Tips Untuk Para Pemilih Pemula Dalam Pemilu RI 2024 - ft. Afutami | Episode 6:
HTML-код
- Опубликовано: 2 авг 2023
- Sudah dengar janji-janji capres dan caleg untuk PEMILU 2024?
Apa ada yang masukin pangan sebagai agenda utama mereka? Kebijakan pangan penting lho karena berpengaruh perut masyarakat Indonesia.
Nah, biar bisa bijak memilih calon pemimpin dengan program-programnya, kita ajak sedikit throwback janji dan realita dari program kebijakan terkait pangan Presiden @Joko Widodo!
Kami mengajak Afutami (@FaktadanSuar) untuk unboxing 3 kebijakan ini!
Tonton seri MAPAN (Masa Depan Pangan) lainnya di:
• Kenapa Anak Indonesia ...
• Kenapa Infrastruktur y...
• Kenapa Minyak Kelapa S...
• Kenapa Petani di Indon...
• Bagaimana Teknologi Pe...
Follow sosial media kami di:
/ cips_id
/ cips_id
Kunjungi situs CIPS
www.cips-indonesia.org
#SandangPanganMAPAN
1. IKP Papua sebesar Rp 35,48%
2 .Kebijakan Impor pangan diperbolehkan tetapi dengan syarat apabila kekurangan stok pangan dan harus hati-hati apabila tidak hati-hati kedaulatan pangan tidak bisa tercapai dan menghancurkan petani
Center, Super, you created incredible job~ take it easy~
1. IKP Papua 35,48 %
2. Impor mrpkn salah satu langkah tepat dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Krn 1. Dg mengimpor berbagai jenis makanan, Indonesia dpt mendiversifikasi pilihan pangan yg tersedia, mengurangi ketergantungan pd satu jenis pangan, dan meningkatkan gizi masyarakat. 2. Impor dpt menjaga harga pangan dpt terkendali dg menambah pasokan ketika produksi lokal kurang memadai. 3. Impor dpt membantu mengatasi ketidakstabilan produksi lokal akibat faktor cuaca atau masalah lainnya, sehingga memastikan pasokan pangan yang cukup di pasar.
1. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pangan Nasional tahun 2022, IKP Papua berada di angka 37,80%. Meningkat dari yang sebelumnya yang berada di angka 35,48%
2. Menurut pandangan saya, kebijakan perdagangan internasional yang salah satunya adalah impor pangan dapat menjadi salah satu cara yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Kerjasama dagang yang fair dan terdiversifikasi akan berakibat pada berkurangnya ketergantungan Indonesia pada suatu entitas impor. Hal ini tentunya akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia atas goncangan-goncangan yang terjadi, baik di tingkat internasional seperti konflik rusia ukraina yang mengganggu rantai pasokan pangan ataupun tingkat domestik seperti gagal panen.
1. IKP Papua= 35.48 %
2 .Jika kembali mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 ayat 4, maka pengertian ketahanan pangan dapat disimpulkan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi semua masyarakat dari ketersediaan pangan yang jumlah dan mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup aktif, sehat, dan produktif secara berkelanjutan.
Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ketahanan adalah sebuah keharusan.
Pemerintah haruslah berdaulat pangan dengan cara mencukupi produksi pangan secara mandiri, menyediakan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan ketersediaan pangan.
Kebijakan impor dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pemerintah tetap dapat menjaga hubungan antar negara yang saling menguntungkan, namun pemerintah harus mampu mengendalikan impor sehingga tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 dapat tercapai.
1. IKP di Papua sebesar 35,48%
2. Menurut saya, kebijakan impor pangan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia, mengingat setiap tahunnya, lahan untuk pangan sudah banyak sekali dialihfungsikan menjadi lahan perumahan. Rasanya sangat sulit bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan impor. Terlebih, para petani juga tak jarang dihadapkan pada ragam permasalahan pangan, seperti hama, iklim ekstrim, dll, permasalahan - permasalahan ini juga dapat menganggu produksi pangan dalam negeri.
Akan tetapi, sekalipun impor pangan dibutuhkan, pemerintah juga harus cermat dalam melihat sinyal - sinyal impor, jangan sampai impor malah merugikan petani lokal, karena surplus impor malah akan menyebabkan harga beras jatuh, dan jangan sampai juga, impor malah merugikan konsumen karena defisit impor akan menyebabkan harga beras melonjak naik.
Hallo @bulanlestariyasintasimatup5790 Selamat kamu berhasil mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000. Harap kirimkan email kamu untuk keperluan pengiriman hadiah, ya :)
1. IKP di Papua sebesar 35,48%
2. Kebijakan impor pangan memang suatu kebijakan tidak populis, tapi menurut saya sangat dibutuhkan untuk memastikan ketahanan pangan jika dalam kondisi suatu negara terdampak perubuhan iklim ekstrem, bencana panceklik nasional, atau keadaan normal sekalipun sehingga memerlukan kebijakan-kebijakan guna memenuhi Ketersediaan Pangan & Keseimbangan Kebutuhan Pangan sehingga Penyediaan Pangan yang Stabil bagi masyarakat bisa dikonsumsi secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau namun perlu ada beberapa catatan yaitu: ditentukan jenis pangan tertentu dan kuotanya yg dibutuhkan, hentikan praktek rente impor pangan, regulasi diperjelas dan peizinan dipersingkat-dipermudah, keterbukaan proses lelang untuk menghindari praktik suap-korupsi, pendistribusian rantai pangan impor yang berkeadilan, sehingga bisa menghentikan praktik monopoli dan kartel pangan nantinya.
jika negara dalam kondisi pasokan pangan berlimpah dan bisa diproduksi secara nasional maka kebijakan impor pangan sebaiknya harus dihentikan karena akan mematikan para petani dan produksi dalam negeri, bahkan harus dibuat kebijakan-kebijakan dan program-program untuk ketahanan pangan nasional karena kedepan yang menjadi akar konflik antar negara yaitu memperebutkan sumber kehidupan, yaitu air dan pangan. saat ini banyak negara sudah menghentikan praktik ekspor pangan karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya masing-masing, jika ini terus berlanjut maka tidak mungkin dunia nantinya akan saling bertempur guna mendapatkan pasokan pangan.
1. Pada tahun 2021, Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Papua mencapai 35,48% (angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 37,80% (Bapanas, 2023))
2. Hingga saat ini, Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan beras apabila hanya dengan bergantung dengan hasil produksi sendiri. Hal ini dilihat dari tren produksi yang menurun dan konsumsi yang meningkat (Thow et al., 2019). Tidak hanya itu, kebanyakan dari petani di Indonesia bukanlah petani dengan lahan yang besar, melainkan petani dengan lahan kecil dan tidak sedikit diantaranya menggunakan lahan sewa untuk memproduksi beras mereka. Selain itu kualitas dan ketersediaan beras merupakan suatu hal yang sulit diprediksi dan sensitif dengan pengaruh berbagai faktor. Terutama, dengan perubahan iklim yang semakin tidak menentu, susah bagi Indonesia untuk dapat menargetkan swasembada pangan, apalagi dengan kurangnya penyebaran inovasi teknologi yang dapat digunakan oleh petani untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas dari produksi beras mereka. Sulit bagi Indonesia untuk dapat menekan kebutuhan konsumsi beras pada masyarakat tentunya karena konsumsi beras sendiri sudah merupakan budaya yang tidak berubah dalam puluhan tahun lamanya, serta diversifikasi pangan yang masih sulit dicapai dengan tingginya harga inflasi pangan yang ada saat ini.
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah dan Beras yang tidak mencerminkan kenaikan harga pada masyarakat. Perbadan No. 6 Tahun 2023 yang ditetapkan saat ini masih menjadi tangisan bagi petani, sebab harga tersebut belum dapat mencerminkan harga jual di lapangan yang sebenarnya. Terlebih apabila harga tersebut ditetapkan pada musim paen raya dimana harga berangsur turun mengikuti hasil panen. Sehingga dalam hal ini, kebijakan impor menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan beras dan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat Global. Namun, tetap perlu diperhatikan terkait dengan waktu, serta regulasi dalam pembelian beras impor tersebut. Indonesia seringkali membeli beras impor pada bulan Oktober-Desember yang merupakan musim tidak panen, sehingga harga beras impor menjadi cenderung tinggi (Kompas, 2023), saat ini pun belum terdapat regulasi yang menentukan kualitas beras impor, beda halnya apabila Pemerintah membeli kepada petnai beras Indonesia yang telah diatur kualitas baik beras hingga gabah dalam Perbadan No. 6 Tahun 2023. Kerjasama impor yang dilakukan harus memperhatikan stabilitas harga pembelian beras, kualitas serta menjamin posisi Indonesia dalam perdagangan global tetap atau bahkan lebih kuat.
Kompas. (2023, August 29). Produktivitas Menurun, Pengendalian Harga Beras Kian Menantang. kompas.id. www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/28/ produktivitas-menurun-pengendalian-harga-beras-kian-menantang
Thow, A. M., Sharma, S. K., & Rachmi, C. N. (2019). An analysis of Indonesia’s shrinking food security policy space under the WTO. Food Security, 11, 1275-1287.
Badan Pangan Nasional (Bapanas)(2023). Indeks Ketahangan Pangan Tahun 2022. Bapanas. badanpangan.go.id/buku-digital.
Hallo @shafirarizq, Selamat kamu berhasil mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000. Harap kirimkan email kamu untuk keperluan pengiriman hadiah, ya :)
Selamat kepada pemenang Kuis MAPAN 2!
Pemenang buku dan saldo E-Wallet Rp50.000 - @fahriilman021
Pemenang saldo E-Wallet Rp50.000 -@bulanlestariyasintasimatup5790 dan
-@shafirarizq
Kepada para pemenang diharapkan untuk segera memberikan alamat emailnya dengan membalas komentar ini, terkait pengiriman hadiah. Terima kasih :)
1. Berapa persen jumlah IKP (Indeks Ketahanan Pangan) di Papua?
jawab:
Indeks ketahanan pangan adalah dasar untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah atau populasi dimana hal Ini akan mencakup berbagai faktor yaitu, ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, konsumsi pangan, dan stabilitas pangan. Indeks ini dipergunakan sebagai langkah mengidentifikasi kerentanan terhadap kelaparan dan masalah ketahanan pangan. Indeks ketahanan Pangan (IKP) yang menjadi paling terendah di Indonesia yaitu sebesar 35,48% pada wilayah Papua.
2. Berikan pandanganmu terhadap kebijakan impor pangan dan mengapa kebijakan impor merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia?
Jawab:
Kebijakan impor merupakan sebuah kebijakan ekonomi dimana hal ini berkaitan dengan impor barang dan jasa dari negara asing. Pandangan terhadap kebijakan impor bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks ekonomi dan tujuan kebijakan. Dalam hal ini kebijakan impor pangan pangan merupakan sebuah kebijakan yang mengatur impor makanan dan produk pertanian dari negara-negara lain. Tentu hal ini sangat baik untuk dilakukan untuk memastikan pasokan makanan tetap aman, tersedia, berkualitas dan juga terjamin, secara khusus untuk negara yang memiliki indeks ketahanan pangan yang relatif rendah seperti Papua. kebijakan impor pangan akan memungkinkan Indonesia untuk mendiversifikasi pasokan makanan di Papua. tentu saja hal ini dapat mengurangi risiko ketidakstabilan pasokan dalam negeri khususnya terhadap Papua, yang diakibatkan oleh perubahan iklim/cuaca, musim panen yang buruk, bencana alam maupun kemiskinan. Kebijakan ini juga akan memungkinkan Papua bisa mengatasi kelangkaan pasokan makanan untuk sementara waktu. Namun Indonesia harus bisa memastikan keamanan maupun resiko yang mungkin terjadi seperti ketergantugan terhadap barang impor dan fluktuasi harga dunia dan juga stabilisasi harga pangan domestik, khususnya di Papua.
Yuk, ikutin Kuis MAPAN Periode 2! Simak syarat-syaratnya di bawah!
Syarat mengikuti Quiz:
- Subscribe channel RUclips Center for Indonesian Policy Studies
- Like video Seri MAPAN Episode ini
- Peserta harus menjawab 2 pertanyaan ini pada kolom komentar video MAPAN Ep. 6 di RUclips:
1. Berapa persen jumlah IKP (Indeks Ketahanan Pangan) di Papua?
2. Berikan pandanganmu terhadap kebijakan impor pangan dan mengapa kebijakan impor merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia?
- Peserta hanya boleh menjawab 1 kali dan paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB
Ketentuan Pemenang:
1 pemenang utama akan mendapatkan 1 buah buku cetak “Memodernisasi Pertanian Indonesia” dan saldo e-wallet senilai Rp50.000
2 pemenang lainnya akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing senilai Rp50.000
Semoga beruntung!
1 .37,80%
2.ya saya rasa kebijakan impor pangan itu sangat memprihatinkan bagi negara kita dimana indonesia memiliki lahan yang luas dan subur, apalagi indonesia pernah swasembada pangan pada tahun 80 an. Kebijakan impor pangan memang sudah tepat dan itu adalah pilihan kebijakan yang terbaik dimana dengan mengimpor pangan maka bisa memenuhi stok pangan yang ada di dalam negeri dan oleh karena itu indonesia bisa menjauhi kemungkinan krisis stok pangan dalam negeri
1. 35,48%
2. Kebijakan impor pangan di Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat untuk memastikan ketahanan pangan dengan beberapa alasan berikut:
1. Diversifikasi Sumber Pasokan: Impor pangan memungkinkan Indonesia untuk mendiversifikasi sumber pasokan pangan. Bergantung sepenuhnya pada produksi dalam negeri dapat berisiko jika ada bencana alam, perubahan cuaca ekstrem, atau masalah lain yang dapat mengganggu produksi. Dengan mengimpor pangan dari negara lain, Indonesia dapat mengurangi risiko ketidakstabilan pasokan.
2. Ketersediaan Pangan di Musim Paceklik: Indonesia mengalami musim paceklik dari waktu ke waktu. Impor pangan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan selama musim kering atau gagal panen di dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mencegah kelaparan dan kelangkaan pangan.
3. Penyediaan Pangan yang Stabil: Kebijakan impor dapat memberikan stabilitas dalam penyediaan pangan. Ini berarti bahwa masyarakat dapat memiliki akses yang lebih konsisten ke berbagai jenis pangan sepanjang tahun, tanpa khawatir tentang fluktuasi harga dan ketersediaan yang ekstrem.
4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan: Pemerintah dapat mengatur standar ketat terkait dengan kualitas dan keamanan pangan pada produk yang diimpor. Hal ini dapat meningkatkan keamanan pangan di dalam negeri dan melindungi kesehatan masyarakat dari produk yang tidak aman.
5. Pendorong Kompetisi: Impor pangan dapat mendorong kompetisi dalam pasar domestik. Kehadiran produk impor dapat mendorong produsen lokal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi mereka agar dapat bersaing, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada konsumen dalam hal pilihan produk dan harga yang lebih baik.
6. Keseimbangan Kebutuhan Pangan: Kebijakan impor memungkinkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan yang tidak dapat diproduksi secara efisien dalam negeri. Ini dapat berupa jenis pangan tertentu yang membutuhkan iklim atau kondisi tumbuh tertentu yang tidak ada di Indonesia.
Meskipun kebijakan impor pangan memiliki manfaat, penting juga untuk merancang kebijakan yang seimbang, memperhitungkan kepentingan petani lokal, dan menghindari ketergantungan berlebihan pada impor. Kebijakan ini juga harus diawasi secara ketat untuk menghindari potensi dampak negatif seperti penyalahgunaan dan penipuan dalam perdagangan pangan.
1. IKP di Papua sebesar 35,48%
2. Saya setuju dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena tidak bisa dipungkiri apabila impor pangan dihentikan maka masalah kelangkaan pangan akan muncul.
Kebijakan impor merupakan salah satu langkah yang tepat karena :
- ketika keran impor distop maka stok beras di Indonesia jadi berkurang. Kenyataannya stok beras justru lebih sedikit dari kebutuhan sehingga keterbatasan stok beras ini membuat harga beras di dalam negeri jadi naik
- Perubahan iklim yang ekstrim mengakibatkan ketergantungan produksi dalam negeri bisa bikin kita menjadi rentan karena akan sangat sulit untuk negara manapun di dunia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Yang Indonesia butuhkan justru adalah kerjasama dagang yang fair dan terdiversifikasi sehingga bisa meminimalisir resiko ketergantungan Indonesia terhadap produksi pangan di dalam maupun di luar negeri.
1. Tingkat IKP di Papua mencapai 35,48%.
2. Menurut saya, poin utama yang mendukung kebijakan impor pangan pemerintah Indonesia adalah bahwa menghentikan impor pangan berpotensi menyebabkan kelangkaan pangan. Hal ini diperlukan karena ketika impor berhenti, stok beras di Indonesia berkurang. Faktanya, stok beras saat ini lebih sedikit dari kebutuhan, sehingga keterbatasan stok beras ini akan mendorong kenaikan harga beras di dalam negeri. Kemudian, perubahan iklim yang ekstrem juga meningkatkan risiko produksi pangan dalam negeri, sehingga membuat Indonesia menjadi rentan. Memenuhi kebutuhan pangan sepenuhnya secara mandiri akan menjadi tugas yang sangat sulit, mengingat kondisi yang tidak pasti.
Yang diperlukan oleh Indonesia adalah menjalin kerjasama dagang yang adil dan beragam, yang dapat mengurangi risiko ketergantungan pada produksi pangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
1. Jumlah Indeks ketahanan pangan (IKP) di Papua dan Papua Barat tahun 2021 dari 42 kabupaten/kota 59,52℅ dibawah rentan, 16,67℅ rentan, dan 23,81℅ diatas rentan.
2. Kebijakan impor merupakan langkah pemerintah salah satunya Indonesia dalam menangani krisis pangan. Menurut saya, Indonesia adalah negara besar yang kaya akan sumber daya alam dan hasil pertaniannya. Namun, sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 didunia, hasil panen tidak selalu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Ditambah dengan kurangnya pemenuhan bahan dan teknologi pertanian yang mampu mempercepat proses panen membuat hasil panen lebih lambat dan tidak mencukupi.
Oleh karena itu, kebijakan impor menjadi salah satu langkah tepat dalam memenuhi ketahanan pangan. Akan tetapi, regulasi akan kebijakan tersebut perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalahan sebagai contoh terbaru yaitu impor beras yang ternyata merupakan beras sintesis sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.