Terima kasih bpk prof atas keterangannya. Inti kata bpk membuat saya sadar bahwa malu bertanya sesat di jalan. Dan jangan jadi orang sok tahu dan merasa pintar sendiri. Dan bila betul pintar gunakan kepintaran dgn baik dan benar
Salam Cerdas...Salam Hormat Untuk Bpk Prof.Jimly Assidiq..Rakyat Sudah Paham Pa..Bahwa Republik ini Republik Dagelan..Jokowi adalah Petugas PARTAI..PRESIDEN JOKOWI Adalah Hanya PETUGAS PARTAI..Sehingga Banyak Oknum Pejabat Publik yang Korup..
Yang membuat kebijakan bukan cm dpr. Tapi juga pemerintah/ eksekutif. Biar gak ada dpr kalo pemerintah buat kebijakan yg merugikan rakyat bisa apa kau... Kamu aja yg salah pilih dpr. Dpr yg saya pilih baik, hanya jumlah mereka sedikit. Makanya kalo milih dpr jangan krn uang, pilih krn kinerjanya utk rakyat
Setuju dengan Prof. Jimly...Yang perlu dipahami/terpahami dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar antara Penyusunan Kalimat Aktif dan Kalimat Pasif..."di...oleh...dan di...dari...".
Anggota DPR RI lagi pusing dan mimpi . Perlu belajar pada prof Mahfud Md dan prof Jimli lagi untuk memahami Undang-Undang , supaya tidak membuat gaduh dan asbun. Bravo indonesiaku...
Bubarkan saja DPR tak berkualitas karena mengikuti parpol bukan wakil rakyat dan tidak ada produk DPR yang membuat jaminan kesejahteraan rakyat jelata. Rakyat jelata berjualan mencari rejeki halal di bubarkan dan di gusur oleh pasukan khusus satpol PP produk DPR Dan juga pasukan khusus itu juga menjalankan produk DPR di daerah daerah . Mantap betul kan kerjanya sangat amanah kepada bosnya bukan kepada Tuhannya, tapi mereka mengaku PANCASILAIS sedang rakyat jelata di tuduh tidak. Astaqfirllah. Sungguh ALLAH MAHA KUASA LAGI MAHA PERKASA
Terus yg mengawal kebijakan eksekutif siapa ?? Kamu aja yg salah pilih anggota dpr. Tidak semua anggota dpr jelek. Hanya jumlahnya sedikit. Dan saya tidak salah pilih anggota dpr
Orang cerdas pny integritas sehat dn sukses slalu buat pak jimli, allahamdulillah republik ini msh ad orang yg seperti pak jimli ini, smoga Allah slalu melindungi Nya
sebenarnya masalah HUKUM sdh pelik di negara RI tp para penegak hukum msh tebang pilih. ini baru awal msh akan berlanjut panjang nantinya. drama baru dimulai kawan.....
Semua lembaga dan penegak hukum di indonesia ini hrs di repormasi total jg menyeluruh dalam sistim, propesionalisme jg kulturalnya, dan yg lebih utama itu keimanan, kesadaran serta kepribadian yg punya rasa malu, punya hati nurani
Klu orang jujur rezim ga suka. Rezim sekarang dah banyak masalah, jdi suka dengan bawahannya yg punya masalah. Klu orang jujur pasti di gti. Msh ingatkan bp anies di pecat jdi mentri pendidikan krn beliau jujur. Semoga cepat berakhir rezim ini. Aamiin
Beginilah kualitas DPR RI kita sekarang. Semua permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara diseret ke dalam kepentingan politik. Kalau di lihat anggota DPR RI khususnya komisi 3 terlihat sok pinter dan sok hebat tapi ternyata begini. Saya menduga hal ini terjadi karena ada keterlibatan dari istana karena ada kepentingan politik kekuasaan. Semoga rezim ini cepat berlalu. Rakyat sudah bosan dan muak melihat kerja-kerja pemerintah dan DPR RI khususnya dalam penyusunan perundang-undangan yang dipandang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Reformasi semua isi komponen2 pendukung jalannya negara ini...dan para pemegang jabatan harus di seleksi seketat2nya Agamanya dan ke imanannya. Agama sesuai yang dianutnya sehingga bukan cuma takut sama hukum manusia tapi juga hukum2 yang ditetapkan oleh tuhannya...
Apa sich manfaatnya ada DPR..? Klu keberadaannya hanya akan kacaukan negeri ini, dan menjadi garong duit rakyat dr kekuasaannya. Maka mending DPR DIBUBARKAN SAJA
DPR RI kekuasaanny sungguh tdk terbatas dg mencopot Hakim MK, lawan DPR, melanggar UU, Yg mmberhentikan ketua/anggota MK adalah Bp. Presiden atas permintaan Ketua MK, yth. Bp. Presiden batalkan pemberhentian Hakim MK Bp. Aswanto, karena ini melanggar UU, juga mohon dibatalksn juga tunjangan pension bagi ketua dan anggota DPR, untuk pewawancara agar belajar lebih baik lagi dg tdk sering memotong pmbicaraan,dan jngn memberi pernyataan yg malahan tdk sesuai dg apa yg dimaksud oleh pmbicara
Sungguh banyak ke anehan Di dalam. Tubuh penyelengara hukum kita republik Indonesian. Peristiwa pembunuhan brigader josua sudah membongkar prilaku oknum penyeleng gara hukum. Pembunuhan itu kasusnya sangat lebih kecil ketimbang rontoknya, redupnya ke Adilan di negara kita hacurnya institusi tempat mencari ke adilan.kamarutdin si manjutak patut kita dukung sudah membongkar dan merebut polisi dari tangan Mafia
Klu jd anggota DPR karena uang ya seperti itu cara berfikir nya Tampa ilmu yg mumpuni, membuat undang undang yg menguntungkan bagi gerombolan nya bukan demi kepentingan rakyat
Kalau pengawal hukumnya banyak melanggar hukum, SDH pasti pada saatnya akan terjadi kekisruan....jadi TLG pd jujur dan amanahlah dalam menjalankan tugasnya.
bgs indonesia sgt bersyukur memiliki salah satu org negarawan dn intelek shg bisa memprotes dn meluruskan dgn tegas keputusan dpr yg tdk sesuai dgn uud 45..
Ketika Hakim yg bijak bekerja utk bangsa dan Negara adakah suatu yg keliru entahlah ,rakyat tak punya hak utk bicara, semoga Allah menunjukkan jln yg benar
Melihat kasus demi kasus yang terjadi di Institusi penegak hukum yang notabene diusulkan oleh DPR, kedepan agar penegak hukum lebih profesional dlm melaksakan Tupoksinya dan berkeadilan, sebaiknya pengisian anggota komisioner, diseleksi melalui Tim Seleksi Independen, baik di MK, KPK dan lainnya dan lebih penting setiap lembaga hukum wajib ada pemantau jangan sampai terjadi kasus yang akan ditangani dan maupun yang sudah ditangani adalah pesanan atau kriminalisasi kasus.
Harusnya jika penegak hukum melanggar hukuh harus diberikan hukuman maksimum agar bangsa ini menjadi bangsa yg bermartabat,tapi di indonesia sebaliknya,makanya para mafia bandar narkoba penipu dari luar negri senang melakukan kejahatan di indonesia,karena hukum bisa dibeli.
Pak Jimly saya salut, krn perlu Reformasi hukum Indonesia, krn doa menjadi "dorongan amplop'. Kita akui pemberlakuan UU yg belum penuh uji material masyarakat antara lain pencari kerja, dan yg sedang bekerja, serta organisasi nya yg menaunginya. Ketua MK yg terdahulu sdh ada terpidana lembut " tdk sesuai menurut masyarakat/konstituen".
Harus nya Anggota DPR pemikiran nya seperti Prof Jimli , tdk Arogan kekuasaan , rakyat malu memiliki wakil rakyat yg tdk ngerti hukum , apalagi sok berkuasa mengatas namakan wakil rakyat , Rakyat rugi membayar gaji Anggota Dewan yg begitu besar tp diisi oleh orang2 tdk bisa nengartikan isi surat MK
Sdh yg bicara prof yg lurus dan integritas kemampuan ilmunya sdh tdk di ratusan lagi. Tapi pemerintah tetap kukuh dg dalil yg lemah dan seakan sebuah rekayasa hukum
Sebelum ada penjelasan prof jimly asidiqli mungkin DPR tidak tau hingga tidak mempelajari undang2 , sudah jd rahasia umum jika anggota DPR kebanyakan hanyalah org2 yg punya uang untuk membeli suara dr konstituen. Hingga dlm setiap rapat yg ditampilkan hanyalah okol, dan asal nyolot
KERUSAKAN BAHAN PALING SANGAT BERBAHYA bagi PENDIDIKAN KESEHATAN HUKUM SOSIAL KESEJAHTERAAN KEDAULATAN PERSATUAN ADANYA di LEMBAGA DPR juga MPR sebagai LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT tapi Dgn HASIL KINERJA nya Yg MERUSAK SISTEM FUNGSI BerJALAN nya KEDAULATAN PERSATUAN Bagi SELURUH MASYARAKAT BANGSA INDONESIA kalo DPR dan MPR ORANG2 nya di PILIH JELAS2 OLEH RAKYAT....ini kan KINERJANYA AMBURADUL tdk MEMIHAK pada RAKYAT..KEBERPIHAKAN FULUS bin AMPLOP itu CARA KERJA MEREKA yg SELALU MENGELUARKAN Nya PENGESAHAN UUD yg TERJADI SEKARANG ANAK CUCU BANGSA INDONESIA Lah yg Di KORBANKAN......kalo BERANI DPR dan MPR BUAT SURAT PENGUNDURAN DIRI buat PRESIDEN JOKOWI WIDODO................WAKIL nya PRESIDEN aja SEPERTI BONEKA SAWAH yg PLANGA PLONGO.........muak ..muak..muak...Dah sangat MUAK di REZIM SEKARANG ini..............byk MASYARAKAT yg SENGSARA .... PENGANGGURAN dan KESEJAHTERAAN MALAH MBLUDAK TINGGI di REZIM yg BRENGSEK ini
Ya,,,,klau Prof jimmli mengatakan klau DPR ini tidak memahami MK ,lalu DPR bisa ngauasai semua hukum dan Undang" sebab bukanya UUYg buat DPR ,apakah ga tahu klau UUnya ada,tetapi keputusan ko ngawur begitu DPR nya,
wah... ........ ..🤔 , sdh jelas bahwa lembaga eksekutip, yudikatip , dan legislatip ..punya peran masing2..., demikian juga dg MK .. , dan di dlm bertugas semua dilarang melanggar Undang2 apalagi thd UUD45....
Klo mencermati uraian pak Jimmly ini, berarti anggota dpr yg mengganti anggota MK tidak faham ttg konstitusi dan UU. PANTAS di NKRI skrg ini kacau implementasi hukum. YG BENAR SALAH, YG SALAH BENAR.
Saya termasuk rakyat yg tidak banyak berharap dari kerja DPR. Selama ini lumpuh,tak lagi mendengarkan suara rakyat,melainkan hanya berpikir ttg duit. Karena ketika akan maju meteka banyak mngeluarkan duit tuk beli suara. Bukan hal yg aneh. Malu!
Kemana ketua MK....jangan diam saja, keadaan sdh carut marut semua undang" diterjang..............untung masih ada Pak Jimli yg bisa meluruskan tentang undanga yg benar...
PT 20% Adalah belenggu Demokrasi yg diciptakan partai-partai politik untuk bagi-bagi kekuasaan dan jabatan sekaligus membungkam kesempatan para putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dinegeri ini. "Kenapa Jimly Asshiddiqie tidak menghapusnya menjadi 0% ketika masih menjadi ketua MK, ada apa???"
Sebaiknya pejabat publik ke depan harus di pilih yg betul2 pahan undang2 dan konstitusi Jangan sampai kt memilih nanti pejabat publik karina senang atau krn keluarga apalagi krn uang Klau itu terjadi berarti kt berperang untuk me.nghancurkan negara ini Jadi sebaiknya kt betul2 teliti dan bisa memilih pemimpin yg berkopetensi supaya kt tdk menyesal
William Liddle (14/8-2022), ilmuwan dari Ohio Universitas AS (Ilmuwan Internasional Berjasa untuk Indonesia). "Partai Politik Indonesia terkenal lebih patronase". Belum banyak berkonstribusi pada kesejahteraan rakyat.
Semua lini sudah di acak acak mohonlah orang2 baik dan pintar untuk segera berbuat yg terbaik untuk bangsa jangan banyak diatur oleh orang yg ngawur berpolitik
@@yusufbadres6525 betul mas....sepakat kok....saya juga penggemar beliau....dalam sangkaan saya beliau termasuk pribadi yang jujur....cuma.heran apa iya di DPR blas....gak ada yg jujur? Gak ada yg pakar hukum? Ada kali ya cuma mungkin mereka cuma petugas partai....kali ya? Ngeri lah bayangin negeri ini dari kalo pemimpin teratas sampai bawah semua petugas partai.....2024 aku hanya pilih yg bukan petugas partai....ada gak sih?hehehehe
Baiknya DPR di Bubarkan saja,benar kata Mantan Presiden Gusdur, DPR semakin tidak Proporsional dan banyak Ngawur ya,Banyak Buang-buang Uang Rakyat, Astagfirullah..!
ini negara lagi banyak masalah kalau tak boleh dibilang keblinger.Semua yg berkaitan dengan hukum kok terjadi kekacauan,ini akibat industrialisasi hukum dan etika berhukum tak dipatuhi.
Terjadi pelanggaran hukum terdiam,pantasan...... Apa mau menjegal hakim yg baik ya.... Tandai nama nama anggota DPR yg bertindak ngawur.....jangan dipilih lagi.
ternyata apa yg di tuduhkan oleh masyarakat bhw ada mafia hukum di negara ini adalah betul adanya. ini lah wajah penegak hukum di negara ini. jgn slh kan kalau masyarakat nantinya tdk taat hukum.
Misi di jalankn dg menempatkn orang2 nya di tempat2 yg dpt memuluskn tujuan mereka. Orang2 yg baik & lurus justru di hapus dg seenaknya tnpa ikut aturan undang2...di gnti orang2 mereka. Tetap jeli mengawal kebijakan2 negeri yaaa..🙏
DPR jangan mau jdi Mha Dewa mau atur semua demi mengmankn agt DPR apbila terkena maslh/kasus. Sadar wooiiii...DPR itu Rakyat yg pilih....tapi manusianya Tdk Sadar... Dpr Mengendlukan Hak Rakyat lewat Peraturn PARPOL 🤔🤔🤷🤷🤷
Berarti ga sah dong kalau DPR yg memberhentikan . Parah emang DPR. Dah kaya mainan aja ini negara ya. Mereka pikir negara ini punya nenek moyang mereka kali .
Ooo gitu too seblmnya ketua MK pak Aswanto.....ditengah jln diganti oleh Pak Usman ..yg pamannya gibran .......? Dari etika ini ja sdh gak patut ditiru ..sedang menjabat ketua kok Diganti dan dicopot ...pdhal sedang ..? Ada perencaaan koncol di MK .bersrti diDpR ini juga terlibat sekandal pak Aswanto .buatkeputusan DI MK
Terima kasih bpk prof atas keterangannya. Inti kata bpk membuat saya sadar bahwa malu bertanya sesat di jalan. Dan jangan jadi orang sok tahu dan merasa pintar sendiri. Dan bila betul pintar gunakan kepintaran dgn baik dan benar
miris memang keadaan negara saat ini.DPR yg harusnya menjadi wakil rakyat tapi tidak mikirin rakyat.hanya memikirkan diri sendiri.
Ketua DPR sibuk bermanuver pencapresan.
Dpr artinya dewan perwakilan rakyat ya benar sudah mewakili mengambil hak rakyat ! Cuman kt aja rakyat yg belum faham 😀😀
Go to hell DPR RI ..dewan sialan!!
Betul sekali
Golput pokoke..ws ra percaya blas omong kosong ksihan rakyat..
Salut prof Jimli, semoga terus sehat, shg bisa terus mengawal jalannya kebenaran hukum di negeri ini.
Ec
Llbiarin kita tinggal nonton
Salam Cerdas...Salam Hormat Untuk Bpk Prof.Jimly Assidiq..Rakyat Sudah Paham Pa..Bahwa Republik ini Republik Dagelan..Jokowi adalah Petugas PARTAI..PRESIDEN JOKOWI Adalah Hanya PETUGAS PARTAI..Sehingga Banyak Oknum Pejabat Publik yang Korup..
DPR harus di copot.... Rakyat sdh muak dgn DPR
Yang membuat kebijakan bukan cm dpr. Tapi juga pemerintah/ eksekutif. Biar gak ada dpr kalo pemerintah buat kebijakan yg merugikan rakyat bisa apa kau...
Kamu aja yg salah pilih dpr. Dpr yg saya pilih baik, hanya jumlah mereka sedikit.
Makanya kalo milih dpr jangan krn uang, pilih krn kinerjanya utk rakyat
Setuju dengan Prof. Jimly...Yang perlu dipahami/terpahami dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar antara Penyusunan Kalimat Aktif dan Kalimat Pasif..."di...oleh...dan di...dari...".
Anggota DPR RI lagi pusing dan mimpi . Perlu belajar pada prof Mahfud Md dan prof Jimli lagi untuk memahami Undang-Undang , supaya tidak membuat gaduh dan asbun.
Bravo indonesiaku...
Kok setara mahput yg plin plan itu dibanggakan ya...
Terima kasih Pak prof Jimli atas penjelasan semoga dpr kita dapat mempelajarinya.
Bubarkan saja DPR tak berkualitas karena mengikuti parpol bukan wakil rakyat dan tidak ada produk DPR yang membuat jaminan kesejahteraan rakyat jelata. Rakyat jelata berjualan mencari rejeki halal di bubarkan dan di gusur oleh pasukan khusus satpol PP produk DPR Dan juga pasukan khusus itu juga menjalankan produk DPR di daerah daerah . Mantap betul kan kerjanya sangat amanah kepada bosnya bukan kepada Tuhannya, tapi mereka mengaku PANCASILAIS sedang rakyat jelata di tuduh tidak. Astaqfirllah. Sungguh ALLAH MAHA KUASA LAGI MAHA PERKASA
Terus yg mengawal kebijakan eksekutif siapa ?? Kamu aja yg salah pilih anggota dpr. Tidak semua anggota dpr jelek. Hanya jumlahnya sedikit. Dan saya tidak salah pilih anggota dpr
Makanya klo ada pemilu coblos semua foto bagian matanya,secara gak langsung dalam pemilu kita menciptakan garong intelektual
Edan kabeh sing komentar..... wong gemblung.....
Terimakasih pk prof Jimli,semoga sehat selalu,....terlihat kwalitas DPR kita,kenapa ga konsultasi dg para pakar hukum.....MEMPRIHATINKAN .
Orang cerdas pny integritas sehat dn sukses slalu buat pak jimli, allahamdulillah republik ini msh ad orang yg seperti pak jimli ini, smoga Allah slalu melindungi Nya
sebenarnya masalah HUKUM sdh pelik di negara RI tp para penegak hukum msh tebang pilih. ini baru awal msh akan berlanjut panjang nantinya. drama baru dimulai kawan.....
Di negri ini pejabat trlalu banyak no ton pilem india jaman dulu sekarang dia lah pemain sandiwara aekarang
Harus di tindak tegas anggota DPR pelaku pemberhentian hakim MK ASWANTO.
Di rezim ini siapapun yg tdk mau ikut sekolam dgn rezim maka akan di habisi (karir atau apapun itu)
Mantul pak prof......jimly Assidiqi pencerahannya.
Semua lembaga dan penegak hukum di indonesia ini hrs di repormasi total jg menyeluruh dalam sistim, propesionalisme jg kulturalnya, dan yg lebih utama itu keimanan, kesadaran serta kepribadian yg punya rasa malu, punya hati nurani
Ganti dulu eksekutif sm legislatifnya. Selama orangnya itu² juga, hasilnya tetap amburadul
Selama rezim ini berkuasa hukum betul" amburadul dan bukan lg alat negara tapi jd alat penguasa
@@nursaingnurdin1961 karena otak nya, apa benar kt Bambang Tri
Bukan hanya lembaga dan penegak hukum tapi masyarakatnya juga harus di revolusi sama alam
Klu orang jujur rezim ga suka. Rezim sekarang dah banyak masalah, jdi suka dengan bawahannya yg punya masalah. Klu orang jujur pasti di gti. Msh ingatkan bp anies di pecat jdi mentri pendidikan krn beliau jujur. Semoga cepat berakhir rezim ini. Aamiin
Beginilah kualitas DPR RI kita sekarang. Semua permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara diseret ke dalam kepentingan politik. Kalau di lihat anggota DPR RI khususnya komisi 3 terlihat sok pinter dan sok hebat tapi ternyata begini. Saya menduga hal ini terjadi karena ada keterlibatan dari istana karena ada kepentingan politik kekuasaan. Semoga rezim ini cepat berlalu. Rakyat sudah bosan dan muak melihat kerja-kerja pemerintah dan DPR RI khususnya dalam penyusunan perundang-undangan yang dipandang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Reformasi semua isi komponen2 pendukung jalannya negara ini...dan para pemegang jabatan harus di seleksi seketat2nya Agamanya dan ke imanannya. Agama sesuai yang dianutnya sehingga bukan cuma takut sama hukum manusia tapi juga hukum2 yang ditetapkan oleh tuhannya...
DPR tidak berwenang memberhentikan seorang Hakim MK
Ketentuan pemberhentian anggota MK atas usul Ketua MK ke Presiden RI
DPR bikin undang" tapi gak paham undang" itu sendiri
Memang kondisi kacau balau, pejabat , rakyat, penguasa hrs bertobat. Sebelum azab Allah turun kpd bangsa indonesia akibat ulah yg sewenang wenang.
Apa sich manfaatnya ada DPR..?
Klu keberadaannya hanya akan kacaukan negeri ini, dan menjadi garong duit rakyat dr kekuasaannya. Maka mending DPR DIBUBARKAN SAJA
Keadaan dan situasi semua lembaga negara sangat tergantung pada kapasitas Presiden selaku pemimpin tertinggi negara.
Usull...bubarkan DPR....!!! nggak ada gunanya buat rakyat....
DPR RI kekuasaanny sungguh tdk terbatas dg mencopot Hakim MK, lawan DPR, melanggar UU, Yg mmberhentikan ketua/anggota MK adalah Bp. Presiden atas permintaan Ketua MK, yth. Bp. Presiden batalkan pemberhentian Hakim MK Bp. Aswanto, karena ini melanggar UU, juga mohon dibatalksn juga tunjangan pension bagi ketua dan anggota DPR, untuk pewawancara agar belajar lebih baik lagi dg tdk sering memotong pmbicaraan,dan jngn memberi pernyataan yg malahan tdk sesuai dg apa yg dimaksud oleh pmbicara
Sy malah jadi curiga...jangan2 selama ini...petinggi2 oknum jajaran di Lembaga YUDIKATIF...adalah orang2 titipan OLIGARKI...
Kalau 3 kepentingan sudah saling menutupi kejahatan maka dipastikan kedepannya rakyat lah yg akan menderita
Sungguh banyak ke anehan Di dalam. Tubuh penyelengara hukum kita republik Indonesian. Peristiwa pembunuhan brigader josua sudah membongkar prilaku oknum penyeleng gara hukum. Pembunuhan itu kasusnya sangat lebih kecil ketimbang rontoknya, redupnya ke Adilan di negara kita hacurnya institusi tempat mencari ke adilan.kamarutdin si manjutak patut kita dukung sudah membongkar dan merebut polisi dari tangan Mafia
Aturan banyak ditabrak, demi kepentingan politik. Bukan utk kepentingan rakyat
Klu jd anggota DPR karena uang ya seperti itu cara berfikir nya Tampa ilmu yg mumpuni, membuat undang undang yg menguntungkan bagi gerombolan nya bukan demi kepentingan rakyat
Kalau pengawal hukumnya banyak melanggar hukum, SDH pasti pada saatnya akan terjadi kekisruan....jadi TLG pd jujur dan amanahlah dalam menjalankan tugasnya.
pembawa acara jangan potong kalau prof bicara, biar kita dapat maknanya dengan jelas, ini pelajaran berharga
Betul sekali
Betul banget sumpah
Dimaklumi saja karena pembawa acara memang harus bisa menggiring namun sebaiknya jangan memotong.
itulsh perlunya kedepan memilih DPR benar "orang yg cerdas bukan sekedar banyak uang supaya aturan yg dibuat nalar bisa ditrima masarakat banyak .
bgs indonesia sgt bersyukur memiliki salah satu org negarawan dn intelek shg bisa memprotes dn meluruskan dgn tegas keputusan dpr yg tdk sesuai dgn uud 45..
SANGAT BERBAHAYA NIH KONDISI NYA...SEMUA INSTRUMEN HUKUM BER,ASALAH. INI SAMA SAJA MENGHILANGKAN/MENGURANGI KEPERCAYAAN RAKYAT.
Ketika Hakim yg bijak bekerja utk bangsa dan Negara adakah suatu yg keliru entahlah ,rakyat tak punya hak utk bicara, semoga Allah menunjukkan jln yg benar
Gak aneh DPR bikin ribut,dan tidak mau belajar pada prof Jimly dan yang lainya yg faham dan mengerti
Bravo pak jimli sikat semua yng terlibat termasuk anggota DPR dan bapak polisi usut semua dan tangkap para dalangnya penjarakan😊😊😊
Melihat kasus demi kasus yang terjadi di Institusi penegak hukum yang notabene diusulkan oleh DPR, kedepan agar penegak hukum lebih profesional dlm melaksakan Tupoksinya dan berkeadilan, sebaiknya pengisian anggota komisioner, diseleksi melalui Tim Seleksi Independen, baik di MK, KPK dan lainnya dan lebih penting setiap lembaga hukum wajib ada pemantau jangan sampai terjadi kasus yang akan ditangani dan maupun yang sudah ditangani adalah pesanan atau kriminalisasi kasus.
Harusnya jika penegak hukum melanggar hukuh harus diberikan hukuman maksimum agar bangsa ini menjadi bangsa yg bermartabat,tapi di indonesia sebaliknya,makanya para mafia bandar narkoba penipu dari luar negri senang melakukan kejahatan di indonesia,karena hukum bisa dibeli.
Pak Jimly saya salut, krn perlu Reformasi hukum Indonesia, krn doa menjadi "dorongan amplop'.
Kita akui pemberlakuan UU yg belum penuh uji material masyarakat antara lain pencari kerja, dan yg sedang bekerja, serta organisasi nya yg menaunginya. Ketua MK yg terdahulu sdh ada terpidana lembut " tdk sesuai menurut masyarakat/konstituen".
Namun
By
Dizaman reZim ini lah.. paling kacau balau hukum. Sewenang2nya dpr yg selalu memgatasnamakan rakyat.
subhanallah prof jimly elegan sekali cara bicaranya
Kalau DPRnya aja nga paham peraturan perundang undangan bagaimana mau jadi contoh rakyatnya 😆😠
bnyk Anggota DPR...kemungkinan di pilih dg hasil Kong kalikong Elite dan masyrakat asal pilih ataupun dana grabisan...akibat nya ga berintegritas
Carut marut, semoga 2024 pemilu jujur,adil,tanpa kecurangan sehingga terpilih pemimpin yg jujur,adil.........
Sangat jelas sekali, pernyataan Prof Jimy, mkn DPR belum paham UU KALI..Atau menunjukan Arogansi Nya..Saenake Dewe...
Tolong jika mereka memang benar hapus sistem outsourcing di negeri ini.
DPR kita memang ngacau, yg di pertahankan kan oleh dpr itu yg bisa melindungi dirinya, bukan mengikuti aturan dan peraturan uud yang ada
Harus nya Anggota DPR pemikiran nya seperti Prof Jimli , tdk Arogan kekuasaan , rakyat malu memiliki wakil rakyat yg tdk ngerti hukum , apalagi sok berkuasa mengatas namakan wakil rakyat , Rakyat rugi membayar gaji Anggota Dewan yg begitu besar tp diisi oleh orang2 tdk bisa nengartikan isi surat MK
Masa DPR gak faham peraturan perundang undangan, semoga prof jimli selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin
Sdh yg bicara prof yg lurus dan integritas kemampuan ilmunya sdh tdk di ratusan lagi. Tapi pemerintah tetap kukuh dg dalil yg lemah dan seakan sebuah rekayasa hukum
Bangun kembali dpa-ri,efisiensi solusi berbangsa dan bernegara,cabut inefisiensi komnasham-kompolnas-komjak-k.y-ombuzdan-komisi pengasawas persaingan usaha-ojk,dan hidupkan gbhn-utk koreksi capaian semua pembangunan.
DPR kita banyak ngak beres sangat memalukan
Sebelum ada penjelasan prof jimly asidiqli mungkin DPR tidak tau hingga tidak mempelajari undang2 , sudah jd rahasia umum jika anggota DPR kebanyakan hanyalah org2 yg punya uang untuk membeli suara dr konstituen. Hingga dlm setiap rapat yg ditampilkan hanyalah okol, dan asal nyolot
KERUSAKAN BAHAN PALING SANGAT BERBAHYA bagi
PENDIDIKAN
KESEHATAN
HUKUM
SOSIAL
KESEJAHTERAAN
KEDAULATAN
PERSATUAN
ADANYA di LEMBAGA DPR juga MPR sebagai LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT tapi Dgn HASIL KINERJA nya Yg MERUSAK SISTEM FUNGSI BerJALAN nya KEDAULATAN PERSATUAN Bagi SELURUH MASYARAKAT BANGSA INDONESIA kalo DPR dan MPR ORANG2 nya di PILIH JELAS2 OLEH RAKYAT....ini kan KINERJANYA AMBURADUL tdk MEMIHAK pada RAKYAT..KEBERPIHAKAN FULUS bin AMPLOP itu CARA KERJA MEREKA yg SELALU MENGELUARKAN Nya PENGESAHAN UUD yg TERJADI SEKARANG ANAK CUCU BANGSA INDONESIA Lah yg Di KORBANKAN......kalo BERANI DPR dan MPR BUAT SURAT PENGUNDURAN DIRI buat PRESIDEN JOKOWI WIDODO................WAKIL nya PRESIDEN aja SEPERTI BONEKA SAWAH yg PLANGA PLONGO.........muak ..muak..muak...Dah sangat MUAK di REZIM SEKARANG ini..............byk MASYARAKAT yg SENGSARA .... PENGANGGURAN dan KESEJAHTERAAN MALAH MBLUDAK TINGGI di REZIM yg BRENGSEK ini
Di Indonesia bagaimana bisa adil kalau DPR suka bermain.
Ya,,,,klau Prof jimmli mengatakan klau DPR ini tidak memahami MK ,lalu DPR bisa ngauasai semua hukum dan Undang" sebab bukanya UUYg buat DPR ,apakah ga tahu klau UUnya ada,tetapi keputusan ko ngawur begitu DPR nya,
wah... ........ ..🤔 , sdh jelas bahwa lembaga eksekutip, yudikatip , dan legislatip ..punya peran masing2..., demikian juga dg MK .. , dan di dlm bertugas semua dilarang melanggar Undang2 apalagi thd UUD45....
Setuju prof...dpr harus tau aturan..bkan seolah2 dpr berwenang pda lembaga laen.dpr yg harus berbenah agar masyarakat percaya pada dpr.
Anggota DPR sesungguhnya hanya memikirkan kepentingan pribadi & kelompoknya, bukan kepentingan rakyat.
Klo mencermati uraian pak Jimmly ini, berarti anggota dpr yg mengganti anggota MK tidak faham ttg konstitusi dan UU.
PANTAS di NKRI skrg ini kacau implementasi hukum. YG BENAR SALAH, YG SALAH BENAR.
Saya termasuk rakyat yg tidak banyak berharap dari kerja DPR.
Selama ini lumpuh,tak lagi mendengarkan suara rakyat,melainkan hanya berpikir ttg duit.
Karena ketika akan maju meteka banyak mngeluarkan duit tuk beli suara.
Bukan hal yg aneh.
Malu!
hostnya sukak motong2 penjelasan hukum nya, jadi yg nonton kurang mendapatkan informasi yg utuh dr prof jimly
DPR kayaknya...gagal paham. Arogan. Memalukan. Prof. jimly mestinya beri pencerahan ke DPR.
Bukan dpr dodol, itu mk nya yg gak tau aturan. Asal copot anggota
DPR ....ofer kapasiti ...yg seharusnya mewakili rakyat malah mewakili partainya
Kemana ketua MK....jangan diam saja, keadaan sdh carut marut semua undang" diterjang..............untung masih ada Pak Jimli yg bisa meluruskan tentang undanga yg benar...
Penegak hukum sengaja di rusak
Hati2lah dlm berpolitik dan masalah hukum, haruslah mereka yg akhli sesuai bidangnya🙏
Miris, dari semua sisi negri ini tdk sdg baik2 saja. 😭
Ini hanya alasan2 utk menarik wkt dan usaha2 utk meloloskan FS, mrk akan berhadapan langsung dgn Tuhan sbg HAKIM YANG MAHA KUASA
Hakim MK gak ada urusan Ama sambo
MA, MK, KPK masihkah bisa dipercaya... Setelah disusupi berbagai kepentingan politik...?
PT 20% Adalah belenggu Demokrasi yg diciptakan partai-partai politik untuk bagi-bagi kekuasaan dan jabatan sekaligus membungkam kesempatan para putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dinegeri ini.
"Kenapa Jimly Asshiddiqie tidak menghapusnya menjadi 0% ketika masih menjadi ketua MK, ada apa???"
Indonesia saat ini darurat penegakkan hukum !
Sistem presidensial tidak berdaya ! Luwes tapi tidak tegas !
Sebaiknya pejabat publik ke depan harus di pilih yg betul2 pahan undang2 dan konstitusi
Jangan sampai kt memilih nanti pejabat publik karina senang atau krn keluarga apalagi krn uang
Klau itu terjadi berarti kt berperang untuk me.nghancurkan negara ini
Jadi sebaiknya kt betul2 teliti dan bisa memilih pemimpin yg berkopetensi supaya kt tdk menyesal
William Liddle (14/8-2022), ilmuwan dari Ohio Universitas AS (Ilmuwan Internasional Berjasa untuk Indonesia). "Partai Politik Indonesia terkenal lebih patronase". Belum banyak berkonstribusi pada kesejahteraan rakyat.
Bubarkan DPR-RI , TDK mndukung rakyat kecil ,
Masing lembaga Exekutif ,Legistatif maupun Yudikatif harus brkerja sesiai mekanisme dan UU yg berlaku sehingga jgn men8mbulkan perpecahan..
Semua institusi penegak hukum di Indonesia bermasalah dan akan berlangsung
Semua lini sudah di acak acak mohonlah orang2 baik dan pintar untuk segera berbuat yg terbaik untuk bangsa jangan banyak diatur oleh orang yg ngawur berpolitik
Pembuat Undang Undang tak paham undang2......Haaahhhh ( kaget ) yg bener nih Prof Jimly?😯
Prof Jimly Assidqie pakar Tata negara , mantan ketua MK. Sangat faham betul masalahnya ▪︎
@@yusufbadres6525 betul mas....sepakat kok....saya juga penggemar beliau....dalam sangkaan saya beliau termasuk pribadi yang jujur....cuma.heran apa iya di DPR blas....gak ada yg jujur? Gak ada yg pakar hukum? Ada kali ya cuma mungkin mereka cuma petugas partai....kali ya? Ngeri lah bayangin negeri ini dari kalo pemimpin teratas sampai bawah semua petugas partai.....2024 aku hanya pilih yg bukan petugas partai....ada gak sih?hehehehe
Teruslah bekerja 9 hakim MK meskipun diberhentikan oleh DPR. karena masa jabatannya belum selesai
Ini DPR harusnya di hapus mereka hanya menghabiskan uang saja sedang kerjanya tidak ada duduk dan makan gaji buta saja
Lebih baik DPR di bubarkan..DPR kayak taman kanak-kanak seperti KH Abdurrahman Wahid ( gusdur..DPR itu ngawur semua nya
Baiknya DPR di Bubarkan saja,benar kata Mantan Presiden Gusdur, DPR semakin tidak Proporsional dan banyak Ngawur ya,Banyak Buang-buang Uang Rakyat, Astagfirullah..!
Siapa hakim tetap makan urang kerana nak tutup kesalahan
DPR berarti tidak paham juga isi UU yg dibuatnya sendiri.
Banyak anggota DPR dan DPR-RI itu tidak lengkap paham tentang uu, hanya menggunakan kekuatan. Bahaya.
ini negara lagi banyak masalah kalau tak boleh dibilang keblinger.Semua yg berkaitan dengan hukum kok terjadi kekacauan,ini akibat industrialisasi hukum dan etika berhukum tak dipatuhi.
Perlu sekali anggota DPR Diklat ketatanegaraan agar dapat menjadi wakil rakyat yang baik
Oknum Dprri yang melawan atau menyalahi aturan n melwan uud MK harus fi intrograsi usut sampai kepenjarah,tidsk boleh kebala hukum.
Semoga p, jimly istiqomah tidak mau d otak atik oleh prabowo
Terjadi pelanggaran hukum terdiam,pantasan......
Apa mau menjegal hakim yg baik ya....
Tandai nama nama anggota DPR yg bertindak ngawur.....jangan dipilih lagi.
Jelas sudah bahwa ada kepentingan...banyak yg dilanggar oleh legeslatif dan eksekutif..itu menurut pakar Hukum 🙏🙏🙏
REFORMASI JUGA DPR YG SLU BIKIN KISRUH SETIAP AMBIL KEPUTUSAN ,BUBARKAN DPR!!!
MK MK itu hrs segera putusan sebelum penetapan cawapres .
ternyata apa yg di tuduhkan oleh masyarakat bhw ada mafia hukum di negara ini adalah betul adanya.
ini lah wajah penegak hukum di negara ini. jgn slh kan kalau masyarakat nantinya tdk taat hukum.
Sumber masalah sudah kelihatan benar² bahwa antek² partai besar di Indonesia telah memperlihatkan hati busuknya
Persoalan terbesar itu bukan pencopotan_
Patut diduga ini bagian disain penyuluhan titipan dr partai
upaya mmpertahan kkuasaanya.
Untuk memangku kepentingan
sidang gugatan pilpres 2024 mendatang?
Lagi Lagi'Siasat madem cerdas dipraktekkan_
Kado ucapan pemenengan 2024 sinenek lampir melepas mahkota jandanya?
Mengingat besaran upah biaya sidang 2019'
Hakim jatah (Amoy) kado adik ucapan pemenangan..?
Misi di jalankn dg menempatkn orang2 nya di tempat2 yg dpt memuluskn tujuan mereka. Orang2 yg baik & lurus justru di hapus dg seenaknya tnpa ikut aturan undang2...di gnti orang2 mereka. Tetap jeli mengawal kebijakan2 negeri yaaa..🙏
DPR jangan mau jdi Mha Dewa
mau atur semua demi mengmankn agt DPR apbila terkena maslh/kasus.
Sadar wooiiii...DPR itu Rakyat yg pilih....tapi manusianya Tdk Sadar...
Dpr Mengendlukan Hak Rakyat lewat Peraturn PARPOL 🤔🤔🤷🤷🤷
Berarti ga sah dong kalau DPR yg memberhentikan . Parah emang DPR. Dah kaya mainan aja ini negara ya. Mereka pikir negara ini punya nenek moyang mereka kali .
Negara ini udah jadi milik pede'ipe. Siapapun yg gak sejalan dgn PDIP dianggap kadrun, teroris, anti-NKRI, gak pancasilais.
Ooo gitu too seblmnya ketua MK pak Aswanto.....ditengah jln diganti oleh Pak Usman ..yg pamannya gibran .......? Dari etika ini ja sdh gak patut ditiru
..sedang menjabat ketua kok Diganti dan dicopot ...pdhal sedang ..? Ada perencaaan koncol di MK .bersrti diDpR ini juga terlibat sekandal pak Aswanto .buatkeputusan DI MK