Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
HTML-код
- Опубликовано: 5 май 2024
- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah acara penting yang diselenggarakan untuk memperkenalkan dan menjelaskan perubahan-perubahan dalam undang-undang terkait. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, termasuk DPMD Indramayu, serta instansi terkait lainnya, penyelenggara Ditjen Binapemdes Kemendagri.
#dpmdindramayu #indramayu
#DITJENBINAPEMDES #KEMENDAGRI
#DITJENBINAPEMDES #kemendagri #Sosialisasi #UU #PerubahanUU #Desa #DPMDIndramayu #Indramayu #DITJENBINAPEMDES #KEMENDAGRI
![[FULL] Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Ingin Bersaksi di Sidang Saka Tatal: Ada Ketidakadilan](http://i.ytimg.com/vi/g9nxKkYPx5g/mqdefault.jpg)
![[FULL] Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Ingin Bersaksi di Sidang Saka Tatal: Ada Ketidakadilan](/img/tr.png)
Mohon aparat desa di seleksi melalui tes, karna banyak dari aparat desa berasal dari keluarga dn kolega kepala desa tanpa melalui seleksi
Setuju saja ,asal dievaluasi kinerja sebelumnya .Apalagi berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa yang kebanyakan dari unsur keluarga kepala desa .masukan Untuk DPMD kab.Indramayu #Desa kertamulya Kec.Bongas dievaluasi perangkat desanya.
Alvian W Sengkey ❤
Pejabat desa walau di selecsi atau pakai tes di kecamatan atau di kabupaten. Percuma masih ada permainan. Siapa yg dekat dan ada link di kabupaten pasti gool. Klo tdk ada yg bawa jgn harap lulus tes pk brooww...
Harus pengawasan dd ketat karna yg diharapkan pemerentahkan proyek dd.
Fitriyani Pendamping Desa kecamatsn Taluditi hadir menyimak🙏
Aceh hadir... ( Aceh Utara ) izin nyimak supaya tidak gagal faham tentang revisi undang2 desa...
Yg di untungkan hanya kades rakyat menolak.
yg milih kades rakyat juga dengan suara terbanyak .
Desa Tondei Satu Hadir
Alhamdulillah
Hadir 🙏🙏
Saya dari desa Kuripan kec Subah kab Batang Jawa Tengah kalau memang di tambah 2 th jadi 8 th apakah rakyat dari desa mengeluh kan adanya kekurangan air padahal dekat dengan sungai besar tapi ada bikin bendungan tapi air lewat di desa kami desa kami tidak di alirin air adairi gasi tapi air tidak mencukupi karena sungai airnya kecil apakah irigasi tidak di perhatikan apa jabatan kepala desa yg di perhatikan terima kaqsih
Maju mencalonkan siapa tau masyarakat pilih kalauw masyarakat tidak pilih legowo
Tompasobaru Dua, hadir
Makanya dpri pahan tentang aparatur desa turun ke desa desa bersama pk mentrinya jadi paham dan gamblang tentang desa
Podo podo abdi neggara
Desa Pungkol hadir
❤
UU.Desa jika mencantumkan masa jabatan kades 8 tahun .. apakah sudah diadakan kajian akademis & tokoh tokoh masy rakat desa . Karena keputusan tsb melanggar UUD 45..karena telah merampok hak memilih & dipilih warga desa lain nya... Semua warga negara semua sama .. Karena jabatan publik yg dipilih rakyat lama nya 5 tahun dari Presiden hingga kepala desa...jika lebih 5 THN dampak nya ,timbul politik dinasti...rawan terjadi KKN..( korupsi-kolusi-,nevotisme).. selama ini Kades tdk mimiliki penghasil tetap/ tdk ada uang orang berebut untuk menjadi Kades. Apalagi ada milyaran rupiah.....
Perpanjangn jabtan mka hrus intes dlm pemeriksaan keuangn pa.
Apa yg bagus buat yg melestarikan desa
Kilometer 3 hadir
Richard Timporok Desa Picuan Satu hadir
Luar biasa
Desa membangun
jika aturan perangkat
tidak ASN bisa jadi nama Desa akan tenggelam.
Agar tidak ada pertikaian didesa desa antar pendukung.
DESA PINASUNGKULAN UTARA.
KEC MODOINDING. MINSEL
Desa Kumelembuai Atas Hadir
Mantap
Delly J.R Merentek, Desa Picuan hadir
Pengesahan pasal surut yang bertentangan dengan asas UUD itu sendiri
Ass ww.
Mohon ijin bertanya pak, desa kami ada psrNgkat desa waktu diangkat umurnya sudah lebih 42 thn, dan pendidik kan nya hanya sebatas SMP, tapi dia sudah ada SK dari kepala desa, dan sudah bekerja sebagai perangkat desa kurang lebih selama 3 tahun. Yg saya tanyakan apakah perangkat desa tersebut yg ijasah cuma SMP, umur lebih dari 42 tahun tersebut akan di berhentikan walaupun sedah ada sk dan sudah bekerja selama lebih kurang 3 tahun itu pak. Itu saja pertanyaan nya pak mohon penjelasan nya. Trimah kaseh.
Jadi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 ini DANA DESA KENA POTONGAN PAJAK PPH DAN PPN KAH ?????
Sebab kami diKabupaten Mamberamo Raya DANA DESA (DD) kami telah dikenakan pajak Satu Desa.
Potongan PPH sebesar Rp. 4.754.499,-
Potongan PPN sebesar Rp. 40.537.650,-
Dimohon keterangannya 🙏
Kami hanya menanyakan ttg pasal 26 ayat 2 huruf b....uu no 3 tahun 2024...tentang kewenangan kepala desa.......artinya gimana itu.....mhn penjelasan pk, matur nuwun
Alvian W Sengkey 👍
Bagaimana dengan tunjangan BPD... Dan nama lain dari BPD BADAN PERWAKILAN DESA...?
Fery Murtiningrum TAPM Kab PD Hadir
IVONE BEYBY LUMOWA SP.
BPD Tondei Satu
Vonike G. A. Palit (PD-Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa Sulut
Sungguh miris & prihatin . Menerima usul kades minta jabatan nya diperpanjang . Hal ini telah melanggar UUD 45..karena mereka telah merampok hak memilih & dipilih warga desa lain nya... UUD 45. sudah jelas jabatan publik yg dipilih oleh rakyat lama nya 5 tahun .dapat 2 X hal ini berlaku dari Presiden hingga Kepala desa....semua warga negara sama Dimata hukum..
Jsnggan di samakan antara kota dan desa .
Koto sudah itu di pimin di tata lurah dan dana dana lain masuk .
Tapi desa di atur oleh aparatur desa yg isinya kades dan perangkat desa .
Kinerjanya melanyani kebutuhan masarakat itu jika di jabarkan luad bgt .
Tspi aparatur desa ko ga di prrhatikan sama pemerintah .
Nah yg lucu gaji ga tentu thr tk ada paripirna ga di pikirkan apa laghi ke tigga brlasan boro boro .
Tapi guru yg ga ada jatiyane masarakat makmur jibar jibur
Jgn harapkan tenang apabila uu no 118 salah satunya tidak di rubah. Yaitu perpanjangan masjab kades.
kalau memang disetujui jadi rakyat jadi korban tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia serta tanah tanah keraton seperti tanah bengkok tanah ganjaran tanah gedengan segera dikembalikan sebab tanah tersebut bukan tanah negara milik tanah keraton belum diserahkan negara secara hukum atau tertulis dari keraton sebab NKRI tidak punya tanah hanya rakyat mohon ini dipahami supaya jelasnya mulai sebelum perang pangeran diponegaro tahun 1825 oleh keraton disewakan pada orang orang Belanda yang mau menyewa tolong ini dipikirkan lebih lanjut oleh perintah pusat ,kepala desa beserta jajaran nya dan DPD tidak apa apa tanah ini orang kemarin sore sudah disetujui pemerintah kayaknya ada politik praktis didalamnya
Harusnya...diimbangi dg pengawasan Dana Desa..rakyat tahu tp malah mnjadi bumerang ketika melaporkan yg terjadi..krn pasti mnjadi repot buat yg melaporkan...
Harusnya ada link atau no tlp/hp..yg mnjadi pusat pengaduan dimana kerahasiaan pelapor dilindungi...
Untuk pengaduan Sudah ada aplikasi nya Kak. Silahkan cek playstore nama aplikasinya: SP4N-LAPOR
Tolong pikir kan desa yg , di pelosok , karena sangat lain dengan desa kota
Desa Maliku Satu
Uu desa 3 2024 bagaimana dengan nasib KADES yg purna tugas?
Persyaratan pemekaran desa
4:42
Mam bikindesa yg baru
Mohon maaf pak dan Bu bagaimana kepala desa berhir jabatan di dalam SK nya berakhir di 2026 apakah lanjut tambah 2 tahun atau selesai jabatan yang lalu bagaimana yang sebenarnya tentang jabatan kades dan BPD.mohon di jelaskan demi masyarakat 🙏🙏🙏
Lanjut tambah 2 tahun, bpd otomatis nambah
Sangat tidak bijaksana dalam pelaksanaan UU ini karena yang di untungkan adalah kepala desa sendiri sedang kaur tidak disejahterakan oleh pemerintah UU kepentingan sepihak
Alfian F Mokoagouw BPD Raanan Baru Dua
Benar dana desa byk yg tdk efektif,mk gaji naik
Tambah panjang kasus korupsi.., kalau memang kades se Indonesia gak ada yg tersandung kasus.., mungkin aja bisa di perpanjang. Buktinya Uda banyak kades yg masuk jeruji besi. Anehnya masih di perpanjang..., Ada apa Nnegara ini?????
Sk karep2pe wong cilik tdk bisa berkutik
Dulu praturan kepala Dusun menjadi sampai usia 60 thn.berhenti, kalau yg jadi usianya 20thn ya... Suka tdk suka ya itu kamu di pimpin 40 thn. Skrg Kepala Desa jadi 8 thn. Sumua politik ada maunya.... Wong cilik kejang2!!!!!
Di kota apa ada desa
Apakah kepala deaa yg berakhir masa jabatannya pada bulan nopember 2023 mendapat penbahan maaa jabatan ?
Sepertinya tidak bisa di tambah. Karna ketentuan nya di mulai akhir masa jabatan kades di bulan februari 2024 maka bisa di tambahkan sesuai UU tsb.
Yang berakhir November 2023 apakah mendapatkan tambahan 2 th juga bang?
Sepertinya bertambah. Coba koordinasi dengan DPMD kabupaten nya
Sangat bagus untuk menuju suatu perubahan, tinggal Pemdes yang harus bisa memahami uu 3 tahun 2024
Maju kadesnya, rakyatnya mundur
Kemajuan apa justru kemunduran demokrasi....
Gk ada itu pak didesa sya semua dana PKK ditelat kades SMA istrinya.
Senasib dgn desa saya..
😂😂😂...revisi UU terlucu di dunia, yg diproduksi oleh pelawak politik, para penguasa pembuat UU....😂😂😂
Pasal 118 salah satunya pasal inkonsisten terhadap pasal2 terkait.....ya maklumlah karena diproduksi oleh orang2 inkonsistes pula.....😂😂😂hadehhhhhh.....
Kemunduran demokrasi
Undang undang sebenarnya masa berlakunya berapa tahun......? Ko tidak baku kalo akab menghadapi th politik pasti direvisi ...bikin masalah terus. Sebaiknya undang undang desa dihapus saja.diganti yg lebih positif.
Gaji naik
BPD
Undang-undang 3 tahun tentang desa masih ada yg ganjil yaitu tentang Pj. Kades kena apa harus dari pns
Kalo itu aturan sejak undang-undang desa 2014 udah ada
Pada umumnya masyarakat desa tida setuju
Kok mslh Desa saja yg dibahas , nggak mikirin rakyat yg makin menjerit. Semua harga bahan pokok naik. Enggak ada gunanya itu RUU desa. Bikin gemuk Kades
Kadesmu gemuk apa bos...
Judul hrs nya perubahan saja bukan perubhan kedua. Msa kerja jbtan dimodifikasi 3 priode ditambah 1 th. Tercntum 8 th dipilih kmbali. Yg memilih calon desa penitia pemilu bersama Bpd. Sarat panitia pemilih calon desa blum diatur kades diatur hak dan kewajiban, perangkat desa dan bpd tdk diatur. Hrs nya hak menjadi berhak, kewajibn menjadi wajib. Clon kades kta wajib, perangkst desa dll kta hrus. Drafting dangkal, tdk sinkronsi
Tidak terlalu penting bahas kades tdk ada pembangunan di kampung
Pasal 118 ayat E itu yg bodoh masyarakatnya atau yg bikin UU Desanya..
perangkat desa seluru Nusantara WAJIB ASN demi kesejateraan dan KE ADILAN ❤😂
Alhamdulillah
Alhamdulillah