Pro dan kontra itu biasa dalam alam demokrasi, tapi akhir2 ini saya muak melihatnya, karena yang ada bukan beda pendapat, tapi yang benar beda pendapatan
UU Omnibuslaw telah DIBATALKAN demi hukum oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dgn jeda waktu eksekusinya ialah 2 tahun terhitung sejak tgl Putusan MK tsb dijatuhkan dikarenakan perumusan dan pengesahan UU Omnibus Law telah melanggar UU Pembentukan Peraturan Perundangan yakni terkait pengabaian Asas Partisipasip para pemangku kepentingan. Dengan demikian jeda waktu 2 tahun pasca Putusan MK tsb SEHARUSNYA Pemerintah & DPR me-REVISI UU Omnibus Law dengan MELIBATKAN peran para pemangku kepentingan sebesar"nya sebagai PERWUJUDAN penerapan Asas Partisipasip yg telah DILANGGAR sebelumnya itu. Namun rupanya Pemerintah lebih memilih dgn cara menyiasati Asas Partisipasip yg telah dilanggar sebelumnya tsb yakni dgn MENERBITKAN Perpu Ciptaker No 2 Tahun 2022 . Disinilah Kedaulatan Rakyat TELAH dikebiri oleh Pemerintah sendiri. Selamat datang DIKTATOR-krasi di Indonesia. Selamat Tinggal DEMOKRASI.
Undang-undang Cipta Kerja masih berlaku dan telah berjalan dengan baik dan benar atas kebijakan yang dibuat (mempermudah para pengangguran diseluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mendapat imbalan sesuai atas pekerjaannya). Biar saya jelaskan secara jujur dengan bukti nyata bahwa yang membuat Perppu cipta kerja yang menuai pro-kontra saat-saat ini tingkah lakunya menyimpang dari kepribadian hidupnya, membuat kebijakan yang telah menuai kontroversi dan membuat keonaran di masyarakat umum harus dihapuskan. Atau hukum Kitab Taurat, Injil, Al-Qur'an yang akan memberlakukannya. ⭐ ❤️ 🔄 🌏 🔥
Pemerintah jago bgt... Cari yg mudah, gampang dan ngak bikin pusing...
Gulingkan udah gutita para penjaha demokrasi
_Syarat pertama?_
*Terpenuhi!*
_Syarat kedua?_
*Terpenuhi!*
_Syarat ketiga?_
*Terpenuhi!*
_Syarat keempat?_
*Terpenuhi!*
_Syarat kelima?_
*Terpenuhi!*
_Syarat keenam?_
*Terpenuhi!*
_Syarat ketujuh?_
*Terpenuhi!*
_Syarat kedelapan?_
*Terpenuhi!*
_Syarat kesembilan?_
*Terpenuhi!*
_Syarat kesepuluh?_
*Terpenuhi!*
_Syarat kesebelas?_
*Terpenuhi!*
_Syarat keduabelas?_
*Terpenuhi!*
_Syarat ketigabelas?_
*Terpenuhi!*
*_YAK, SEMUA SYARAT SUDAH TERPENUHI. SEGERA LAKUKAN IMPEACHMENT! AYO!_*
Ketua MK adik ipar...wah bakalan lancar nih urusan
Pro dan kontra itu biasa dalam alam demokrasi, tapi akhir2 ini saya muak melihatnya, karena yang ada bukan beda pendapat, tapi yang benar beda pendapatan
UU Omnibuslaw telah DIBATALKAN demi hukum oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dgn jeda waktu eksekusinya ialah 2 tahun terhitung sejak tgl Putusan MK tsb dijatuhkan dikarenakan perumusan dan pengesahan UU Omnibus Law telah melanggar UU Pembentukan Peraturan Perundangan yakni terkait pengabaian Asas Partisipasip para pemangku kepentingan. Dengan demikian jeda waktu 2 tahun pasca Putusan MK tsb SEHARUSNYA Pemerintah & DPR me-REVISI UU Omnibus Law dengan MELIBATKAN peran para pemangku kepentingan sebesar"nya sebagai PERWUJUDAN penerapan Asas Partisipasip yg telah DILANGGAR sebelumnya itu.
Namun rupanya Pemerintah lebih memilih dgn cara menyiasati Asas Partisipasip yg telah dilanggar sebelumnya tsb yakni dgn MENERBITKAN Perpu Ciptaker No 2 Tahun 2022 .
Disinilah Kedaulatan Rakyat TELAH dikebiri oleh Pemerintah sendiri.
Selamat datang DIKTATOR-krasi di Indonesia.
Selamat Tinggal DEMOKRASI.
Undang-undang Cipta Kerja masih berlaku dan telah berjalan dengan baik dan benar atas kebijakan yang dibuat (mempermudah para pengangguran diseluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mendapat imbalan sesuai atas pekerjaannya). Biar saya jelaskan secara jujur dengan bukti nyata bahwa yang membuat Perppu cipta kerja yang menuai pro-kontra saat-saat ini tingkah lakunya menyimpang dari kepribadian hidupnya, membuat kebijakan yang telah menuai kontroversi dan membuat keonaran di masyarakat umum harus dihapuskan.
Atau hukum Kitab Taurat, Injil, Al-Qur'an yang akan memberlakukannya.
⭐
❤️
🔄
🌏
🔥