Hak Imunitas Advokat Diatur Dalam UU Advokat - Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H, M.M.

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 27 окт 2024

Комментарии • 33

  • @ridwanlahmudin6407
    @ridwanlahmudin6407 Год назад +4

    Ternyata sama2 kuat ya antara advokat dan kepolisian...masalahnya kalau 2 kekuatan ini bertemu maka sama2 akan bisa bertahan demi penegakkan hukum, tetapi kalau salah satu pihak melemahkan diri sendiri, maka pihak yang lain akan menjadi lebih kuat. Contoh yang paling nyata adalah budaya memberi dan menerima uang suap yang menjadi faktor utama pelemahan 2 kekuatan penegakkan hukum. Sekaligus juga pelemahan mental advokat dan kepolisian terhadap esensi arti "kebenaran". Sama sama menjadi abu2...!!! Inilah perlunya revolusi mental seperti yang dicanangkan oleh presiden kita Bp Jokowi.

    • @AmandaRosalinda-eh2xp
      @AmandaRosalinda-eh2xp Год назад +1

      Dan inilah hasil dari revolusi mental itu....hanya sekedar jargon...jokowi gk punya nyali untuk memecat para aparat yg bermental maling.

    • @riyadi4415
      @riyadi4415 Год назад

      Advokat harus bersatu agar makin kuat "Singel Bar"

  • @umiatiekobeny1359
    @umiatiekobeny1359 Год назад +2

    Mantab unt lebih bisa dipahami oleh masyarakat

  • @aldihalim5151
    @aldihalim5151 Год назад +2

    Dengan segala hormat, pengetahuan-pengetahuan sperti ini hendaknya suatu hari nanti juga dapat disampaikan kedalam ranah pendidikan calon polisi maupun calon penyidik. Diberikan ruang satu materi pembelajaran tentang advokat, kalau bahwasanya advokat itu juga seorang penegak hukum, mereka memiliki hak imunitas dalam membela hak hak kliennya yang diamanatkan oleh undangan undangan. Dalam penegakkan hukum terhdap advokat mestinya harus melalui proses yg di tentukan oleh undangan-undang dan melalui sidang kode etik yang di sidangkan oleh Dewan Kehormatan advokat.

    • @ramsessimamora2444
      @ramsessimamora2444 Год назад +1

      Jangan2 di waktu rekrutmen calon Bintara, calon Akpol UU ADVOCAD tidak mereka pelajari,,

    • @ramsessimamora2444
      @ramsessimamora2444 Год назад

      Yg heran banyak anggt polri pejabat penyidiknya hanya tamatan SMA, rh,,yg di sidik pendidikan S1, bahkan S2, dari segi pendidikan udah tdk seimbang,

  • @fjrtarui9245
    @fjrtarui9245 Год назад +4

    min bagusnya backsoundd dihilangkan

  • @TaufikHidayatNasution-c5f
    @TaufikHidayatNasution-c5f 6 дней назад

    SELAMAT KETUA MENJADI WAKIL MENKO HUKUM DAN HAM.

  • @Raja-ly1ve
    @Raja-ly1ve Год назад +2

    Membela beretikat baik, yang jadi masalah advokad jangan melanggar yang saudara jelaskan beretikat baik, jangan menyiarkan kebohongan. Atau ujaran kebencian.

  • @firmanpangkep-qk3wb
    @firmanpangkep-qk3wb 5 месяцев назад

    Kami minta pak ketua untuk memperpanjang MOU dengan mabes polri.

  • @AmandaRosalinda-eh2xp
    @AmandaRosalinda-eh2xp Год назад

    Musik itu hilangkan saja,bikin ruwet.ini bukan iklan.😂

  • @stevenfrance2397
    @stevenfrance2397 Год назад

    Kalau advokat melanggar hukum, tetap harus di hukum Pak

  • @BismillahMasyaAllah
    @BismillahMasyaAllah 11 месяцев назад

    Assalamualaikum wr wb, pak bagaimana caranya melaporkan kode etik pengacara yg ada di bawah naungan peradi? Saya menjadi korban kode etik salah satu pengacara di Jember yang ada di bawah naungan peradi. Saya sudah melaporkan ke ketua peradi jember juga masih belum ada jawaban dan titik terangnya.
    Pelanggaran yang dilakukan :
    1. Biaya dan pelaksanaan kuasa hukum tidak sesuai dengan perjanjian di awal.
    2. Menjamin kemenangan kepada klien
    3. Memberikan keterangan yang menyesatkan klien
    4. Meminta uang kembali kepada klien dengan alasan untuk membayar jasa dispenduk. (Menyuap dispenduk)
    Saya sebagai IRT yang harus menanggung biaya 3 anak saya sendiri, dengan bekerja sebagai TKW merasa sangat kesulitan dan berat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mohon petunjuk untuk saya bisa melaporkan permasalahan ini ke DPN Peradi Pusat agar bisa membantu saya menemukan titik terang dalam permasalahan kode etik ini.
    Salam hormat saya 🙏

  • @tonikurniawijaya6638
    @tonikurniawijaya6638 2 месяца назад

    TPI kan manusia jg BG,,nama nya manusia,,TDK luput dari salah,,klw pembelaannya membela org yg salah gi mna itu

  • @keke-mv7db
    @keke-mv7db Год назад

    Bantu pa Alfin yg dikriminilasi dan anaknya Kate mencari keadilan

  • @pintahalomoantambunan5895
    @pintahalomoantambunan5895 Год назад

    Mantab

  • @MaleoCirebon
    @MaleoCirebon Год назад +1

    Kasus Alvin Lim???

  • @teddyiesmail1239
    @teddyiesmail1239 Год назад +1

    Pasal karet selalu menimbulkan masalah.

  • @OTWINFO
    @OTWINFO Год назад

    Merdeka Advokat keadilan sekalipun langit runtu?

  • @DevinaNurr
    @DevinaNurr 7 месяцев назад

    Bagaimana bila avokad yang menakut nakuti lawan klien nya..

  • @Pol-vp3so
    @Pol-vp3so Год назад +2

    Hak imun Alvin Lim gimana?? Tetap saja ditangkap, jadi omong kosong ini hak imunitas dari Negara

    • @rivaldydosantos6064
      @rivaldydosantos6064 Год назад

      Hak imunitas itu absolut apa bila di lakukan dgn itikad baik.
      Alvin lim itikad baik gak?

    • @Formula1Epic
      @Formula1Epic 5 месяцев назад

      Hak Imunitas berlaku ketika advokat menjalankan tugasnya berdasarkan itikad baik. Nah coba baca lagi putusan perkara mengenai alvin lim, apakah alvin lim berdasarkan itikad baik? Didalam fakta persidangan, alvin lim telah memalsukan KTP dan beberapa perlengkapan pemberkasan

  • @Blideoka
    @Blideoka Год назад

    Siapa yg menilai Itikad Baik? Tentunya bukan advokat itu sendiri karena Tidak fair kalau menilai diri sendiri..

    • @wellyrondonuwugoha6008
      @wellyrondonuwugoha6008 Год назад +1

      Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pasal 26 ayat 5, 6 dan 7 UU nomor 18 tahun 2003

    • @manatgabe4682
      @manatgabe4682 Год назад

      Kode etik tak dilabggar ya sudah.

    • @Blideoka
      @Blideoka Год назад

      @@wellyrondonuwugoha6008 Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kewenangan untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat bukan merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA), melainkan penegak hukum. Pada amarnya, MK menolak untuk seluruhnya permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018

  • @lexus0077
    @lexus0077 Год назад +1

    Listiyo koq diam aja

  • @purnamants8015
    @purnamants8015 Год назад

    𝑩𝒆𝒏𝒂𝒓 𝒔𝒆𝒌𝒂𝒍𝒊 𝒑𝒂𝒌 𝑶𝒕𝒐 𝑯𝒂𝒂𝒊𝒃𝒖𝒂𝒏.