Dampak berlakunya UU nomor 3 th 2024 : Berpotensi Tak Ada Pelaksanaan Pilkades Serentak di 2025
HTML-код
- Опубликовано: 18 окт 2024
- #pilkadesserentak #uudesa2024
Setelah UU No 3 tahun 2024 tentang Desa Diundangkan!
Masa jabatan 8 tahun, apakah juga berlaku untuk Kades dan BPD yang menjabat saat ini?
Apakah secara otomatis berlaku atau melalui Pemilihan?
Apakah pemberlakuannya harus menunggu aturan pelaksana atau PP?
uu desa
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pasal 39 ayat (1) dan (2)
Pasal 56 ayat (2) dan (3)
Pasal 118
Pasal II
Contoh :
Misal Kades A yang dilantik pada tanggal 30 April 2018, seharusnya berdasarkan ketentuan UU No 6/2014 akan berakhir pada bulan April 2024 ini. Namun karena ada ketentuan pasal 118 UU 3/2024 yang menentukan bahwa “Menyelesaikan masa jabatan sesuai ketentuan UU ini, yakni yaitu ketentuan di pasal 39 (kades) dan pasal 56 (bpd)”, maka berarti masih ada jatah 2 tahun bagi kades A tersebut menduduki jabatannya pada periode ini, sehingga masa jabatannya berakhir di April 2026 yg akan datang. Begitu pula dengan anggota BPD.
Apakah berlakunya suatu undang-undang harus menunggu peraturan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Jawabannya adalah tergantung pada bagaimana undang-undang tersebut mengatur keberlakuannya.
Jadi berlaku dan bisa diterapkannya suatu UU itu tidak ditentukan dari sudah atau belum diterbitkannya peraturan pelaksana di bawahnya (PP). Terkecuali secara khusus pada pasal-pasal yang diperintahkan UU tersebut untuk diatur PP.
Kita ambil contoh Pasal 5A di UU nomor 3 tahun 2024 ini.
(1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Nah, disini jelas, walaupun diketentuan Penutup disebutkan bahwa UU ini mulai berlaku sejak diundangkan, tetapi oleh karena ada perintah bahwa ketentuan mengenai dana konservasi diatur dalam PP, jadi tidak bisa begitu saja diberlakukan pada saat UU nomor 3/2024 ini diundangkan. Namun harus menunggu peraturan pelaksana dari UU tersebut.
Tidak ada pilkades di tahun 2025
Kapan jadwal pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan?
![[FULL] PANGGUNG DEMOKRASI - RISMA DAN BEBAN PILKADA](http://i.ytimg.com/vi/-RaDZarK5V8/mqdefault.jpg)
Fakta UU dibuat /dipaksakan dg adanya kepentingan timbul gejolak tuntutan / aksi demo dimanamana mereka para kades terpilih yg tlh melaksanakan pilkades & dijanjikan akan dilantik 30 april 2024 menjadi korban ketidak pastian hukum blm lagi mereka yg berkehendak akan turut berkompetisi di desanya dg berbagai persiapan sosialisasi & tlh mengeluarkan / mengorbankan materi harus tertunda menunggu dua (2) tahun kemudian....
Ampyuuun pamarentah
Kalau setiap desa yang ada di Indonesia demo ke Jakarta dan setiap desa 10 orang saja yang drmo ke dpr pasti bisa batal UU perubahan,
Gass ok gass
Siap.Mari kta kondisika demo di gedung dpr
Demo bnyk energi pak .....mending JR ke MK bs langsung
anda sanggup biayai nya.
@@Bangnapit120 saweran
Jika perpanjangan berlaku untuk kades aktif sekrng,berarti hukum berlaku surut,alangkah lebih baik ny jika perubahan itu di berlakukan ke Kades yg terpilih akan datang,karna dngan pemberlakuan seperti itu tidak mencedrai marwah hukum di negara kita,Kami msyarakat kecil meminta ke pemerintah tolong pemberlkuan UU No 3/2024,di berlakukan untuk kades y terpilih nantinya,apa lagi dari berbagai Daerah pemilihan akan di gelar di Tahun 2025,hormat kami untuk pemerintah
JR ke MK pak
Bagaimana dengan BPD yang daat ini sudah 3 periode di periode. 6 tahun (18 tahun) apakah masih lanjut??
Semogga di negri donging in TDK ada lagi Pilkades Pilkades.
Musingginnn
Revisi uu desa kongkalingkong kades ma dpr
Kronologis revisi uu.ds.6 /2014 hingga diundangkan jadu uu. No 3 thn 224 sangat nampak & jelas kental dg muatan politis keinginan jokowi perpanjangan presiden jadi 3 priode.
UU ini jelas mencederai hak konstitusi masyarakat dl pemilihan kepala desa dimana masajabatan kepala desa diatur / ditentukan dlm uu yg menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa ketika itu (pelaksanaan), tagas & jelas masa jabatan kepala desa hasil dr pemilihan, bukan dg cara penyesuaian kepentingan politik
UU sejak saat ditetapka / diundangkan berlaku utk pengaturan kedepan bukan mengatur kebelakang
Ayo mencalonkan kepala desa
Agar APBN bisa di keruk lagi selama 2 tahun oleh orang" dinas/kantor rakyat terus di bodohi dengan kebijakan yg GK memihak rakyat
Terima kasih infonya boss
Bagaimana yg saat ini jabat oleh PJ kades , karena kades kenaren ikut nyaleg
Kata memegang dan kata masa bukan bhsa perundangn dan kata dapat dlm psl 118, hrs dihapus kta dpt diats pasal substansi tdk kta dapat, yg ada kta hrs dan kta wajiv. Sebab kta dpt sdh terkunci sesuai dg ketentuan uu ini. Kata dapat dlm hukum perundangn/hermenutika adalah BBM = bisa, boleh dab mungkin.
Kades itu hasil dipilih sama masyarakat desa, dengan kontrak politik 6 tahun dan diperkuat oleh SK Bupati, jadi tidak serta merta DPRI langsung menambah jabatan kades yg aktip, krn UU dari jaman belandapun TIDAK BERLAKU SURUT..kalaupun revisi UU ini diberlakukan itu berlaku buat kades kedepannsetelah adanya proses pelkades...
Rezim skrg itu sukanya yg nabrak2 euy😊😊
Mahasiswa Hukum ayo JR ke MK terutama pasal 118 ( utk test ilmu hukum nya ) kalo mampu JR ke MK brarti peduli dengan masyarakat desa
Uu no 3 2024 telah di undangkan pertanyaan thdp pasal 118 huruf e bagai mana jika suatu daerah ada jabatan kepala desa berahir bulan pebruari 2024, namun sblm berahir jabatan tsb telah di lakukan pemilihan kepala desa, dan yg menang telah di lantik pada bulan pebruari 2024 , apakah kades yg di lantik di berhetikan dulu dan kades yg lama melamjutkan lagi jabanannya
ruclips.net/video/eSxBgh-VWOc/видео.htmlsi=vZ87Q3FtI8ggPgx4
Ini aturan yg bakal ada kericuhan
UU tentang desa di ubah karena ada demo para kades yg di laksanakan pada thn politik sehingga kesanya ada setingan...
Bagaimana kalo kepala desa yang habis masa jabatannya Desember Akir 2023, sedangkan BPD nya masih menjabat sekarang ini. Pertanyaan apakah kepala desanya dapat di perpanjangan masa jabatan juga?
Kapan disalaksana pemilihan kades serentak
Apakah jabatan Kades dan BPD yang sedang menjabat ke tiga periode secara berturut turut dan Ahir jabatan tanggal ,
8 Mei 2024 apakah ini masih tetap mendapat tambahan 2 tahun.Mohon penjelasan...
Sesuai undang undang no 3 tahun 2024,karena saya masih keliru , apa lagi saya di ponis tidak berhak mendapat tambahan dua sampai tahun 2026.
ruclips.net/video/mpW6ScnbT5U/видео.html
Penjelasan admin membingungkan. UU 3/2024 langsung dilaksanakan, tetapi menjelaskan harus menunggu peraturan turunannya spt PP dll. Belum lagi nanti ada yudisial review ke MK thd Pasal 118...
Kalau kades yg berakhir masa jabatannya di bulan november thn 2023 bisa kah juga di tambah masa jabatannya 2 thn?
Untuk Kepala Desa yang sudah menjabat 3 Periode dengan masa Jabatan 8 tahun + 6 tahun + 6 tahun = 22 Tahun dan sa'at ini masih menjabat....apa masih dapat tambahan 2 tahun lagi....????
Mohon penjelasannya Pak....😮😮😮😮😮
Bagaimn kalau SDH pemilihan desa baru ,sebelum di undangkan UU ini ,bagai mn nasip kepala desa terpilih
Pelantikannya ditunda 2 th... contoh kasus di Banjarnegara
Hanya berdampak kehancuran desa .
kalo undang2 baru mau ber laku maysarakat minta kades yg berahir jabatan nya 2024 2025 di ada kan pemilihan dulu baru berlaku , kalo langsung di perpanjang menjadi 8 thn, kasihan dengan maysarakat yg di pimpin oleh kepala desa yg hanya mementingkan pribadi dan keluarga nya saja, contoh nya sekdes, bendahara, stap desa , kebanyakan kakak kandung, adek sepupu, kakak sepupu, begitu juga rt kebanyakan keluarga semua.
Benar seperti itu bahkan bendahara juga ada anak nya yg diangkat ,,,
JR ke MK pasal 118 pak
Desa Pulau Tanjung BPD berakhir SK nya tgl 21 Maret 2024 sementara rekrutmen utk BPD baru belum dilakukan sampai saat ini bgm solusinya
Silahkan mrnunggu atau konsultasi dgn dinas pmd atau camat..Tapi kemungkinan besar akan ada perpanjangan sk (tanpa ada pemilihan bpd).
2025 harus di ada kan pemilihan kepala desa, sebab di desa labuhan maringgai lampung timur gk punya kadus dan gk punya RT, karena kadus dan RT di beri surat pemunduran diri semua oleh stap desa atas nama di perintah oleh kepala desa nya, gara2 anak kepala desa kalah nyaleg di 2024.
Kerajaan👑 mungkin lebih baik.
Jangan marah pemerintah sama dpr kalo dibilang bodo...saya juga org kmp...sekolah nya juga hanya tamatan SI ..gk ngerti dgn...revisi..uud ..apalagi pasal 118...hehe ...
Harusnya UU no 3 tahun 2024 masa berlakunya setelah ada Pilkades di tahun 2024 ,jadi bagi kades yg masa jabatannya habis di tahun 2024 tidak perlu ada perpanjangan 2 THN ,,intinya bagi kades yg di Lantik di THN 2024 dan seterusnya jabatan jadi 8 THN ,,,sblm THN ini jabatan 6 THN sesuai UU THN 2014
Harusnya begtu
Bagaimana kades yang habis jabtannya di Desember 2023 apakah dapat perpanjangan juga bang?
Tidak diperpanjang... Yg dapat perpanjangan yg habis feb 2024
Bagaimana dengan kepala desa yang sudah menjabat dua periode ,masih bisa calon lagi ????
Bosku gmna dengan kades PAW yg berakhir d blm Desember 2025
Kenapa masa jabatan kades itu berbeda dgn masa jabatan kepala daerah bahkan kepala negara/presiden?
😂😂😂Undang2 produk dagelan politik....
Aktor2 politik Bromocorah.....yang telah merampok hak2 demokrasi rakyat. Dan hukum dijadikan senjata untuk membunuh demokrasi.....😂😂😂😂hadehhhhhh......jaman edan....oleh penguasa edan....yang seenaknya memakai alas hukum sebagai memenuhi ambisi politik....barter politik ...bagi2 harta dan tahta.....
Tolong pakar2hukum demi keDilan masa jabat kades sezuai wKtu pelantikan uu62014 untuk 8thmelalui pilmades
Mau tanya min, kalo yg kades masa jabatan habis bulan maret 2025, apakah mendapatkan tambahan jabatan?
Saya tidak tahu apa keuntungan UU Desa ini diperpanjang sampai 8 tahun, yang di untungkan Hanya orang elit di negeri ini. Klo di tanya warga masyarakat desa Manfaatnya untuk masyarakat tidak ada.
Aneh mahasiswa teaya demo...da rakyatmh bodo komo dipedesaanmh coba mahasiswa bergerak rakyat kecilmh nuturken
Perpanjangan jabatan, pasal2nya overlap.
Coba admin lakukan komparisi :
1. Pasal 118 huruf (b) dengan Pasal 33 huruf (k).
2. Pasal 118 huruf (c) dengan Pasal 39 angka (2)
3. Pemahaman pasal2 dalam sebuah Undang2 harus dipahami secara utuh.
Admin, dibahas ya....
Agaknya Pemerintah dan DPR melakukan revisi serampangan atau disengajakah ?
Mohon didiskusikan secara cerdas.....
UUD desa yg baru berlaku seluruh indonesia atau ada ditentukan daerah2 tertentu seperti di Aceh ada qanun UU PA, mohon dijelaskan sobat
se indonesia bos..
Seumur hidup saja ga usah ada tambahan dua tahun lagi,demokrasi di indonesia saat ini benar benar sudah ga ada lagi
Ijin tanya bos, yang dicontohlkan pelantikan 20 April 2018 mestinya habis masa jabatan 20 April 2024 padahal sebelumnya disampaikan UU 3 th 2024 diundaknan 25 April 2024 Artinya masa jabatan kades tsb habis sebelum UU 3 doundangkan.
Apa harus kades tersebut masa jabatannya diperpanjang juga?
1. Yg dicontohkan di video tgl 30 April 2018, bukan 20 April 🙏
2. Masa jabatan berakhir sebelum diundangkan jg DAPAT diperpanjang (huruf e pasal 118) - tp terkait ini sebaiknya menunggu juknis dr pemerintah.
Entah apa yg di pikirkan Jokowi ini..
Kenapa bukan di januari saja,ada apa? pemberlakuan,koq di pebruari,padahal sekitar 30 ribuan kades se indonesia berahir di januari 2024..berati kami di korbankan.
desaku amburadul ..hahahah..malah undang undang ini muncul..lucu ini negri dongeng.....
Gk usah dprpanjang lah percumah ttp sja ky yg dlu
Jadikan king saja sekalian
Ga begitu bang malah untung bisa delapan tahun masa jabatannnya
UU ngawurrr...
Undang,2 di indonesia ada,ada saja,sepertinya sgt membungungkan rayat,,koh manamungkin masa jabatan 8 thn membuat peluang korupsi semakin lebar.
Apakah bisa kita kembali ke peraturan sebelumnya dgnasa jabatan 5 tahun,dan juga perangkat desanya
lebih bagus kalau 2 tahun kedepan atau lebih pil kades jangan ada pemilihan kades, resiko banyak. lebih baik di perpanjang berapa tahun tahun.
Ada yg lebih tolol pemikiran teh...
Mudah" kedepan ngga ada Pilihan Kades,Bupati,Walkot,Gubernur secara langsung oleh Rakyat,Dasar pemikiran saya untuk menghemat D U I T.
Klw UUD Desa terlanjur jabatan Kades 8.tahun tidak masaalah tapi dengan sarat dibolehkan satu Priode. . . Klw UUD Desa membolehkan dua priode.. menjabat 16 tahun. Di pastikan banyak yg Koropsi pasti ..kenapa saya bilang . Banyak yg Koropsi karna saya mantan Kades . . Sumpah jabatan kepala desa. Kalaw bicara jujur selama kades menjabat Uangnya tidak ada . Tapi klw bicara mengambil kesempatan semua kades bisa jadi kaya raya ..
Ajukan gugatan utk mencabut UU pemerintahan Desa,,
Ayo kompakin