Saya asli orang kronjo tangerang-banten,(pulo cangkir)saya berterimakasih sebanyak banyaknya buat semua pihak yg mendukung agar pagar laut dibongkar,,kami hanya masyarakat sipil yg tertindas,tidak bisa berkutik apa",karna mayoritas kami dari masyarakat SDM yg dibawa rata" , pemerintah setempatpun,pd bungkam pas awal" dibangunnya pagar laut 😢, terimakasih juga buat yg memviral kan hal ini
Hutan dibabat, laut dikapling, sawah diurug. Siapa diuntungkan? Apakah untuk rakyat? Rakyat yang mana? Kasihan para pendahulu kita yang telah berjuang untuk negeri ini, karena yang menikmati hasil perjuangan mereka bukan anak cucunya.
Sekarang sudah presiden Prabowo yang menjadi presiden, semoga pak menteri yusron gunakan tangan besi pada mereka yang terlibat dalam pembuatan HGB.usut sampai tuntas dan tangkap semua yang terlibat dalam pembuatan HGB, mereka orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhadap rakyat dan negara...!!.
Mana yang bersuara itu hasil suadaya nelayan dan yang bersuara menguntungkan bagi nelayan, katanya staff desa dan mahasiswa ko' pikirannya secangkir kopi, Respect kang Holik nelayan cerdas dan berwibawa
Yaaa Staf dan Aktivis Pemagaran Laut ini hanya Alibi buang BADAN. Sudah minum dan makan Pemagaran Laut. Sudah JELAS Perbuatan KEJAHATAN yang Mereka lakukan, Pidana kan SEBERAT2 tanpa AMPUN.
Warganya di bikin bodoh n terus2an d bodohin,hartanya di pajakin, tanahnya d paksa d jualin, hutannya d gundulin, lautnya d kaplingin, lengkap sudah derita warga negara ini.
Mana ternak Mulyono ga komen...menurut pendapat mereka kan s Mulyono plesiden yg baik BPK infrastruktur..sampe2 lautpun mw di bangun punya HGB wkwkwk..klw di bikin jln tol di atas laut mungkin rakyat akan mendukung ..lah ini mw di bikin apa di kapling2 ...ayooo mana buzer dan ternak Mulyono omon2nya ..
@@ndaflo3447 Mulyono sudah pensiun Dul, anda belum move on, bangun Dul jg molor Mulu, presiden sekarang bp Prabowo, dan Prabowo sudah bertindak tegas Dul, bangun Dul molor mulu
Salam kangen kepada bapak Said Didu, tp kangen juga kepada para bapak wakil rakyat di sana, kemana ya beliau beliau , Rakyat sedang membutuhkan pembelaan atas hak haknya tp ga tau ada di mana para beliau
Ora wanilah, jangan2 ini cuma gimik politik. Ujung2nya ya jadilah PIK2 nyusul PIK3 dst. Waspada yang tinggal di Banten, Banten bisa lenyap dari peta dunia.
Terimakasih BPK Said Didu, bang AK, MB Susan, dan lain2 nya , anggota DPR yg peduli Rakyat, khususnya BPK Presiden Prabowo sangat berTerimakasih. Kami Rakyat Indonesia 99,99% pasti mendukungnya.
Ini baru di tangerang yg dekat sekali dengan pusat kekuasaan. Kita punya belasan ribu pulau yg sudah banyak juga dimiliki oleh orang asing seperti di Indonesia timur. Masih banyak pula pejabat yg menjual negara bahkan warga negaranya sendiri.
Sangat benar bu susan herawati. Masyarakat nelayan pesisir memang sangat sangat di anak tirikan. Terimakasih netizen, media yang sudah mempublikasikan bagaimana masyakat nelayan ditindas. Semoga bpk presiden mendengar.
saya apresiasi ke mbak susan sebab beliai itu orang yg benar benar hebat berani cerdas cinta akan nelayan pokok nya ❤❤❤ mbak susan insya allah lindungan allah selalu menyertai aamiin
Kalau sampai sudah ada sertifikatnya berarti pihak BPN nya terlibat.., kan jelas mana aja yang harus di ciduk karena melanggar hukum yang berlaku berdasarkan undang - undang...
Mengerikan sekali kelakuan pejabat pertanahan.Berapa juta lembar sertifikat yang bisa mereka terbitkan dan bisniskan,kalau laut saja bisa mereka Sertifikat kan.Kelewat berani pejabat yang tanda tangan di sertifikat itu. Mereka harus diusut dan diberi sangsi berat
kadang pejabatnya nurut karena mereka koar2 kenal presidenlah kenal pejabatini itulah kenal hakimlah kenal jendral lah sehingga aparat nurut aja di suruh ini itu !!!
maka sadarlah kalau pilih pemimpin yang betul-betul berfikir dan bekerja untuk rakyat, jangan hanya karena di kasih duit 100K-200K terus tidak berfikir kelangsungan generasi, mari kita sadar jika ada pemilu atau pilkada ada yang bagi-bagi duit, terima duitnya jangan pilih orangnya.
Proyek PIK 2 harus di hentikan total karena merugikan masyarakat dan melanggar hukum, sudah banyak masyarakat yg dirugikan dan banyak juga yang MD akibat banyak truk yang beroperasi di luar jam malam
Kalau benar ada laut yang bersertivikat ,semua rakyat indonesia yang belum punya rmh ,ayo kita rame2 ngurus sertivikat di laut untuk kita firikdn rmh ?
Kalau betul untuk urusan pemanfaatan laut, satu-satunya yang digunakan sebagai dasar hukum adalah izin PKKPRL, jelaslah sudah, bila ada pihak-pihak (perusahaan atau pribadi) yang mengaku memiliki sertifikat tanah (SHGB atau SHM) padahal lokasi tsb adalah masih laut, berarti, sertifikat SHGB dan SHM yang dimaksud sesungguhnya adalah illegal atau cacat hukum ! Bukankah begitu ? Sebab bukankah seharusnya SHGB atau SHM adalah sertifikat yang bisa berlaku bila laut tersebut sudah beralih fungsi menjadi daratan (melalui proses reklamasi terlebih dulu yg dimulai dengan staking out menggunakan cerucuk bambu .... Jadi fungsi "Pagar Laut" yg viral saat ini sebenarnya adalah utk staking out)? Kalau benar laut itu sudah ada sertifikatnya (SHGB atau SHM), padahal itu jelas2 masih laut, berarti, oknum2 pemerintah daerah dan mungkin juga oknum2 pemerintah pusat, di berbagai instansi / lembaga yg berkepentingan, telah menjual laut di situ kepada perusahaan2 dan perseorangan tsb secara cacat hukum ("aspal" ... asli tapi palsu? ... Surat2nya betul asli tapi proses penerbitannya cacat hukum?). Ini mirip seperti marketing para pengembang perumahan yang berhasil menjual unit-unit rumah kepada konsumen (masyarakat) padahal rumah-rumah belum dibangun (bahkan lahan / tanahnya pun mungkin belum dibebaskan / status kepemilikan tanahnya masih dipertanyakan). Mungkin ini adalah sebuah contoh bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang benar-benar nyaris sempurna! Bener2 TSM ! Pihak-pihak yg berkepentingan sebenarnya TST dan hanya berlagak pura2 tidak tau ! Betul? .... Ya Allah betapa hancurnya bangsa ini ..... Apa jadinya nasib anak cucu bangsa ini? ..... Penyelidikan harus dimulai dari semua pejabat ATR / BPN di masa pemerintahan yg lalu-lalu (mulai dari 4 orang Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sebelumnya) .... Mereka ini, semuanya, harus dimintai keterangannya ! ..... Bapak Nudsron Wahid seharusnya bersih, tidak terlibat, karena Beliau adalah pejabat baru .... Betul? .... Bukan hanya Kementerian ATR / BPN yang harus memberi keterangan, semua pejabat institusi / lembaga negara lainnya yg terkait kelautan, perikanan, pemerintahan dalam negeri, pemerintahan daerah, keamanan pantai, keamanan laut, pemetaan dan pengukuran, semuanya, harus juga dimintai keterangan (ini banyak pejabat loh!) .... "Ikan membusuk mulai dari kepalanya" semakin saya lihat sebagai kode keras dari pejabat tinggi yg mengutarakan kalimat tsb, yg sebenarnya mengungkap siapa dalang dalam berbagai kekacauan yg ada di negeri ini (dia tidak berani melawan karena tersandera / di bawah tekanan?) ..... Jangan biarkan semua pejabat (pelayan rakyat / abdi negara) di negeri ini, di semua tingkatan, di semua instansi / lembaga / institusi, ternyata menjadi boneka atau wayang dari pihak-pihak yg sangat berkuasa karena kekayaannya! ... Sebab bila itu terjadi, para pejabat kita sebenarnya tidak berdaulat / tidak benar2 berkuasa atas negeri ini ..... Meraka hanya menjadi boneka atau wayang saja (akibat menerima suap / gratifikasi).... Teringat ucapan Bapak Proklamator Kemerdekaan RI ini, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Tulisan-tulisan dalam sebuah kitab suci berkata: 1) "... karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." ... 2) "Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon (= harta benda / kekayaan)." 3) "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Hanya analisa omon2 .... "Ngobrol di Warung Kopi Nyentil sana dan sini .... Sekedar suara rakyat kecil Bukannya mau usil .... "
Bersabar itu benar, tapi menggelapkan data itu biadab. Maka tindakan awal Pak Presiden RI. Mengeluarkan tindakan Hukum Pidana bagi Pemilik HGB. Utk segera dibawak ke Pengadilan. Sikap hitam putih segera dilaksanakan, hindarkan sikap Abu-abu. Inilah perselingkuhan Oligarki cara menjerat Para Penguasa Negara dan pembantu- pembantunya.
Sebenarnya simpel kok kalo mau tracking : 1. Track saja pembuktian terbalik. HGB Terbit sertifikat. Di dalam sertifikat ada nama PT 2. HGB Terbit kemungkinan di wilayah perairan pesisir. Sesuai dengan ketentuan Permen ATR no 17 tahun 2016, penerbitan HGB di wilayah perairan pesisir harus ada dokumen perijinan 3. Perjijnan apa saja, ya kalo nomenklatur sekarang KKPR Darat. Kalo dulu Ijin Lokasi dan dokumen AMDAL 4. Dokumen KKPR Darat terbit dari sistem OSS RBA dan terikat dengan Nomor Induk Berusaha. Cek saja itu NIB PT nya, tanya ke Kementerian Investasi ada gak pengajuan KKPR Darat di lokasi terbitnya HGB. 5. Kalo udah ketemu dokumen KKPR Darat nya kan ada tanda tangan elektronik nya. Nah itu jelas nanti ketemu siapa2 saja pihak terkaitnya. Kemungkinan HGB Terbit karena ada dasar Permen ATR No 17 Tahun 2016. Koreksi jika salah. Hanya berpendapat saja sebagai warga negara
Perlu kebijaksanaan pakk presiden, buka kasus ini selebar lebarnya, jika pengadilan telah menetapkan siapa2 yg bersalah, cabut ; ktp, pasport,serta batalkan status! pegawai negeri, sita harta dan asset,bekukan selama, dua puluh tahun. Jangan kasih kendor udah digaji negara dr uang rakyat, tapi memilukan rakyat dan menjadikan negara dipermalukan oleh bandit bandit yg merongrong kewibaan pemerintah yg dipilih langsung rakyat ?
Mulyono paling bertanggung jawab. Bukan hanya dibatalkan tapi harus diusut tuntas dan diadili, munculnya sertifikat berawal dari rekom kepala desa ke BPN
hapus itu hgb,biarin urusan yg punya hgb sama yg pemberi hgb saling gontok2an,,,enak aja tanah negara dijual pribadi masuk kantong pribadi....mantap pak yusron,suarakan kebenaran
Aneh negeri ku ini. Sudah jelas terang benderang siapa pembuat pagar laut yg melanggar hukum itu, tapi penegak hukum adem ayem bae. Uang lebih berkuasa. Kalau rakyat miskin yg melanggar aturan, langsung hari itu juga ditangkap. Kalau oligarki yg melanggar hukum, aman² bae bahkan dibela oleh seorang Mentri. Carut marut negeri ini adalah warisan dari Mulyono. Laut dikapling kapling, dibuatin HGB, dijual pada swasta. Ayo Prabowo ini sudah tidak benar, seret semua yg terlibat dari mulai yang memberi izin PSN sampai yg membiayai pagar laut itu. Rakyat mendukungmu.
Ayo p Prabowo dan p Yusron, ini saatnya anda membela NKRI batalkan seluruh SHM dan SHGB , periksa dan proses hukum pemilik surat2 tsb, jgn takut dg oligarki dan mantan rezim mulyono kemarin , rakyat dan TNI ada bersama presiden dan menteri yg membela rakyat, ini harus proses hukum,,,,
Bereskan pak presiden...tangkap...penjarakan..hukum yg lama dan berat.. Masak laut ada hgb.. Lautan...laut di patok...kerjaan siapa....berani sekai mempatok laut nkri..
Coba siapa yg tanggung jawab secara ADM dan hukum? Darat di jual,hutan dibabat,sungai diurug,pasir laut di garuk atau dijual,lautnya dikapling lengkap sudah
Parah Indonesia,.sudah saatnya rakyat Indonesia bersatu bersama bapak Presiden Prabowo melakukan perlawanan kepada kepala daerah dan para penjual dan pemberi izin Tanah darat, Laut, Udara dan sungai kepada pengusaha seenaknya.
Bila Polisi benar2 menegakan hukum tak perlu menunggu laporan dll harusnya sudah memproses semua yang terlibat keluarnya Shgb dan Shm termasuk keluarnya PSN
SAYA CURIGA STATUS HAK MILIK DAN HAK GUNA BANGUNAN DI PANTAI SEKITAR TANGERANG ADALAH KONG KALIKONG ANTARA REZIM JOKOWI DG OLIGARKI DALAM PERSIAPAN NEOCOLONIALIS ??? MENGAPA KALAU DEMI ASING,ASENG DAN OLIGARKI, REZIM JOKOWI SELALU MENGOBRAL BERBAGAI HGU,HGB DAN BERBAGAI PERIZINAN ??? BAHKAN UTK ASING CHINA HGU BISA BERLAKU 2 KALI 90 TAHUN.
Tanya kepada BUZER" yg selalu koar" kalau pagar laut itu buat budidaya kerang hijau atau pagar laur hasil swadaya masyarakat , kini ketahuan kalau pagar laut itu sidah ada HGB nya , malu gak kalian tuh
Berarti pertanyaan nya.. partai apa yg paling dominan di wilayah itu ? Berarti ada pengurus partai paling dominan tau itu kelakuan siapa siapa.. Mungkin begitu kira kira
Gila2an hukum gak berlaku jaman jokowi, semuanya dilanggar, laut bisa dikapling oligarki.. Harusnya yg terlibat dg masalah ini dari ijin dg terbitnya HGB bisa diusut tuntas
Pagar laut sepanjang 30 km dan pemagaranya dgn tertata rapi, yg pasti jauh sebelum dilakukan pemagaran ada perencananya dan disainnya termasuk RAB nya sdh di itung secara detail, klo di bilang pagar misterius, ya aneh juga, klo ingin mengetahui pemiliknya, simple cek di desa atau kelurahan setempat psti tau yg kedua cek ke pekerjanya wkt itu psti ada mandornya atau pengawasnya, dia terima upah dri mana atau yg memberi upah, di urut dri bawah sy rasa tdk mkn wkt lama psti tau, klo ada niat utk cari tau dibelakangnya
Jika dijadikan Perumahan Elit memang sangat menjanjikan View sangat indah, sangat ekslusif akses jalan tol dekat tinggal konek ke PIK 1, setiap rumah ada garasi speed boat seperti di Venezia dipastika harganya sangat tinggi
Mabes polri harus ambil alih investigasi mereka yg terlibat seperti kepala desa disana dan pihak pihak yg mengaku nelayan Pantura dll nya ...karena ini kasus yg sangat besarrrrr
Semua pejabat itu ketika rakyat bertanya ..hanya bisa berbelit2...yang pada dasarnya mereka sebetulnya sudah tahu...kalau seandainya ini tdak viral..apa mungkin mereka bertindak...🙄..😂🤣🤣
yg bikin hgb itu harus di cari siapa orangnya tida mungkin .masak biasa udah pasti orang pemerintah ,itulah bayak masarakat tida percaya lagi ke pemerintah
Masa tidak tahu siapa yg mengeluarkan sertifikat HGB, Ya pasti pejabat terkait yg mengeluaksn HGB tersebut. Periksa pejabat tahun brp sertifikat tersebut diterbitkan dibuat
Mungkin hutan , perkebunan sudah habis di kuasai korporasi.... sekarang beralih ke pesisir laut...Negara luas tapi Sumber dayanya cuma di nikmati segelintir Orang....
Kabupaten tangerang ni memang parah.. Izin pbg bangunan saja diminta sampai puluhan juta padahal hanya kios 3x6..katanaya kita masyarakat di dorong jd pengusaha tp jaman jokowi kelurar perturan pbg yg memberatkan ketika menguruss izin apotek
![[FULL] Siapa Pasang Pagar Laut: Korporasi atau Nelayan? Menteri KP Trenggono Bicara | ROSI](http://i.ytimg.com/vi/qVnKeaaZVqI/mqdefault.jpg)
![[FULL] Siapa Pasang Pagar Laut: Korporasi atau Nelayan? Menteri KP Trenggono Bicara | ROSI](/img/tr.png)
![Warga Desa Kohod Protes Namanya Dicatut Miliki HGB - [Newsline]](http://i.ytimg.com/vi/SF_6Gn2A4Os/mqdefault.jpg)
![[FULL] Bikin Ribut, Pagar Misterius di Laut | Catatan Demokrasi tvOne](/img/1.gif)
Saya asli orang kronjo tangerang-banten,(pulo cangkir)saya berterimakasih sebanyak banyaknya buat semua pihak yg mendukung agar pagar laut dibongkar,,kami hanya masyarakat sipil yg tertindas,tidak bisa berkutik apa",karna mayoritas kami dari masyarakat SDM yg dibawa rata" , pemerintah setempatpun,pd bungkam pas awal" dibangunnya pagar laut 😢, terimakasih juga buat yg memviral kan hal ini
Rakyat TNI bersatu harusnya tidak bisa dikalahkan sama cukong2
Musim bahari terendam
Atau musium bahari itu adalah suara pikiran ?
Saya sebagai rakyat pak presiden prabowo ❤
Bikin KARTEL aja nyoo bang ah 😂😂😂
Terima Kasih Pak Said Didu
Anda Telah Berani Bicara sedari awal..
kabaranya said didu digugat gara2 memviralkan pagar laut ini, apakah bener?
Terimah kasih pak said didu anda pahlawan pembela rakyat pesisir
Betul sdh selamatkan kedaulatan NKRI dan keutuhan wilayah NKRI
Terimakasih Masyarakat Merdeka.
Hutan dibabat, laut dikapling, sawah diurug. Siapa diuntungkan? Apakah untuk rakyat? Rakyat yang mana? Kasihan para pendahulu kita yang telah berjuang untuk negeri ini, karena yang menikmati hasil perjuangan mereka bukan anak cucunya.
Itu semua ulah Jokowi, dan keluarganya
Rakyat kaum 58 katanya...rakyat yg ndukung Mulyono mungkin yg dapet wkwkwk
Tahun depan langit yg di kapling2 ,,,ngenesss,
@@aminsitoe2259 tahun depan yang salah dapat kapling masih masing2 1 meter, termasuk Pak Lurah dan keluarganya
@djokopurnomo1037 setuju,,,
ini bukan hanya merugikan nelayan tapi merugikan bangsa & negara
mereka makin berani....serasa indo udah jadi miliknya...maklum sih...siapa dulu presidennya sekarang !!!
amit2 betapa..rakus dn serakahnya manusia lautpun di badoq
Kali ini sungguh nurani sy terusik..ini sdh sangat sangat keterlaluan..laut di kapling kluar shgb nya. Pidanakan para pihak yg sdh melacurkan diri.
Mslhnya ada yg berani g utk melaporkan ke phk berwng?.. g akan ada yg brni .
Sekarang sudah presiden Prabowo yang menjadi presiden, semoga pak menteri yusron gunakan tangan besi pada mereka yang terlibat dalam pembuatan HGB.usut sampai tuntas dan tangkap semua yang terlibat dalam pembuatan HGB, mereka orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhadap rakyat dan negara...!!.
Lantas, ramsesnya siapa ?
Lah klw Mentri nya titipan Mulyono gmn? Yakin mw di usut...
Percuma saja ..semua itu ternak² mulyono😅😂
batalin segeraaa
Kasihan banget petugas pembersih pagar bambu ber jam jam berendam di air laut. Semoga sehat selalu.
Mana yang bersuara itu hasil suadaya nelayan dan yang bersuara menguntungkan bagi nelayan, katanya staff desa dan mahasiswa ko' pikirannya secangkir kopi, Respect kang Holik nelayan cerdas dan berwibawa
Udah pada panik smua mungkin😅
Yaaa Staf dan Aktivis Pemagaran Laut ini hanya Alibi buang BADAN. Sudah minum dan makan Pemagaran Laut. Sudah JELAS Perbuatan KEJAHATAN yang Mereka lakukan, Pidana kan SEBERAT2 tanpa AMPUN.
MAHASEWA bukan MAHASISWA
Harusnya sudah bisa di pidana krn dah mbohongi seluruh Indonesia
Pengkhianat demi rupiah
Tangkap yg nerbitkan HGB & SHM...
Tidak susah,ketua BPN dan penguasa kala itu jokowi,sdh pasti berkordinasi menerbitkan HGB,tangkap pidanakan
Terbit di era menteri Hadi Tjahjanto & Raja Juli Antoni dari partai PSI.
Warganya di bikin bodoh n terus2an d bodohin,hartanya di pajakin, tanahnya d paksa d jualin, hutannya d gundulin, lautnya d kaplingin, lengkap sudah derita warga negara ini.
Inilah realitas pejabat kita.malas kerja tapi rajin korupsi.
Mana ternak Mulyono ga komen...menurut pendapat mereka kan s Mulyono plesiden yg baik BPK infrastruktur..sampe2 lautpun mw di bangun punya HGB wkwkwk..klw di bikin jln tol di atas laut mungkin rakyat akan mendukung ..lah ini mw di bikin apa di kapling2 ...ayooo mana buzer dan ternak Mulyono omon2nya ..
@@ndaflo3447 Mulyono sudah pensiun Dul, anda belum move on, bangun Dul jg molor Mulu, presiden sekarang bp Prabowo, dan Prabowo sudah bertindak tegas Dul, bangun Dul molor mulu
Pemimpinnya sibuk maen istana2an di hutan
@@malimujionokalimasadahorse2044satu lagi kalah pemilu sakitnya sampai sekarang, bangun Dul tidur mulu
Assalamualaikum
Salam Kalimantan Borneo ❤️ hadir
Presidenku Pak Prabowo 👍🙏
Bongkar lalu Pidanakan 💪
Pasir dijual....laut ditimbun... hebatnya negeriku
semua masalah yg timbul di era presiden mulyono satu persatu kejahatan si raja jawa mulyono terkuak semoga mulyomo segera diadili
Bijih nikel di ekspor secara monopoli oleh blok medan dgn kedok hilirisasi
WARISAN JOKOWI IS THE BEST...
SI PLANGA PLONGO, PENAMPILAN SEDERHANA, AURA MUKA NDESO... TAPI DAYA RUSAK NYA LUAR BIASAAA... ⁉️
🤔🙄🤓
mau dijadikan negara dalam negara.
Siapa lagi kalau bukan Mulyono
Terimakasih TEMPO.
Salam kangen kepada bapak Said Didu, tp kangen juga kepada para bapak wakil rakyat di sana, kemana ya beliau beliau ,
Rakyat sedang membutuhkan pembelaan atas hak haknya tp ga tau ada di mana para beliau
Tu udah,, yg dari PKS,, yang berkhianat kepada rakyat,, WK, Wk
aturan jelas laut tidak boleh dikapling .... usut dan tangkap yg memberi HGB
Takutnya mantan presiden negara wakanda
@@azmiputragayo9825 pantesan takut kalo anies jadi presiden, proyek reklamasi aja dibantai 😂😂😂
Ora wanilah, jangan2 ini cuma gimik politik. Ujung2nya ya jadilah PIK2 nyusul PIK3 dst. Waspada yang tinggal di Banten, Banten bisa lenyap dari peta dunia.
@@azmiputragayo9825Mantan mentri BPN pertanahan AHY juga ketar ketir😂😂😂
Terimakasih BPK Said Didu, bang AK, MB Susan, dan lain2 nya , anggota DPR yg peduli Rakyat, khususnya BPK Presiden Prabowo sangat berTerimakasih.
Kami Rakyat Indonesia 99,99% pasti mendukungnya.
Ini baru di tangerang yg dekat sekali dengan pusat kekuasaan. Kita punya belasan ribu pulau yg sudah banyak juga dimiliki oleh orang asing seperti di Indonesia timur. Masih banyak pula pejabat yg menjual negara bahkan warga negaranya sendiri.
betuuulll
Info nya dibekasi jg ada
Memang ampir penjahat semua di negri Konoha ini
Sangat benar bu susan herawati. Masyarakat nelayan pesisir memang sangat sangat di anak tirikan. Terimakasih netizen, media yang sudah mempublikasikan bagaimana masyakat nelayan ditindas. Semoga bpk presiden mendengar.
Pak Kholid best..perkataan nya terbukti valid semua
Padahal sdh lama diinfo pak said Didu tapi jaman pak Mulyono pejabat pada diem. Wajar masuk occrp no 2 sedunia
Senang saya melihat kedua sosok putra putri di setudio TV ONE. Penjaga kedaulatan negara. Majuterus akang. nyai. Saya gelar tikar ngeroko ngopi.
saya apresiasi ke mbak susan sebab beliai itu orang yg benar benar hebat
berani cerdas cinta akan nelayan pokok nya ❤❤❤ mbak susan insya allah lindungan allah selalu menyertai aamiin
Kalau sampai sudah ada sertifikatnya berarti pihak BPN nya terlibat.., kan jelas mana aja yang harus di ciduk karena melanggar hukum yang berlaku berdasarkan undang - undang...
Pengungkapannya terkesan lambat dan ditutup tutupi
Semua karna duit yg g sedikit
REZIM EROR 😮
No Viral No justice 😮
Bagi semua yg berjuang untuk nelayan ,dan menjaga laut bangsa kita ,Terimakasih .❤
Jadi wajar kalo pernah di jajah 350thn,, bukan karena lemahnya negara ,tapi karena alat negara yang bangga dengan harta keserakahannya
Trus pada kemana yg bilang swadya masyarakat...? Tangkap & periksa juga dong
Mengerikan sekali kelakuan pejabat pertanahan.Berapa juta lembar sertifikat yang bisa mereka terbitkan dan bisniskan,kalau laut saja bisa mereka Sertifikat kan.Kelewat berani pejabat yang tanda tangan di sertifikat itu. Mereka harus diusut dan diberi sangsi berat
kadang pejabatnya nurut karena mereka koar2 kenal presidenlah kenal pejabatini itulah kenal hakimlah kenal jendral lah sehingga aparat nurut aja di suruh ini itu !!!
Mestiny semua yg terlibat dipidana
maka sadarlah kalau pilih pemimpin yang betul-betul berfikir dan bekerja untuk rakyat, jangan hanya karena di kasih duit 100K-200K terus tidak berfikir kelangsungan generasi, mari kita sadar jika ada pemilu atau pilkada ada yang bagi-bagi duit, terima duitnya jangan pilih orangnya.
Buktikan negeri konoha negara hukum, periksa dan hukum semua pejabat yang terlibat keluarnya HGB laut tangerang
Aneh bin ajaib, laut sepengetahuan Rakyat milik negara kok bisa HGB, siapa yg mengeluarkan perlu di usut tuntas dan ditindak secara hukum
Saya setuju di hukum pemagar dan pemberi ijin bangunan
hebatnya mulyono....
MULYONO AGEN TIONGKOK
Agen ganda asing dan aseng
Kmn si wapresnya GK blusukan ke tempat laut yg di pagar,
Terimakasih pak said Didu dan kawan² yg selalu bersuara dan akhirnya menang walpun belum 100% ❤
tq. pak said didu.
yg telah membongkar mafiax
Proyek PIK 2 harus di hentikan total karena merugikan masyarakat dan melanggar hukum, sudah banyak masyarakat yg dirugikan dan banyak juga yang MD akibat banyak truk yang beroperasi di luar jam malam
Usut tuntas pemerintah daerah,aparat desa,kelurahan dan kecamatan yg dgn mudahnya mengeluarkan izin2 operasinya perusahaan tsb
Bener kata habib Rizieq kebobrokan akan terbongkar dg sendirinya 😂😂
Siapa lagi kalau bukan Mulyono
Si Unyil memang banyak benernya...😂
@@arifyunianto2879 Naah bner kan dr kasus Sambo smpe sekarang kbongkar semua dg sendirinya 😂
seinget sy yg bilang bukan RIZIEQ tapi ALM GUSDUR. 😂😂😂 tonton aja di kick andy ada jejak digitalnya 😊
Termasuk Rijik CS yg terbongkar nasab palsunya
Kalau benar ada laut yang bersertivikat ,semua rakyat indonesia yang belum punya rmh ,ayo kita rame2 ngurus sertivikat di laut untuk kita firikdn rmh ?
Ayo semua daerah di indonesia yg didaerah nya ada seperti ini,viral kan.
Masih banyak antek antek....hukum harus benar benar di tegakan....
Kalau betul untuk urusan pemanfaatan laut, satu-satunya yang digunakan sebagai dasar hukum adalah izin PKKPRL, jelaslah sudah, bila ada pihak-pihak (perusahaan atau pribadi) yang mengaku memiliki sertifikat tanah (SHGB atau SHM) padahal lokasi tsb adalah masih laut, berarti, sertifikat SHGB dan SHM yang dimaksud sesungguhnya adalah illegal atau cacat hukum ! Bukankah begitu ? Sebab bukankah seharusnya SHGB atau SHM adalah sertifikat yang bisa berlaku bila laut tersebut sudah beralih fungsi menjadi daratan (melalui proses reklamasi terlebih dulu yg dimulai dengan staking out menggunakan cerucuk bambu .... Jadi fungsi "Pagar Laut" yg viral saat ini sebenarnya adalah utk staking out)? Kalau benar laut itu sudah ada sertifikatnya (SHGB atau SHM), padahal itu jelas2 masih laut, berarti, oknum2 pemerintah daerah dan mungkin juga oknum2 pemerintah pusat, di berbagai instansi / lembaga yg berkepentingan, telah menjual laut di situ kepada perusahaan2 dan perseorangan tsb secara cacat hukum ("aspal" ... asli tapi palsu? ... Surat2nya betul asli tapi proses penerbitannya cacat hukum?).
Ini mirip seperti marketing para pengembang perumahan yang berhasil menjual unit-unit rumah kepada konsumen (masyarakat) padahal rumah-rumah belum dibangun (bahkan lahan / tanahnya pun mungkin belum dibebaskan / status kepemilikan tanahnya masih dipertanyakan). Mungkin ini adalah sebuah contoh bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang benar-benar nyaris sempurna! Bener2 TSM ! Pihak-pihak yg berkepentingan sebenarnya TST dan hanya berlagak pura2 tidak tau ! Betul? ....
Ya Allah betapa hancurnya bangsa ini ..... Apa jadinya nasib anak cucu bangsa ini? ..... Penyelidikan harus dimulai dari semua pejabat ATR / BPN di masa pemerintahan yg lalu-lalu (mulai dari 4 orang Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sebelumnya) .... Mereka ini, semuanya, harus dimintai keterangannya ! ..... Bapak Nudsron Wahid seharusnya bersih, tidak terlibat, karena Beliau adalah pejabat baru .... Betul? .... Bukan hanya Kementerian ATR / BPN yang harus memberi keterangan, semua pejabat institusi / lembaga negara lainnya yg terkait kelautan, perikanan, pemerintahan dalam negeri, pemerintahan daerah, keamanan pantai, keamanan laut, pemetaan dan pengukuran, semuanya, harus juga dimintai keterangan (ini banyak pejabat loh!) .... "Ikan membusuk mulai dari kepalanya" semakin saya lihat sebagai kode keras dari pejabat tinggi yg mengutarakan kalimat tsb, yg sebenarnya mengungkap siapa dalang dalam berbagai kekacauan yg ada di negeri ini (dia tidak berani melawan karena tersandera / di bawah tekanan?) ..... Jangan biarkan semua pejabat (pelayan rakyat / abdi negara) di negeri ini, di semua tingkatan, di semua instansi / lembaga / institusi, ternyata menjadi boneka atau wayang dari pihak-pihak yg sangat berkuasa karena kekayaannya! ... Sebab bila itu terjadi, para pejabat kita sebenarnya tidak berdaulat / tidak benar2 berkuasa atas negeri ini ..... Meraka hanya menjadi boneka atau wayang saja (akibat menerima suap / gratifikasi)....
Teringat ucapan Bapak Proklamator Kemerdekaan RI ini, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri."
Tulisan-tulisan dalam sebuah kitab suci berkata:
1) "... karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." ...
2) "Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon (= harta benda / kekayaan)."
3) "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka."
Hanya analisa omon2 .... "Ngobrol di Warung Kopi Nyentil sana dan sini .... Sekedar suara rakyat kecil Bukannya mau usil .... "
ini mahkotamu king👑👑👑
Jelas yaa ini rasa terimakasih Mulyoni utk Oligarki. Mustahil Presiden sebelumnya tdk mengetahui hal ini.
Bersabar itu benar, tapi menggelapkan data itu biadab. Maka tindakan awal Pak Presiden RI. Mengeluarkan tindakan Hukum Pidana bagi Pemilik HGB. Utk segera dibawak ke Pengadilan. Sikap hitam putih segera dilaksanakan, hindarkan sikap Abu-abu. Inilah perselingkuhan Oligarki cara menjerat Para Penguasa Negara dan pembantu- pembantunya.
Pingin juga punya kavling laut, mohon info cara ngurus HGB nya bapak/ibu.
langsung otw ke kepala desa kohod a
caranya :
1.harus bnyak duit.
2.pandai nyelam sambil minum air.
3....
Sebenarnya simpel kok kalo mau tracking :
1. Track saja pembuktian terbalik. HGB Terbit sertifikat. Di dalam sertifikat ada nama PT
2. HGB Terbit kemungkinan di wilayah perairan pesisir. Sesuai dengan ketentuan Permen ATR no 17 tahun 2016, penerbitan HGB di wilayah perairan pesisir harus ada dokumen perijinan
3. Perjijnan apa saja, ya kalo nomenklatur sekarang KKPR Darat. Kalo dulu Ijin Lokasi dan dokumen AMDAL
4. Dokumen KKPR Darat terbit dari sistem OSS RBA dan terikat dengan Nomor Induk Berusaha. Cek saja itu NIB PT nya, tanya ke Kementerian Investasi ada gak pengajuan KKPR Darat di lokasi terbitnya HGB.
5. Kalo udah ketemu dokumen KKPR Darat nya kan ada tanda tangan elektronik nya. Nah itu jelas nanti ketemu siapa2 saja pihak terkaitnya.
Kemungkinan HGB Terbit karena ada dasar Permen ATR No 17 Tahun 2016. Koreksi jika salah. Hanya berpendapat saja sebagai warga negara
SANGAT TIDAK MNGKIN KLO YG BAPAK NYA GIBRAN TIDAK TAHU....MSLH INI
modus 3 periode.. 😂😂😂
Perlu kebijaksanaan pakk presiden, buka kasus ini selebar lebarnya, jika pengadilan telah menetapkan siapa2 yg bersalah, cabut ; ktp, pasport,serta batalkan status! pegawai negeri, sita harta dan asset,bekukan selama, dua puluh tahun. Jangan kasih kendor udah digaji negara dr uang rakyat, tapi memilukan rakyat dan menjadikan negara dipermalukan oleh bandit bandit yg merongrong kewibaan pemerintah yg dipilih langsung rakyat ?
Yang mengobral penerbitan SHGB sudah ngantongi berapa ratus miliar ya ???
Buat ongkos ke akhirat!
Ternyata masih banyak mafia di negri ini ngeri banget ... Kasian rakyat biasa
Adanya Suatu Negara dan Pemerintah Gunanya untuk Mengatur demi terwujudnya suatu Cita cita yang luhur .
kalau soal ukur mengukur tanah biasanya pihak desa dilibatkan. periksa itu semua perangkat2nya. saya yakin byk yg terlibat
Mulyono paling bertanggung jawab.
Bukan hanya dibatalkan tapi harus diusut tuntas dan diadili, munculnya sertifikat berawal dari rekom kepala desa ke BPN
hapus itu hgb,biarin urusan yg punya hgb sama yg pemberi hgb saling gontok2an,,,enak aja tanah negara dijual pribadi masuk kantong pribadi....mantap pak yusron,suarakan kebenaran
Wkwkwwk..aneh dihamparan air laut yg luas bisa ada HGB..
kekuatan oligarki
@@yusufstp3682 itu s khong Guan yg punya gawe...
Sssstt... Status NKRI harga mati perlu dipertanyakan...
Aneh negeri ku ini. Sudah jelas terang benderang siapa pembuat pagar laut yg melanggar hukum itu, tapi penegak hukum adem ayem bae. Uang lebih berkuasa. Kalau rakyat miskin yg melanggar aturan, langsung hari itu juga ditangkap. Kalau oligarki yg melanggar hukum, aman² bae bahkan dibela oleh seorang Mentri. Carut marut negeri ini adalah warisan dari Mulyono. Laut dikapling kapling, dibuatin HGB, dijual pada swasta. Ayo Prabowo ini sudah tidak benar, seret semua yg terlibat dari mulai yang memberi izin PSN sampai yg membiayai pagar laut itu. Rakyat mendukungmu.
Ayo p Prabowo dan p Yusron, ini saatnya anda membela NKRI batalkan seluruh SHM dan SHGB , periksa dan proses hukum pemilik surat2 tsb, jgn takut dg oligarki dan mantan rezim mulyono kemarin , rakyat dan TNI ada bersama presiden dan menteri yg membela rakyat, ini harus proses hukum,,,,
Bereskan pak presiden...tangkap...penjarakan..hukum yg lama dan berat..
Masak laut ada hgb.. Lautan...laut di patok...kerjaan siapa....berani sekai mempatok laut nkri..
Coba siapa yg tanggung jawab secara ADM dan hukum?
Darat di jual,hutan dibabat,sungai diurug,pasir laut di garuk atau dijual,lautnya dikapling lengkap sudah
Parah Indonesia,.sudah saatnya rakyat Indonesia bersatu bersama bapak Presiden Prabowo melakukan perlawanan kepada kepala daerah dan para penjual dan pemberi izin Tanah darat, Laut, Udara dan sungai kepada pengusaha seenaknya.
Sssstt.... Kepulauan bagian timur termasuk Papua sepertinya perlu di pantau
Siapa yg beri ijin? Itu melanggar jelas....Harus dihukum. Bukan hanya dibatalkan saja. Orang2 yg bermain itu hrs diusut dan dihukum.
Bila Polisi benar2 menegakan hukum tak perlu menunggu laporan dll harusnya sudah memproses semua yang terlibat keluarnya Shgb dan Shm termasuk keluarnya PSN
Terima kasih sudah mengangkat juga terkait SHM perusahaan di pulau pari ❤
DPR dan departemen pertahanan ,amankan laut kita ,krna lembaga" yg bersangkutan tdk berfungsi
SAYA CURIGA STATUS HAK MILIK DAN HAK GUNA BANGUNAN DI PANTAI SEKITAR TANGERANG ADALAH KONG KALIKONG ANTARA REZIM JOKOWI DG OLIGARKI DALAM PERSIAPAN NEOCOLONIALIS ??? MENGAPA KALAU DEMI ASING,ASENG DAN OLIGARKI, REZIM JOKOWI SELALU MENGOBRAL BERBAGAI HGU,HGB DAN BERBAGAI PERIZINAN ??? BAHKAN UTK ASING CHINA HGU BISA BERLAKU 2 KALI 90 TAHUN.
Tanya kepada BUZER" yg selalu koar" kalau pagar laut itu buat budidaya kerang hijau atau pagar laur hasil swadaya masyarakat , kini ketahuan kalau pagar laut itu sidah ada HGB nya , malu gak kalian tuh
Apresiasi untuk pak kholid nelayan pintar yang asli nelayan.
Awal yg buatin girik hgb laut tanah timbul adalah luraahhh
Buetuuullll se x
Laut..hutan..gunung..sungai..udara..dinegara Indonesia bisa diperjual belikan.😢😢😢
DPR jangan pura" tda tau klo memang tau klo tda tau jngan pura" tau intinya bongkar semua yg terlibat tnpa trkecuali
Berarti pertanyaan nya.. partai apa yg paling dominan di wilayah itu ?
Berarti ada pengurus partai paling dominan tau itu kelakuan siapa siapa..
Mungkin begitu kira kira
Pelan-pelan dong,, semua ngak mudah,, bagusnya ngak bawa-bawa partai ya
Harga diri bangsa sudah tidak berdaulat lagi akibat ulah penguasa yang serakah dan rakus....save NKRI ku.
Gila2an hukum gak berlaku jaman jokowi, semuanya dilanggar, laut bisa dikapling oligarki.. Harusnya yg terlibat dg masalah ini dari ijin dg terbitnya HGB bisa diusut tuntas
Wajib tolong kepala desa hrs di koreksi,sdh dengan pasti kepala desa lebih tau
Mana suara aparat desa yg waktu itu ada di ILC, tangkap dan pidanakan dari bawah sampai atas
Ayo yg kmren katnya swadaya nelayan di proses hukum dong itu kan melanggar aturan 😂😂😂
NO VIRAL = NO URUS
100 hari Kabinet Bapak Presiden RI PRABOWO, MENGOBOK OBOK MAFIA😮👍🇲🇨
Iyakan disuap pejabate ...ada uang dibalik pagar
Pagar laut sepanjang 30 km dan pemagaranya dgn tertata rapi, yg pasti jauh sebelum dilakukan pemagaran ada perencananya dan disainnya termasuk RAB nya sdh di itung secara detail, klo di bilang pagar misterius, ya aneh juga, klo ingin mengetahui pemiliknya, simple cek di desa atau kelurahan setempat psti tau yg kedua cek ke pekerjanya wkt itu psti ada mandornya atau pengawasnya, dia terima upah dri mana atau yg memberi upah, di urut dri bawah sy rasa tdk mkn wkt lama psti tau, klo ada niat utk cari tau dibelakangnya
Ini apes kapling2 dekat jakarta dan baru satu kasus yg ketahuan..bgmn dgn pulau2 bagian timur yg tidak terpantau.. ?
Tangkap pejabat yg menerbitkan, jebloskan ke penjara seumur hidup.
Terima kasih pak said didu .
Jika dijadikan Perumahan Elit memang sangat menjanjikan View sangat indah, sangat ekslusif akses jalan tol dekat tinggal konek ke PIK 1, setiap rumah ada garasi speed boat seperti di Venezia dipastika harganya sangat tinggi
Banyak penyelenggara negara terlibat hal yang melanggar ketentuan hukum. Uang yang sudah dibayarkan pasti sudah tidak bisa dikembalikan.
Laut aja di pagar begitu serakah nya manusia2 yang memagar laut, apa ga pernah mikir kehidupan rakyat nelayan kecil. 😭
Pantai dan laut,itu milik rakyat,bukan milik perseorangan usut tuntas Mapia mapia tanah sampai tuntas.
Mabes polri harus ambil alih investigasi mereka yg terlibat seperti kepala desa disana dan pihak pihak yg mengaku nelayan Pantura dll nya ...karena ini kasus yg sangat besarrrrr
Lama-lama laut kita habis dijual kedes 😂😂
Semua pejabat itu ketika rakyat bertanya ..hanya bisa berbelit2...yang pada dasarnya mereka sebetulnya sudah tahu...kalau seandainya ini tdak viral..apa mungkin mereka bertindak...🙄..😂🤣🤣
jual trs laut2 dan semua yg ada dan rame2 kalian koropsi..rakyat yg menanggung semua dosa2 kalian para pejabat yg rakus
Mereka bermuka dua penghianat bangsa ,, ,, memperkaya diri sendiri
JUAL AJA NEGARA INDONESIA🇮🇩KE BANGSA ASING👍🏻👍🏻
yg bikin hgb itu harus di cari siapa orangnya tida mungkin .masak biasa udah pasti orang pemerintah ,itulah bayak masarakat tida percaya lagi ke pemerintah
Masa tidak tahu siapa yg mengeluarkan sertifikat HGB, Ya pasti pejabat terkait yg mengeluaksn HGB tersebut. Periksa pejabat tahun brp sertifikat tersebut diterbitkan dibuat
Kita tungu sampai dimana negara menjaga hukum dan keadilan......😊😊😊
Saya pernah dengar juga di balikpapan juga ada sertifikat laut
Klo Indonesia seperti ini jual beli laut apa aja yg di lindungi negara bisa bangkrut Indonesia 40thn mendatang, 😂😂😂tetap VOC di tanah tercinta ini ¹
Darat sdh Laut pun sdh Berikutnya Langit juga akan DIPAGERI&dikeluarkan surat HGB juga
perlu di pikirkan caranya 😅😅
klo langit tanya sama anis...
angin aja ada ktpny😂😂
Mungkin hutan , perkebunan sudah habis di kuasai korporasi.... sekarang beralih ke pesisir laut...Negara luas tapi Sumber dayanya cuma di nikmati segelintir Orang....
Kabupaten tangerang ni memang parah.. Izin pbg bangunan saja diminta sampai puluhan juta padahal hanya kios 3x6..katanaya kita masyarakat di dorong jd pengusaha tp jaman jokowi kelurar perturan pbg yg memberatkan ketika menguruss izin apotek