Bedah Editorial MI - Jangan Ada "Hasyim - Hasyim" Lain
HTML-код
- Опубликовано: 4 июл 2024
- PUBLIK bersyukur dan seakan sepakat dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asy'ari dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semua menganggukkan kepala tanda setuju atas putusan itu. Ada juga yang mensyukuri sikap tegas dan berani yang kali ini ditunjukkan DKPP hingga memberhentikan Hasyim dari jajaran penyelenggara pemilu.
Sikap setuju itu makin bulat setelah melihat kerapnya beda sikap dan omongan Hasyim. Ucapan dan perilakunya berada di dua kutub magnet yang tidak mungkin bertemu. Salah satunya saat dia menjadi khatib salat Idul Adha 1445 di Semarang, beberapa waktu lalu. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Hasyim mengungkapkan Idul Adha ialah momentum pengingat untuk menyembelih sifat kebinatangan. Padahal, di saat yang sama, proses pengusutan dugaan asusila Hasyim, salah satu sifat yang dikritiknya sendiri, sedang berjalan di DKPP.
Status sosial dan latar belakang pendidikan juga tidak mencerminkan perilakunya. Hasyim secara pendidikan mengantongi gelar doktoral, berlatar belakang aktivis ormas keagamaan, kaya akan aktivitas di kepemiluan, bahkan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Semua itu seakan tidak mampu mencegah sikap dan perilaku mesumnya.
Hasyim sebenarnya sudah bolak-balik disidang oleh DKPP. Salah satunya bahkan juga terkait dengan laporan pelecehan seksual. Hanya, Hasyim berulang kali lolos dari sanksi pemberhentian dan cuma mengantongi beberapa kali sanksi peringatan keras terakhir.
Tragisnya, perilaku yang merendahkan perempuan di lingkungan penyelenggara pemilu tidak hanya dimonopoli Hasyim. Sepanjang 2017-2023, DKPP telah menangani 25 laporan kasus kekerasan seksual. Terlapornya terdiri atas anggota Bawaslu di daerah, anggota KPU di daerah, serta sekretariat Bawaslu kabupaten. Pada periode itu, DKPP mengeluarkan putusan pemberhentian tetap terhadap 21 terlapor dan 4 mendapatkan peringatan keras.
Adapun sepanjang kepemimpinan KPU periode 2022-2027, DKPP menerima 4 laporan kasus asusila dengan terlapor ketua KPU, anggota KPU, dan 2 staf KPU. Dari empat laporan, DKPP mengeluarkan 3 pemberhentian dan 1 peringatan terakhir. Salah satunya ialah Hasyim.
Dari pola tersebut, tampak pola relasi kuasa dalam tindakan pelecehan. Di satu sisi ada pihak yang merasa berkuasa dan di pihak lain ada yang berposisi sebagai bawahan. Hasyim dan pelaku lain merasa sebagai pemilik kuasa dan superioritas. Karena itu, mereka dengan mudah melakukan tindakan asusila dengan melibatkan urusan pekerjaan atau profesionalitas pekerjaan.
Dalam pola relasi kuasa tersebut, bawahan dibuat merasa karier mereka terancam bila tidak mau memenuhi hasrat, rayuan, atau godaan para atasan. Sebaliknya, karier mereka dijanjikan aman bila mengikuti kemauan atasan.
Maka, tidak mengherankan bila banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang tidak terungkap. Apalagi, bila jarak kuasa antara pelaku dan korban amat tebal. Seorang yang merasa memiliki posisi terlalu jauh di bawah ketimbang pelaku cenderung semakin takut dan ragu untuk mengungkapkan kasusnya.
Karena itu, pengungkapan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual, seperti dalam kasus Hasyim, diyakini hanyalah setitik dari puncak gunung es. Tidak banyak yang berani muncul ke permukaan. Masih banyak kasus yang tersimpan.
Pola dan perilaku kekerasan seksual sejatinya bukan barang baru. Banyak kasus kekerasan dan pelecehan perempuan dilakukan dengan pendekatan relasi kuasa. Baik kasus di kalangan pekerja informal, lingkungan keluarga, buruh, maupun kalangan profesional. Hubungan kuasa juga tidak mesti berlangsung di kala pelaku dan korban berada di lingkungan kerja yang sama, sebab kuasa akan hadir di saat ada relasi.
Namun, arogansi dan dominasi kekuasaan itu akan terpatahkan ketika korban berani angkat suara, saat korban menolak untuk bertekuk lutut di bawah pelaku. Karena, sejatinya relasi kuasa itu hanyalah fatamorgana. Arogansi dan dominasi pelaku juga tidak nyata. Kekuasaan pelaku sebenarnya masih jauh di bawah kekuasaan hukum.
Maka, siapa pun yang merasa menjadi korban tak perlu takut bersuara. Korban jangan ragu membuka perilaku bejat yang berlangsung. Yakinlah, Anda tidak sendirian.
#BedahEditorialMI #HasyimAsyari #KPU
#Kasus #Skandal #KetuaKPU #MediaIndonesia
click our website :
- Media Indonesia: mediaindonesia.com
- E-paper Media Indonesia: epaper.mediaindonesia.com/
Follow official account MI Com di:
- Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
- Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
- Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
- TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/channel/0029VaEH...
![Sean Rii, Karyon, Sharzkii - Taungule [My Love] (Official Music Video)](http://i.ytimg.com/vi/eJoMuypbSzQ/mqdefault.jpg)
Org seperti hasih Ashari yg harus di hukum yg sebesar" nya..org begini .makanya pemilu curang..harus nya pemilu di ulang lagi
Bersih kan terus dengan setuntas tuntas nya
Allah maha adil maha bijaksana dan maha mengetahwi segalanya
Ngasih kebaikan bagi bangsa tapi lambat semua sdh terlanjur rusak
Assalaamu'alaikum,
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar," (QS. 33:70).
Wassalaam.
Tdk cukup minta maaf KPU, HARYS DI BUBARKAN(pecat), ganti dg orang orang yg sadar dg dirinya tdk mesti hrs gelar doktor, yg paling penting jujur, welasasih ihlas.
Celakalah para penguasa ,celakalah para pemimpin celakalah orang orang pembawa amanat, sungguh banyah orang berabgan angan kecurangan kecurangan mereka tergantung bintang suraya ,mereka akan disiksa karena mereka dahulu tdk mau melakukan sesuatu yg di amanatkan kepada mereka.
Inilah akibat sanksi hukum bagi pejabat dan penguasa terlalu ringan dan cuma etik bukan dipidana yg lebih berat gak ada efek jerat.
👍👍👍
Iyo. Benar. Topik. Ini
Pokok Eee. Yang. Mengganti
Ketua. K. P. U. Lama
MANUK ee. Kudu. Di TaLen nii
Kalau membaca kasus Ketua KPU 2024 ini, kita jadi malu diri ya? Masa iya ya moral pejabat negara seperti Hasyim Asy'ari ini, apa pak presidennya atau menteri yang lainnya tidak merasa tersinggung dan malu? Entahlah .. apa yang sedang terjadi dengan negara ini?
Di KPU dilakukan kebejatan dan kebobrokan moral etika akhlak martabat dan integritas kolektivitas dimana seluruh anggota KPU harus dipecat karena yakin juga terjadi tindakan² korupsi.
Yg jelas penyelenggara pengawas pemilu tidak tegas makanya pemilu di NKRI buruk pemilu apapun yg dilaksanakan semua mengandalkan uang untuk menang tidak ada pemilu jurdil itulah akibat pejabat pelaksana pemilu tidak bisa tegas menindak pelanggaran pemilu takut dengan yg ikut pemilu alias partai itu yg terjadi
Pemimpin Negara juga tidak tegas mancla mencle rakyat yang menanggung ekonomi susah dollar naik sandang pangan naik politik gonjang ganjing hukum samberaut korupsi merajalela rakyat bawah bingung mau bertindak apa ?
Dasar dosen Undip Hasyim Ashary, dosen sex.....😵😵😵
Bukan soal jurdil tetapi soal kebejadan moral. Sok berkuasa, seenaknya melakukan pelecehan di kantor KPU. Moral biadab nih ye !
Walaupun ada istilah mau sama mau kalau seoranganusia telah di percaya oleh negara untuk melaksanakan tugas untuk negara tidak boleh berbuat ASUSILA yang memalukan
Ini pejabat yang ketangkap basah yang ketahuan perbuatanya mungkin ada lagi pekabat yang lain yang belum ketauan dengan permasalahan yang sa
Ketua KPU di pecat sesudah tugasnya selesai,. Itu artinya di selamatkan.. seharusnya dri dulu sebelum hasil penetapn hasil pilpres di pecatnya,. dagelan rejim taberetika
"HARTA TAHTA WANITA" JEBAKAN POLITIK DULU KETUA KPK SEKARANG KETUA KPU???
Siapa yg pasang badan utk Hasyim A silahkan angkat tangan
banyak tuh anggota banser yang komen menjelekkan CAT, dan menganggap kasus ini hanya kasus sepele.
memalukan sangat memalukan selaku pejabat negara berbuat asusila atas kelainan sex nya dan mungkin kinerja menyangkut proses pemilu yang di pmpinnya ada juga pelecehan nya
Wssllm maaf pak itu senjata makan tuwan ingat Tuhan tidak tidur rkyt yg di jolimiin doanya di jabah Allah SWT igt yg curang krof pasti ada imbasnya wssllm