Bedah Editorial MI - Jangan Loloskan Calon Titipan
HTML-код
- Опубликовано: 8 сен 2024
- PANITIA seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci. Di tangan merekalah, tapisan awal untuk menentukan nasib calon komisioner dan pengawas lembaga antirasuah dilakukan. Ada pun separuh penapisan lainnya ada di tangan DPR yang akan melakukan uji kelayakan terhadap hasil seleksi pansel dan memilih komisioner dan dewas KPK.
Kini, proses seleksi sudah berjalan. Dari 244 capim dan 166 calon dewas yang mendaftar, ada 229 capim dan 142 calon Dewas KPK yang menjalani tes tertulis. Masyarakat tentu berharap dan percaya, dari ratusan kandidat, masih ada yang memiliki hati nurani, totalitas, dan keberpihakan untuk memerangi korupsi.
Jika pansel menyeleksi para kandidat dengan baik dan benar, setidaknya separuh dari harapan publik akan munculnya penghuni Gedung Merah Putih yang berkualitas dan berintegritas bakal terpenuhi. Sebaliknya, bila pansel meloloskan orang bermasalah atau calon yang mudah disetir, masyarakat hanya bisa pasrah atau menanggalkan asa akan ada pemberantasan korupsi yang mumpuni.
Karena, bila yang masuk adalah sampah, yang keluar juga bisa dipastikan sampah juga.
Sehingga, pansel harus memastikan para calon yang dipilih adalah individu yang benar-benar berintegritas dan bebas dari berbagai kepentingan, termasuk dari pihak Istana maupun para pihak lain.
Pihak Istana memang telah memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak akan cawe-cawe atau intervensi dalam seleksi capim dan dewas KPK. Tapi, bukan berarti pansel bisa lengah. Pansel harus bisa memilah dan memilih calon-calon titipan dari para pihak, termasuk dari Istana atau kekuatan politik.
Karena, memang sangat banyak pihak yang berkepentingan terhadap KPK. Khususnya, untuk melemahkan langgam penanganan korupsi.
Bila sampai ada calon titipan lolos, tentu akan mengganggu independensi, bias dalam menangani kasus, dan hanya akan memunculkan citra negatif.
Orang-orang ini yang akan memengaruhi penanganan perkara. Mulai dari mengabaikan kasus atau memaksakan perkara terhadap lawan dari pihak yang menempatkan mereka. Dengan kata lain, perkaranya disetel sesuka hati saja.
Sebab, orang titipan sebenarnya adalah orang-orang yang belum selesai dengan diri mereka dan memiliki utang budi kepada penitip mereka. Mereka akan menjadi manusia dengan banyak tuan.
Sebagai penyelenggara negara, mereka menjadi abdi masyarakat, tetapi mereka juga akan menjadi abdi dari majikan yang menitipkan.
Pada 30 Mei, Presiden Joko Widodo telah menunjuk sembilan anggota pansel Capim dan Dewas KPK. Dalam panitia yang dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh itu terdiri dari 5 orang unsur pemerintah pusat dan 4 orang unsur masyarakat. Dominasi pemerintah dalam pansel tentu diharapkan tidak memengaruhi independensi dan integritas mereka. Namanya juga pansel, mereka tentu bertugas untuk menyeleksi, bukan sekadar menjadi tukang stempel.
Cara utama untuk menjamin ketiadaan calon titipan, pansel harus bekerja secara transparan. Jangan sampai ada kemalasan, keengganan, apalagi ketakutan untuk menjelaskan dan memublikasikan proses seleksi secara gamblang.
Selain itu, pansel juga harus membuka ruang pengawasan dari publik. Libatkan partisipasi publik dalam proses seleksi. Termasuk, untuk menerima secara serius dan terbuka laporan masyarakat terhadap para kandidat.
Keterlibatan masyarakat jangan sampai hanya menjadi syarat cukup atau pemanis. Hasil investigasi dan laporan masyarakat jangan sekadar diterima di panggung depan untuk kemudian masuk ke tong sampah di belakang meja.
Sejarah telah mencatat, khususnya pansel pada 2019, meloloskan orang-orang yang dikritisi publik. Banyak pihak menilai proses pemilihan Firli Bahuri, misalnya, sudah bermasalah dari awal. Ujung-ujungnya, dia terbukti bermasalah.
Pansel juga harus menggunakan sistem penilaian yang terukur dan adil. Jangan tajam ke bawah atau menerapkan standar berat kepada calon kosongan yang tidak punya cantolan politik untuk meloloskan makhluk titipan.
Semua harapan kini tertuju kepada pansel. Selaku juru kunci, publik tentu tidak ingin pansel sembarangan membukakan pintu bagi calon yang bermasalah atau mengunci pintu bagi orang yang berkualitas.
#Seleksi #KPK #Jokowi
#DPR #Pansel #Dewas #MediaIndonesia
click our website :
- Media Indonesia: mediaindonesia...
- E-paper Media Indonesia: epaper.mediain...
Follow official account MI Com di:
- Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
- Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
- Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
- TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/c...
Semua ini DPR yg hrs bertanggung jawab.
Ayooo DPR penuhi kewajiban anda. Jangan sampe RAKYAT (kadrun kadrun) menyalahkan PRESIDEN.
Assalaamu'alaikum,
"sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda." (QS. 92:4).
Wassalaam.
Pansel tunjukkan Kebenaran
Pilih orang yg memiliki Atitude Terbaik Lahir Bathin.
Jgn loloskan orang² Titipan yg tidak memiliki Moral yg baik / Bejat Moral.
Yaa Allah Lindungilah Negara ŔI ini, smg terpilih Pemimpin² yg Baik.
Indonesia Berubah dan Memiliki Pemimpin² yg takut kpd Allah SWT .... Aamiin YRA
🤲🙏🏻❤
Hnya direzim ini jauh dri keinginan rakyat krena disitu kepentingan baik utk golongan maupun partai2 jd ini perlu dirubah semua klu mau negara bebas dri korupsi dan tdk merusak tatakololah negara serta kita hrus berintegritas punya moral dan beretika yg baik menjadikan negara maju utk menuju Indonesia thun emas 2045.oke bro.
Jgn percy..."dibantah" slm pimpinan negri ini kan antara kata dan perbuatan tdk sama,nabok nyilih tangan.
Di era Jokowi justru orang" yg bermasalah bisa duduk di kursi jabatan agar bisa di kendalikan
Itulah kalau yg di usung oleh PDIP, tdk nurut dipitnah kaya pa Jokowi selalu di pitnah.
Orang yg di penjarakan oleh PDIP di keluarkan, terus di angkat, jd kacau, sdh itu Jokowi yg di salahkan.
Dimana ada perempuan jd ketua partei , kacau.
Jd presiden akset negara di jual PKI di keluarkan dari penjara.
Dll banyak masalah .dasar ma lampir megawati
@@titimyulia3693sok tau....
@@titimyulia3693sok tau bgt
Halau indonesia Halau rakyat indonesia, kita ini dalam bahaya,Pir,aunnya indonesia adalah Jokow!! Setuju !!!! i
ini ada lagi kebodohan hakiki yg menguras energy sia2. anak smp jg tau gak boleh ada titipan. tapi spt ini msh di bahas buang2 waktu? logika dasar gini knp lg hrs di bahas bukan nya ini hrs nya standard? sama aja buang2 waktu nge bahas "tidak boleh korupsi' untuk apa lagi dibahas kl sdh jelas?? IQ 74 ya gini gak maju2 bangsa ini disuguhin masalah kelas rendahan
Se 7 👌