Di Negara Khayalan, saat Partai Dagelan BERKUASA: 1. Mengubah syarat pendidikan Capres 2. Mengubah syarat persentase jumlah kursi di DPR untuk Calon Presiden 3. Mengubah syarat persentase jumlah kursi di DPR untuk Kepala Daerah 4. Menyetujui kenaikan pajak Di Negara Khayalan, saat Partai Dagelan TIDAK BERKUASA: 1. Menolak syarat usia Cawapres 2. Menolak syarat persentase jumlah kursi di DPR untuk Calon Presiden 3. Menolak syarat persentase jumlah kursi di DPR untuk Kepala Daerah 4. Menolak kenaikan pajak
Awas lae binsar, ntr kalo nyaleg jadi anggota DPR RI dan menang, kebetulan cucu nya yang punya partai kalah, bisa2 dirimu disuruh mundur dari DPR untuk si cucu pemilik partai. Dikira menang jadi caleg kaga pake usaha kali? 😂😂😂😂😂😊
Ia. Tdk perlu ribut. Tinggal pemerintah ambil kebijakan UU tsb dirubah. Khan bukan aturan Allah. Aturan Allah SJ bs dilnggar. knpa UU yg dibuat mnusia ga bs dirubah? Khan bs ditinjau kmbli selagi pemerintah memiliki kepedulian trhdp masy kecil.
@Abigail99596 PDIP jg setuju TPI dia sendiri yg kritik terhadap keputusan sendiri kn aneh , kecuali PKS yg ngomong seperti itu baru tepat karena dia tidak ikut setuju.
Berarti anda belum baca UU nya, pemerintah punya fleksibilitas dalam penetapan PPN, dari 5% s.d 15%, tapi yang diambil sekarang malah 12% seharusnya tanpa persetujuan DPR pemerintah bisa menurunkan PPN dibawah 10%
Setau saya keputusan presiden tidak bisa memgganti UU, karena posisi UU lebih tinggi dari peraturan pemerintah ataupaun perpres. UU hanya bisa dibatalkan dengan UU pengganti atau TAP MPR yg kedudukannya lebih tinggi,, UU yang bersidang membuat yah DPR, sementara pemerintahan legislatif di pusat masih dikuasai banteng
Sudahlah PDIP jgn bersilat lidah terus ,munafik ,ketua DPR nya puan maharani ,dri tahun 2021 ,sudah diketok di DPR ,perihal PPN 12 persen itu ,jadi PDIP jgn lempar batu sembunyi tangan ,rakyat cerdas membaca permainan politik kotor anda ,rakyat butuh kejujuran ,justru pak Prabowo membela rakyat ,agar PPN 12 persen itu hanya ke orang kaya saja ,jadi rakyat menengah dan bawah terlindungi ,ekonomi berkeadilan
Kebijakan menaikkan PPN dari pemerintah .... ngga usah nyari kambing hitam. Parah ni negara sudah dipenuhi buzzer2 yg narasinya hanya utk membodohi rakyat
peran PDIP sangat besar kenaikan ppn 12 persen, karena rapatpun di ketuai dari fraksi pdip dan disahkan oleh ketua dpr puan maharani, dan skrg sok jdi pahlawan, lempar batu sembunyi tangan. prabowo ambil jln tengah dengan tidak semua terkena ppn 12 persen. Pdip dari dulu partai membuat onar di NKRI sejak jaman gus dur. Fakta😅
Dedi jg manusia biasa pdip kadernya manusia biasa yg tak lepas dari khilaf, tp cepat atau lambat mulut pdip yg tak sesuai itu akan melahab pdip hingga tak kan ada lg kritik yg berbau hasut pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yg sejuk di pimpin Prabowo
rakyat yang punya negara rakyat kita populasinya ada di menengah kebawah 83-85% maunya PPN 12% dibatalkan dengan PPN 11% saja biaya hidup sudah mahal dengan banyak phk dan tidak ada kenaikan gaji ditambah banyak potongan dan kenaikan iuran listrik thm 2024 baru saja naik kedepan subsidi bbm mau dikurangi bisa ngga pemerintah lebih merakyat.... hentikan pembangunan infrastructure perbaiki pendidikan dan sumberdaya manusianya kalau ngga mau disalahin dengerin jeritan rakyat kalau mau naikin....naikin PBM saja Pajak Barah Mewah tuh jelas sasarannya orang kaya jangan campur aduk kebutuhan sehari2x dengan istilah premium dan mewah lawakkkk mau permainkan rakyat air mineral sekarang dibilang premium dan mewah detergent sekarang dibilang premium dan mewah balsem dibilang premium dan mewah tolak angin dibilang premium dan mewah kecap dibilang premium dan mewah teh daun atau teh celup dibilang mewah rakyat kok di prank pejabat pln bilang terimakasih karena yang dikasih diskon rakyat bawah ...hallah hanya 2 bln diskonnya kenaikan harga untuk selamanya.....ngga perlu diskon .....kalau diskon untuk selamanya n harga diskon ngga pernah naik gimana?? stop pembangunan infrastructure fokus bangun SDM nya
Partai yg paling banyak merugikan negara saat berkuasa. Sukses menjual Indosat dgn hrg murah+2 unit kapal tangker pertamina di jual murah+ladang gas natuna di jual kpd tiongkok dgn hrg sgt murah+pengeluaran dana BLBI yg merugikan negara. Setelah sukses berkuasa kembali dgn petugas partai nya, negara di bebankan oleh jeratan beban hutang yg nilai nya sgt fantastis+BUMN bnyk merugi n nyaris bangkrut+banyak proyek gagal, mangkrek, gagal beroperasional n merugi+dan kasus2 lainnya. Sudah saat nya negara mengevaluasi partai yg sudah bnyk merugikan negara & jg rakyat!!!
Dlm UU tsb ada rentang 5 sampai 15 persen yg disahkan DPR..kl memang presiden pro rakyat kan bisa gunakan tarif 5 persen sesuai batas bawah dlm UU tsb..stop slg menyalahkan skrg presiden dan pemerintah bisa menurunkan tarif pajak kl mrk mau..
Pokokx Usulan kebijakan2 yg "Ngawur" selama 10th kemarin ketika skrg akan di Putuskan akan di TOLAK sendiri karena skrg sudah tdk berkuasa Wkwkwk.. POLITIK emg bnr2 Kejam !! Perlahan2 semua akan menyadari langkah Pak Jokowi yg Out dr partai itu emg benar.
Jiwa detektif yg terpendam saya terglitik !! Dengan Istilah Rakyat Global,, Saya penasaran Knapa dia Bicra Abstrak scara sepontan!! Biasa nya hal ini bisa terjadi karna Sebelum dia Telah membahas susuatu dengan detail , kecapean trus di tanya orang jd Terbawa hal yg sebelum nya di Pelajari?,, krn Penasaran saya ketik googgle " Rakyat Global" Yg muncul 😅 eh?? Menurut ku dia keceplosan Sih berkata " Rakyat Global " Sampe terbawa ke luar ruangan!! Mungkin saking capek nya Karna Rapat Panjang Bersama elit " Rakyat Global" Untuk membuat sesuatu?? Malah jd clue ,, berita minggu depan Pasti yg paling banyak muncul di berita mungkin Duet kolaborasi 'partai Merah & Mantan gubernur'??
W serius muak liat kader" PDIP selalu lepas tanggung jawab dan cari kambing hitam..logika aja ketua di DPR siapa kan bisanya di ketok palu berarti kesepakan bersama apa lagi ini jauh dari presiden sekarg diusulkannya
Pak Jokowi tinggalin utang banyak sekali buat bangun ibu kota IKN, Yg rakyat Indonesia banggakan skrg, Jadi rakyat jangan marah klau pajak PPN naik dikit y😂😂😂
Terus semangat pak dedi, bantu rakyat kecil. Katakan benar kalau benar dan katakan salah kalau salah. Tidak perlu menjadi penjilat untuk menaikan derajat diri untuk jabatan atau kekuasaan. Dan tidak perlu berisik utk penolong rakyat kecil, tidak perlu berkoar2 dengan isu2 politik yg malah bikin rakyat bodoh. Mereka hanya mementingkan diri sendiri atau golongannya saja. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu (red : syair lagu KDM) sehat selalu pak dedi, bpk aing, gubernur jawa barat❤️❤️
@@Aiko_wastakenitu kan dulu kita ngmong skrg,di batal kan bisa,,skrg.presiden ya Prabowo kalau batal kata Prabowo pasti batal tu naik pajak,,,,dasar Wowo pun GK memikirkan rakyat
iya heran selalu mundur orang2 ini..update yg skg PDIP nolak & dari awal juga mesti lihat sikon..kmren juga kan rame2..masa buat Gibran jadi wapres bisa, ini utk rakyat malah tdk mau bergerak..
Salah satu jeleknya Partai Gerindra yg gampang menyalahkan Partai lain.. padahal 2021 itu Gerindra juga bagian dari Mulyono dan tau kenaikan PPN 12% itu atas inisiasinya Mulyono dan ikut setuju pula. Lah kalau sekarang PDIP menolak kenaikan PPN 12% wajar lah.. wong Mulyono udah ga menjabat, di pecat dari partai nya pula.. apa lagi sekarang kan Gerindra bagian dari KIM yg punya suara di parlemen 80% lebih.. mudah koq untuk menurunkan PPN 12% atau tidak jadi menaikan.. di banding PDIP yg hanya 19% suara di parlemen
Walaupun sdh disetujui klau keadaan blom memungkinan ya diundur , kok saling menyalahkan . Justru klau tdk memungkinkab trus dipaksakan itu namanya pemerintahannya tdk pro rakyat
😢Buruh swasta enak naik gaji tiap tahun + gaji besar.. Yang kena derita yah rakyat Indonesia termasuk kami para ojol.. Banyak buruh main judi dan rokok juga😮
Emang segampang ngebalikin tangan diterbitkan perpu lagi kaya ngga bakal panjang aja ngerbitin perpu itu 4-5 bulanan bakal jadi ngga bakal keburu leh 😅
@@muhamadbudi2120 Setelah menimbang berbagai opsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bentuk nyata dari perjuangannya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Dalam keterangan yang disampaikannya langsung kepada wartawan di ruang Credential, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/10) malam, Presiden SBY mengemukakan, ia baru saja menandatangani dua Perppu terkait ketidak setujuannya atas keputusan DPR-RI yang menetapkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakuka melalui DPRD. Perppu pertama yang telah ditandatagani terkait Pilkada ini, kata Presiden SBY, adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu itu sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan Perppu Pilkada secara langsung tersebut, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, Presiden SBY juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah. “Kedua Perppu tersebut saya tandatangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung,” ujar SBY. Presiden menegaskan, bahwa ia mendukung penuh pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Karena itu, meskipun menghormati proses pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di DPR RI, yang memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Presiden SBY tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Presiden SBY mengaku sependapat dengan pandangan bahwa pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi. Apalagi ia sendiri menjadi Presiden melalui pemilihan Presiden langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dan tahun 2009. “Maka, sebagai bentuk konsistensi dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Presiden selama dua periode ini, kiranya wajar jika saya tetap mendukung pilkada secara langsung,” jelas SBY. Menurut Kepala Negara, ia dapat mengerti dan memaklumi kekecewaan, bahkan kemarahan, sebagian besar rakyat Indonesia, yang merasa hak dasarnya untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin di daerahnya masing-masing dicabut dengan pilkada tidak langsung melalui DPRD. “Kekecewaan demikian menurut saya adalah wajar, saya sendiripun juga merasakan kekecewaan yang sama,” ujarnya. Read more: setkab.go.id/tolak-pilkada-lewat-dprd-presiden-sby-terbitkan-2-perppu/
Yg ngak setuju pajak naik dari 11 porse menjadi 12 orsen itu orang kaya masa naik 1 porsen di protes bagi rakyat kecil biar naik ngak ngaruh karna tdk punya barang barang mewah yg penting beras mgak ikut naik
Batalkan PPN 12% jika memang kalian wakil rakyat, jangan lempar batu sembunyi tangan. Sahkan UU perampasan aset , jika harta para koruptor di rampas lalu di lelang dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat itu baru josss #dprri #wakilrakyat #pajak #kesejahteraanrakyat #janganbebanirakyat
Oh tentu tidak mereka emang jagonya memutarbalikan opini publik tengok aja 10 tahun mereka berkuasa kek gimana licik semua petugas partainya alias banteng hipokrit!
😅Yang buruh enak gaji naik terus + UMR super besar.. Lah kami ojol dan rakyat indo lain kena getahnya 😢.. Mana banyak buruh rokoan judy dan michat pula 😢😅
Gw bilang jg apa, disini yg mjadi peran utama garongnya itu mulyono... tp gk ada yg beranai ngusut , krn mereka yg di lingkarannya itu sdh menikmati cuan dri proyek2 besar yg diciptakan oleh mulyono, hingga byk ketum2 partai yg tersandera akibat dari kenyamanan yg sengaja diberikan oleh mulyono
Ngeles aja...ya Khan tinggal d tangguhkan atau dibatalin....lah ini malah diterusin....
ditangan wowo, mau gak dia?
Prabowo ga mau dia kn pasti ga enak Krn dulu di angkat jd Mentri y jokowi
@@harpunrika5546 ketua dprnya puan.
Gunanya PERRPU apa?
STOP DRAMA2. FAKTANYA SEMUA FRAKSI TANDA TANGAN, JIKA BERPIHAK RAKYAT BATALKAN SAJA PPN 12% & SYAHKAN UU PERAMPASAN ASET.
Yg buruh enak gaji naik terus, yang kena imbasnya rakyat kecil kaya saya ojol.. banyak buruh tukang judi dan suka rokoan pula 😅😮
Gak Berani Boss..
Kok malah ngomongin UU Perampasan Aset, sekarang Pengampunan Koruptor yang disosialisasikan..
Yang di kritik itu presiden gak berani bikin PERPPU dan mengampuni koruptor asalkan taubat😂😂
@@Sirimons12knapa ga jadi buruh aja bang?
Sotoy kta siapa semua tanda tangan
Di sah kn saja belum
Lah kesepakatan periode sebelumnya kan dia juga yg jadi ketua DPR
Belum nonton sampai habis ya?
Emang ketua bisa nentukan keaepakatan sendiri blok.... belajar dulu yg benar 🤣🤣🤣
😂😂 klo bnr2 mau y tinggal ganti uu yg baru ja .kimplus 85% suarany ..😂😂
Lah genk pdip kan partai penguasa kemarin..
@@muhammadadhar4869 terus sekarang ga bisa dibatalin ya?
Begitu menimbulkan kegaduhan lalu mereka saling lempar kesalahan
Setuju, pemerintah baru yg kenak getahnya.
Karna PDI merasa putih makanya cari kambing hitam.Kok ngeles 😂😂😂😂
Di Negara Khayalan, saat Partai Dagelan BERKUASA:
1. Mengubah syarat pendidikan Capres
2. Mengubah syarat persentase jumlah kursi di DPR untuk Calon Presiden
3. Mengubah syarat persentase jumlah kursi di DPR untuk Kepala Daerah
4. Menyetujui kenaikan pajak
Di Negara Khayalan, saat Partai Dagelan TIDAK BERKUASA:
1. Menolak syarat usia Cawapres
2. Menolak syarat persentase jumlah kursi di DPR untuk Calon Presiden
3. Menolak syarat persentase jumlah kursi di DPR untuk Kepala Daerah
4. Menolak kenaikan pajak
Awas lae binsar, ntr kalo nyaleg jadi anggota DPR RI dan menang, kebetulan cucu nya yang punya partai kalah, bisa2 dirimu disuruh mundur dari DPR untuk si cucu pemilik partai.
Dikira menang jadi caleg kaga pake usaha kali? 😂😂😂😂😂😊
Sama sama ruwet. Berarti DPR juga tahu ini akan memberatkan rakyat. Tinggal batalkan saja drpd saling tuduh.
Ayo pdip inistif sah kan ruu perampasan aset agar koruptor tidak peelu diampuni sesuai pidato eyang prabowo..👍👍
Ia. Tdk perlu ribut. Tinggal pemerintah ambil kebijakan UU tsb dirubah. Khan bukan aturan Allah. Aturan Allah SJ bs dilnggar. knpa UU yg dibuat mnusia ga bs dirubah? Khan bs ditinjau kmbli selagi pemerintah memiliki kepedulian trhdp masy kecil.
Silahkan cari Allah
Ayo BANTENG saat nya berpikir lagi utk cari kambing hitam😂😂
😂😂😂😂😂 siapa yg mau pracaya sma ni orang😂😂 sama partainya cuci tangan😂😂😂
Hati2 partai doi lagi siaga 1, merasa ada yg coba2 membuat kisruh partainya
Giliran ketahuan siapa dalangnya auto ngeles da 😂
TERNYATA GERINDRA SETUJU UU HPP 12% !!
@Abigail99596 PDIP jg setuju TPI dia sendiri yg kritik terhadap keputusan sendiri kn aneh , kecuali PKS yg ngomong seperti itu baru tepat karena dia tidak ikut setuju.
PDIP setuju dan jadi ketuanya pula dengan cara😂😂😂 kecuali pks@@Abigail99596
@@Moses77-f4vCuci tangan demi menjatuhkan😂😂😂
Kan bisa dibatalkan,, eksekutif dan parlemen di kuasai oleh KIM plus,,
Saat berkuasa menjadi rajanya wong licik. Saat tidak berkuasa serasa membela wong cilik. Itulah pe de e peh.
Partai munafikkun 😂😂😂😂
Tidak usah lempar2an, ppn 12% dibatalkan lewat perpres saja, bila tentu dpr sidang lagi turunkan jadi 7%.
Berarti anda belum baca UU nya, pemerintah punya fleksibilitas dalam penetapan PPN, dari 5% s.d 15%, tapi yang diambil sekarang malah 12% seharusnya tanpa persetujuan DPR pemerintah bisa menurunkan PPN dibawah 10%
@@noormanmxifyalesan aja itu bro, lgi BU buat makan siang dan ikn
Hrus rakyat yg turun tangan biar di dengar,,smua mahasiswa di planet ini demo,warga" demo
Setau saya keputusan presiden tidak bisa memgganti UU, karena posisi UU lebih tinggi dari peraturan pemerintah ataupaun perpres. UU hanya bisa dibatalkan dengan UU pengganti atau TAP MPR yg kedudukannya lebih tinggi,, UU yang bersidang membuat yah DPR, sementara pemerintahan legislatif di pusat masih dikuasai banteng
Semoga Mereka Menjalan kan KETUHAN Yg MAHA ESA, Bukan PIKIRAN IBU Yg MAHA BENAR.
Wes jgn putar2 rakyat sdh cerdas,PDI selalu bikin gaduuuh terus kpn majunya indonesia
Semua yang membuat kesepakatan, undur diri, copot, karena gk ada pandangan kedepan yang adil. Gk pantes di posisi nya.
Sudahlah PDIP jgn bersilat lidah terus ,munafik ,ketua DPR nya puan maharani ,dri tahun 2021 ,sudah diketok di DPR ,perihal PPN 12 persen itu ,jadi PDIP jgn lempar batu sembunyi tangan ,rakyat cerdas membaca permainan politik kotor anda ,rakyat butuh kejujuran ,justru pak Prabowo membela rakyat ,agar PPN 12 persen itu hanya ke orang kaya saja ,jadi rakyat menengah dan bawah terlindungi ,ekonomi berkeadilan
rakyat enggak urusin soal parpolnya; hey wakil rakyat jgn bikin hidup rakyat tambah susah lagi
Lempar kesalahan😢,cirikhas negara yg ga bisa maju2😢,rakyat sudah paham
Mininal di coba 3 bulan kalau semua naik tidak sesuai pendapat masyarat , ya kita semua wajib demo buat nurun kan
Kebijakan menaikkan PPN dari pemerintah .... ngga usah nyari kambing hitam. Parah ni negara sudah dipenuhi buzzer2 yg narasinya hanya utk membodohi rakyat
Pdip bagus sudah sadaar kpn grindra, golkar, pks??
Saling tuduh, ujungnya masyarakat kena tumbal. Perang saudara 😂😂😂
Kebiasaan dah, kebiasaan dah... Penyakitnya kambuh, ngeleeesss. 😅
peran PDIP sangat besar kenaikan ppn 12 persen, karena rapatpun di ketuai dari fraksi pdip dan disahkan oleh ketua dpr puan maharani, dan skrg sok jdi pahlawan, lempar batu sembunyi tangan. prabowo ambil jln tengah dengan tidak semua terkena ppn 12 persen. Pdip dari dulu partai membuat onar di NKRI sejak jaman gus dur. Fakta😅
Lempar2an tanggung jawab, rakyat yg susah
makanya dari sini kita belajar.. jangan pilih pemimpin..yg rame2 mesti punya tujuan terselubung..
Dedi jg manusia biasa pdip kadernya manusia biasa yg tak lepas dari khilaf, tp cepat atau lambat mulut pdip yg tak sesuai itu akan melahab pdip hingga tak kan ada lg kritik yg berbau hasut pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yg sejuk di pimpin Prabowo
Seperti jaman penjajahan pajak,,naik 12persen,,ekonomi sulit ,rakyat tambah susah😂😂😂
rakyat yang punya negara
rakyat kita populasinya ada di menengah kebawah 83-85%
maunya PPN 12% dibatalkan
dengan PPN 11% saja biaya hidup sudah mahal dengan banyak phk dan tidak ada kenaikan gaji
ditambah banyak potongan dan kenaikan iuran
listrik thm 2024 baru saja naik
kedepan subsidi bbm mau dikurangi
bisa ngga pemerintah lebih merakyat....
hentikan pembangunan infrastructure
perbaiki pendidikan dan sumberdaya manusianya
kalau ngga mau disalahin dengerin jeritan rakyat
kalau mau naikin....naikin PBM saja Pajak Barah Mewah tuh jelas sasarannya orang kaya
jangan campur aduk kebutuhan sehari2x dengan istilah premium dan mewah
lawakkkk mau permainkan rakyat
air mineral sekarang dibilang premium dan mewah
detergent sekarang dibilang premium dan mewah
balsem dibilang premium dan mewah
tolak angin dibilang premium dan mewah
kecap dibilang premium dan mewah
teh daun atau teh celup dibilang mewah
rakyat kok di prank
pejabat pln bilang terimakasih karena yang dikasih diskon rakyat bawah ...hallah hanya 2 bln diskonnya kenaikan harga untuk selamanya.....ngga perlu diskon .....kalau diskon untuk selamanya n harga diskon ngga pernah naik gimana??
stop pembangunan infrastructure
fokus bangun SDM nya
Ngeles adalah jurus nya 😂😂😂
Rezim maling teriak maling
Kurangi belanja barang" mewah. Dan jangan pernah percaya sama anggota DPR RI karena suara kita telah mereka beli to
Masyarakat sudah capek lihat elit politik selalu berseteru , jadilah politisi buat contoh yg baik untuk rakyat
Ketua DPR Ri dri pdi
Jokowi dri pdi
Panja UU nya dri pdi
Mentri hukum & ham dri pdi
Rakyat udh cerdas😂😂 bosen lihat pencitraan.
Jokowi tak sejalan dengan PDI
siapa yg pencitraan ?
Dagelan
Partai yg paling banyak merugikan negara saat berkuasa. Sukses menjual Indosat dgn hrg murah+2 unit kapal tangker pertamina di jual murah+ladang gas natuna di jual kpd tiongkok dgn hrg sgt murah+pengeluaran dana BLBI yg merugikan negara. Setelah sukses berkuasa kembali dgn petugas partai nya, negara di bebankan oleh jeratan beban hutang yg nilai nya sgt fantastis+BUMN bnyk merugi n nyaris bangkrut+banyak proyek gagal, mangkrek, gagal beroperasional n merugi+dan kasus2 lainnya. Sudah saat nya negara mengevaluasi partai yg sudah bnyk merugikan negara & jg rakyat!!!
Rakyat tidak peduli siapa yang mulai. Kalau tidak ada yang setuju HILANGKAN
Maka nya undang2 itu jgn di kotak katik lg
Dlm UU tsb ada rentang 5 sampai 15 persen yg disahkan DPR..kl memang presiden pro rakyat kan bisa gunakan tarif 5 persen sesuai batas bawah dlm UU tsb..stop slg menyalahkan skrg presiden dan pemerintah bisa menurunkan tarif pajak kl mrk mau..
Lah lempar batu sembunyi tangan
La itu la itu bos puan yg gedok kok membantah ????
Lucu lucu sekaliii 😂😂😂😂
Banteng merah penuh drama korea karena make sing selalu bikin drama 😂😂😂
Pokokx Usulan kebijakan2 yg "Ngawur" selama 10th kemarin ketika skrg akan di Putuskan akan di TOLAK sendiri karena skrg sudah tdk berkuasa Wkwkwk.. POLITIK emg bnr2 Kejam !!
Perlahan2 semua akan menyadari langkah Pak Jokowi yg Out dr partai itu emg benar.
UU Pajaknya range dr 5%-15%. Yg menentukan 12% siapa kl bukan pemerintah/eksekutif, tong?
Mulai pikun...😂😂
RAKYAT SUDAH PUSING Mikirin perwakilan rakyat sudah tidak bisa di percaya lagi.
Malaikat catat
Baik teruskan, supaya tak lama bertahan
Coba kalau PDIP dibela JKW kemarin... apakah masih ribut kayak gini?😅
Jiwa detektif yg terpendam saya terglitik !! Dengan Istilah Rakyat Global,, Saya penasaran Knapa dia Bicra Abstrak scara sepontan!! Biasa nya hal ini bisa terjadi karna Sebelum dia Telah membahas susuatu dengan detail , kecapean trus di tanya orang jd Terbawa hal yg sebelum nya di Pelajari?,, krn Penasaran saya ketik googgle " Rakyat Global" Yg muncul 😅 eh?? Menurut ku dia keceplosan Sih berkata " Rakyat Global " Sampe terbawa ke luar ruangan!! Mungkin saking capek nya Karna Rapat Panjang Bersama elit " Rakyat Global" Untuk membuat sesuatu?? Malah jd clue ,, berita minggu depan Pasti yg paling banyak muncul di berita mungkin Duet kolaborasi 'partai Merah & Mantan gubernur'??
W serius muak liat kader" PDIP selalu lepas tanggung jawab dan cari kambing hitam..logika aja ketua di DPR siapa kan bisanya di ketok palu berarti kesepakan bersama apa lagi ini jauh dari presiden sekarg diusulkannya
Pak Jokowi tinggalin utang banyak sekali
buat bangun ibu kota IKN,
Yg rakyat Indonesia banggakan skrg,
Jadi rakyat jangan marah klau pajak PPN naik dikit y😂😂😂
Terus semangat pak dedi, bantu rakyat kecil. Katakan benar kalau benar dan katakan salah kalau salah. Tidak perlu menjadi penjilat untuk menaikan derajat diri untuk jabatan atau kekuasaan. Dan tidak perlu berisik utk penolong rakyat kecil, tidak perlu berkoar2 dengan isu2 politik yg malah bikin rakyat bodoh. Mereka hanya mementingkan diri sendiri atau golongannya saja. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu (red : syair lagu KDM) sehat selalu pak dedi, bpk aing, gubernur jawa barat❤️❤️
Bantu gmn ketua panja nya dr pdip dulu yg memimpin kenaikan ppn 12 %
@@Aiko_wastakenmaaf udh baca semua blm?
@@Aiko_wastakenitu kan dulu kita ngmong skrg,di batal kan bisa,,skrg.presiden ya Prabowo kalau batal kata Prabowo pasti batal tu naik pajak,,,,dasar Wowo pun GK memikirkan rakyat
iya heran selalu mundur orang2 ini..update yg skg PDIP nolak & dari awal juga mesti lihat sikon..kmren juga kan rame2..masa buat Gibran jadi wapres bisa, ini utk rakyat malah tdk mau bergerak..
Lempar batu sembunyi tangan🤣🤣🤣🤣🤣 drama lagi drama lagi
Jls ketua dpr nya siapa
Dari partai manaaa
Pake bawa2 atas nama.rakyat
Yg nolak itu pks
Salah satu jeleknya Partai Gerindra yg gampang menyalahkan Partai lain.. padahal 2021 itu Gerindra juga bagian dari Mulyono dan tau kenaikan PPN 12% itu atas inisiasinya Mulyono dan ikut setuju pula. Lah kalau sekarang PDIP menolak kenaikan PPN 12% wajar lah.. wong Mulyono udah ga menjabat, di pecat dari partai nya pula.. apa lagi sekarang kan Gerindra bagian dari KIM yg punya suara di parlemen 80% lebih.. mudah koq untuk menurunkan PPN 12% atau tidak jadi menaikan.. di banding PDIP yg hanya 19% suara di parlemen
Rakyat Internal , Rakyat Global ??? 😅 terus saya Rakyat apa ini saya ,, ok saya jd rakyat Outdoor saja😢
Sesungguhnya berita ini, cuma pengalihan saja
Bukan Dedi Sitorus kalo tidak bisa bersilat lidah! yg penting salah jokowi😂😂😂
Kan dalangnya dpr dan pemerintahan sebelumnya,kemarin pas pilpres udah dibilangin Ampe berbusa malah dihina
Dpr bukan wakil rakyat dong kl begitu
Kunkernya kemana aja itu ketua panja pdip yang bikin ppn segini. Gimana ini pdip parah lu, yg ketuain lu, hasilnya disalahkan orang
Pokoknya batalin.
Walaupun sdh disetujui klau keadaan blom memungkinan ya diundur , kok saling menyalahkan . Justru klau tdk memungkinkab trus dipaksakan itu namanya pemerintahannya tdk pro rakyat
Dewan buat lah kebijakan pro rakyat Indonesia kalau mau masih di pilih rakyat , jangan ikuti apa kata nya Mulyono.
Gerindra itu cuma fari dulu main belakang doang sering menyalahkan PDIP.. padahal mereka yg berbuat Kebusukan
😢Buruh swasta enak naik gaji tiap tahun + gaji besar.. Yang kena derita yah rakyat Indonesia termasuk kami para ojol.. Banyak buruh main judi dan rokok juga😮
Ngeles muluu bos
Ini saling lempar tanggung jawab , siapa sebenarnya yang kejam terhadap Rakyat
PDIP
@@dowerdower5637klo kejam suruh dong partai lain membatalkan 😂
Ya PDIP lah kan mereka dulu yg memprakarsai UU Harmonisasi Pajak sejak 2021 yg realisasinya bertahap sampe 2025
banteng nyungsep kalo raine Dedi sitorus madih muncul
awowok itu duluuuuuuu waktu Jokowi masi idolakuuu
Ngeles
PDI P ABUNAWAS TINGKAT DEWA....😢
Jago ngeles org partai2 tuh, dulu masih konco kroni Mulyono. Semua yg beratkan rakyat disetujui yg penting posisi aman
Ppn naik .lembaga ,kementrianya makin banyak..pemborosan anggaran ..#vocor bocor# kau yg berjanji kau yg mengingkari..😂😂😂
lah kan partai yg ngusul😂😂😂
Tinggal batalin UU dan diterbitkan Perpu gitu aja kok repot,.....
dasarnya aja probowo lemah, menghamba kepda mulyono mulyani
Bljr lg, kalau uu di sahkan dpr, presiden gg setuju uu itu tetap berlaku, jgn bodoh2
Emang segampang ngebalikin tangan diterbitkan perpu lagi kaya ngga bakal panjang aja ngerbitin perpu itu 4-5 bulanan bakal jadi ngga bakal keburu leh 😅
Gimana 😅
Kalo mau salahin PDI-P tuhh
@@muhamadbudi2120 Setelah menimbang berbagai opsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bentuk nyata dari perjuangannya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.
Dalam keterangan yang disampaikannya langsung kepada wartawan di ruang Credential, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/10) malam, Presiden SBY mengemukakan, ia baru saja menandatangani dua Perppu terkait ketidak setujuannya atas keputusan DPR-RI yang menetapkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakuka melalui DPRD.
Perppu pertama yang telah ditandatagani terkait Pilkada ini, kata Presiden SBY, adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu itu sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.
Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan Perppu Pilkada secara langsung tersebut, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, Presiden SBY juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah.
“Kedua Perppu tersebut saya tandatangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung,” ujar SBY.
Presiden menegaskan, bahwa ia mendukung penuh pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Karena itu, meskipun menghormati proses pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di DPR RI, yang memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Presiden SBY tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Presiden SBY mengaku sependapat dengan pandangan bahwa pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi. Apalagi ia sendiri menjadi Presiden melalui pemilihan Presiden langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dan tahun 2009.
“Maka, sebagai bentuk konsistensi dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Presiden selama dua periode ini, kiranya wajar jika saya tetap mendukung pilkada secara langsung,” jelas SBY.
Menurut Kepala Negara, ia dapat mengerti dan memaklumi kekecewaan, bahkan kemarahan, sebagian besar rakyat Indonesia, yang merasa hak dasarnya untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin di daerahnya masing-masing dicabut dengan pilkada tidak langsung melalui DPRD. “Kekecewaan demikian menurut saya adalah wajar, saya sendiripun juga merasakan kekecewaan yang sama,” ujarnya.
Read more: setkab.go.id/tolak-pilkada-lewat-dprd-presiden-sby-terbitkan-2-perppu/
8 % lagi tembus 20 % ini Negara kok kyk rentenir ...😢😢
Manusia hidup, diciptakan untuk membuat 1001 macam alasan...!!! (minimal, buat ngeles)...
hhhhh... ketahuan siapa dalangnya ppn 12% jadinya ngeles...
Yg ngak setuju pajak naik dari 11 porse menjadi 12 orsen itu orang kaya masa naik 1 porsen di protes bagi rakyat kecil biar naik ngak ngaruh karna tdk punya barang barang mewah yg penting beras mgak ikut naik
PARPOL KEBENARAN HARUS MENJAGA KEPERCAYAAN SELURUH RAKYAT NKRI!!!!
PARTAI DRAMA INDONESIA PERORANGAN... selalu berulah...🎉
😂suruh doang partai lain membatalkan..apa brani selain pdip😂
Dedi...... Oh dedi.
Yg namanya dedi ya tetep dedi. Sebelum ngomong aku sudah bisa tebak kau mau ngomong apa ........ 😋
Batalkan PPN 12% jika memang kalian wakil rakyat, jangan lempar batu sembunyi tangan. Sahkan UU perampasan aset , jika harta para koruptor di rampas lalu di lelang dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat itu baru josss #dprri #wakilrakyat #pajak #kesejahteraanrakyat #janganbebanirakyat
Drama!!
Pemerintah....Kenapa yang dinaikkan bukan PPN tambang ekspor dan PPH orang kaya, malah barang konsumsi sehari-hari
Ooo... Bersepakat mengerjai Rakyat, terus apa gunanya DPR di pilih rakyat.
Coba kalau yg jd presiden GANJAR..apakah PDI tetap menolak kenaikan PPN 12%..?
Oh tentu tidak mereka emang jagonya memutarbalikan opini publik tengok aja 10 tahun mereka berkuasa kek gimana licik semua petugas partainya alias banteng hipokrit!
Gak usah menghayal bos....
@ilbpilot4006 ya aneh aja lihat sikap PDI skrng ini.
@@Bayu.zatmiko1234kmu ga merasa aneh???
tolong diusut orang partai yg naik kapal boat sambil merokok cerutu...sumber kekayaannya dari mana?
😅Yang buruh enak gaji naik terus + UMR super besar.. Lah kami ojol dan rakyat indo lain kena getahnya 😢.. Mana banyak buruh rokoan judy dan michat pula 😢😅
ulah ketua DPR yg plonga plongo yah 😅
Tuh biasa , suka putar balik. Emang awut awut nih partai
Gw bilang jg apa, disini yg mjadi peran utama garongnya itu mulyono... tp gk ada yg beranai ngusut , krn mereka yg di lingkarannya itu sdh menikmati cuan dri proyek2 besar yg diciptakan oleh mulyono, hingga byk ketum2 partai yg tersandera akibat dari kenyamanan yg sengaja diberikan oleh mulyono
Benar sekali cuma pada nebeng cari cuan
Siapa dulu ketua DPR nya....
Anaknya Megawati yg suka matiin microphone sampe sekarang pun masih sama 😅
Belajar dulu blok.... mekanisme tata cara pengambilan keputusan di DPR baru koar2 😂😂😂
Isi UU pilihan perubahan itu 5% sanpai 15%, jadi turunkan aja 10% itu tentu bagus
Pandai silat lidah
GERINDRA MAUNYA AMAN SENDIRI PADAHAL SUKA NGGAK SUKA DIA JUGA TERLIBAT, NAH SEKARANG GERINDRA UDAH BERKUASA KAN HARUSNYA BISA TUH MENGGAGALKAN PPN
kalo gerinda mnggagalkan kenaikan PPN 12% mungkin anggaran makan gratis bisa tdk mncukupi..😅😅
Auto batal demo.karena udah ketauan belangnya😂😂😂
Pintar ya politik hehe kpgn terlihat baik di mata masarakat
Benar kata Almarhum Gus Dur, seperti taman kanak - kanak 😅😅
2021 di sah kan...