Setuju, dengan catatan pola pemilihan wakil rakyatnya betul2 fair, bersih dan tanpa politik uang. Kalau kualitas dan moral wakil rakyatnya msh spt sekarang ini ya pemimpin daerah yg dipilih sama juga sefrekwensi dg mereka
@@anugrahagungTapi lebih mudah di deteksi tinggal KPK sadap no tlpon anggota DPRD,,dan PPATK memantau aliran uang yg mencurigakan sebelum dan sesudah pemilihan kalau mencurigakan langsung TANGKAP
@@allin2170 betul om, malah yang berhutang itu patut di pertanyakan, orang gila mana mau habisin uang puluhan milyar dan mempetaruhkan kehidupan kalau bukan punya niat lain 🤣
rakyat " memilih wakil rakyat di dprd " untuk " menggongongi / mengawasi" kinerja pemerintah, di lain sisi Rakyat " memilih Kepala Daerah " untuk mengurusi hajat hidup rakyat, itu makna dari demokrasi, suara di tangan rakyat, " rakyat yg memilih " permainan " di kedua sisi,
Klu zaman dulu DPR betul- betul peduli RAKYAT..tapi sekarang hanya 10 % yang peduli terhadap rakyat.. Jadi pak prabowo tetapla yg milih Rakyat, karena Rakyat lah yg memiliki hati Malekat.
gpp mahal kalau demi demokrasi yg bersih, juhur dan adil.....karena lebih mahal dana yg dikorupsi para koruptor 300 trilyunan. Yang harus diperbaiki adalah hukuman buat para koruptor dan para penjahat serta hukumana buat para pemimpin yg bertindak in konstitusional.
Betul betul.memang hrs ada evaluasi jalannya demokrasi, pengalaman yang sudah berjalan jujur ajalah memenangnya calon punya modal besar dan didukung para pemilik modal.
Demokrasi harus lebih maju jgn mundur kebelakang, gk jamin juga bersih kalau di pilih dprd itu, biaya nya besar juga, bisa juga kemungkinan konkalikong dlm pemilihan nya,, ad juga kemungkinan permainan satu suara anggota dpr di bayar puluhan bahkan ratusan juta utk memilih si calon atau partainya, malah makin besar biayanya di pilih dprd, biarlah rakyat yg memilih nya, biar indonesia tetap menjadi negara demokrasi!!
Klo Pilkada dipilih oleh anggota DPRD....merupakan kemunduran demokrasi lagi. Walau dipilih oleh dewan.....toh akhirnya banyak oknum anggota dewan yg bermain dg tawar menawar ratusan juta bahkan milyaran per org.....krn mereka caleg pun keluar uang utk kasih duit pemilih nya...itu sdh trbukti masa2 lampau yg pernah dipilih dewan. Pelaksanaan Pilkada lbh baik lgsg oleh rakyat....biar uang saku yg diberikan pd pemilih berputar pd oerekonomian rakyat....bukan utk oknum2 dewan yg bermain.....wkkkk.
Kalau mau mengurangi biaya, lebih baik jumlah DPR/DPRD itu dipangkas. tugas lain diserahkan pada staf ahli sj. dananya bisa dialihkan untuk pendanaan pilkada
Mending g usah ada pilkada. Habis2in duit negara saja. Gubernur, bupati, walikota ditunjuk langsung oleh presiden seperti saat presiden suharto. Ngirit dana. Dana bisa dialihkan ke subsidi masyarakat, memajukan olahraga, pembangunan dll. Drpd kebanyakan utang...😇
ya tdk bs jika di pilih Dpr apa yg di pilih wakil rakyat belum tentu itu pilihan rakyat, itu namanya kemunduran mana yg namanya demokrasi jika orang orang yg menamakan dirinya wakil rakyat tdk akan ada itu suara rakyat disan. tetap dipilih oleh rakyat
Oke punya tuh...usulnya..! Selain menghabiskan dana yg besar...timbul berbg masalah sosial, sepeeti timbulnya dinasti, kkn, intrik terjadi klas sosial..tidak efektifnya pencapaian goal pembangunan. Dan tidak ada keserasian antar program pusat dan daerah... setuju banget! Kalo segera dilaksanakn..
Pilkada mahal dijadiin alasan karena sudah buang² uang dan bagi² BANSOS di Jakarta namun tetap aja KALAH... Gaji & tunjangan DPR aja di pangkas serendah-rendahnya utk biaya Pilkada...MEMALUKAN elit n pejabat rakus menjadi penghianat Reformasi...
Mantap saya setuju Pilkada harus di evaluasi.. lebih baik biaya yang besar itu di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur.nyata di rasakan oleh rakyat
*Kembali ke UUD 1945 yang Asli* Negeri ini rusak disebabkan oleh Para Politikus dan kacau balau karena terlalu banyaknya jumlah Partai Politik. Sistem Perpolitikan di Indonesia yang berjalan saat ini tidak adil dan tidak benar. Bukti tidak adil sbb : 1. Partai2 Politik ini dikuasai oleh orang yang punya uang. 2. Partai2 Politik ini terkesan milik pribadi dan kelompok. 3. Partai2 Politik ini tidak jelas sistem rekruitmennya dan tidak transparan. 4. Cara Pemilihan Ketua Umum Partai tidak adil dan tidak bijaksana, karena terkesan siapa yg punya uang akan lebih mudah untuk terpilih. 5. Untuk menjadi calon legislatif (caleg) atau calon Kepala Daerah membutuhkan uang banyak. Ini terbukti bahwa terjadi Politik biaya tinggi dan ini tidak benar. 6. Karena sistem Partai Politik seperti itu, maka orang2 yg berada di Partai Politik tsb adalah keluarga dan teman. 7. Akhirnya orang2 tsb, jika terpilih jadi anggota legislatif cenderung kinerjanya tidak optimal, tidak sungguh2, tidak amanah, ugal2an, tidak nasionalis, tidak bertanggung-jawab, tidak kompeten, tidak profesional (terbukti jarang hadir di rapat2), dan banyak lagi sifat2 negatif lainnya. Demi untuk kemaslahatan rakyat & bangsa, maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli. 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. ---------------------------‐------------------- Untuk penyelenggaraan Pemilu : - Pileg - Pilkada - Pilpres Membutuhkan biaya besar, karena Sistem Perpolitikan yg sudah salah kaprah. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok, tidak efektif & tidak efisien untuk diterapkan pada Negeri yg luas dan besar dg budaya Nusantara yg terdiri dari ribuan pulau ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup aman & damai. Pernahkah para ahli meneliti secara detail : - Berapakah biaya yg dikeluarkan Negara untuk pelaksanaan pilpres dg sistem pemilihan secara langsung ini ? - Berapakah biaya yg dibutuhkan oleh seorang capres mulai dari sejak dia mencalonkan diri sampai targetnya tercapai harus memenangkan pilpres tsb ? Yang jelas, seseorang yg mencalonkan diri untuk pilpres pasti membutuhkan dana sangat besar, pertanyaannya adalah : Darimana dana sangat besar itu didapatnya ? Cara mendapatkan dana sangat besar tsb, hanya ada 4 kemungkinan logika : 1. mengumpulkan uang dari masyarakat 2. merampok BUMN 3. dibiayai oleh Aseng 4. dibiayai oleh Asing ------‐---------------------------------------- Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada, Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, pegawai Instansi pemerintah & BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien. Negara ini sudah kacau balau, Ketatanegaraan teracak-acak, sistem Negara sudah liberal, tidak jelas arah tujuan pembangunan nasional, ketahanan nasional rapuh, banyak terjadi kriminal, dlsb. Negara harus kembali ke UUD 1945 (yg asli), karena UUD yang dipakai saat ini yaitu UUD th.2002 sudah bertentangan dengan Pancasila, dimana tidak berfungsinya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Sesuai UUD 1945 (yg asli), tugas utama MPR itu ada 3 : 1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja Presiden. 2. Mengubah dan memperbaiki UUD 3. Membuat dan menetapkan GBHN. Susunan anggota MPR menurut Pasal 2 UUD 1945 (yg asli) : MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dg utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yg ditetapkan dg UU. Utusan Daerah harus ada yg merupakan satu Fraksi di DPR yaitu Fraksi Utusan Daerah yg mana ini adalah suatu kekuatan & perimbangan kekuasaan yg sangat penting yg harus diperhatikan dalam Ketatanegaraan Negeri ini. Terkait jumlah total keseluruhan anggota Fraksi Utusan Daerah misalnya ditetapkan sebanyak 20% dari jumlah total anggota DPR. Begitupula harus ada juga Utusan Golongan misalnya Perwakilan dari Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dll. Jadi intinya adalah dicari solusi terbaik untuk perimbangan komposisi anggota DPR/MPR ini. ----------------------------------------------- Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi. Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Inilah salah satu penyebab utama Negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun Rupiah/Tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya Operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji. Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan. Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar). Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas dan adil, termasuk Tata Cara Pemilihan Ketua Umumnya. Aturan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah. Syarat untuk menjadi Anggota Partai Politik dan Anggota Legislatif adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak, kompeten & nasionalis. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi Anggota Partai Politik dan Anggota Legislatif. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada Negara dll. Definisi orang yg berakhlak, kompeten & nasionalis ini bisa diuraikan lagi lebih detail & terperinci. Semua Anggota Partai Politik dan Anggota Legislatif harus lulus Test Psikologi & Test Kejiwaan. Test Seleksi untuk menjadi Anggota Partai Politik & Anggota Legislatif harus lebih ketat & selektif dibanding Test masuk PNS & Pegawai BUMN. Karena sistem di Penyeleksian untuk menjadi Anggota Partai Politik dan Anggota Legislatif sudah benar, ketat, selektif, transparan dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan Wakil2 Rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak, kompeten & nasionalis, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.
Pilkada langsung menimbulkan banyak biaya untuk kampanye, so kebayang kan setelah mereka terpilih nomor 1 biaya2 itu harus mereka ganti dari mana? Dari kelasan lurah sekalipun sudah rahasia umum ada "harga" untuk mencalonkan diri. Minimal jika dipilih DPRD ada penghematan biaya penyelenggaraan pemilihan, dan masih ada kemungkinan dapet pemimpin dr kader partai yg mudah2an moralnya masih baik.
Mantabs, walikota/bupati dipilih DPRD, gubernur dipilih Presiden, biaya dialihkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat Ojo lali, pilpres harus jurdil, agar diperoleh pemimpin yang berakhlak n berilmu, diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur
Setuju..kalau sekarang rakyat kecil Banyak Yang masa bodoh pilih siapa pokoknya asal kasih uang...yang bilang rakyat Indonesia udah cerdas ga mempan politik uang itu maennya cuma sosmed gak pernah Turun langsung ke daerah pelosok Yang uang 50rb Aja sangat berharga
@@kharismaputra6950main setuja setuju aja, begini ini yg bikin indonesia ga maju maju, ga mikir dan ga mau mikir. Kalau problem biaya mahal solusinya bukan kedaulatan rakyat yg dikorbankan dg balik ke jaman batu dg dprd pilih kepala daerah, tapi cari cara bagaimana biaya pilkada langsung bisa lebih murah. Solusinya apa? Dg E VOTING, biaya kertas suara hilang, biaya distribusi kertas suara hilang; kecurangan diminimalisir. Tinggal invest di awal saja yg besar tapi selanjutnya biaya sangat banyak dikurangi dlm jangka panjang, dan bisa dialihkan utk kesejahteraan. Jadi masyarakat kok pikirannya dangkal, pilkada langsung kok balik jaman dulu ke pilkada tdk langsung yg jelas pasti main kongkalikong, rakyat tambah sengsara.
Demi untuk mengatasi berbagai kecurangan pada pilkada dan untuk menghemat biaya serta untuk menghindari berbagai intimidasi dari pihak keamanan polisi, satpol pp, dan TNI. Ada baiknya pilkada diplih oleh DPR RI dan Pilpres dipilih oleh MPR. Mungkin itu dinilai langkah mundur. Namun faktanya RI semenjak Pilkada dan Pilpres dipilih secara langsung oleh rakyat RI bukan bertambah maju. Justru persatuan rakyat RI terpecah belah oleh berbagai kepentingan politik dan oligarki. Sehingga banyak rakyat jadi kurban tewas akibat adanya Pilkada dan Pilpres secara langsung. Sebagai contoh calon Gubernur Malut tewas dibakar di dalam kapalnya oleh orang yang tidak dikenal. Untuk itu setuju dengan usulan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Setuju. Tapi bupati, walikota, gubernur, presiden / wapres / menteri/ dpr/ dprd harus diseleksi ketat. Tidak boleh bertambah kaya saat menjabat dan biaya hidup wajar keluarganya ditanggung negara. Indonesia banyak orang hebat dan bertipe pejuang demi rakyat, bangsa dan negara.
SETUJU,,,,,👍kalau pun main uang kan tinggal KPK sadap no telpon angota DPRD dan PPATK pun bisa memantau rekening anggota DPRD nya sebelum dan sesudah pemilihan,,kalo usai pemilihan ada aliran uang mencurigakan (politik uang) langsung terdeteksi,,,,KPK tinggal TANGKAP👍
Lebih... baik pemilu Presiden adalah DPRD. 👍👍👍. Ratusan triliun uang rakyat habis sia-sia untuk pemilu langsung. Money politik kepada rakyat juga tidak membangun karakter bangsa. Belum lagi banyaknya yg meninggal disaat pemilu..sementara, pemilu langsung menelan biaya ratusan triliun, disaat rakyat yg tidak makan. 😂. DPRD yg dipilih oleh rakyat juga perpanjang tanganan, rakyat kepada penerintah, dan perpanjang tanganan rakyat kepada PEMILU. Jika pemilu Presiden dipilih DPRD, maka pemerintah pusat akan lebih menghargai Daerah dan kekurangannya. Pemilu Langsung tidak cocok untuk Indonesia, yg penduduknya hanya terpusat pada Jawa (jateng, jatim, jabar).👍👍👍👍
Buat kita yg seringkali ga tau kualitas pimpinan daerah yg kita pilih, ya lumayan jadi solusi sih. Asal yg memilihkan juga amanah dg pertimbangan2 dan syarat2 ketat yg obyektif dan sesuai visi dan misi pembangunan daerah masing2.
*Pejabat Bejat* Persoalan utama negeri ini adalah masalah manusia. Tantangannya adalah bagaimana caranya supaya manusia2 yg jadi pejabat di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah manusia2 yg berakhlak dan kompeten. Persoalan bangsa ini adalah persoalan manusia yg tidak berakhlak dan tidak bermoral. Sejak reformasi tahun 1998, negara dan bangsa ini kacau balau, rakyat sudah terbiasa dengan narkoba, pornografi, free sex, perzinaan, pencurian, penipuan, perjudian, perampokan, pembegalan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, suap menyuap dan perbuatan kriminal lainnya. Negeri ini sudah terlalu banyak masalah, bangsa ini sudah rusak, rakyat teraniaya dan terzalimi. Negeri ini dikuasai dan dikendalikan oleh para mafia, kartel dan cukong yg bersekongkol dg pejabat2 bejat, tak berakhlak, tak bermoral, pengkhianat, serakah, zalim dan pengecut yg suka mempermainkan hukum & aturan.
Jadikan satu paket ... Surat suara Pileg ditambah gambar cabup dan cagub.... Jadi biaya efisien, namun tetap suara dari bawah..... Pileg, Pilbup dan Pilgub sekali saja... ❤❤
Tidak sependapat Bupati dan Walikota di luar DK.Jakarta dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan kebijakan,program dan penerapan bersentuhan langsung masyarakat kabupaten/kota.Berbeda Gubenur tidak masalah dipilih oleh anggota DPRD Propinsi dikarenakan Gubenur memilik peranan sebagai koordinasi daerah didalam propinsi dan penghubung antar pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota kecuali Gubenur DK. Jakarta. Bagus juga pilihan KAPOLRI, pilihan Ketua KPK,pilihan Ketua MK dan pilihan ketua MA secara langsung oleh Rakyat indonesia bersamaan tahun PILPRES yang mana calon KAPOLRI berasal anggota POLRI dan calon ketua KPK, calon ketua MK dan calon MA berasal dari anggota penegak hukum yang diajukan oleh TIM.khusus penegak hukum dibantu KPU bukan diajukan partai politik sehingga memilik power berupa dukungan dari Rakyat Indonesia dalam meningkatkan supermasi hukum tanpa ada istilah tajam dibawah tumpul diatas dan lembaga penegak hukum sebagai lembaga independen dalam penegak hukum tanpa tekanan manapun.Semoga terwujud dalam mempertahankan PILPRES,PILBUP dan PilWALI tetap dipilih langsung oleh rakyat indonesia dan mewujudkan PILKAPOLRI,PILKETUM KPK,PILKETUM MK dan PILKETUM MA dengan cara dipilih langsung oleh rakyat indonesia.Al-Fatihah.Aaamiin.Ya Allah Ya Robbal 'alamiin.
Ini malah nyogoknya lbih gampang... Brapasih jumlah anggota dprd..😂 Sharusnya klo mau d revisi ya.. tata cara pemilihannya.. ingat indonesia itu satu2nya negara yg masih pakai paku untuk pemilihan.. klo bisa di digitalisasi seperti vote.. .. tinggal sediakan aja mesin votenya.... Ada starlink ini.. jadi gada alasan lah fi plosok gada jaringan .
Kalau kaitannya dgn politik uang, nggak akan hilang, besarannya bisa jadi sama saja, hanya nggak di ecer..., di bruk-bruk ke anggota DPRD, klo nanti ternyata bisa dpt tambahan di pilkada, waktu pileg semua bersikukuh utk maju dan kembali politik uang ke masyarakat.... Kejadiannya akan tetap sama...
Gara gara yang di dukung Prabowo sama Jokowi kalah di pilkada jakarta,sehingga mereka cari cara untuk melanggengkan kekuasaan,karna nanti jika di pilih oleh anggota DPR pasti ada transaksi sogok menyogok Ini hanya bertujuan untuk kepentingan kelompok rezim saja
Dari semua politisi jalurnya kebo gincu putih, Mahfud paling logis dan masuk akal. Harusnya dulu dicalonkan jadi presiden, baru ada kemungkinan putaran kedua. Dibandingkan si putih, jauhlah. Si putih sampai sekarang belum move on sama konco²nya di gincu putih.
Salah satu akar masalah korupsi itu ada di pilkada, bagaimana caranya balik modal? Ya mau gak mau, nilep uang rakyat, cukup DPR, PRESIDEN dan kepala desa yg dipilih langsung oleh rakyat, gak ribut gak boros
Kami s7 GUBERNUR,BUPATI DAN WALIKOTA DIPILIH OLEH MENDAGRI ATAS PERINTAH PRESIDEN AGAR JIKA TIDAK ADA PRESTASI SELAMA 12 bln maka mendagri bisa mencopot tanpa ada yg mngganggu pencopotan...dan kepala daerah sajib Hafal isi pancasila dan wajib cinta adat budaya suku dan tdk memilki kelakuan buruk yaitu Dekat dngan ormas terlarang
Setuju, karena mudhorotnya lebih banyak daripada manfaatnya.diabtaranya perpecahan antar masyarakat yg beda pilihan, rusaknya lingkungan diberbagai daerah dampak dari dukungan para cukong kepada kepala daerah, banyaknya anggaran negara yg keluar dll. Sistem demokrasi kita menurut uud adalah demokrasi perwakilan,cukup diwakili anggota dprd. Namun dprd haria benar benaar diawasi oleh kpk agar mereka tidak berhianat.ingat demokrasi langsung itu hanya sistem perlu dievaluasi lagi.
Seruju Saja.. 🎉❤ Tapi mekanisme nya Harus Sama Seerti Sekarang.. Ada DeBat Bisa Siapa Aj Nyalon kan( d Seleksi) D Paparkan Untuk Semua masyarakat.. Biarmasarakat Tau dan Paham Wlo nanti nya Pusat Yg Milih...
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini... Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
![Dokter Koas Di4n1y4, Keluarga Minta Keadilan [Merto Hari Ini]](http://i.ytimg.com/vi/Yxr84N9X07M/mqdefault.jpg)
![Dokter Koas Di4n1y4, Keluarga Minta Keadilan [Merto Hari Ini]](/img/tr.png)
Setuju, dengan catatan pola pemilihan wakil rakyatnya betul2 fair, bersih dan tanpa politik uang. Kalau kualitas dan moral wakil rakyatnya msh spt sekarang ini ya pemimpin daerah yg dipilih sama juga sefrekwensi dg mereka
Jujur yg untung pilihan langsung team sukses.dpt imbalan tambang jg proyek besar kadindat terpilih tersandra balas budi.
Politik uang kayaknya ngga akan hilang...
@@anugrahagung sama seperti korup,karena sudah mendarah daging....
@@anugrahagungTapi lebih mudah di deteksi tinggal KPK sadap no tlpon anggota DPRD,,dan PPATK memantau aliran uang yg mencurigakan sebelum dan sesudah pemilihan kalau mencurigakan langsung TANGKAP
Rakyat udh bosen nyoblos,yg golput makin banyak,cukup pilpres dan pileg yg dicoblos,parpol dan anggota dewan hrs dikurangi biar ga pusing coblosnya.
Setuju banget saya pak
Selain biaya mahal
Terjadi a perpecahan di masyarakat sangat tinggi
@@KasimanSalik terjadi perpecahaan di daerah mana bang....???
🤣🤣🤣
Kembali ke ORBA.....
Pilihan ujung2 kongkalikong dengan pemimpin....
Kepala daerah tunduk pemimpin, ujung2 nya melanggengkan kekuasaan...
Tak semuanya jaman orba itu buruk
Assalamualaikum tolak pilkada di pilih DPRD tolak
Ini di buat Untuk persiapan anak bungsu......
Tolak,,, karena g dapat duit,,, bagi bagi dong duit nya, untuk yang di bawah juga. Wkwkwkw,, nanti serangan fajar nya hilang
Demi uang 50k, disana mereka meraup milyaran, lebih baik di pilih DPRD, biar bergelut sesama mereka daripada yang jadi korban rakyat terus
Jangan ada lagi cagub yg berhutang 50M untuk ongkos politik
@@allin2170 betul om, malah yang berhutang itu patut di pertanyakan, orang gila mana mau habisin uang puluhan milyar dan mempetaruhkan kehidupan kalau bukan punya niat lain 🤣
Jngn tar mlh jdi ladang suap menyuap antara calon kepala daerah dan anggota DPRD...
Justru tambah enak si penangkapan nya kalo ada main, kan lingkup nya itu itu aja. Kalo ada pilkada justru lingkup nya makin luas
Yang gitu kan hanya lingkup dprd
betul
Petugas partai petugas partai
Apa beda nya dgn suap menyuap kpd masyarakat melalui serangan fajar
Setuju dgn usul prabowo
Kita masyarakat kecil tidak mengenal calon dgn baik,klo dewan pasti faham
BISA BISA ADA YG MELAKUKAN PERSEKUTUAN DIDALAM DPRD ITU SENDIRI ...!!?
INGAT SUARA RAKYAT SUARA TUHAN, SEBESAR BERAPAPUN BIAYANYA .....?!
DIKWATIRKAN TERJADI KONGKALIKONG , PIMPINANNYA TIDAK LAGI MENDENGARKAN ASPIRASI DILUAR GEDUNG DPR/DPRD ....!!?
Suara rakyat ada di calon yg dompet nya tebel😂😂
Faktanya sekarang bukan suara rakyat lagi tapi suara uang....kalau paham serangan fajar ya itu lah suara rakyat
rakyat " memilih wakil rakyat di dprd " untuk " menggongongi / mengawasi" kinerja pemerintah, di lain sisi Rakyat " memilih Kepala Daerah " untuk mengurusi hajat hidup rakyat, itu makna dari demokrasi, suara di tangan rakyat, " rakyat yg memilih " permainan " di kedua sisi,
Setuju banget....bukan hanya dana yg besar, partisipasi masyarakat juga tidak sampai 80%a rendah sekali
Duitnya tetep buat nyogok suara nanti bedanya skrng pake amplop 50 RB ke rakyat nanti lgsg ke ke dewan nyogoknya pasti
Pil kada di pilih oleh DPR tambah rusak..karena tambah subur cawe - cawe .
Ini juga kotor dan parah, lebih baik kembali ditunjuk oleh DPRD
Setidaknya tidak menghabiskan anggaran
gausa ngmg gt. kau tiap pemilu disogok dkasi beras minyak ama 50rebu baru mau milih. lalu ap bedanya? faktanya kyk gt di daerah
All in percaya usulan Prabowo🎉
Klu zaman dulu DPR betul- betul peduli RAKYAT..tapi sekarang hanya 10 % yang peduli terhadap rakyat..
Jadi pak prabowo tetapla yg milih Rakyat, karena Rakyat lah yg memiliki hati Malekat.
SUARA RAKYAT SUARA TUHAN.... !!?
Di pilih langsung oleh rakyat juga kepala daerah pada gak jujur, korupsi ngembalikan dana kampanye
Dulu DPR gk mahal,modalnya cerdas dn beritregritas.makanya benar" memikirkan rakyat dn bisa mewakili rakyat,klo skrng krn jd dpr mahal bukannya memikirkan rakyat tp cm memikirkan gimana caranya balikin modal😂😂😂😂
@Gaza22Gaza 👍👍👍👍👍👍👍
@@PANDHOE-tn8uzsuara tuhan ?? Apa ada tuhan mau dikasih.....
Gk setuju, sm juga balik ke Orde baru
Mending balik ke jama orba
Setuju@@casidiok
Sok demokratis, pgn dpt amplop aj ... demokratis darimana?
gpp mahal kalau demi demokrasi yg bersih, juhur dan adil.....karena lebih mahal dana yg dikorupsi para koruptor 300 trilyunan. Yang harus diperbaiki adalah hukuman buat para koruptor dan para penjahat serta hukumana buat para pemimpin yg bertindak in konstitusional.
Itukan korupsi
Itu sarang koruptor
Karena Istana mahal, lagi pula buth keluar uan banyak bagi sang calon, dari sinilah akan muncul koruptor koruptor baru
Justru itu sudah mahal ujung2nya klo sudah jadi korupsi pula. 😂
Demokrasi tidak hrs dgn pemilihan langsung ndal!!demokrasi itu tidak menutup jalan maupun cara yg lebih baik.perlu ada perbaikan dn terobosan😂😂😂
Betul betul.memang hrs ada evaluasi jalannya demokrasi, pengalaman yang sudah berjalan jujur ajalah memenangnya calon punya modal besar dan didukung para pemilik modal.
Gara gara di Jakarta kalah padahal partai gemuk.
Betul sekali Prabowo kalah partai yang gusung ya jadi si Wowo mau merusak demokrasi
Demokrasi harus lebih maju jgn mundur kebelakang, gk jamin juga bersih kalau di pilih dprd itu, biaya nya besar juga, bisa juga kemungkinan konkalikong dlm pemilihan nya,, ad juga kemungkinan permainan satu suara anggota dpr di bayar puluhan bahkan ratusan juta utk memilih si calon atau partainya, malah makin besar biayanya di pilih dprd, biarlah rakyat yg memilih nya, biar indonesia tetap menjadi negara demokrasi!!
Klo Pilkada dipilih oleh anggota DPRD....merupakan kemunduran demokrasi lagi.
Walau dipilih oleh dewan.....toh akhirnya banyak oknum anggota dewan yg bermain dg tawar menawar ratusan juta bahkan milyaran per org.....krn mereka caleg pun keluar uang utk kasih duit pemilih nya...itu sdh trbukti masa2 lampau yg pernah dipilih dewan.
Pelaksanaan Pilkada lbh baik lgsg oleh rakyat....biar uang saku yg diberikan pd pemilih berputar pd oerekonomian rakyat....bukan utk oknum2 dewan yg bermain.....wkkkk.
@@SuWanto-v6s 👍👍👍👍👍
Undang undang perampasan aset dan hukuman mati koruptor disahkan dulu pak agar rakyat tambah sejahtera
Sabar😅
Kalau mau mengurangi biaya, lebih baik jumlah DPR/DPRD itu dipangkas. tugas lain diserahkan pada staf ahli sj. dananya bisa dialihkan untuk pendanaan pilkada
Mending g usah ada pilkada. Habis2in duit negara saja. Gubernur, bupati, walikota ditunjuk langsung oleh presiden seperti saat presiden suharto. Ngirit dana. Dana bisa dialihkan ke subsidi masyarakat, memajukan olahraga, pembangunan dll. Drpd kebanyakan utang...😇
ya tdk bs jika di pilih Dpr apa yg di pilih wakil rakyat belum tentu itu pilihan rakyat, itu namanya kemunduran mana yg namanya demokrasi jika orang orang yg menamakan dirinya wakil rakyat tdk akan ada itu suara rakyat disan. tetap dipilih oleh rakyat
Kan partai mensosialisasikan calonnya dulu baru kita yg memilih, kalau jaman orba itu yg kita ga tau siapa calon yg diusung partai itu kesalahannya
Oke punya tuh...usulnya..! Selain menghabiskan dana yg besar...timbul berbg masalah sosial, sepeeti timbulnya dinasti, kkn, intrik terjadi klas sosial..tidak efektifnya pencapaian goal pembangunan. Dan tidak ada keserasian antar program pusat dan daerah... setuju banget! Kalo segera dilaksanakn..
KUALITAS RAKYAT KITA MEMANG BELOM BISA MENERIMA PEMILIHAN LANGSUNG.... YG BAYAR ITU YG DIPILIHI...
Pilkada mahal dijadiin alasan karena sudah buang² uang dan bagi² BANSOS di Jakarta namun tetap aja KALAH... Gaji & tunjangan DPR aja di pangkas serendah-rendahnya utk biaya Pilkada...MEMALUKAN elit n pejabat rakus menjadi penghianat Reformasi...
Sangat sangat setuju mengurangi biaya politik 👍👍👍🤲🤲
Dengan cara begini80% semua pemimpin di pastikan punya integeritas dan exstabilitas yg pasti...setuju
Paling nnti calon akan menyiapkan dpt
Pemimpin cuman maenya di DPRD aj,rakyat gigit jari .sudah kita jalani 40 tahun lebih jaman orde lm😅
@@orchenangadan hanya orang itu itu saja yang bakalan duduk digedung DPR...
@@orchenanga dan yang duduk di kursi DPR juga oleh orang itu itu saja..
Mantap saya setuju Pilkada harus di evaluasi.. lebih baik biaya yang besar itu di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur.nyata di rasakan oleh rakyat
*Kembali ke UUD 1945 yang Asli*
Negeri ini rusak disebabkan oleh Para Politikus dan kacau balau karena terlalu banyaknya jumlah Partai Politik.
Sistem Perpolitikan di Indonesia yang berjalan saat ini tidak adil dan tidak benar.
Bukti tidak adil sbb :
1. Partai2 Politik ini dikuasai oleh orang yang punya uang.
2. Partai2 Politik ini terkesan milik pribadi dan kelompok.
3. Partai2 Politik ini tidak jelas sistem rekruitmennya dan tidak transparan.
4. Cara Pemilihan Ketua Umum Partai tidak adil dan tidak bijaksana, karena terkesan siapa yg punya uang akan lebih mudah untuk terpilih.
5. Untuk menjadi calon legislatif (caleg) atau calon Kepala Daerah membutuhkan uang banyak. Ini terbukti bahwa terjadi Politik biaya tinggi dan ini tidak benar.
6. Karena sistem Partai Politik seperti itu, maka orang2 yg berada di Partai Politik tsb adalah keluarga dan teman.
7. Akhirnya orang2 tsb, jika terpilih jadi anggota legislatif cenderung kinerjanya tidak optimal, tidak sungguh2, tidak amanah, ugal2an, tidak nasionalis, tidak bertanggung-jawab, tidak kompeten, tidak profesional (terbukti jarang hadir di rapat2), dan banyak lagi sifat2 negatif lainnya.
Demi untuk kemaslahatan rakyat & bangsa, maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli.
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
---------------------------‐-------------------
Untuk penyelenggaraan Pemilu :
- Pileg
- Pilkada
- Pilpres
Membutuhkan biaya besar, karena Sistem Perpolitikan yg sudah salah kaprah.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok, tidak efektif & tidak efisien untuk diterapkan pada Negeri yg luas dan besar dg budaya Nusantara yg terdiri dari ribuan pulau ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup aman & damai.
Pernahkah para ahli meneliti secara detail :
- Berapakah biaya yg dikeluarkan Negara untuk pelaksanaan pilpres dg sistem pemilihan secara langsung ini ?
- Berapakah biaya yg dibutuhkan oleh seorang capres mulai dari sejak dia mencalonkan diri sampai targetnya tercapai harus memenangkan pilpres tsb ?
Yang jelas, seseorang yg mencalonkan diri untuk pilpres pasti membutuhkan dana sangat besar, pertanyaannya adalah :
Darimana dana sangat besar itu didapatnya ?
Cara mendapatkan dana sangat besar tsb, hanya ada 4 kemungkinan logika :
1. mengumpulkan uang dari masyarakat
2. merampok BUMN
3. dibiayai oleh Aseng
4. dibiayai oleh Asing
------‐----------------------------------------
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada, Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, pegawai Instansi pemerintah & BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien.
Negara ini sudah kacau balau, Ketatanegaraan teracak-acak, sistem Negara sudah liberal, tidak jelas arah tujuan pembangunan nasional, ketahanan nasional rapuh, banyak terjadi kriminal, dlsb.
Negara harus kembali ke UUD 1945 (yg asli), karena UUD yang dipakai saat ini yaitu UUD th.2002 sudah bertentangan dengan Pancasila, dimana tidak berfungsinya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
Sesuai UUD 1945 (yg asli), tugas utama MPR itu ada 3 :
1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja Presiden.
2. Mengubah dan memperbaiki UUD
3. Membuat dan menetapkan GBHN.
Susunan anggota MPR menurut Pasal 2 UUD 1945 (yg asli) : MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dg utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yg ditetapkan dg UU.
Utusan Daerah harus ada yg merupakan satu Fraksi di DPR yaitu Fraksi Utusan Daerah yg mana ini adalah suatu kekuatan & perimbangan kekuasaan yg sangat penting yg harus diperhatikan dalam Ketatanegaraan Negeri ini.
Terkait jumlah total keseluruhan anggota Fraksi Utusan Daerah misalnya ditetapkan sebanyak 20% dari jumlah total anggota DPR.
Begitupula harus ada juga Utusan Golongan misalnya Perwakilan dari Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dll.
Jadi intinya adalah dicari solusi terbaik untuk perimbangan komposisi anggota DPR/MPR ini.
-----------------------------------------------
Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi.
Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
Inilah salah satu penyebab utama Negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja.
Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun Rupiah/Tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya Operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji.
Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan.
Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar).
Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas dan adil, termasuk Tata Cara Pemilihan Ketua Umumnya.
Aturan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah.
Syarat untuk menjadi Anggota Partai Politik dan Anggota Legislatif adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak, kompeten & nasionalis. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi Anggota Partai Politik dan Anggota Legislatif. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada Negara dll. Definisi orang yg berakhlak, kompeten & nasionalis ini bisa diuraikan lagi lebih detail & terperinci.
Semua Anggota Partai Politik dan Anggota Legislatif harus lulus Test Psikologi & Test Kejiwaan.
Test Seleksi untuk menjadi Anggota Partai Politik & Anggota Legislatif harus lebih ketat & selektif dibanding Test masuk PNS & Pegawai BUMN.
Karena sistem di Penyeleksian untuk menjadi Anggota Partai Politik dan Anggota Legislatif sudah benar, ketat, selektif, transparan dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan Wakil2 Rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak, kompeten & nasionalis, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.
Bukan yang terbaik, tapi lebih baik daripada pilkada langsung
Malah makin runyam bro ingat politisi kita petugas partai bukan perwakilan rakyat
Pilkada langsung menimbulkan banyak biaya untuk kampanye, so kebayang kan setelah mereka terpilih nomor 1 biaya2 itu harus mereka ganti dari mana? Dari kelasan lurah sekalipun sudah rahasia umum ada "harga" untuk mencalonkan diri. Minimal jika dipilih DPRD ada penghematan biaya penyelenggaraan pemilihan, dan masih ada kemungkinan dapet pemimpin dr kader partai yg mudah2an moralnya masih baik.
Mantabs, walikota/bupati dipilih DPRD, gubernur dipilih Presiden, biaya dialihkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat
Ojo lali, pilpres harus jurdil, agar diperoleh pemimpin yang berakhlak n berilmu, diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur
apanya mantab, namanya mundur, dulu ditinggalkan kini mau balik lagi . Mau balik ke jaman batu?
Bhuaahhh......bani 58...😂😂😂
Setuju..kalau sekarang rakyat kecil Banyak Yang masa bodoh pilih siapa pokoknya asal kasih uang...yang bilang rakyat Indonesia udah cerdas ga mempan politik uang itu maennya cuma sosmed gak pernah Turun langsung ke daerah pelosok Yang uang 50rb Aja sangat berharga
@@kharismaputra6950main setuja setuju aja, begini ini yg bikin indonesia ga maju maju, ga mikir dan ga mau mikir. Kalau problem biaya mahal solusinya bukan kedaulatan rakyat yg dikorbankan dg balik ke jaman batu dg dprd pilih kepala daerah, tapi cari cara bagaimana biaya pilkada langsung bisa lebih murah. Solusinya apa? Dg E VOTING, biaya kertas suara hilang, biaya distribusi kertas suara hilang; kecurangan diminimalisir. Tinggal invest di awal saja yg besar tapi selanjutnya biaya sangat banyak dikurangi dlm jangka panjang, dan bisa dialihkan utk kesejahteraan. Jadi masyarakat kok pikirannya dangkal, pilkada langsung kok balik jaman dulu ke pilkada tdk langsung yg jelas pasti main kongkalikong, rakyat tambah sengsara.
Demi untuk mengatasi berbagai kecurangan pada pilkada dan untuk menghemat biaya serta untuk menghindari berbagai intimidasi dari pihak keamanan polisi, satpol pp, dan TNI.
Ada baiknya pilkada diplih oleh DPR RI dan Pilpres dipilih oleh MPR. Mungkin itu dinilai langkah mundur. Namun faktanya RI semenjak Pilkada dan Pilpres dipilih secara langsung oleh rakyat RI bukan bertambah maju. Justru persatuan rakyat RI terpecah belah oleh berbagai kepentingan politik dan oligarki. Sehingga banyak rakyat jadi kurban tewas akibat adanya Pilkada dan Pilpres secara langsung. Sebagai contoh calon Gubernur Malut tewas dibakar di dalam kapalnya oleh orang yang tidak dikenal. Untuk itu setuju dengan usulan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Kembali ke zaman otoriter
Kami rakyat tdk percaya dgn wakil rakyat, kami lebih baik memilih langsung sesuai hati nurani masing masing..
Setuju dengan usulan pak presiden,pilkada langsung selain besar biayanya juga memicu konflik dan perpecahan di masyarakat karena berbeda pilihan
Rakyat akan hidup tenang tidak ada konflik arus bawah karena saling bermusuhan
Amat sangat setuju
Asal mau turun ke bawah mengenalkan diri...
Visi misi itu yakin pasti bagus
Tapi belum semuanya kenal bakal calon
Sangat setuju...
Setuju. Tapi bupati, walikota, gubernur, presiden / wapres / menteri/ dpr/ dprd harus diseleksi ketat. Tidak boleh bertambah kaya saat menjabat dan biaya hidup wajar keluarganya ditanggung negara. Indonesia banyak orang hebat dan bertipe pejuang demi rakyat, bangsa dan negara.
Setuju pak
SETUJU,,,,,👍kalau pun main uang kan tinggal KPK sadap no telpon angota DPRD dan PPATK pun bisa memantau rekening anggota DPRD nya sebelum dan sesudah pemilihan,,kalo usai pemilihan ada aliran uang mencurigakan (politik uang) langsung terdeteksi,,,,KPK tinggal TANGKAP👍
Sangat tidak setuju dipilih DPRD mundur lagi demokrasi
Lebih... baik pemilu Presiden adalah DPRD. 👍👍👍. Ratusan triliun uang rakyat habis sia-sia untuk pemilu langsung. Money politik kepada rakyat juga tidak membangun karakter bangsa. Belum lagi banyaknya yg meninggal disaat pemilu..sementara, pemilu langsung menelan biaya ratusan triliun, disaat rakyat yg tidak makan. 😂. DPRD yg dipilih oleh rakyat juga perpanjang tanganan, rakyat kepada penerintah, dan perpanjang tanganan rakyat kepada PEMILU. Jika pemilu Presiden dipilih DPRD, maka pemerintah pusat akan lebih menghargai Daerah dan kekurangannya. Pemilu Langsung tidak cocok untuk Indonesia, yg penduduknya hanya terpusat pada Jawa (jateng, jatim, jabar).👍👍👍👍
Setuju... Ini mnjadi tantangan bagi rakyat untuk lebih selektif dlm menilai parpol yg benar2 pro kepentingan rakyat...
Setuju.. evaluasi dampaknya.. bravo Pa Prabowo en pa Mahfud
Kemunduran demokrasi,rakyat sudah tidak percaya dpr/DPRD
Ngomong aja pgn dpt serangan fajar @@tukang9993sama bae
Buat kita yg seringkali ga tau kualitas pimpinan daerah yg kita pilih, ya lumayan jadi solusi sih. Asal yg memilihkan juga amanah dg pertimbangan2 dan syarat2 ketat yg obyektif dan sesuai visi dan misi pembangunan daerah masing2.
Bapak sudah tua. Berbuat lah ya baik. Apa lagi bapak sudah menjadi pemimpin negara
Tdk setuju pak wo , kpl daerah dipilih dprd , klo dprd nama2 nya yg nwngajukan parpol sangat bagus jadi kwlitasnya terjamin .
" Klo PILKADA dipilih Oleh DPRD Langsung... KELOMPOK KIM PLUS berpeluang Besar Menang terus 😇😇😇..."
Saya sangat setuju usulan pk.presiden prabowo...
*Pejabat Bejat*
Persoalan utama negeri ini adalah masalah manusia.
Tantangannya adalah bagaimana caranya supaya manusia2 yg jadi pejabat di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah manusia2 yg berakhlak dan kompeten.
Persoalan bangsa ini adalah persoalan manusia yg tidak berakhlak dan tidak bermoral.
Sejak reformasi tahun 1998, negara dan bangsa ini kacau balau, rakyat sudah terbiasa dengan narkoba, pornografi, free sex, perzinaan, pencurian, penipuan, perjudian, perampokan, pembegalan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, suap menyuap dan perbuatan kriminal lainnya.
Negeri ini sudah terlalu banyak masalah, bangsa ini sudah rusak, rakyat teraniaya dan terzalimi.
Negeri ini dikuasai dan dikendalikan oleh para mafia, kartel dan cukong yg bersekongkol dg pejabat2 bejat, tak berakhlak, tak bermoral, pengkhianat, serakah, zalim dan pengecut yg suka mempermainkan hukum & aturan.
Setuju banget
Jadikan satu paket ...
Surat suara Pileg ditambah gambar cabup dan cagub....
Jadi biaya efisien, namun tetap suara dari bawah.....
Pileg, Pilbup dan Pilgub sekali saja...
❤❤
menyala presiden ku
Tidak sependapat Bupati dan Walikota di luar DK.Jakarta dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan kebijakan,program dan penerapan bersentuhan langsung masyarakat kabupaten/kota.Berbeda Gubenur tidak masalah dipilih oleh anggota DPRD Propinsi dikarenakan Gubenur memilik peranan sebagai koordinasi daerah didalam propinsi dan penghubung antar pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota kecuali Gubenur DK. Jakarta. Bagus juga pilihan KAPOLRI, pilihan Ketua KPK,pilihan Ketua MK dan pilihan ketua MA secara langsung oleh Rakyat indonesia bersamaan tahun PILPRES yang mana calon KAPOLRI berasal anggota POLRI dan calon ketua KPK, calon ketua MK dan calon MA berasal dari anggota penegak hukum yang diajukan oleh TIM.khusus penegak hukum dibantu KPU bukan diajukan partai politik sehingga memilik power berupa dukungan dari Rakyat Indonesia dalam meningkatkan supermasi hukum tanpa ada istilah tajam dibawah tumpul diatas dan lembaga penegak hukum sebagai lembaga independen dalam penegak hukum tanpa tekanan manapun.Semoga terwujud dalam mempertahankan PILPRES,PILBUP dan PilWALI tetap dipilih langsung oleh rakyat indonesia dan mewujudkan PILKAPOLRI,PILKETUM KPK,PILKETUM MK dan PILKETUM MA dengan cara dipilih langsung oleh rakyat indonesia.Al-Fatihah.Aaamiin.Ya Allah Ya Robbal 'alamiin.
Sangat setuju, mudah mengobati kena “Covid” dari pada kalah pemilu,..👍👍👍👍👍👍👍👍
Baik tetapi juga harus diperkuat Hukum dan benar" Dipatuhi agar tak terjadi Kong kalingkong antar pejabat negara
setuju bgt ,,buang2 anggaran saja ,,
mantapp👍
Benar sekali.
Setuju. Bisa mengurangi korupsi dan budaya sogok menyogok❤❤❤
Kata siapa? Ingat Orba sistem pemilihan Gubernur, Bupati diganti oleh sebab apa?
Mata mu . bukan nya petugas partai perlu persetujuan bos partai bukan memutuskan sesuatu
Justru kebalik wkwkwkw. Ini jadi ladang DPRD di sogok
Sogoknya pindah ke anggota dewan yg bener itu hilangkan money politik ancam dgn UU
Ini malah nyogoknya lbih gampang... Brapasih jumlah anggota dprd..😂
Sharusnya klo mau d revisi ya.. tata cara pemilihannya.. ingat indonesia itu satu2nya negara yg masih pakai paku untuk pemilihan.. klo bisa di digitalisasi seperti vote.. .. tinggal sediakan aja mesin votenya.... Ada starlink ini.. jadi gada alasan lah fi plosok gada jaringan
.
Pilih pak prabowo aja.. Pasti orang top gak pernah salah
Saya setuju
Sangat se 7
Kalau kaitannya dgn politik uang, nggak akan hilang, besarannya bisa jadi sama saja, hanya nggak di ecer..., di bruk-bruk ke anggota DPRD, klo nanti ternyata bisa dpt tambahan di pilkada, waktu pileg semua bersikukuh utk maju dan kembali politik uang ke masyarakat.... Kejadiannya akan tetap sama...
Setuju tapi harus dirumuskan Metode Pengawasannya, jangan sampai terjadi Penyalahgunaan Dana dan Wewenang di Daerah.
Saya setuju. Pilkada memang pemborosan anggaran
Setujuuuu,harusnya dipilih DPRD aja,banyak sdm belum yg siap jadi bisa dibeli suaranya
Sangat setuju....karena mahal dan berpotensi memecah belah masyarakat bawah
Setuju pak presiden, kepala daerah di pilih DPRD aja, supaya menghemat anggaran, dan masyarakat juga tdk berkotak2, 👍👍👍🙏
Gara gara yang di dukung Prabowo sama Jokowi kalah di pilkada jakarta,sehingga mereka cari cara untuk melanggengkan kekuasaan,karna nanti jika di pilih oleh anggota DPR pasti ada transaksi sogok menyogok
Ini hanya bertujuan untuk kepentingan kelompok rezim saja
Setuju !!!!!
Dukung banget
Setuju , politik sogok menyogok ga bisa hilang walauoun dipilih langsung oleh rakyat
Sy setuju usul prabowo..
Saya setuju prabowo
Sangat setuju karana yg pertama, buang buang anggara dn yg kedua buang buang tenaga.
Sipppp 👍👍👍klu kembali ke ORDE lama
setujuuuu
Setuju sekali, dgn di kasih 200 rbu rupiah, warga menerima dampaknya jalan rusak slma 5 tahun
Dari semua politisi jalurnya kebo gincu putih, Mahfud paling logis dan masuk akal. Harusnya dulu dicalonkan jadi presiden, baru ada kemungkinan putaran kedua. Dibandingkan si putih, jauhlah. Si putih sampai sekarang belum move on sama konco²nya di gincu putih.
Salah satu akar masalah korupsi itu ada di pilkada, bagaimana caranya balik modal? Ya mau gak mau, nilep uang rakyat, cukup DPR, PRESIDEN dan kepala desa yg dipilih langsung oleh rakyat, gak ribut gak boros
Pak mahfud orangnya sportif. ❤. Prabowo, mahfud❤
Kami s7 GUBERNUR,BUPATI DAN WALIKOTA DIPILIH OLEH MENDAGRI ATAS PERINTAH PRESIDEN AGAR JIKA TIDAK ADA PRESTASI SELAMA 12 bln maka mendagri bisa mencopot tanpa ada yg mngganggu pencopotan...dan kepala daerah sajib Hafal isi pancasila dan wajib cinta adat budaya suku dan tdk memilki kelakuan buruk yaitu Dekat dngan ormas terlarang
Bagusss ... Jadi tdk buang2 Uang Rakyat ..
Setuju pak..! Kalo' perlu gubernur di pilih presiden, bupati di pilih gubernur dn kepala desa di pilih masyarakatnya.
kalau soal ini kami ngikut pak...mana yg terbaik saja
Setuju...SE x biaya tidak membengkak
Benar sekali, pilkada saat ini JANGAT JOROK manipulatif dan SUPER KKN, mendukung Prabowo
Saya setuju, toh selama ini banyak yang golput, termasuk saya😅
Setuju, asal calon nya nanti diseleksi dulu oleh lembaga independent untuk dipilih kandidat yg benar'2 memiliki potensi baru di sodorkan ke dprd
apa yakin dengan cara ini pilkada berjalan sehat.?
Kami masyarakat Indonesia TDK setuju pilkada di pilih oleh DPRD, jangn di ambil hak masyarakat itu kedaulatan rakyat Indonesia.
Pilkada langsung ❤❤❤
Setuju, karena mudhorotnya lebih banyak daripada manfaatnya.diabtaranya perpecahan antar masyarakat yg beda pilihan, rusaknya lingkungan diberbagai daerah dampak dari dukungan para cukong kepada kepala daerah, banyaknya anggaran negara yg keluar dll. Sistem demokrasi kita menurut uud adalah demokrasi perwakilan,cukup diwakili anggota dprd. Namun dprd haria benar benaar diawasi oleh kpk agar mereka tidak berhianat.ingat demokrasi langsung itu hanya sistem perlu dievaluasi lagi.
Wah....DPR bakal semakin kaya.....pasti amplopnya tuebaaalll banget
Pilkada langsung juga memperkeruh konflik dikalangan bawah bagaimana brutalnya antar pendukung calon dan pintu dari politik uang
Seruju Saja.. 🎉❤
Tapi mekanisme nya Harus Sama Seerti Sekarang..
Ada DeBat
Bisa Siapa Aj Nyalon kan( d Seleksi)
D Paparkan Untuk Semua masyarakat.. Biarmasarakat Tau dan Paham
Wlo nanti nya Pusat Yg Milih...
SANGAT SETUJU BIAR GAK ADA LAGI BAGI BAGI BANSOS UNTUK TUJUAN POLITIK
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini... Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Kalau dipilih rakyat , rakyat jadi manja males tidak ada uang tidak milih
Hanya 10 persen rakyat yg milih tanpa uang
MAHAL alasan untuk korupsi, jika sudah tanpa keluar biaya, masih KORUPSI harus di hukum mati atau penyitaan seluruh aset tanpa kecuali.