Sebaiknya kekuasaan tetap di tangan rakyat seperti sekarang karena belum terlihat partai memiliki program yg real bener2 untuk rakyat seperti hukuman mati untuk koruptor, pembangunan pendidikan, semua masih di tataran omdo. kalau pun biaya demokrasi mahal, coba ditelaah, uang itu ke mana? ke petugas tps, ke printing kertas suara, ke distribusi kotak suara yang mana itu uang langsung diterima dan terdistribusi untuk rakyat yang bekerja menjalankan demokrasi. sekarang saja partai sudah memiliki kekuasaan begitu besar untuk mencalonkan presiden dan kepala daerah lain, coba dilihat bagaimana calon independent tidak diberikan jalan. padahal calon independent adalah jalan keluar saat rakyat tidak memiliki cukup kepercayaan pada partai yang ada.
Kita memberi penghargaan atas gagasan BPK Presiden Prabowo utk memilih Kepala Daerah lansung oleh DPRD. Tapi yg perlu diingat anggota DPRD itu siapa yg mengangkatnya. Kalau partai yg KOTOR POLITIK UANG seperti sekarang ini yg dominan menentukan anggota DPRD ......Juga TDK banyak membawa kebaikan utk mendapat pemimpin yg baik. Sangat dibutuhkan kajian2 dari semua unsur masyarakat seperti unsur KEAGAMAAN, ADAT BUDAYA ,ALIM ULAMA ,mengkombinasikan azas2 demokrasi Modern dan demokrasi Islam yg terbukti pemerintahannya bisa bertahan 700 tahun lebih.....utk bahan kajian.
Demi melanjutkan dinasti jokowi. Gampang mengaturnya cukup kongkaliking sama ketua partai. Semua anghota DPRD bisa di kendalikan. Karena Indonesia milik ketua partai.
Salah fokus anda pak ps, akar masalah negeri ini adalah korupsi yg jadi biang kerok kemiskinan, kebodohan dan keterbekangan, sumber dr sda di keruak asing dan segeintir orang, suap pengurusan sim, kir,, judol pinjol dsb ya ini.. Lalau masalah keduwa adalah peneggakan hukum yg lumpuhh dan meritrokasi birokrasi.. Jabatan publik hrusnya disisi orang yg kompeten dan berintegrias bukan kek fufufafa yg memeng dgn bansos... Pilihan langusng aja anda kangkangi dgn kartel politik kim plus, apalagi cuma pemilihan di dpr dan drprd... macan kekuasaan lah anda.....payah..
Sebaiknya kekuasaan tetap di tangan rakyat seperti sekarang karena belum terlihat partai memiliki program yg real bener2 untuk rakyat seperti hukuman mati untuk koruptor, pembangunan pendidikan, semua masih di tataran omdo.
kalau pun biaya demokrasi mahal, coba ditelaah, uang itu ke mana?
ke petugas tps, ke printing kertas suara, ke distribusi kotak suara yang mana itu uang langsung diterima dan terdistribusi untuk rakyat yang bekerja menjalankan demokrasi. sekarang saja partai sudah memiliki kekuasaan begitu besar untuk mencalonkan presiden dan kepala daerah lain, coba dilihat bagaimana calon independent tidak diberikan jalan. padahal calon independent adalah jalan keluar saat rakyat tidak memiliki cukup kepercayaan pada partai yang ada.
Masalahnya bukan cara memilih tp hukum sbg aturan main ditegakan konsisten, adil dan jujur.
Rakyat malah pingin bubarkan DPR D dan DPR RI atau dikurangi jumlahnya
Terjadi pemborosan anggaran pada lembaga perwakilan
Gimana klu partai di kurangin dan jumlah dpr/mpr di kurangi 50%😢
Sangat cocok itu di pilih DPR sekarang sudah banyak dinasti-dinasti kerajaan kecil.... di daerah
Kita memberi penghargaan atas gagasan BPK Presiden Prabowo utk memilih Kepala Daerah lansung oleh DPRD. Tapi yg perlu diingat anggota DPRD itu siapa yg mengangkatnya. Kalau partai yg KOTOR POLITIK UANG seperti sekarang ini yg dominan menentukan anggota DPRD ......Juga TDK banyak membawa kebaikan utk mendapat pemimpin yg baik. Sangat dibutuhkan kajian2 dari semua unsur masyarakat seperti unsur KEAGAMAAN, ADAT BUDAYA ,ALIM ULAMA ,mengkombinasikan azas2 demokrasi Modern dan demokrasi Islam yg terbukti pemerintahannya bisa bertahan 700 tahun lebih.....utk bahan kajian.
Demi melanjutkan dinasti jokowi. Gampang mengaturnya cukup kongkaliking sama ketua partai. Semua anghota DPRD bisa di kendalikan. Karena Indonesia milik ketua partai.
TIDAK SETUJU. BERBAHAYA
Salah fokus anda pak ps, akar masalah negeri ini adalah korupsi yg jadi biang kerok kemiskinan, kebodohan dan keterbekangan, sumber dr sda di keruak asing dan segeintir orang, suap pengurusan sim, kir,, judol pinjol dsb ya ini.. Lalau masalah keduwa adalah peneggakan hukum yg lumpuhh dan meritrokasi birokrasi.. Jabatan publik hrusnya disisi orang yg kompeten dan berintegrias bukan kek fufufafa yg memeng dgn bansos... Pilihan langusng aja anda kangkangi dgn kartel politik kim plus, apalagi cuma pemilihan di dpr dan drprd... macan kekuasaan lah anda.....payah..