Ketua BNPB Pastikan Relokasi Warga yang Terdampak Erupsi Gunung Ruang

SITARO, KOMPAS.TV - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Suharyanto meninjau posko pengungsian.
Suharyanto memastikan warga terdampak tetap tercukupi kebutuhan selama masa tanggap darurat bencana.
Dengan menggunakan helikopter BNPB, Kepala BNPB dan rombongan menemui pengungsi di Pulau Siau.
Para pengungsi adalah warga desa-desa di Pulau Tagulandang.
Suharyanto meminta jajaran BNBP, memonitor warga korban erupsi Gunung Ruang dan memastikan keperluannya terpenuhi.
Hingga Sabtu (4/05) pagi, status Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro masih di level empat awas.
Dianjurkan, dalam radius 7 kilometer dari kawah Gunung Ruang tidak ada aktivitas.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan segera merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang.
Penegasan disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, saat menemui korban erupsi Gunung Ruang. Warga segera dipindahkan ke wilayah Manado.
Baca Juga Menteri PUPR Basuki Sebut Gunung Ruang Jadi Wilayah Konservasi, Seluruh Warga Direlokasi di www.kompas.tv/...
#erupsi #gunungruang #ketuabnpb
Artikel ini bisa dilihat di : www.kompas.tv/...

[@XnxjsjksskkskDbsjjskakksks]

Tolong buat pemerintah.... Bantuan kemanusiaan jgn hanya di berikan ke org2 atau masyarakat kampung yg kena dampak terparah saja...KAMI JUGA BUTUH BERAS... KARENA LETUSAN GUNUNG RUANG EKONOMI TAGULANDANG LUMPUH TOTAL... HASIL PANEN NGGA ADA YG BELI... TRS DARI MANA KAMI BELI BERAS...😢😢😢 TOLONG PEMERINTAH DATANG KE DESA2 LAIN DI TAGULANDANG BANYAK YG SUDAH KELAPARAN... TOLONG PERHATIKAN... INI BENCANA SUDAH SELURUH TAGULANDANG..

[@delvianora1874]

1. Kajian resiko KRB Harus kuat ,utk memastikan penindaklanjutan area mukim, mengingat terkait kepemilikan area, shg keputusan mrp benar_ benar area yg permanen resiko berulang_ ulang ditinjau dari historis area sampai waktu kejadian
2. Pemanfaatan area diarahkan utk produksi SDA ekonomis terpadu oleh pemerintah sesuai kondisi lingkungan yg bs dikembangkan, namun mukim tetap tdk bs pada area KRB PERMANEN, hanya utk kegiatan pembudidayaan, pelestarian lingkungan sbg area BUFFERING utk eksistensi ekonomi yg berkolaborasi dengan resiko, bila masih memiliki kemauan non relokasi, maka arah kebijakan area ditujukan sbg area produksi hasil hutan pesisir , hasil laut musiman, bukan hasil yg dipanen rutin, mengingat rutinitas akan mengembalikan posisi resiko berulang kembali . Maka bila terjadi bencana kembali ,akibatnya berupa resiko2 homogen yg berulang dan tdk efektif dan efisien dlm penggunaan dana bencana dan hasil program keamanan masyarakatnya tdk signifikan_ saran 🙏 [ Nora, 04_05_2024; 15:25 wib]

[@AfnieGaghiwu]

Bagaimana sekarang kejelasannya, dri BNPB blg bahwa bantuan berupa uang, skrg smp masyarakan hya berupa seng, yg tdk mencukupi. Sedanhkan kami butuh bas atau paku utk perbaiki rmh, blm lgi kaya2 yg rusak krn 2 bln lbih kena hujan atau panas