SAYA SANGAT MENGAPRESIASI KREASI PARA SDM UPT LPKD,SY LIHAT MATERI PENYAJIANNYA SANGAT PERPECT DAN BERMUTU MUDAH DIFAHAMI DENGAN URAIAN YANG SISTIMATIS.TEPAT SEKALI PERINGAKAT PEMDA JATIM THN.2015 PERINGKAT PERTAMA "SANGAT TINGGI' DAN SAYA YAKIN PERINGKAT INI EVER LASTING.
Tata kelola keuangan daerah adalah salah satu perwujudan pemenuhan hak-hak masyarakat yang mungkin selama ini terkesan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup serta hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup yang wajar pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan program-program pengembangan daerah yang inovatif dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi kesehatan ataupun pendidikan tata kelola keuangan daerah yang baik akan selalu mempertimbangkan prinsip keterbukaan transparansi dan akuntabilitas di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya sehingga akan dapat membantu menutup pintu-pintu atau berbagai celah kemungkinan kebocoran anggaran
Rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting dalam memastikan keseluruhan rangkaian pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bisa lebih terintegrasi umumnya permasalahan utama di tahap ini adalah sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan tuntutan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM
Tata kelola keuangan pemerintahan merujuk pada praktik-praktik yang terkait dengan manajemen, pengelolaan, dan pengawasan keuangan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa poin inti tentang tata kelola keuangan pemerintahan beserta penjelasan di setiap poinnya: 1. Perencanaan dan Anggaran: Perencanaan dan anggaran merupakan langkah awal dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus menyusun rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas dan tujuan pembangunan. Proses perencanaan dan penyusunan anggaran harus transparan, melibatkan pemangku kepentingan, dan didasarkan pada analisis yang cermat. 2. Pengumpulan Pendapatan: Pemerintah memerlukan sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan dan programnya. Pengumpulan pendapatan meliputi berbagai jenis seperti pajak, pungutan, royalti, dan lain-lain. Tata kelola keuangan yang baik dalam hal pengumpulan pendapatan mencakup keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, dan penegakan peraturan yang efektif. 3. Pengeluaran dan Penggunaan Anggaran: Pengeluaran dan penggunaan anggaran pemerintah harus dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Anggaran harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dan pelaksanaannya harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pemerintah juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program. 4. Pengelolaan Utang: Pengelolaan utang merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus mengelola utangnya dengan bijaksana, memperhatikan tingkat bunga, jangka waktu, dan risiko yang terkait. Pengelolaan utang yang baik akan membantu menjaga kestabilan fiskal dan mencegah terjadinya krisis keuangan. 5. Pelaporan dan Transparansi: Pemerintah harus melakukan pelaporan keuangan secara berkala dan transparan kepada publik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Pelaporan yang transparan memungkinkan publik untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintahan. 6. Pengawasan dan Audit: Pengawasan dan audit merupakan mekanisme penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan. Audit internal dan eksternal juga harus dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keandalan sistem keuangan pemerintahan. 7. Partisipasi Pub
Tata kelola keuangan daerah adalah salah satu perwujudan pemenuhan hak-hak masyarakat yang mungkin selama ini terkesan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup serta hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup yang wajar pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan program-program pengembangan daerah yang inovatif dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi kesehatan ataupun pendidikan tata kelola keuangan daerah yang baik akan selalu mempertimbangkan prinsip keterbukaan transparansi dan akuntabilitas di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya sehingga akan dapat membantu menutup pintu-pintu atau berbagai celah kemungkinan kebocoran anggaran
Bahwa penganggaran pendapatan dengan penganggaran belanja itu terpisah. Implikasinya apa. Bahwa indikator keberhasilan belanja tidak berkaitan dengan indikator keberhasilan pendapatan. Turunan berikutnya tidak boleh perolehan pendapatan digunakan langsung. Trimaaksh
terima kasih informasinya sangat bermanfaat,,
SAYA SANGAT MENGAPRESIASI KREASI PARA SDM UPT LPKD,SY LIHAT MATERI PENYAJIANNYA SANGAT PERPECT DAN BERMUTU MUDAH DIFAHAMI DENGAN URAIAN YANG SISTIMATIS.TEPAT SEKALI PERINGAKAT PEMDA JATIM THN.2015 PERINGKAT PERTAMA "SANGAT TINGGI' DAN SAYA YAKIN PERINGKAT INI EVER LASTING.
Tata kelola keuangan daerah adalah salah satu perwujudan pemenuhan hak-hak masyarakat yang mungkin selama ini terkesan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup serta hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup yang wajar pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan program-program pengembangan daerah yang inovatif dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi kesehatan ataupun pendidikan tata kelola keuangan daerah yang baik akan selalu mempertimbangkan prinsip keterbukaan transparansi dan akuntabilitas di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya sehingga akan dapat membantu menutup pintu-pintu atau berbagai celah kemungkinan kebocoran anggaran
Rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting dalam memastikan keseluruhan rangkaian pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bisa lebih terintegrasi umumnya permasalahan utama di tahap ini adalah sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan tuntutan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM
Waaahhh keren 👍😗
Mantappp
Tata kelola keuangan pemerintahan merujuk pada praktik-praktik yang terkait dengan manajemen, pengelolaan, dan pengawasan keuangan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa poin inti tentang tata kelola keuangan pemerintahan beserta penjelasan di setiap poinnya:
1. Perencanaan dan Anggaran:
Perencanaan dan anggaran merupakan langkah awal dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus menyusun rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas dan tujuan pembangunan. Proses perencanaan dan penyusunan anggaran harus transparan, melibatkan pemangku kepentingan, dan didasarkan pada analisis yang cermat.
2. Pengumpulan Pendapatan:
Pemerintah memerlukan sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan dan programnya. Pengumpulan pendapatan meliputi berbagai jenis seperti pajak, pungutan, royalti, dan lain-lain. Tata kelola keuangan yang baik dalam hal pengumpulan pendapatan mencakup keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, dan penegakan peraturan yang efektif.
3. Pengeluaran dan Penggunaan Anggaran:
Pengeluaran dan penggunaan anggaran pemerintah harus dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Anggaran harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dan pelaksanaannya harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pemerintah juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.
4. Pengelolaan Utang:
Pengelolaan utang merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus mengelola utangnya dengan bijaksana, memperhatikan tingkat bunga, jangka waktu, dan risiko yang terkait. Pengelolaan utang yang baik akan membantu menjaga kestabilan fiskal dan mencegah terjadinya krisis keuangan.
5. Pelaporan dan Transparansi:
Pemerintah harus melakukan pelaporan keuangan secara berkala dan transparan kepada publik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Pelaporan yang transparan memungkinkan publik untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintahan.
6. Pengawasan dan Audit:
Pengawasan dan audit merupakan mekanisme penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan. Audit internal dan eksternal juga harus dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keandalan sistem keuangan pemerintahan.
7. Partisipasi Pub
Tata kelola keuangan daerah adalah salah satu perwujudan pemenuhan hak-hak masyarakat yang mungkin selama ini terkesan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup serta hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup yang wajar pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan program-program pengembangan daerah yang inovatif dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi kesehatan ataupun pendidikan tata kelola keuangan daerah yang baik akan selalu mempertimbangkan prinsip keterbukaan transparansi dan akuntabilitas di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya sehingga akan dapat membantu menutup pintu-pintu atau berbagai celah kemungkinan kebocoran anggaran
Terima kasih
Bahwa penganggaran pendapatan dengan penganggaran belanja itu terpisah. Implikasinya apa. Bahwa indikator keberhasilan belanja tidak berkaitan dengan indikator keberhasilan pendapatan. Turunan berikutnya tidak boleh perolehan pendapatan digunakan langsung. Trimaaksh
Bunyek ges pala ku
Terimakasih videonya sangat bermanfaat ❤️
minn nggak ada narasinya kah??? mau nyatet cepet banget ngomongnya wkwkw
Bisa disetting mandiri dan memilih kecepatannya di menu playback speed