapel tentu saja akan dianggap melangkahi wewenang. Akhirnya teman saya menyarankan wali siswa tersebut menemui guru Matematika Dito. Usut punya usut, Dito memang tidak pernah mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru Matematika; mengikuti pelajarannya pun terkadang sambil tidur. Ketika Dito ditanya alasan dia bersikap seperti itu, jawabannya sederhana saj: dia tidak menyukai pelajaran Matematika karena memang tidak mampu memahaminya. Melihat deretan angka-angka saja kepalanya sudah pusing. Singkat cerita, nilai Matematika di rapor Dito diubah dari 60 ke 80. Wali siswa itu pulang dengan lega, sementara guru mapel nya geleng-geleng kepala. Saya tidak tahu apa yang dirasakan Dito, apakah ia merasa bersalah atau turut bahagia seperti orangtuanya. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Fungsi dari KKM itu sendiri sebenarnya sebagai acuan guru menilai peserta didik dan sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Namun nyatanya keberadaan KKM sering menyulitkan dan membingungkan, baik itu bagi orang tua, guru, maupun siswa. Bagi orang tua, angka-angka di bawah KKM terasa sangat meresahkan. Itu wajar saja karena nilai rapor juga menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk SMP, SMA, dan universitas. Nilai di bawah KKM bisa saja membuat seorang siswa tersingkir dari persaingan. Orang tua mana yang tidak khawatir anaknya gagal melanjutkan pendidikan di tempat yang ia impikan gara-gara ada satu saja nilai mapel di bawah KKM? Bagi guru, KKM menjadikan mereka menyampaikan materi dengan tergesa-gesa. Waktu mereka lebih banyak diisi untuk mengejar penyelesaian materi daripada membuat proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selain materi yang harus tuntas, kurikulum saat ini juga menuntut guru untuk mengisi banyak sekali kolom penilaian yang terdiri dari nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari setiap kompetensi Dasar (KD). Untuk mengisi kolom nilai tersebut, banyak guru membebankan banyak tugas pada siswa. Hal ini tentu saja memberatkan siswa karena membuat mereka harus mencapai target di semua mata pelajaran, baik yang benar-benar diminati maupun tidak. Banyak siswa merasa kewalahan dengan tuntutan yang dibebankan. Pada kenyataannya banyak siswa tidak mampu menuntaskan semuanya, baik tugas maupun penguasaan materi. Namun, karena sekolah merasa perlu menjaga nama baik, berikanlah nilai-nilai gaib. Dan, pengisian nilai-nilai gaib itu pun harus tetap di atas KKM. Mengapa begitu? Karena nilai-nilai itu akan berpengaruh pada akreditasi sekolah. Sekolah yang mampu mengantarkan siswanya mencapai KKM akan dinilai baik dan begitu pula sebaliknya. Maka tidak heran jika saat ini banyak pimpinan sekolah mewajibkan para guru untuk memberi nilai di atas KKM apa pun kondisinya. Kalau yang tidak mengumpulkan tugas saja nilainya bisa di atas KKM, guru akan merasa tidak adil jika tidak memberikan nilai maksimal pada siswa yang menyelesaikan. Bahkan bisa jadi ada guru yang tidak terlalu peduli dengan kompetensi siswa sesungguhnya. Selama tugas diselesaikan, maka nilai fantastis siap diberikan. Ini bukan mengada-ada. Meskipun mungkin tidak terjadi di semua sekolah, cerita saya tentang wali siswa yang terang-terangan meminta nilai anaknya dinaikkan di atas KKM adalah bukti bahwa permainan angka-angka itu nyata dan menjadi rahasia umum. Orang tua yang berada di rumah pun mengetahuinya. Bahkan, percaya atau tidak, guru yang memberi nilai sesuai dengan kondisi siswa justru hanya akan menjadi bahan gibahan guru lainnya. Ia juga dianggap terlalu perfeksionis dan hanya merepotkan wali kelas karena mungkin sekali akan ada wali siswa yang tidak terima. Dari dulu saya bertanya-tanya, kira-kira sampai kapan pendidikan kita menjalani praktik seperti ini? Apakah anak-anak Indonesia akan terus disuguhi angka-angka palsu yang tidak mencerminkan kompetensi sesungguhnya? Saya teringat salah satu posting-an seorang ibu yang cukup viral di Facebook. Dalam posting-an tersebut ia berusaha menjelaskan cara cepat mengetahui bakat yang dimiliki anak dari nilai rapornya. Ibu itu mengatakan bahwa bakat anak terdapat pada mata pelajaran dengan nilai tertinggi. Mungkin cara itu memang bisa dibenarkan, namun bagaimana jika angka-angka di rapor anak itu bukan nilai aslinya? Bagaimana jika si anak mendapat nilai 92 di mata pelajaran Pendidikan Agama, 91 di Bahasa Indonesia, dan 90 di Matematika? Sudah benarkah kita menganggap anak tersebut paling berbakat dalam Pendidikan Agama? Saya kok merasa tidak yakin akan hal itu. Karena kalau angka-angka tersebut memang dibuat-buat, adakah perbedaan signifikan antara angka 90, 91, dan 92? Kalau saat ini pemerintah sudah maju satu langkah menghapuskan UN karena dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar siswa, lalu mengapa masih ada KKM yang harus dicapai? Bukankah polanya hampir sama --sama-sama menekan siswa dan gurunya? Pernah suatu ketika seorang siswa tidak sengaja nyeletuk tentang isi rapornya di depan saya, "Saya sungguh nggak paham, tinggal tidur saja sudah bisa dapat nilai sebesar ini." Kira-kira mungkinkah jika penyebab kepalsuan angka-angka ini direvisi?
ini akibat ketika nilai dianggap segala-galanya. coba terapkan ujian praktiknya jangan hanya melulu ujian tulis/cbt, siswanya lebih canggih ITnya drpada guru pengawas, siap cari segala cara utk dapet contekan. dgn menyeimbangkan nilai teori & praktik dg jujur didepan penguji langsung, setidaknya bisa dilihat mana siswa yg punya potensi yg benar2 nyata bukan dibuat2. sebagai contoh ujian agama dapat nilai 90 lebih tapi begitu diuji praktek sholat & ngaji ga bisa sama sekali. adalagi kasus utk siswa yg tinggalnya di desa dan pinggiran hanya 1% kesempatan utk bisa diterima di sekolah unggulan, harus berjuang jungkir balik utk bersaing dg para calon siswa titipan atau siswa dgn dokumen2 palsu. padahal semua siswa punya hak yg sama utk memperoleh pendidikan & fasilitasnya. banyak siswa Indonesia yg benar2 berprestasi dg cara yg jujur yg dipatahkan hatinya oleh oknum2 ga bertanggung jawab
Kurikulum merdeka memang membuat siswa MERDEKA dari kesulitan. Harusnya kalau ngga layak lulus, ngga usah diluluskan. Nurunin kualitas sumber daya manusia Indonesia aja ni kurikulum. 😢 Rusak DAYA JUANG anak generasi sekarang. Orang tua pun lebih suka anak naik karena ngga mau bayar uang sekolah setahun lagi. Terserah kualitas anaknya gimana. Yang penting dia ngga bayar uang sekolah setahun lagi. Padahal nanti waktu anak ngga mampu bersaing di dunia kerja sama anak-anak yang kerja keras saat belajar di bangku sekolah dan perguruan tinggi, orang tuanya juga yang PUSING.
@@hernawanisitompul7963Dihapuspun KKM juga tdk akan menyelesaikan masalah. KKM itu kan target. Jadi guru2 dan sekolah di kasih target dalam bekerja yg merupakan suatu hal yg normal. Integritas guru2 dan aktor dunia pendidikan kita sangat bermasalah. Makanya siapapun menterinya apapun kebijakannya hasilnya selalu masalah.
Ada cara untuk bisa terhapus pengkotrolan nilai nilai ini. 1. jangan jadikan nilai siswa sebagai patokan untuk menilai keberhasilan suatu sekolah, seperti penilaian akreditasi sekolah. Kenapa? Karena setiap siswa memiliki karakteristik yg berbeda2 dan infrastruktur di tiap sekolah juga berbeda. Adalah tidak adil ketika penilaian sekolah dilihat dari kecerdasan atau kepintaran sekolah. 2. Kemudian adakan kembali jika tidak lulus dan tidan naik kelas.
Nilai raport itu hak prerogratif guru tidak bisa diinterfensi dr pihak manapun..sejak adanya KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) hak prerogratif guru itu hilang.
KKM itu ditentukan guru dan sekolah, kalo emang sekolah mau KKM tinggi harusnya standar pengajaran dan fasilitasnya juga mengikuti bukan cuma asal nentuin KKM tapi SDM dan Fasilitas gak memadai, cuma karena malu KKM ditinggiin tapi buat kesananya model katrolan
saya jujur gak habis pikir sama pejabat di negeri ini, kalian itu gak tahu apa emang b0dohh??? katrol nilai itu sudah ada sejak mulai diberlakukannya KKM (kriteria Ketuntasan Minimal), dimana guru dipaksa untuk memberikan nilai minimal sesuai KKM yg sudah ditentukan sekolah. padahal banyak yg tidak tuntas KKM, tapi demi memasukkan di atas rapor, akhirnya nilai dikatrol sesuai KKM tersebut. dan satu lagi sekolah dilarang membuat siswa tidak naik kelas, what??? jujur kalian itu b0dohh hey pembuat kebijakan???? dengan tidak memberikan guru untuk membuat siswa tidak naik kelas, itu sama saja kalian memberikan keleluasaan pada siswa itu buat tidak belajar. INGAT!!! di sekolah itu REWARD and PUNISHMENT itu harus ada. REWARD buat siswa yg rajin dan PUNISHMENT buat siswa yg malas, tdk mau belajar, dgn tidak di luluskan. simple bgt. dengan demikian bukan hanya siswa yg akan "terpaksa" belajar, tapi otu dirumah juga ditekan supaya terus mendorong anaknya buat belajar, karena kalau tidak lulus, maka ortu akan malu, maka secara tdk langsung ortu akan mati2an membantu anaknya utk giat belajar. hal seperti ini sudah ada pada kurikulum lampau, yg masih pakai NIM (Nilai Ijazah Murni), boleh tidak meluluskan siswa. persaingan di sekolah itu untuk belajar menjadi lebih pintar itu penting!!. Terus kalau ada yg bilang, " berarti gurunya harus bisa donk membuat siswanya pintar" hello, guru itu gajinya secuil, ngajar bukan 1 orang siswa doank, ada sekolah kekurangan guru, sampai gurunya ngajar 2 kelas bolak balik dalam satu jam pelajaran. belum lagi kurikulum GAJE yg maksa guru jadi birokrat, kerjaannya bukan ngajar, tapi dijejelin administrasi yg tumpang tindih. saya dlu punya guru Org Jepang, dan keceplosan curhat kalau gurunya gak pinter ngajar, tau jawabnya apa??? " yang belajar kan kamu, jadi sukses atau tidaknya kamu memahami pelajaran lebih bertumpu pada bagaimana kamu belajar, jgn menyalahkan guru, kamu yg harus rajin bertanya, rajin membaca" malah saya dibegitukan saya tersadar, mmg benar guru itu menyampaikan pelajaran, tapi kalau siswa tidak ada niat buat belajar, sebaik apapun guru dan teknik yg digunakan, akan mental.
Lah, nanti dikasih nilai asli, kemudian gk naik kelas karena nilainya terlalu rendah, yang disalahkan guru lagi, nantinya katanya guru GK becus ngajarin siswa. Hilih serba salah
Faktanya dari pengawas wali cabdin pun menganjurkan agar nilai siswa itu grafiknya naik. Supaya berpeluang di jalur SNBP. Benahi dulu sistem nya, baru guru pasti sangat bersedia memakai nilai asli. Malahan guru makin dimudahkan kalo tidak katrol nilai, lebih cepat dalam mengolah nilai
Banyak sekolah yang ugal-ugalan katrol nilai. Sementara ada sekolah yang jujur dgn nilai murni. Sebaiknya di evaluasi mengunakan ujian nasional seperti dulu atau ujian provinsi untuk masuk SMP, SMA agar objektif sama-sama lega...
Dulu untuk masuk sekolah SMA negeri unggulan sangat sulit karena harus pakai danem ttp sekarang sekolah swasta bebas ngasi nilai agar anak didiknya di terima di sekolah negeri unggulan, coba sdr lihat data skrg dimana yg masuk sekolah SMA negeri unggulan rata rata dari SMP swasta yang kurang berkualitas ttp pihak sekolah swasta memberi nilai anak didiknya sangat luar biasa dan bila hal ini terus di biarkan mk akan membuat kwalitas pendidikan di Indonesia akan semakin buruk dan rendah, coba sdr kroscek ke SMP swasta di samboja kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan dari 210 siswa yang di terima di SMA negeri 1 samboja hanya 10 orang yang dari SMP negeri 1 samboja. Karena sekolah swasta bebas memberikan nilai raport sementara di SMP Negeri ada standar nilai dalam memberikan nilai kpd anak didiknya. Jadi untuk masuk SMA negeri unggulan seharusnya di adakan tes dan bukan berdasarkan nilai raport saja spy mengetahui kwalitas murid yang akan masuk SMA negeri unggulan. Sekali kali pemerintah propinsi jgn tutup mata saja dgn masalah ini sekali waktu turun ke sekolah SMP swasta di samboja spy tahu kebenarannya dan mencari solusi untuk keadilan dan menjaga kwalitas pendidikan di sekolah negeri unggulan Kalimantan Timur khususnya di samboja dan daerah lainnya.
Kembalikan lagi ujian nasional, hilangkan sistem zonasi, biar mrk masuk sekolah negeri memang dari kemampuannya👍👍 Sekolah swasta bagus" jangan khawatir para ortu, ttp setiap anak bisa bersekolah👍👍
Cek seluruh sekolah negeri yg ada di Depok, Cibinong, Citayam, Bojong gede. Perbanyak bangun sekolah negeri di area padat penduduk. Bagaimana gak di jadiin ajang cari duit, Staff Disdik, wartawan, guru, kepsek nya juga bermain di situ. Ini pengalaman saya ketika memasukan anak untuk sekolah di Kab. Bogor. Siapa sih yg gak doyan duit yg dapet nya cepat...?
Jika mau di cek itu seindonesia krn ini sistemnya yg harus di perbaiki karena do seluruh Indonesia Terutama kualitas kepala sekolah,guru juga pasilitas sekolah
Kembalikan sj sistem yg menggunakan UN dan NEM. Biarkan siswa masuk ke sekolah idaman sesuai kemampuan dan kerja keras mereka. Hapuskan zonasi, bikin penduduk sekitar makin malas krn PD bakal keterima.
Kita kan negara berkembang tertinggal, dari atas kebawah sudah terbiasa berbuat curang, korupsi, kolusi, nepotisme. Pihak sekolah berbuat curang sekongkol dengan siswa bahkan orang tua siswanya, kelak menjadi pejabat korup, sering berbuat curang dan dzalim.
Sebenernya katrol-mengatrol nilai udah jadi hal yg biasa di sekolah2 +62 terutama di level perguruan tinggi. Cuman jika pengatrolan nilai itu sudah melibatkan kepsek atw rektor itu udah gak wajar. Memberi nilai kpd siswa/mhs itu adlh hak prerogatif setiap guru/dosen. Klo sampai pihak pimsek/rektorat ikut campur maka itu sudah melanggar kode etik akademik
Sejak Ujian Nasional ( UNAS ) dihapus... dan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.. hanya mengandalkan nilai Raport... Sekolah berlomba-lomba menaikan nilai siswanya agar banyak siswanya diterima di sekolah favorit... kalau tidak begitu.. muridnya tidak dapat sekolah.... karena sekolah lain sudah menaikan nilai secara gila-gila an... masuk SMPN.. nilai terendah kemarin di daerah saya .. 95 betapa pandainya anak-anak sekarang.. ( nggak tahu beneran pandai atau sekolah yang murah kasih nilai... )
Saya pernah jadi guru dan.masih mengabdi pada pendidikan. Maaf itu saya pastikan bukan guru yg menyalahi aturan tp aturan yang sangat sulit diikuti. Kembalikan aja pada KTSP danberi keleluasaan anak memilih sekolah yg diinginkan. Sekolah atau guru tidak perlu katrol nilai. Modalnya kan sama hanya ballpoint. Mau menulis angka 5 atau 10 kan sama. Ayo berfikir cerdas bapak ibu guru sudah melahirkan manusia Indonesia ratusan juta. Sekarang pemerintah c.q. Mendikbud aja yg harus berfikir ulang agar tidak setiap hari ganti aturan. Kami mengabdi untuk negeri bukan mengabdi untuk menteri
sangat setuju, karena ibu saya guru dan sering mengeluh dengan kurikulum yg tidfak jelas ini. jujur ibu saya bilang lebih senang mengajar siswa sampai pintar, ketimbang membuat administrasi yg berjubel. sekarang guru lebih banyak membuat administrasi ketimbang mengajar
Tahun lalu saya sempat mengajar sebagai guru honorer di sekolah dasar negeri di daerah Jakarta barat. Setelah ujian semester selesai saya diminta oleh kepala sekolah untuk mengkatrol nilai-nilai siswa-siswi saya. Saya menolak dan tanya kan hal ini ke Ibu kepala sekolah kenapa harus di katrol, tapi beliau tidak memberikan jawaban pasti nya. Merasa dipaksa saya tetap katrol nilai-nilai siswa-siswi saya. Seminggu kemudian saya ajukan surat pengunduran diri saya ke kepala sekolah karena peristiwa ini bertentangan dengan ilmu pendidikan yang di ajarkan ke saya selama menempuh pendidikan keguruan dan mengorbankan integritas saya. Saya sangat menyesal atas tindakan saya, saya harap hal ini tidak terjadi dengan guru-guru yang lain.
Nilai anak didik jelek: 1. Lu emang ngajar uda bener? 2. Emang muridnya sebego apa? 3. Pilih robah atau keluar? 4. Entah gimana pokoknya berobah dah, gatau siapa yang ngerobah Gitu sih pengalaman 20 taon jd guru ajah
Sistem Pendidikan kita yang harus dirubah agar tidak terjadi manipulasi nilai rapot siswa, apalagi sekarang bahwa siswa harus naik tingkat, sekalipun siswa tersebut ga bisa baca, tulis dan berhitung
Setiap sistem ga ada yg sempurna pasti ada kekurangannya, seperti dulu adanya UN sama saja, malah itu rentan menciptakan ketidak adilan karena yg koreksi adalah sistem akhirnya ada kasus anak kurang pintar hasilnya lebih bagus daripada anak pintar, untuk adilnya lebih baik sekolah atau lembaga pendidikan negeri diperuntukkan rakyat tidak mampu saja dan semua digratiskan dengan demikian praktik2 katrol nilai, pungli dan isrilah sekolah favorit mungkin bisa berkurang, Permasalahan yg paling besar di negara kita itu adalah banyak anak yg tidak bisa skolah karena faktor biaya. Dan Pemberian nilai oleh guru juga itu tidak bisa sepenuhnya berdasarkan hasil akademik saja tapi sikap, kerajinan dan kehadiran siswa pun harus di apresiasi dalam bentuk nilai.
Solusi untuk pendidikan dasar dan menengah negeri ini : Setiap wilayah harus terdapat 2 type sekolah negeri : Unggul dan Reguler. *Sekolah Unggul : - Guru² berkualitas dengan gaji yg sesuai. - Fasilitas sekolah lengkap. - Program sekolah bagus - Seleksi siswa dgn multi test - Kapasitas terbatas. *Sekolah Reguler - Kualitas guru biasa dgn gaji standar - Fasiltas sekolah standar - Program sekolah standar - Tidak ada seleksi masuk hanya dibatasi kapasitas sekolah tsb. Didasarkan siapa yg duluan daftar. Yg tidak masuk sekolah ini terpaksa daftar ke sekolah swasta. Dikemudian hari mereka² akan ada yg menjadi Bos/pimpinan dan ada yg menjadi karyawan/jongos.itu sudah hukum alam.
Menteri pendidikan bagaimana respon nya.jalur zonasi menjadi donasi.KKN nilai dari tingkat SD SMP SMA negeri ini dikota Depok belum dikota kota lainnya.pemerintah harus balikin lagi sistem NEM DAN PRESTASI SUPAYA ANAKNYA PANDAI PINTAR DAN BERADAB.GANTI MENTERI PENDIDIKAN NYA NADIEM MAKARIM JADI CEO GO-JEK
Betul banget Pak Doni cuma apa yang harus kita lakukan Pak Doni pak Indra Khrismiaji sdh seringmmberika masukan nggak kurang kurang menyampaikan masalah PPDB tetap saja tdk berubah tambah afa terobosan pencucian rapot
Makanya hapus snbp semua lewat tes spy sekolah berupaya meloloskan siswanya secara bersaing secara sehat, nilai antar sekolah kan beda2 nilai 90 di sekolah A dan B pasti cara mendapatkan dan derajatnya berbeda
Itu kan EFEK TUNTUTAN KURIKULUM yang dibuat oleh Kemendikbud yang MENUNTUT GURU untuk KASIH NILAI2 PALSU untuk murid2nya entah seperti apapun kemampuanya yang PENTING BAPAK SENANG.
Memang skrg aneh sih.. skrg anak gk bisa apa2 harus naik kelas.. padahal sesuai hati nurani saya gk adik untuk yg lainnya... Harusny gk bisa ya gk usah naik seperti jaman dulu.. trus kl kita memberikan kkm rendah dikira guru dan murid gk py kualitas akhirnya banyak guru menyulap kkm tinggi dengan konsekuensi katrok nilai tinggi
Dah dari lama banyak guru yang katrol nilai muridnya, selain antara malas membuat muridnya bisa melampaui KKM dengan tugas tambahan atau juga malu kalo ada muridnya yang gak bisa mencapai nilai KKM, malah ada guru yang ngasih tugas tambahan tapi tugas yang dikumpulin dah disiapin gurunya murid tinggal print ganti nama tugas yang dikumpulin
Ujian Nasional / EBTANAS mohon untuk di berlakukan lagi untuk acuan seleksi masuk SMP SMA Negeri, untuk kelulusan SD SMP dan SMA bisa pake nilai Raport
Sama aja ga menjamin apalagi itu sistem , dulu ada kasus siswa males , kurang pintar, bandel, hasil UN nya malah lebih bagus dari siswa yg rajin, pinter, baik, saya tau karena selalu jadi panitia dari UN papper sampai berbasis komputer.
Saya sangat senang belajar pengetahuan di pendidikan formal, masih ingin sekolah lagi sampai S2 atau S3. Sistem katrol nilai ini sudah rahasia umum dan sudah lama sekali dilakukan, sampai sekarang saya jadi guru pun masih demikian. Sedih memang dengan cara ini. Katanya guru itu pekerjaan mulia, namun nyatanya gajinya kecil juga caranya 'kotor'. Semoga sistem pendidikan di Indonesia perlahan membaik.
Makanya masuk SMP, SMA, dan Universitas kembalikan ke seperti dulu, lewat test. Jadi di situ orang yang niat sekolah pasti akan berlomba2 belajar fengan sungguh2
Kalau guru menulis nilai apa adanya sedangkan nilainya rendah, terus anak jadi tidak naik, kemudian guru diserang dari mana mana. Siapa yang akan membela guru? Janganlah mudah menyalahkan guru. Coba silahkan di amati, orang orang yang menjadi guru apalagi apalagi yang sekolah SPG, mereka itu latar belakang orang tuanya seperti apa, punya kekuatan apa? Kalau secara kecerdasan tidak beda dengan yang lain tapi untuk yang lain lain bagaimana? Saya lulusan SPG N 1 YOGYAKARTA TAHUN 1989. Tahun 1993 pernah menjadi guru di daerah 3T. SMP UATOLARI VIQUEQUE TIMOR TIMUR.
SOLUSINYA : 1) hilangkan KKM atau apapun namanya sekarang,, biarkan murid bernilai asli apa adanya, 2) biarkan siswa untuk tidak naik kelas jika memang kemampuannnya belum mencukupi, 3) hilangkan jalur full prestasi untuk masuk ke perguruan tinggi/SMA/SMP. Mungkin bisa menggunakan presentase menggunakan nilai rapot, jangan 100%, selebihnya memakai tes masuk.
Yang dapat KIP kadang kadang juga manipulasi yang kaya juga dapat, seharusnya yang dibantu adalah mahasiswa berprestasi akademik untuk mencetak generasi yang berkualitas
setuju kak, sama biarkan sekolah membuat siswa tidak naik kelas kalau mmg sangat keterlaluan, karena itu sebagai dorongan buat siswa untuk Belajar, mmg harus dipaksa, kalau tidak ya akan terus begini. oh ya NIM ya kak Nilai Ijazah Murni. :)
INI AKIBAT EBTANAS DIHAPUS.KORIKULUM MERDEKA BEBAS MERDEKA MEMBERIKAN NILAI TERSERAH HASILNYA, SEPERTI ATURAN DIRUBAH UBAH TERSERAH HASIL HILIRISASINYA.
Nilai RAPORT dan Nilai STTB siswa tidak mencerminkan kemampuan siswa yg sebenarnya... smg ini menjadi pelajaran buat kita semua supaya sportif dan jujur yg menjunjung tinggi karakter
Mohon maaf saya setuju dengan zonasi, tetapi zonasi yang sesungguhnya, yaitu tetap ada dengna nila UAN, dan meraka yang ada di zonasi tersebut bersaing dengan secara transparan dengan nilai, yang tersisih ya biarlan di sekolah swasta dengan tetap di biayai oleh pemerintah kalau dirasa dia adalah orang miskin. atau prop9insi mengadakan ujian akhir sebagai dasar masuk ke jenjang yang lebih tinggi. untuk prestasi perlu ditinjau ulang
Itu karena 1. PPDB dilakukan secara zonasi. Sistem ini perlu dihilangkan diganti sistem Ujian berbasis komputer standar Nasional 2. Tidak adanya standar nilai Ujian secara Nasional sehingga tidak ada penilaian baku yg benar benar mencerminkan nilai asli siswa tersebut bukan hanya dari penilaian guru yg bersifat subjektif sehingga bisa munculnya katrol nilai yg tidak benar. 3. Pemerataan fasilitas dan jumlah sekolah diperbanyak. Guru guru yg bermutu dan penerapan sister school agar seragamnya mutu sekolah. 4. Dll
Betul banyak sekolah ngatrol nilai, setelah masuk lembek. Setuju nilai apa adanya. Selama jadi guru saya nilai apa adanya , untuk memotivasi siswa maupun guru. Tp di Pendidikan selanjutnya anak tetap prestasi.
Memang benar berita tersebut, saya juga pernah mengalami hal tersebut, sewaktu saya sekolah di SMA, waktu itu kebanyakan teman saya diremedial, nah anehnya bukan nya sama ibu mudaryati dikasih ujian ulangan dengan tingkat kesulitannya lebih rendah, eeh malahan siswa remedial diwajibkan menyumbangkan buku fisik ke perpustakaan, kan aneh?
Benar..nilai menjadi masalah yang pelik, padahal semua sekolah berada di bawah satu kementrian pendidikan yang sama. Dulu ada siswa dari sma negeri unggulan di tangerang, disebut siswa itu ranking dua. Karena orangtua pindah ke bogor, siswa itu harus pindah sekolah. Mendaftar ke sekolah negeri tidak ada bangku kosong, ia laku mendaftar ke salah satu sekolah swasta dengan reputasi baik. Pihak sekolah tidak mau serta merta menerimanya, siswa itu harus tes sekalipun dia disebut ranking dua. Hasilnya terbukti, hasil tesnya rontok dan siswa itu harus ambil penyetaraan dulu agar bisa mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Aneh memang, bagaimana bisa sekolah di bawah satu kementrian, tapi capaian/ kemampuan siswanya berbeda. Dari sini tergambar bahwa ada kelebihan tes masuk (yang jujur mengukur kemampuan siswa-tanpa sogok menyogok ataupun surat sakti) dalam seleksi masuk baik itu smp, sma maupun perguruan tinggi.
Pak kami sebagai pihak terkhir dunia industri semakin lama makin lelah mencari talent anak2 jaman now yg klo dari kertas nilai raportnya selagit nilai2nya...seleksi dr ratusan yg bisa lolos sampai final tdk lebih dr 10 orang😢 dari kompetensi dasar sampai sertifikat yg beragam namun saat di dalami kebanyakan zonk
Maaf ya klw. Diberikan nilainya jelek ntar masyarakat ngamuk di sekolah tu kemarin kan ada yg gak naik kelas, ternyata keluarga ngamuk, lapor dinas dsb, diberikan nilai sesuai kemampuan gak nrima.. Teringat waktu kuliah Nilai c itu nilai mahasiswa umumnya Nilai b itu nilai mahasiswa yg diberikan oleh dosen atas kemampuan Nilai A itu adalah nilai Tuhan yg dilarang terjamah.. Nah itu sekelumit masalah nilai dan pelarangan naik kelas... Ane aja dimasa tahun 2000an gak naik kelas gak masalah...fine2aja...nah sekarang dah lulus kuliah dan kerja walaupun serabutan.. Pokoknya masalah pendidikan gak bisa diurusin pada satu masalah banyak faktor yg mengelilingi pendidikan tsb.. Pendidikan mau maju malah kesandung biaya. Hasil ingin maksimal eh yg lulusan cumlaude malah diabaikan.. Sehat bre...ntar yg cumlaude, jenius bahkan ahli dibidang tsb bakalan nyarin rezeki ke negara orang atau luar negeri
Benar pak,jaman sekarang para siswa tidak ada yg Lulus ujian murni,karena saya juga seorang guru udah muak ,coba jaman orde baru ada istilah NEM itu baru murni.
Karena sekolah dan pengurusnya juga harus mengikuti "ujian" yang hasilnya akreditasi, ini sebabnya ada katrol nilai, dan di lain pihak sekolah yang akreditasinya kalah baik justru kurang mendapatkan perhatian, berbeda dengan sekolah yang menjadi favorit.
Pecat Seluruh Guru & Kepsek secara Tdk HORMAT & PIDANA KAN Krn GURU KOK MENCONTOHKAN HAL CURANG ini. Baru ADIL, GITU AJA REPOT BANGET, Kasian Anak² itu
Guru bekerja ada aturan dlm menjalankan tugasnya dan aturan diatur dr Kemendikbud beranikah memecat Kemendikbud dan risteknya yg membuat aturan yg sebetulnya bertentangan dengan hati nurani guru yg ada dilapangan 😊😊😊😊😊 apalagi saat ini siswa harus naik kelas sebetulnya belum mampu membuat guru makan buah simalakama 😮😮😮😮
Saya sendiri sebagai guru pling g senang ada sistem pendidikan skrng. Di skolah kami khususnya pesantren. Klo emank ga naik ya ga naik. Tidak memkasakan untuk menaikan kelas jika memank blom bisa apa".
Kembalikan lagi ujian nasional, hilangkan sistem zonasi, biar mrk masuk sekolah negeri memang dari nilai kemampuannya👍👍 Sekolah swasta juga bagus" jangan khawatir para ortu, ttp setiap anak bisa bersekolah dan mendapatkan hak pendidikan👍👍
Teringat ada siswa pindahan dari bekasi dengan nilai agama tinggi, pas di tes ngajinya berantakan. Semester berikutnya semua nilainya rendah termasuk agama. Orang tua komplain dengan nilai anaknya kok di sekolah baru nilainya anjlok. Beruntunglah saya punya bukti hasil ujian dan tes ngaji. Saya cuma pesan jadilah orangtua bijak dan saya tidak mau menjerumuskan anak terlalu jauh dengan mengkatrol nilai yang tak wajar
memang betul nilai nilai siswa itu bisa dikatrol, dengan tujuan anak didiknya bisa masuk sekolah yg dinginkan ,dan juga untuk menjaga nama baik sekolah.
Betul pak, yang bener bener pinter tersisihkan seperti anak saya, apalagi smp swasta, nilainya hampir sempurna, tapi saya berfikir kalau anaknya pas pasan lalu ortu memaksakan untuk masuk ke sekolah favorit, apakah mereka mampu mengimbangi pelajarannya, dan itu yang membikin anak jadi stress
Sistem pendidikan pemegang kebijakan pendidikan Yg berkuasa di atas yang seharusnya merenung, berikanlah guru untuk merdeka menentukan KKM sesuai dengan input siswa, daya dukung fasilitas sekolah dll
Saya sih masa bodo sama siswa yg males. Ortu lalai siswa malas, ya sudah ada resikonya. Nilai mereka bakal saya kasih pure hasilnya berapa. Ortu protes ya tunjukin aja buku nilainya, seberapa malas anaknya. Nilai diatas KKM berlaku cuma buat siswa yg rajin, yg malas ya pasti under KKM.
TINGGAL NUNGGU RUNTUH NEGERI KONOHA INI . DI SEMUA ASPEK BOBROK SEMUA ... PEMERINTAH,LEMBAGA, INSTANSI, INSTITUSI,SAMPAI BERAGAMAPUN KUSUT.. OH IYA DI TAMBAH LGI RAKYAT KONOHA 80% MENTALNYA SAKIT(TERMASUK SAYA).
Mas Nadiem memang gak pantas jadi menteri pendidikan. Dia gak ada rekam jejak yg menunjukan prestasi mengelola organisasi pendidikan. Dia cuma pernah kuliah di LN. Masih lebih baik masa pak Annies Baswedan dan pak Muhajir Effendi. Hilangkan penerimaan jalur prestasi yg hanya mengandalkan raport dan sertifikat ketrampilan abal abal. Baik penerimaan utk SMP, SMA dan PerTi. Kalau UN tidak ada sebaiknya diadakan test masuk utk peserta didik tingkat SMP , SMA dan PerTi. Manipulasi ada juga dilakukan dilevel SMA agar bisa masuk PerTi faforit . Dengan rekayasa nilai raport sejak semester 1 . Dengan akal bulus oknum pendidikan dan ortu siswa. Hapuskan penerimaan mahasiswa baru jalur undangan yg mengandalkan nilai raport semata.
Dilema ditempat kami terkenal guru pelit memberikan nilai akhirnya banyak siswa kami yg potensi tdk mendapat sekolah favorit karena nilainya rendah dibanding Anak anak dari sekolah lain yg mberikan nilai mudah.
Udah sejak sistem ini berlaku, diingatkan. Tapi rata2 guru komentar " kami yang tahu siswa, maka kami yg berhak memberi nilai". Itu sebetulnya, mereka tidak mau dinilai objektif hasil didikammya/kinerja nya, ahirnya merusak sistem dan rusak keadilan dan generasi masa depan. Padahal dl berlaku sisgem NEM sudah tepat, tetapi saya ragu, jika pun diberlakukan kembali, krn stakeholder terbiasa MERUSAK SISTEM, terbiasa curang, zonaai curang, apapun dicurangi, pendidikan hrsnya jadi contoh INTEGRITAS, ya jd contoh, tp contoh busuk, melatih generasi masa depan yg integritasnya hancur. Apa buktinya? Saat sistem UN berlaku, stakeholder ramai2 curang, mulai dri dinas, sekolah, guru, siswa, org tua siswa, BIMBEL dll. Diingatkan sejak dini, namun NGEYEL !!!
katrol nilai siswa di sekolah itu sebenarnya sudah ada dari dulu hanya saja tidak ada yang angkat bicara untuk di viralkan dan satu lagi karena zaman dulu belum seramai sekarang di Dunia sosmed...
Sistem sekolah jaman now yang aneh ...nilai kkm minimal 70 bahkan ada yang 80....jadi pandai semua kalau lihat nilai rapor nya.....saat ini .bangga lihat prestasi nilai murid siswa masa kini.......gak tahu niru negara mana cara penilaiannya atau cuma di Indonesia saja
Makanya, semua sekolah wajib minimal nyentuh KKM aja, padahal faktanya si anak gak mampu, bahkan kurang lancar baca, nanti kalau di bawah 70, guru yang disalahin,
Kalau ingin standarisasi nasional, ya kemvali lagi ke unas, terbukti inovasi selama ini menghasilkan permasalahan baru yang lebih membagongkan, sudah keluar dana banyak, sistem baru membuat banyam efek menyimpang, kalau ingat bernostalgia lagi ke pendidikan di tahun 90 an, betapa bahagianya siswa saat itu, sistem tidqk ribet, siswa pintar2, kenapa gak kembali aja ke sistem lama, takut dibilang kuno dan tidak inovatif kah
Faktanya memang begitu, kami sebagai guru juga sudah muak dengan perilaku diri sendiri.
Betul pak, saya juga sebagai guru muak dengan kelakuan saya sendiri. Terpaksa, apa mau diakata
Terpaksa dilakukan demi nama baik sekolah/universitas dan target akreditasi.. sistem pendidikan smakin buruk.. anak2 jd malas krn asal masuk dan megerjai tugas pasti lulus..
Sama , anak didik jauh dari kemampuan tetap harus naik kelas karena pendidikan sekarang harus tuntas...jaman terparah
lah emang kenapa? salah sistem dooonk... gaji guru honorer aja ngapung...
Sebenarnya gak mau guru guru melakukan itu. Cuma adanya perintah dari atasan atau desakan dr pihak pihak, hingga guru pun jd sasaran objek manipulasi
Katrol nilai! Banyak yang berkepentingan disini
1. Kepentingan orang tua supaya anaknya dapat masuk sekolah tertwntu.
2. Kepentingan guru, supaya kinerjnaya terlihat berhasil, hal ini berkaitan dengan penilaian/angka kredit guru.
3. Kepentingan sekolah, agar sekolah terlihat berhasil terkait dengan agar PPDB dapat siswa banyak
4. Tidak menutup kemungkinan ada kepentingan dari pejabat terkait mulai dari pengawas, dinas pendidikan bahkan bupati walikota
Akhirnya menghasilkan lulusan kualitas 0😂. Karna nilai sainsnya tinggi, tapi ilmu sainsnya gak ada yg tau pas dites😂, gimana menghasilkan ilmuan sains dan teknologi yg maju😂
Sangat setuju. Faktanya memang begitu di lapangan. Kepala dinas pura² tidak tahu padahal arahan² kadin diterjemahkan seperti itu oleh kepsek di sekolahnya masing²
Menurutku tepat ini bang
Ini cerita dari seorang guru..., Beberapa waktu lalu teman saya yang seorang wali kelas didatangi oleh salah satu wali siswa. Kedatangan wali siswa tersebut ternyata berkaitan dengan nilai rapor anaknya, sebut saja Dito, yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai Matematikanya 60, sementara KKM-nya adalah 76. Wali siswa itu mengeluh dan berharap pada teman saya agar mau mengubah nilai itu di atas KKM karena khawatir akan menyulitkan proses masuk perguruan tinggi.
Teman saya agak bingung untuk menerima permohonan wali siswa tersebut. Pasalnya nilai yang tertera di rapor bukan berasal dari dirinya, melainkan guru mapel yang bersangkutan. Mengubah nilai tanpa persetujuan guru mapel tentu saja akan dianggap melangkahi wewenang. Akhirnya teman saya menyarankan wali siswa tersebut menemui guru Matematika Dito.
Usut punya usut, Dito memang tidak pernah mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru Matematika; mengikuti pelajarannya pun terkadang sambil tidur. Ketika Dito ditanya alasan dia bersikap seperti itu, jawabannya sederhana saj: dia tidak menyukai pelajaran Matematika karena memang tidak mampu memahaminya. Melihat deretan angka-angka saja kepalanya sudah pusing.
Singkat cerita, nilai Matematika di rapor Dito diubah dari 60 ke 80. Wali siswa itu pulang dengan lega, sementara guru mapel nya geleng-geleng kepala. Saya tidak tahu apa yang dirasakan Dito, apakah ia merasa bersalah atau turut bahagia seperti orangtuanya.
KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Fungsi dari KKM itu sendiri sebenarnya sebagai acuan guru menilai peserta didik dan sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Namun nyatanya keberadaan KKM sering menyulitkan dan membingungkan, baik itu bagi orang tua, guru, maupun siswa.
Bagi orang tua, angka-angka di bawah KKM terasa sangat meresahkan. Itu wajar saja karena nilai rapor juga menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk SMP, SMA, dan universitas. Nilai di bawah KKM bisa saja membuat seorang siswa tersingkir dari persaingan. Orang tua mana yang tidak khawatir anaknya gagal melanjutkan pendidikan di tempat yang ia impikan gara-gara ada satu saja nilai mapel di bawah KKM?
Bagi guru, KKM menjadikan mereka menyampaikan materi dengan tergesa-gesa. Waktu mereka lebih banyak diisi untuk mengejar penyelesaian materi daripada membuat proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selain materi yang harus tuntas, kurikulum saat ini juga menuntut guru untuk mengisi banyak sekali kolom penilaian yang terdiri dari nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari setiap kompetensi Dasar (KD).
Untuk mengisi kolom nilai tersebut, banyak guru membebankan banyak tugas pada siswa. Hal ini tentu saja memberatkan siswa karena membuat mereka harus mencapai target di semua mata pelajaran, baik yang benar-benar diminati maupun tidak. Banyak siswa merasa kewalahan dengan tuntutan yang dibebankan.
Pada kenyataannya banyak siswa tidak mampu menuntaskan semuanya, baik tugas maupun penguasaan materi. Namun, karena sekolah merasa perlu menjaga nama baik, berikanlah nilai-nilai gaib. Dan, pengisian nilai-nilai gaib itu pun harus tetap di atas KKM.
Mengapa begitu? Karena nilai-nilai itu akan berpengaruh pada akreditasi sekolah. Sekolah yang mampu mengantarkan siswanya mencapai KKM akan dinilai baik dan begitu pula sebaliknya. Maka tidak heran jika saat ini banyak pimpinan sekolah mewajibkan para guru untuk memberi nilai di atas KKM apa pun kondisinya.
Kalau yang tidak mengumpulkan tugas saja nilainya bisa di atas KKM, guru akan merasa tidak adil jika tidak memberikan nilai maksimal pada siswa yang menyelesaikan. Bahkan bisa jadi ada guru yang tidak terlalu peduli dengan kompetensi siswa sesungguhnya. Selama tugas diselesaikan, maka nilai fantastis siap diberikan.
Ini bukan mengada-ada. Meskipun mungkin tidak terjadi di semua sekolah, cerita saya tentang wali siswa yang terang-terangan meminta nilai anaknya dinaikkan di atas KKM adalah bukti bahwa permainan angka-angka itu nyata dan menjadi rahasia umum. Orang tua yang berada di rumah pun mengetahuinya.
Bahkan, percaya atau tidak, guru yang memberi nilai sesuai dengan kondisi siswa justru hanya akan menjadi bahan gibahan guru lainnya. Ia juga dianggap terlalu perfeksionis dan hanya merepotkan wali kelas karena mungkin sekali akan ada wali siswa yang tidak terima.
Dari dulu saya bertanya-tanya, kira-kira sampai kapan pendidikan kita menjalani praktik seperti ini? Apakah anak-anak Indonesia akan terus disuguhi angka-angka palsu yang tidak mencerminkan kompetensi sesungguhnya?
Saya teringat salah satu posting-an seorang ibu yang cukup viral di Facebook. Dalam posting-an tersebut ia berusaha menjelaskan cara cepat mengetahui bakat yang dimiliki anak dari nilai rapornya. Ibu itu mengatakan bahwa bakat anak terdapat pada mata pelajaran dengan nilai tertinggi.
Mungkin cara itu memang bisa dibenarkan, namun bagaimana jika angka-angka di rapor anak itu bukan nilai aslinya? Bagaimana jika si anak mendapat nilai 92 di mata pelajaran Pendidikan Agama, 91 di Bahasa Indonesia, dan 90 di Matematika? Sudah benarkah kita menganggap anak tersebut paling berbakat dalam Pendidikan Agama? Saya kok merasa tidak yakin akan hal itu. Karena kalau angka-angka tersebut memang dibuat-buat, adakah perbedaan signifikan antara angka 90, 91, dan 92?
Kalau saat ini pemerintah sudah maju satu langkah menghapuskan UN karena dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar siswa, lalu mengapa masih ada KKM yang harus dicapai? Bukankah polanya hampir sama --sama-sama menekan siswa dan gurunya?
Pernah suatu ketika seorang siswa tidak sengaja nyeletuk tentang isi rapornya di depan saya, "Saya sungguh nggak paham, tinggal tidur saja sudah bisa dapat nilai sebesar ini."
Kira-kira mungkinkah jika penyebab kepalsuan angka-angka ini direvisi?
ini akibat ketika nilai dianggap segala-galanya.
coba terapkan ujian praktiknya jangan hanya melulu ujian tulis/cbt, siswanya lebih canggih ITnya drpada guru pengawas, siap cari segala cara utk dapet contekan.
dgn menyeimbangkan nilai teori & praktik dg jujur didepan penguji langsung, setidaknya bisa dilihat mana siswa yg punya potensi yg benar2 nyata bukan dibuat2. sebagai contoh ujian agama dapat nilai 90 lebih tapi begitu diuji praktek sholat & ngaji ga bisa sama sekali.
adalagi kasus utk siswa yg tinggalnya di desa dan pinggiran hanya 1% kesempatan utk bisa diterima di sekolah unggulan, harus berjuang jungkir balik utk bersaing dg para calon siswa titipan atau siswa dgn dokumen2 palsu. padahal semua siswa punya hak yg sama utk memperoleh pendidikan & fasilitasnya.
banyak siswa Indonesia yg benar2 berprestasi dg cara yg jujur yg dipatahkan hatinya oleh oknum2 ga bertanggung jawab
Kurikulum merdeka memang membuat siswa MERDEKA dari kesulitan. Harusnya kalau ngga layak lulus, ngga usah diluluskan.
Nurunin kualitas sumber daya manusia Indonesia aja ni kurikulum. 😢
Rusak DAYA JUANG anak generasi sekarang. Orang tua pun lebih suka anak naik karena ngga mau bayar uang sekolah setahun lagi. Terserah kualitas anaknya gimana. Yang penting dia ngga bayar uang sekolah setahun lagi. Padahal nanti waktu anak ngga mampu bersaing di dunia kerja sama anak-anak yang kerja keras saat belajar di bangku sekolah dan perguruan tinggi, orang tuanya juga yang PUSING.
@@hernawanisitompul7963Dihapuspun KKM juga tdk akan menyelesaikan masalah. KKM itu kan target. Jadi guru2 dan sekolah di kasih target dalam bekerja yg merupakan suatu hal yg normal. Integritas guru2 dan aktor dunia pendidikan kita sangat bermasalah. Makanya siapapun menterinya apapun kebijakannya hasilnya selalu masalah.
Ada cara untuk bisa terhapus pengkotrolan nilai nilai ini.
1. jangan jadikan nilai siswa sebagai patokan untuk menilai keberhasilan suatu sekolah, seperti penilaian akreditasi sekolah. Kenapa? Karena setiap siswa memiliki karakteristik yg berbeda2 dan infrastruktur di tiap sekolah juga berbeda. Adalah tidak adil ketika penilaian sekolah dilihat dari kecerdasan atau kepintaran sekolah.
2. Kemudian adakan kembali jika tidak lulus dan tidan naik kelas.
@@harmanlk7503 katrol nilai ini kan muncul karena gurunya tdk jujur dan orang tua siswa maksa masuk sekolah tertentu lewat jalur prestasi
Praktek seperti ini sudah lumrah dihampir seluruh sekolah di Indonesia
Nilai raport itu hak prerogratif guru tidak bisa diinterfensi dr pihak manapun..sejak adanya KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) hak prerogratif guru itu hilang.
Iya jangan salah kan gurunya tapi salah kan YG buat kebijakan membuat aturan KKM
gara gara zonasi nilai raport jadi indikator Nilai raport jadi jor joran.
Mending UN aja daripada zonasi zonasi an mendikbud sudah gagal.
@@fforf3510 Betul pak, mending UN saja
KKM itu ditentukan guru dan sekolah, kalo emang sekolah mau KKM tinggi harusnya standar pengajaran dan fasilitasnya juga mengikuti bukan cuma asal nentuin KKM tapi SDM dan Fasilitas gak memadai, cuma karena malu KKM ditinggiin tapi buat kesananya model katrolan
Akhirnya yg kasihan yg bener2 anak berprestasi, jadi tertindas
Sejak si nadiem jdi mentri bikin hancur dunia pendidikan
@@rxrz252bodoh, dari dulu udah kayak gini.
Jaman sekarang anak berprestasi NGGA ADA ARTINYA. 😥
Hancur sudah!
Emang ujian nasional ga ada yg nyontek?
@@annmousnet903 tp gak gt2 bgt bos
saya jujur gak habis pikir sama pejabat di negeri ini, kalian itu gak tahu apa emang b0dohh??? katrol nilai itu sudah ada sejak mulai diberlakukannya KKM (kriteria Ketuntasan Minimal), dimana guru dipaksa untuk memberikan nilai minimal sesuai KKM yg sudah ditentukan sekolah. padahal banyak yg tidak tuntas KKM, tapi demi memasukkan di atas rapor, akhirnya nilai dikatrol sesuai KKM tersebut. dan satu lagi sekolah dilarang membuat siswa tidak naik kelas, what??? jujur kalian itu b0dohh hey pembuat kebijakan???? dengan tidak memberikan guru untuk membuat siswa tidak naik kelas, itu sama saja kalian memberikan keleluasaan pada siswa itu buat tidak belajar. INGAT!!! di sekolah itu REWARD and PUNISHMENT itu harus ada. REWARD buat siswa yg rajin dan PUNISHMENT buat siswa yg malas, tdk mau belajar, dgn tidak di luluskan. simple bgt. dengan demikian bukan hanya siswa yg akan "terpaksa" belajar, tapi otu dirumah juga ditekan supaya terus mendorong anaknya buat belajar, karena kalau tidak lulus, maka ortu akan malu, maka secara tdk langsung ortu akan mati2an membantu anaknya utk giat belajar. hal seperti ini sudah ada pada kurikulum lampau, yg masih pakai NIM (Nilai Ijazah Murni), boleh tidak meluluskan siswa. persaingan di sekolah itu untuk belajar menjadi lebih pintar itu penting!!. Terus kalau ada yg bilang, " berarti gurunya harus bisa donk membuat siswanya pintar" hello, guru itu gajinya secuil, ngajar bukan 1 orang siswa doank, ada sekolah kekurangan guru, sampai gurunya ngajar 2 kelas bolak balik dalam satu jam pelajaran. belum lagi kurikulum GAJE yg maksa guru jadi birokrat, kerjaannya bukan ngajar, tapi dijejelin administrasi yg tumpang tindih. saya dlu punya guru Org Jepang, dan keceplosan curhat kalau gurunya gak pinter ngajar, tau jawabnya apa??? " yang belajar kan kamu, jadi sukses atau tidaknya kamu memahami pelajaran lebih bertumpu pada bagaimana kamu belajar, jgn menyalahkan guru, kamu yg harus rajin bertanya, rajin membaca" malah saya dibegitukan saya tersadar, mmg benar guru itu menyampaikan pelajaran, tapi kalau siswa tidak ada niat buat belajar, sebaik apapun guru dan teknik yg digunakan, akan mental.
Katrol nilai oleh sekolah sungguh memprihatinkan. Sekolah yang diharapkan menanamkan nilai nilai kebaikan, malah mempraktekkan kecurangan.
Lah, nanti dikasih nilai asli, kemudian gk naik kelas karena nilainya terlalu rendah, yang disalahkan guru lagi, nantinya katanya guru GK becus ngajarin siswa. Hilih serba salah
Faktanya dari pengawas wali cabdin pun menganjurkan agar nilai siswa itu grafiknya naik. Supaya berpeluang di jalur SNBP. Benahi dulu sistem nya, baru guru pasti sangat bersedia memakai nilai asli. Malahan guru makin dimudahkan kalo tidak katrol nilai, lebih cepat dalam mengolah nilai
Banyak sekolah yang ugal-ugalan katrol nilai. Sementara ada sekolah yang jujur dgn nilai murni. Sebaiknya di evaluasi mengunakan ujian nasional seperti dulu atau ujian provinsi untuk masuk SMP, SMA agar objektif sama-sama lega...
Sama saja, ujian nasional juga banyak curangnya
Dulu untuk masuk sekolah SMA negeri unggulan sangat sulit karena harus pakai danem ttp sekarang sekolah swasta bebas ngasi nilai agar anak didiknya di terima di sekolah negeri unggulan, coba sdr lihat data skrg dimana yg masuk sekolah SMA negeri unggulan rata rata dari SMP swasta yang kurang berkualitas ttp pihak sekolah swasta memberi nilai anak didiknya sangat luar biasa dan bila hal ini terus di biarkan mk akan membuat kwalitas pendidikan di Indonesia akan semakin buruk dan rendah, coba sdr kroscek ke SMP swasta di samboja kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan dari 210 siswa yang di terima di SMA negeri 1 samboja hanya 10 orang yang dari SMP negeri 1 samboja. Karena sekolah swasta bebas memberikan nilai raport sementara di SMP Negeri ada standar nilai dalam memberikan nilai kpd anak didiknya. Jadi untuk masuk SMA negeri unggulan seharusnya di adakan tes dan bukan berdasarkan nilai raport saja spy mengetahui kwalitas murid yang akan masuk SMA negeri unggulan. Sekali kali pemerintah propinsi jgn tutup mata saja dgn masalah ini sekali waktu turun ke sekolah SMP swasta di samboja spy tahu kebenarannya dan mencari solusi untuk keadilan dan menjaga kwalitas pendidikan di sekolah negeri unggulan Kalimantan Timur khususnya di samboja dan daerah lainnya.
@@bambangnurtjahjo270 pak di Semarang juga, anehhhh
Kembalikan lagi ujian nasional, hilangkan sistem zonasi, biar mrk masuk sekolah negeri memang dari kemampuannya👍👍
Sekolah swasta bagus" jangan khawatir para ortu, ttp setiap anak bisa bersekolah👍👍
@@ahmadmufidridho5755 UN ditiadakan karena banyak masalah yg timbul setiap tahunnya
Cek seluruh sekolah negeri yg ada di Depok, Cibinong, Citayam, Bojong gede. Perbanyak bangun sekolah negeri di area padat penduduk. Bagaimana gak di jadiin ajang cari duit, Staff Disdik, wartawan, guru, kepsek nya juga bermain di situ. Ini pengalaman saya ketika memasukan anak untuk sekolah di Kab. Bogor. Siapa sih yg gak doyan duit yg dapet nya cepat...?
Ngeri juga ya Ampe wartawannya doyan duit...
maksudnya supaya bisa masuk sekolah itu harus bayar?
Jika mau di cek itu seindonesia krn ini sistemnya yg harus di perbaiki karena do seluruh Indonesia
Terutama kualitas kepala sekolah,guru juga pasilitas sekolah
Sekolah di sini juga begitu. Masa kls 6 blm hafal perkalian ujian matematikanya 9 ,75
Betul sekali
Wkwkwkw sudah rusak parah pendidikan.
Kelas 2 SMP deket rumah gw jg banyak yg blm hafal
Kumon
@@gandautama4141 kuman
Perlu ada evaluasi besar besaran dan menyeluruh dalam sistem pendidikan kita. Kisruh PPDB hanya salah satu fenomena saja
Kembalikan sj sistem yg menggunakan UN dan NEM. Biarkan siswa masuk ke sekolah idaman sesuai kemampuan dan kerja keras mereka. Hapuskan zonasi, bikin penduduk sekitar makin malas krn PD bakal keterima.
setujuh
Kita kan negara berkembang tertinggal, dari atas kebawah sudah terbiasa berbuat curang, korupsi, kolusi, nepotisme. Pihak sekolah berbuat curang sekongkol dengan siswa bahkan orang tua siswanya, kelak menjadi pejabat korup, sering berbuat curang dan dzalim.
Artinya bibit² koruptor sudah dibina sejak dini
Sebenernya katrol-mengatrol nilai udah jadi hal yg biasa di sekolah2 +62 terutama di level perguruan tinggi. Cuman jika pengatrolan nilai itu sudah melibatkan kepsek atw rektor itu udah gak wajar. Memberi nilai kpd siswa/mhs itu adlh hak prerogatif setiap guru/dosen. Klo sampai pihak pimsek/rektorat ikut campur maka itu sudah melanggar kode etik akademik
Sejak Ujian Nasional ( UNAS ) dihapus... dan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.. hanya mengandalkan nilai Raport... Sekolah berlomba-lomba menaikan nilai siswanya agar banyak siswanya diterima di sekolah favorit... kalau tidak begitu.. muridnya tidak dapat sekolah.... karena sekolah lain sudah menaikan nilai secara gila-gila an... masuk SMPN.. nilai terendah kemarin di daerah saya .. 95 betapa pandainya anak-anak sekarang.. ( nggak tahu beneran pandai atau sekolah yang murah kasih nilai... )
Di semua aspek kehidupan negeri ini sdh mengerikan, tdk ada yg luput. Mulai dari yg paling bawah sama saja
Prihatin saja guru sekaligus pendidik yang melakukan kecurangan untuk anak2 didiknya.
Guru hanya menjalankan perintah dari atasan (kepala sekolah), kepala sekolah hanya menjalankan perintah dr atasannya lagi… begitulah sistem yg bobrok.
@@tutifaulina7424 Betul semua bermula dari atas.
Guru hanya jadi korban sebuah sistem
Saya pernah jadi guru dan.masih mengabdi pada pendidikan. Maaf itu saya pastikan bukan guru yg menyalahi aturan tp aturan yang sangat sulit diikuti. Kembalikan aja pada KTSP danberi keleluasaan anak memilih sekolah yg diinginkan. Sekolah atau guru tidak perlu katrol nilai. Modalnya kan sama hanya ballpoint. Mau menulis angka 5 atau 10 kan sama. Ayo berfikir cerdas bapak ibu guru sudah melahirkan manusia Indonesia ratusan juta. Sekarang pemerintah c.q. Mendikbud aja yg harus berfikir ulang agar tidak setiap hari ganti aturan. Kami mengabdi untuk negeri bukan mengabdi untuk menteri
sangat setuju, karena ibu saya guru dan sering mengeluh dengan kurikulum yg tidfak jelas ini. jujur ibu saya bilang lebih senang mengajar siswa sampai pintar, ketimbang membuat administrasi yg berjubel. sekarang guru lebih banyak membuat administrasi ketimbang mengajar
Tahun lalu saya sempat mengajar sebagai guru honorer di sekolah dasar negeri di daerah Jakarta barat. Setelah ujian semester selesai saya diminta oleh kepala sekolah untuk mengkatrol nilai-nilai siswa-siswi saya. Saya menolak dan tanya kan hal ini ke Ibu kepala sekolah kenapa harus di katrol, tapi beliau tidak memberikan jawaban pasti nya. Merasa dipaksa saya tetap katrol nilai-nilai siswa-siswi saya. Seminggu kemudian saya ajukan surat pengunduran diri saya ke kepala sekolah karena peristiwa ini bertentangan dengan ilmu pendidikan yang di ajarkan ke saya selama menempuh pendidikan keguruan dan mengorbankan integritas saya. Saya sangat menyesal atas tindakan saya, saya harap hal ini tidak terjadi dengan guru-guru yang lain.
Nilai anak didik jelek:
1. Lu emang ngajar uda bener?
2. Emang muridnya sebego apa?
3. Pilih robah atau keluar?
4. Entah gimana pokoknya berobah dah, gatau siapa yang ngerobah
Gitu sih pengalaman 20 taon jd guru ajah
Seluruh Indonesia disemua sekolah baik negeri maupun swasta pada katrol nilai berjenaah, mmg rusak sdah bangsa ini
Sistem Pendidikan kita yang harus dirubah agar tidak terjadi manipulasi nilai rapot siswa, apalagi sekarang bahwa siswa harus naik tingkat, sekalipun siswa tersebut ga bisa baca, tulis dan berhitung
Anak sekarang males balajar, tidak ada UN, menjadikan siswa santai, guru jadi pontang-panting supaya anak belajar dengan sungguh-sungguh
Setiap sistem ga ada yg sempurna pasti ada kekurangannya, seperti dulu adanya UN sama saja, malah itu rentan menciptakan ketidak adilan karena yg koreksi adalah sistem akhirnya ada kasus anak kurang pintar hasilnya lebih bagus daripada anak pintar, untuk adilnya lebih baik sekolah atau lembaga pendidikan negeri diperuntukkan rakyat tidak mampu saja dan semua digratiskan dengan demikian praktik2 katrol nilai, pungli dan isrilah sekolah favorit mungkin bisa berkurang, Permasalahan yg paling besar di negara kita itu adalah banyak anak yg tidak bisa skolah karena faktor biaya.
Dan Pemberian nilai oleh guru juga itu tidak bisa sepenuhnya berdasarkan hasil akademik saja tapi sikap, kerajinan dan kehadiran siswa pun harus di apresiasi dalam bentuk nilai.
Memang iya, jadi anak sekolah sekarang itu tidak cari ilmu, sekolah tidak memberi ilmu tp memberi nilai tinggi
Solusi untuk pendidikan dasar dan menengah negeri ini :
Setiap wilayah harus terdapat 2 type sekolah negeri : Unggul dan Reguler.
*Sekolah Unggul :
- Guru² berkualitas dengan gaji yg sesuai.
- Fasilitas sekolah lengkap.
- Program sekolah bagus
- Seleksi siswa dgn multi test
- Kapasitas terbatas.
*Sekolah Reguler
- Kualitas guru biasa dgn gaji standar
- Fasiltas sekolah standar
- Program sekolah standar
- Tidak ada seleksi masuk hanya dibatasi kapasitas sekolah tsb. Didasarkan siapa yg duluan daftar.
Yg tidak masuk sekolah ini terpaksa daftar ke sekolah swasta.
Dikemudian hari mereka² akan ada yg menjadi Bos/pimpinan dan ada yg menjadi karyawan/jongos.itu sudah hukum alam.
Komputer tidak bisa menerima nilai jelek, bila memberikan nilai jelek itu blunder bagi guru....
Kembalikan seperti jaman dahulu....utk bisa masuk sekolah melalui tes masuk, bukan modal rapot atau ijazah.
dulu...sekolah utk transaksi ilmu... sekarang..sekolah sebagai tempat transaksi nilai
Memang begitu adanya, itupun terpaksa, tanya peraturan menteri, di dinas aja ngamuk. Gara2 negeri kalah saing sama swasta.
Menteri pendidikan bagaimana respon nya.jalur zonasi menjadi donasi.KKN nilai dari tingkat SD SMP SMA negeri ini dikota Depok belum dikota kota lainnya.pemerintah harus balikin lagi sistem NEM DAN PRESTASI SUPAYA ANAKNYA PANDAI PINTAR DAN BERADAB.GANTI MENTERI PENDIDIKAN NYA NADIEM MAKARIM JADI CEO GO-JEK
Di Solo.juga ada
Memang banyak yg dikatrol gak kira2 sudah direncanakan sejak awal supaya bisa masuk sekolah faforit
Betul banget Pak Doni cuma apa yang harus kita lakukan Pak Doni pak Indra Khrismiaji sdh seringmmberika masukan nggak kurang kurang menyampaikan masalah PPDB tetap saja tdk berubah tambah afa terobosan pencucian rapot
Jika fungsi supervisi akademi , monitoring pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dgn benar , tidak akan terjadi manipulasi disekolah
Makannya Ujian Nasional harus diadakan kembali
Setuju
Makanya hapus snbp semua lewat tes spy sekolah berupaya meloloskan siswanya secara bersaing secara sehat, nilai antar sekolah kan beda2 nilai 90 di sekolah A dan B pasti cara mendapatkan dan derajatnya berbeda
Sasarannya harusnya sistem nya dimulai dari dinas pendidikan sampai kementrian
Itu kan EFEK TUNTUTAN KURIKULUM yang dibuat oleh Kemendikbud yang MENUNTUT GURU untuk KASIH NILAI2 PALSU untuk murid2nya entah seperti apapun kemampuanya yang PENTING BAPAK SENANG.
Memang skrg aneh sih.. skrg anak gk bisa apa2 harus naik kelas.. padahal sesuai hati nurani saya gk adik untuk yg lainnya... Harusny gk bisa ya gk usah naik seperti jaman dulu.. trus kl kita memberikan kkm rendah dikira guru dan murid gk py kualitas akhirnya banyak guru menyulap kkm tinggi dengan konsekuensi katrok nilai tinggi
Kl g naik makin kasihan lg.yg penting punya skilll.
Dah dari lama banyak guru yang katrol nilai muridnya, selain antara malas membuat muridnya bisa melampaui KKM dengan tugas tambahan atau juga malu kalo ada muridnya yang gak bisa mencapai nilai KKM, malah ada guru yang ngasih tugas tambahan tapi tugas yang dikumpulin dah disiapin gurunya murid tinggal print ganti nama tugas yang dikumpulin
Waah itu mah gurunya yg parah. Tidak pantas jadi guru.
Ujian Nasional / EBTANAS mohon untuk di berlakukan lagi untuk acuan seleksi masuk SMP SMA Negeri, untuk kelulusan SD SMP dan SMA bisa pake nilai Raport
Sama aja ga menjamin apalagi itu sistem , dulu ada kasus siswa males , kurang pintar, bandel, hasil UN nya malah lebih bagus dari siswa yg rajin, pinter, baik, saya tau karena selalu jadi panitia dari UN papper sampai berbasis komputer.
Kalau sekolah diberi kuasa menilai jadinya memang begitu. Harus diadakan kembali ujian nasional bersama
Setuju
Tunggu sebentar. Sejak kapan ujian nasional dihapuskan? Sepertinya saya sudah terlalu lama di luar ini sampai ketinggalan berita
Ini Indonesia bung ... semua bisa diatur ...
Saya sangat senang belajar pengetahuan di pendidikan formal, masih ingin sekolah lagi sampai S2 atau S3. Sistem katrol nilai ini sudah rahasia umum dan sudah lama sekali dilakukan, sampai sekarang saya jadi guru pun masih demikian. Sedih memang dengan cara ini. Katanya guru itu pekerjaan mulia, namun nyatanya gajinya kecil juga caranya 'kotor'. Semoga sistem pendidikan di Indonesia perlahan membaik.
Makanya masuk SMP, SMA, dan Universitas kembalikan ke seperti dulu, lewat test. Jadi di situ orang yang niat sekolah pasti akan berlomba2 belajar fengan sungguh2
Kalau guru menulis nilai apa adanya sedangkan nilainya rendah, terus anak jadi tidak naik, kemudian guru diserang dari mana mana. Siapa yang akan membela guru? Janganlah mudah menyalahkan guru. Coba silahkan di amati, orang orang yang menjadi guru apalagi apalagi yang sekolah SPG, mereka itu latar belakang orang tuanya seperti apa, punya kekuatan apa? Kalau secara kecerdasan tidak beda dengan yang lain tapi untuk yang lain lain bagaimana? Saya lulusan SPG N 1 YOGYAKARTA TAHUN 1989. Tahun 1993 pernah menjadi guru di daerah 3T. SMP UATOLARI VIQUEQUE TIMOR TIMUR.
Mohon setiap sekolah dibatasi kuota sehingga semua sekolah baik s
SOLUSINYA : 1) hilangkan KKM atau apapun namanya sekarang,, biarkan murid bernilai asli apa adanya, 2) biarkan siswa untuk tidak naik kelas jika memang kemampuannnya belum mencukupi, 3) hilangkan jalur full prestasi untuk masuk ke perguruan tinggi/SMA/SMP. Mungkin bisa menggunakan presentase menggunakan nilai rapot, jangan 100%, selebihnya memakai tes masuk.
@@fikzhermawan463 setuju
Makanya. Harus ada undang-undang PIDANA ke arah PIDANA. PILPRES sampai PILKADES
Pantas koruptor di Indonesia semakin banyak, karena pendidikannya saja tidak jujur
Yang dapat KIP kadang kadang juga manipulasi yang kaya juga dapat, seharusnya yang dibantu adalah mahasiswa berprestasi akademik untuk mencetak generasi yang berkualitas
Kembalikan NEM relatip lebih jujur.
setuju kak, sama biarkan sekolah membuat siswa tidak naik kelas kalau mmg sangat keterlaluan, karena itu sebagai dorongan buat siswa untuk Belajar, mmg harus dipaksa, kalau tidak ya akan terus begini. oh ya NIM ya kak Nilai Ijazah Murni. :)
INI AKIBAT EBTANAS DIHAPUS.KORIKULUM MERDEKA BEBAS MERDEKA MEMBERIKAN NILAI TERSERAH HASILNYA, SEPERTI ATURAN DIRUBAH UBAH TERSERAH HASIL HILIRISASINYA.
Nggak jelas memang kurikulumnya
Nilai RAPORT dan Nilai STTB siswa tidak mencerminkan kemampuan siswa yg sebenarnya... smg ini menjadi pelajaran buat kita semua supaya sportif dan jujur yg menjunjung tinggi karakter
Mohon maaf saya setuju dengan zonasi, tetapi zonasi yang sesungguhnya, yaitu tetap ada dengna nila UAN, dan meraka yang ada di zonasi tersebut bersaing dengan secara transparan dengan nilai, yang tersisih ya biarlan di sekolah swasta dengan tetap di biayai oleh pemerintah kalau dirasa dia adalah orang miskin. atau prop9insi mengadakan ujian akhir sebagai dasar masuk ke jenjang yang lebih tinggi. untuk prestasi perlu ditinjau ulang
Itu karena 1. PPDB dilakukan secara zonasi. Sistem ini perlu dihilangkan diganti sistem Ujian berbasis komputer standar Nasional
2. Tidak adanya standar nilai Ujian secara Nasional sehingga tidak ada penilaian baku yg benar benar mencerminkan nilai asli siswa tersebut bukan hanya dari penilaian guru yg bersifat subjektif sehingga bisa munculnya katrol nilai yg tidak benar.
3. Pemerataan fasilitas dan jumlah sekolah diperbanyak. Guru guru yg bermutu dan penerapan sister school agar seragamnya mutu sekolah.
4. Dll
Betul banyak sekolah ngatrol nilai, setelah masuk lembek. Setuju nilai apa adanya. Selama jadi guru saya nilai apa adanya , untuk memotivasi siswa maupun guru. Tp di Pendidikan selanjutnya anak tetap prestasi.
Setuju bung
Memang benar berita tersebut, saya juga pernah mengalami hal tersebut, sewaktu saya sekolah di SMA, waktu itu kebanyakan teman saya diremedial, nah anehnya bukan nya sama ibu mudaryati dikasih ujian ulangan dengan tingkat kesulitannya lebih rendah, eeh malahan siswa remedial diwajibkan menyumbangkan buku fisik ke perpustakaan, kan aneh?
Benar..nilai menjadi masalah yang pelik, padahal semua sekolah berada di bawah satu kementrian pendidikan yang sama. Dulu ada siswa dari sma negeri unggulan di tangerang, disebut siswa itu ranking dua. Karena orangtua pindah ke bogor, siswa itu harus pindah sekolah. Mendaftar ke sekolah negeri tidak ada bangku kosong, ia laku mendaftar ke salah satu sekolah swasta dengan reputasi baik. Pihak sekolah tidak mau serta merta menerimanya, siswa itu harus tes sekalipun dia disebut ranking dua. Hasilnya terbukti, hasil tesnya rontok dan siswa itu harus ambil penyetaraan dulu agar bisa mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Aneh memang, bagaimana bisa sekolah di bawah satu kementrian, tapi capaian/ kemampuan siswanya berbeda. Dari sini tergambar bahwa ada kelebihan tes masuk (yang jujur mengukur kemampuan siswa-tanpa sogok menyogok ataupun surat sakti) dalam seleksi masuk baik itu smp, sma maupun perguruan tinggi.
Tangkap dan penjarakan, untuk membuat sock terapy agar sekolah yg lain tidak menjadi ajang bisnis.
Pak kami sebagai pihak terkhir dunia industri semakin lama makin lelah mencari talent anak2 jaman now yg klo dari kertas nilai raportnya selagit nilai2nya...seleksi dr ratusan yg bisa lolos sampai final tdk lebih dr 10 orang😢 dari kompetensi dasar sampai sertifikat yg beragam namun saat di dalami kebanyakan zonk
Maaf ya klw. Diberikan nilainya jelek ntar masyarakat ngamuk di sekolah tu kemarin kan ada yg gak naik kelas, ternyata keluarga ngamuk, lapor dinas dsb, diberikan nilai sesuai kemampuan gak nrima..
Teringat waktu kuliah
Nilai c itu nilai mahasiswa umumnya
Nilai b itu nilai mahasiswa yg diberikan oleh dosen atas kemampuan
Nilai A itu adalah nilai Tuhan yg dilarang terjamah..
Nah itu sekelumit masalah nilai dan pelarangan naik kelas...
Ane aja dimasa tahun 2000an gak naik kelas gak masalah...fine2aja...nah sekarang dah lulus kuliah dan kerja walaupun serabutan..
Pokoknya masalah pendidikan gak bisa diurusin pada satu masalah banyak faktor yg mengelilingi pendidikan tsb..
Pendidikan mau maju malah kesandung biaya.
Hasil ingin maksimal eh yg lulusan cumlaude malah diabaikan..
Sehat bre...ntar yg cumlaude, jenius bahkan ahli dibidang tsb bakalan nyarin rezeki ke negara orang atau luar negeri
Fungsi supervisi oleh Pengawas Sekolah harus berjalan dgn benar utk mencegah tindakan manipulatif disekolah.
Benar pak,jaman sekarang para siswa tidak ada yg Lulus ujian murni,karena saya juga seorang guru udah muak ,coba jaman orde baru ada istilah NEM itu baru murni.
Silahkan katrol nilai, saran saya sekolah lanjutan wajib mengadakan tes evaluasi mandiri agar tidak salah memilih murid.
Akibat kurikulum yg berubah2, yg mungkin agak jujur dgn jalur ujian masuk biar tahu kualitas murid
Kembalilah di terapkan aturan NEM .
Karena sekolah dan pengurusnya juga harus mengikuti "ujian" yang hasilnya akreditasi, ini sebabnya ada katrol nilai, dan di lain pihak sekolah yang akreditasinya kalah baik justru kurang mendapatkan perhatian, berbeda dengan sekolah yang menjadi favorit.
Pecat Seluruh Guru & Kepsek secara Tdk HORMAT & PIDANA KAN Krn GURU KOK MENCONTOHKAN HAL CURANG ini. Baru ADIL, GITU AJA REPOT BANGET, Kasian Anak² itu
Guru bekerja ada aturan dlm menjalankan tugasnya dan aturan diatur dr Kemendikbud beranikah memecat Kemendikbud dan risteknya yg membuat aturan yg sebetulnya bertentangan dengan hati nurani guru yg ada dilapangan 😊😊😊😊😊 apalagi saat ini siswa harus naik kelas sebetulnya belum mampu membuat guru makan buah simalakama 😮😮😮😮
Harus dipenjarakan....ini tindakan KKN....
@@ligar5722siap untuk dipenjarakan berjemaah baik dari Kemendikbud dan dinas pendidikan penyelenggara serta pembuat aturan dan guru 😊😊😊😊
@@raiyanzaa apalagi Kemendikbud yg paling pertanggung jawaban dgn segala peraturan dan kebijakan yg dibuatnya 😎😎🤔😌😌😌😌😌🤫
Banyak terjadi di sekolah2, bahkan masuk kuliah yg ikatan dinas, diminta uang "kursi" 250 jt, bahkan hingga 500 jt pada saat pantohir.
Juga nilai diobral terlalu murah tetapi pemahaman ilmunya minimal... Nilai 9,5 tetapi kualitasnya setara nilai 6,5.
Saya sendiri sebagai guru pling g senang ada sistem pendidikan skrng. Di skolah kami khususnya pesantren. Klo emank ga naik ya ga naik. Tidak memkasakan untuk menaikan kelas jika memank blom bisa apa".
Kembalikan lagi ujian nasional, hilangkan sistem zonasi, biar mrk masuk sekolah negeri memang dari nilai kemampuannya👍👍
Sekolah swasta juga bagus" jangan khawatir para ortu, ttp setiap anak bisa bersekolah dan mendapatkan hak pendidikan👍👍
Teringat ada siswa pindahan dari bekasi dengan nilai agama tinggi, pas di tes ngajinya berantakan. Semester berikutnya semua nilainya rendah termasuk agama. Orang tua komplain dengan nilai anaknya kok di sekolah baru nilainya anjlok. Beruntunglah saya punya bukti hasil ujian dan tes ngaji. Saya cuma pesan jadilah orangtua bijak dan saya tidak mau menjerumuskan anak terlalu jauh dengan mengkatrol nilai yang tak wajar
Efek corona siswa-siswi diajak belajar di rumah inilah hasilnya...
memang betul nilai nilai siswa itu bisa dikatrol, dengan tujuan anak didiknya bisa masuk sekolah yg dinginkan ,dan juga untuk menjaga nama baik sekolah.
Betul pak, yang bener bener pinter tersisihkan seperti anak saya, apalagi smp swasta, nilainya hampir sempurna, tapi saya berfikir kalau anaknya pas pasan lalu ortu memaksakan untuk masuk ke sekolah favorit, apakah mereka mampu mengimbangi pelajarannya, dan itu yang membikin anak jadi stress
Sekolah yg mempertahankan kualitas tetap menjaga ,tidak jor-joran nilai.
Kalah saing nnti
Harus ada disebutkan kata kata lapangan kerja yang gaji selangit dalam kampanye pilpres sampai pilkades
Sistem pendidikan pemegang kebijakan pendidikan Yg berkuasa di atas yang seharusnya merenung, berikanlah guru untuk merdeka menentukan KKM sesuai dengan input siswa, daya dukung fasilitas sekolah dll
KKM dan kebijakan harus naik kelas adalah kontradiksi. Tidak bisa keduanya berjalan beriringan, harus pilih salah satu.
Kepala sekolah Berkuasa sepenuhnya, fungsi supervisi akademik monitoring proses sdh dilemahkan oleh istilah merdeka, istilah Pengawas pendidikan.
Saya sih masa bodo sama siswa yg males. Ortu lalai siswa malas, ya sudah ada resikonya. Nilai mereka bakal saya kasih pure hasilnya berapa. Ortu protes ya tunjukin aja buku nilainya, seberapa malas anaknya. Nilai diatas KKM berlaku cuma buat siswa yg rajin, yg malas ya pasti under KKM.
Semua Sekolah melakukan itu, karena memang sistem yang memaksa untuk melakukannya
TINGGAL NUNGGU RUNTUH NEGERI KONOHA INI .
DI SEMUA ASPEK BOBROK SEMUA ...
PEMERINTAH,LEMBAGA, INSTANSI, INSTITUSI,SAMPAI BERAGAMAPUN KUSUT..
OH IYA DI TAMBAH LGI RAKYAT KONOHA 80% MENTALNYA SAKIT(TERMASUK SAYA).
Mas Nadiem memang gak pantas jadi menteri pendidikan. Dia gak ada rekam jejak yg menunjukan prestasi mengelola organisasi pendidikan. Dia cuma pernah kuliah di LN. Masih lebih baik masa pak Annies Baswedan dan pak Muhajir Effendi.
Hilangkan penerimaan jalur prestasi yg hanya mengandalkan raport dan sertifikat ketrampilan abal abal. Baik penerimaan utk SMP, SMA dan PerTi.
Kalau UN tidak ada sebaiknya diadakan test masuk utk peserta didik tingkat SMP , SMA dan PerTi.
Manipulasi ada juga dilakukan dilevel SMA agar bisa masuk PerTi faforit . Dengan rekayasa nilai raport sejak semester 1 . Dengan akal bulus oknum pendidikan dan ortu siswa.
Hapuskan penerimaan mahasiswa baru jalur undangan yg mengandalkan nilai raport semata.
Kalau tidak di katrol, Dinas tidak terima!
Saya setuju dg pak doni. Saya pun muak dg KKM yg memberatkan guru saat menilai
Guru gembul belum lama padahal bicara krisis Kejujuran terutama di sektor pendidikan😅
Harusnya si Nadim dipecat krn gagal mengelola pendidikan di Indonesia...
Dilema ditempat kami terkenal guru pelit memberikan nilai akhirnya banyak siswa kami yg potensi tdk mendapat sekolah favorit karena nilainya rendah dibanding Anak anak dari sekolah lain yg mberikan nilai mudah.
Semakin rendah dong mutu pendidikan di Indonesia. Batalkan kurikulum Merdeka. Ganti Menterinya
Udah sejak sistem ini berlaku, diingatkan. Tapi rata2 guru komentar " kami yang tahu siswa, maka kami yg berhak memberi nilai". Itu sebetulnya, mereka tidak mau dinilai objektif hasil didikammya/kinerja nya, ahirnya merusak sistem dan rusak keadilan dan generasi masa depan. Padahal dl berlaku sisgem NEM sudah tepat, tetapi saya ragu, jika pun diberlakukan kembali, krn stakeholder terbiasa MERUSAK SISTEM, terbiasa curang, zonaai curang, apapun dicurangi, pendidikan hrsnya jadi contoh INTEGRITAS, ya jd contoh, tp contoh busuk, melatih generasi masa depan yg integritasnya hancur. Apa buktinya? Saat sistem UN berlaku, stakeholder ramai2 curang, mulai dri dinas, sekolah, guru, siswa, org tua siswa, BIMBEL dll. Diingatkan sejak dini, namun NGEYEL !!!
katrol nilai siswa di sekolah itu sebenarnya sudah ada dari dulu hanya saja tidak ada yang angkat bicara untuk di viralkan dan satu lagi karena zaman dulu belum seramai sekarang di Dunia sosmed...
Sistemnya yang perlu dipertanyakan.
Sekarang lihat rapot ribetnya minta ampun.
Kagak kaya rapot jaman dulu, jelas, gamblang.
Perilaku koruptif dimulai dari sekolah.
dimulai dari rumah (keluarga), sekolah, dan dunia kerja. lingkaran setan.
Jadikan test menjadi satu2nya cara untuk penerimaan siswa dan mahasiswa. Hancurkan segala bentuk kecurangan.
Sistem sekolah jaman now yang aneh ...nilai kkm minimal 70 bahkan ada yang 80....jadi pandai semua kalau lihat nilai rapor nya.....saat ini .bangga lihat prestasi nilai murid siswa masa kini.......gak tahu niru negara mana cara penilaiannya atau cuma di Indonesia saja
Makanya, semua sekolah wajib minimal nyentuh KKM aja, padahal faktanya si anak gak mampu, bahkan kurang lancar baca, nanti kalau di bawah 70, guru yang disalahin,
Kalau ingin standarisasi nasional, ya kemvali lagi ke unas, terbukti inovasi selama ini menghasilkan permasalahan baru yang lebih membagongkan, sudah keluar dana banyak, sistem baru membuat banyam efek menyimpang, kalau ingat bernostalgia lagi ke pendidikan di tahun 90 an, betapa bahagianya siswa saat itu, sistem tidqk ribet, siswa pintar2, kenapa gak kembali aja ke sistem lama, takut dibilang kuno dan tidak inovatif kah
Hilangkan zonasi. Bersaing kaya dulu pki nilai UN. Itu yang adil