Gaji sebulan kpps perbulan paling tinggi tembus Rp900ribu sangat rendah sekali, coba direvisi lagi dengan pengalaman dipilres yang banyak jatuh korban akibat kelelahan dan tanggung jawab.
@@denypermana2549kerjanya seminggu kok. Sebelum penyelenggaraan kudu nulis surat2 dulu, terus dibagiin, belum lagi disuruh kumpul di kecamatan buat beres2 logistik tiap RT/TPS, nanti seusai Pemilunya suruh rekap & ikut rekapitulasi suara. Pas mau hari H bikin tenda, hias tenda, nyari2 meja kursi dll. Gak cuma kerja sehari tinggal duduk manis.
@@Lalaofficial08 memang lu kira kerjanya ringan cuk, mulai persiapan sampai dengan jaga kotak suara, itupun nunggu honornya nggak langsung keluar, kalau berat tugas nya nggak mungkin banyak anggota KPPS yang mati
Faktanya yg jadi petugas pak rt, anaknya pak rt, dan bapak/ibu yg biasanya lulusan sarjana/sma dan itu tanpa syarat ketentuan pokoknya yg milih Pak RT..
Saya 2x jd anggota kpps dan tidak memungkiri ada nepotisme sperti itu..dlu saya 2x karena ditunjuk oleh kepala dusun yg kebetulan masih saudara..setelah itu smpai saat ini saya tdk lagi pngen jd anggota kpps..walaupun syarat sekarang melamar pribadi kalau pngen jd anggota kpps tp ttp dlm pemilihannya nnti ttp ada cmpur tangan pamong dan perangkat desa ..sya pastikan saya dipilih..tp hati nurani ttp tdk bisa dipungkiri itu sdah trmasuk nepotisme.
Ujung - ujungnya yang diterima orang2 yg sudah ditulis lebih dulu oleh pps. Boro2 persyaratan udah lengkap. Eh, yg diterima malah orang yg belum lengkap berkasnya 😂
Dari semua pembahasan yang dinyatakan maka saya menyimpulkan bahwa sistem penerimaan anggota KPPS ini menggunakan metode (Orang dalam). Maka dari itu yang ingin saya tanyakan, Siapa yang menentukan kelulusan bagi para pendaftar anggota KPPS..?? Apakah Pihak Pusat atau Desa..??
bener kerja cuma sehari, klo yg mau dftr ya bener2 ksong waktunya, klo punya anak ribet, dikit2 mesti ke kelurahan, dikit2 mesti rapat, blm lagi bagiin undangan, klo warganya pada mau ke kantor rt, ada bbrpa yg gamau, jd asli nguras waktu bgt, jd hrs bnr2 yg kosong, gbsa yg punya sampingan, buang2 waktu
Masa jabatan 1 bulan. Dalam satu bulan tersebut kita ada saja kegiatan untuk menyukseskan pemilu pada 1 hari tersebut..😊😅 Rapat rapat.bimtex.membagikan undangan c6. Persiapan lokasi/tempat,membeli peralatan yg di perlukan ..dll... Jadi istilah nya mulai pendaftaran sampai selesai kita harus siap siaga stanby menunggu arahan dan informasi,dan melakasanakannya
Gaji kpps perbulan maksudnya gimana ya pak??.. apakah setiap bulan nya kpps menerima honor gaji ,atau hanya 1 bulan masa kerja saja yang di gaji.. mohon informasi nya pak.. terimakasih
Pemborosan anggaran n jadi ladang Bancakan baru bagi KPU dan KPUD 👎 Pdhal bsa dipake anggota KPPS lama ketika pilpres tpi mreka malah buka pendaftaran baru. Klu anggota baru pastinya ada proyek pelatihan dsb yg memakan anggaran cukup besar dan rawan disalahgunakan. Cba pake kpps ketika pilpres, mreka gk perlu pelatihan lgi bsa lsg eksekusi krena momentnya hanya berselang 7bln tentunya KPPS lama masih bsa bekerja efektif
Biasanya jg emang orang-orang lama, petugas KPPS sblmnya. Tp krn udh demisioner mka hrs d bntuk lgi, d sesuai kn kebutuhan... Pemilu 2024 jmlh dpt/tps 300 orang Pilkada 2024 jmlh dpt / 500 orang Akn ad penyusutan jmlh tps d setiap desa/ wilayah Jmlh petugas/ tps 7 orang
@@yudifirmansyah6590 masalah itu bukan hal yg sulit asal ada kemauan, mereka masih punya data" anggota kpps lama jadi gk perlu merekrut anggota baru. Tinggal konfirmasi ulang, klu ada kekurangan bsa diambil dari anggota baru. Cara sperti ini lebih efektif dan efisien.. Proses pelatihan itu memakan biaya yg besar, belum lgi sosialisasi anggota dsb. Aplgi proses pelatihan rawan penyelewengan anggaran
Tidak semua rakyat Indonesia itu mempunyai ilmu dan pengetahuan terkait kriteria dalam memilih pemimpin yg berakhlak dan kompeten. Sesuai UUD 1945 yg asli, maka biarkan MPR yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Presiden & Wakil Presiden, dan biarkan DPRD yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Gubernur/Walikota/Bupati. Tidak ada gunanya para orang bodoh, para orang bejat, para pecandu narkoba, para penjudi, para penyuap, para koruptor dan para pembuat maksiat terlibat aktif dalam memilih presiden, karena pasti hasilnya tidak maksimal. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif. Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis. Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). ---------------------------------------------- Negeri ini harus mempunyai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan kekuasaan rakyat. Sejak Reformasi th.1998, Negeri ini tidak mempunyai lagi Lembaga Tertinggi Negara. Padahal ciri khas Pancasila adalah adanya Kedaulatan Rakyat yg dibuktikan dengan adanya Lembaga Tertinggi Negara (MPR). Untuk itu, Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli. MPR yg berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah kunci sesungguhnya Demokrasi khas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai sila ke-4 Pancasila. Sesuai UUD 1945 (yg asli), tugas utama MPR itu ada 3 : 1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja Presiden. 2. Mengubah dan memperbaiki UUD 3. Membuat dan menetapkan GBHN. Karena MPR yg berwenang dalam memilih dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden, maka bisa saja MPR mencari dan menyaring Capres yg jumlahnya sampai 100 orang, kemudian melakukan proses seleksi yg ketat dg cara musyawarah dan/atau voting yg dilakukan berkali-kali sampai akhirnya didapatlah Presiden yg Selektif dan Terbaik. Itulah salah satu contoh sisi baiknya Demokrasi Pancasila atau Demokrasi Perwakilan melalui MPR. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yg sesuai, cocok, efektif dan efisien untuk Negeri yg besar dg penduduknya yg beraneka ragam suku dan etnis yg mendiami ribuan pulau ini (NKRI). Susunan anggota MPR menurut Pasal 2 UUD 1945 (yg asli) : MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dg utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yg ditetapkan dg UU. Utusan Daerah harus ada yg merupakan satu Fraksi di DPR yaitu Fraksi Utusan Daerah yg mana ini adalah suatu kekuatan & perimbangan kekuasaan yg sangat penting yg harus diperhatikan dalam Ketatanegaraan Negeri ini. Terkait jumlah total keseluruhan anggota Fraksi Utusan Daerah misalnya ditetapkan sebanyak 20% dari jumlah total anggota DPR. Begitupula harus ada juga Utusan Golongan misalnya perwakilan dari Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dll. Jadi intinya adalah dicari solusi terbaik untuk perimbangan komposisi anggota DPR/MPR ini. ----------------------------------------------- Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi. Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji. Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan. Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar). Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya. Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur. Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll. Karena sistem di penyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai. KESIMPULAN : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ---------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dari seratus lebih model sistem demokrasi didunia, Sistem Demokrasi yg sesuai dan cocok untuk Negara Republik Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila, yaitu Sistem Perwakilan. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik. Yang peduli dg politik itu jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini unik dan tentu berbeda dg Negara2 lainnya didunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yg sejarah terbentuknya merupakan gabungan dari banyak kerajaan di Nusantara ini dengan jumlah penduduknya yg besar yg terdiri dari ratusan suku dan etnis, yg daerahnya tersebar pada ribuan pulau, dan bangsa ini bisa bersatu karena adanya sistem Ketatanegaraan yg cocok untuk negeri ini, yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan UUD nya adalah UUD 1945. Sistem Demokrasi yg dijalankan Indonesia saat ini bukanlah Demokrasi Pancasila, tetapi Demokrasi Individu yg liberal. Negara Republik Indonesia yg besar dan luas ini sudah diacak-acak, dihancurkan, diatur dan dikendalikan oleh para Buzzer, para Lembaga Survei dan Media massa. Para Buzzer & Lembaga Survei sudah menjadi Raja di negeri ini dan Media massa sebagai corongnya, serta Para Mafia dan Para Cukong sebagai penyandang dananya. Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, serta untuk menyelamatkan negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). Penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada & Pilpres) yg dilakukan seperti sekarang ini adalah suatu pekerjaan yg mubazir, yg menguras waktu, tenaga, biaya dan sangat bertele-tele dan kontraproduktif. Dan kemudian, supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ---------------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Negara Republik Indonesia sekarang ini tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya, dan UUD Negara Republik Indonesia saat ini bukan lagi UUD 1945, tetapi adalah UUD tahun 2002. UUD Negara Republik Indonesia sekarang adalah UUD 2002. Jika ada yg tidak percaya dan tidak paham dg komentar tsb diatas, silahkan pelajari, diskusikan dan dianalisa secara mendalam dan secara Akademik & Objektif tentang keterkaitan antara falsafah butir2 Pancasila dg isi pembukaan dan isi pasal2 UUD 1945 (yg asli). Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). ------------------------------------ Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif. Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih. Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli). Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia. Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah. Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan biaya hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. KESIMPULAN : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ---------------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
kata siapa kerja sehari? emang udangan bisa terbang sendiri. emang bimtek bisa di wakilkan. emang tps jadi bagus tinggal di sulap .emang kursi meja datang sendiri masih banyak emang² yg lain bang
kerja cuma sehari, tapi tetap di hitungnya perbulan, lumayan tu honor segitu kerja cuma sehari, apalagi cuma pilkada jelas lebih ringan daripada pemilu serentak kemarin
Biasa Bahasa nya KPPS Digaji Tiap Bulan Jelaskan yg Sejelas jelas nya Satu Bulan Digaji Atau berapa Bulan Yg Saya Tahu Selesai Pilkada Terima Gaji Tolong Perjelas Supaya Kita Kita bisa Bantu Pengawasan di Tingkat Kelurahan dn Tingkat Desa . Maaf ya Bapak Ibu KPU Kota/ Kabupaten ( Ketua dn Anggota) Maaf Bapak/ Ibu KPU RI dn Bapak/Ibu KPU Propinsi
Gaji sebulan kpps perbulan paling tinggi tembus Rp900ribu sangat rendah sekali, coba direvisi lagi dengan pengalaman dipilres yang banyak jatuh korban akibat kelelahan dan tanggung jawab.
Full kerjanya itu cuma sehari.
@@denypermana2549kerjanya seminggu kok. Sebelum penyelenggaraan kudu nulis surat2 dulu, terus dibagiin, belum lagi disuruh kumpul di kecamatan buat beres2 logistik tiap RT/TPS, nanti seusai Pemilunya suruh rekap & ikut rekapitulasi suara. Pas mau hari H bikin tenda, hias tenda, nyari2 meja kursi dll. Gak cuma kerja sehari tinggal duduk manis.
Betul skli itu bang
Itu masa jabatan 1 bulan ygy pdhl mah kerja cuma sehari wkwkwk
Kerja sehari 850 😂
@@denypermana2549bagi undanganya melelahkan bang wkkwkkw
Kemarin pileg, pilpres gue ketua kpps.
Sekarang gue serahin ke anak muda yg gue didik secara intensive.
Lebay Lo, kerjaan segitu doang berasa paling NGEDIDIK
Prett..!! apa bedanya sih ketua ama anggota gaji jg cm beda cepe,,,podo gobloke, kecuali OP meski kudu lebih cerdas 🤭🤭
Gajinya nggak seberapa dibandingkan tugas dan tanggungjawabnya,
Ampun dah..
B aja, jangan lebay dah.
Bener
Itu kerja cuma sehari cok
Ga sebanding dari mana wkwkwk
@@Lalaofficial08 memang lu kira kerjanya ringan cuk, mulai persiapan sampai dengan jaga kotak suara, itupun nunggu honornya nggak langsung keluar, kalau berat tugas nya nggak mungkin banyak anggota KPPS yang mati
Faktanya yg jadi petugas pak rt, anaknya pak rt, dan bapak/ibu yg biasanya lulusan sarjana/sma dan itu tanpa syarat ketentuan pokoknya yg milih Pak RT..
Saya 2x jd anggota kpps dan tidak memungkiri ada nepotisme sperti itu..dlu saya 2x karena ditunjuk oleh kepala dusun yg kebetulan masih saudara..setelah itu smpai saat ini saya tdk lagi pngen jd anggota kpps..walaupun syarat sekarang melamar pribadi kalau pngen jd anggota kpps tp ttp dlm pemilihannya nnti ttp ada cmpur tangan pamong dan perangkat desa ..sya pastikan saya dipilih..tp hati nurani ttp tdk bisa dipungkiri itu sdah trmasuk nepotisme.
Alhamdullillah di tempat saya ga ada,malahan anak pengurus setempat pada ga mau,,😚😚
Iya sodaranya semua gak adil
Yohhh daftar ramee rameee..sayang yg diterima orang yg kenal dan dekat dg orang" K P U😂
Wkwkwkkwkwk fakta. No debat
Yaaa jelas lah. Biasane seh pernah kerja jadi kpps biar cepet selesai.
Anak RT RW nya sih yg jadi petugas nya wkwkwk
Validdd 😂😂😂
Bagaimana Dengan Panwas di Tingkat KPPS dekat dgn Siapa ya Supaya Lolos dn Berhasil
Media tulis elektronik bilang 800rebu mana nih 50rebunya kemana
Ujung - ujungnya yang diterima orang2 yg sudah ditulis lebih dulu oleh pps. Boro2 persyaratan udah lengkap. Eh, yg diterima malah orang yg belum lengkap berkasnya 😂
Yg umurnya lewat asal dekat keluarga RT lolos😂😂..ironis
@@swarnadwipa0112 Sependapat 😆
Tul
Ada umurnya lewat masih terpilih....wkkkk ironis sampai ketua RT bisa ubah syarat kayak MK...57 masih bisa...😂😂
Di desa sya . Yang dpaat.. perangkat. Dan istri para Kadus...! Titipan para pejabat desa
ada anggaran buat sewa gedung dan alat lainya nggak
pengumuman hasil seleksi sampai dilantik itu ada waktu sebulan, selama jangka waktu iti belum dikasih tugas kan ya😂
Dari semua pembahasan yang dinyatakan maka saya menyimpulkan bahwa sistem penerimaan anggota KPPS ini menggunakan metode (Orang dalam). Maka dari itu yang ingin saya tanyakan, Siapa yang menentukan kelulusan bagi para pendaftar anggota KPPS..?? Apakah Pihak Pusat atau Desa..??
pihak desa
daftar tidak gratis kawan2 perlu modal
sykur kalau lolos,kalau g lolos
rugii donk...
Bkin surat ksehatan d puskesmas hbis 50k, materai 12k, pas fto 4x6, ftocopy ktp, kk,ijazah, Map buat ngumpulin berkas, dll. Kira2 modal dlu 100 lah😂
Aku gak daftar,takut mati sebelum ajal.
Ketua ama anggota cuma beda 50k doang
Sangat membanggongkan
Orang Deket dan keluarganya pasti hhhhh
Gak ada gunanya pemilu pileg kalo semua partai berkwalisi jadi satu ,gak ada partai yg bela suara yg di wakili ,
Terlalu murah dibandingkan dgn tugas yg harus dilakukan😢😢😢 beda dgn DPR gajinya buaaaanyakkk krjanya gak seberapa 🙏🙏🙏
Daftar DPR saja mas hehe
@@pringgading8552 mau daftar tapi biayanya buaaaanyakkk juga...🤣🤣
Itu masa jabatan 1 bulan ygy pdhl mah kerja cuma sehari wkwkwk
Kerja sehari 850 😂
kerja sehari itu hitungan dari mana kawanku? 😂
bener kerja cuma sehari, klo yg mau dftr ya bener2 ksong waktunya, klo punya anak ribet, dikit2 mesti ke kelurahan, dikit2 mesti rapat, blm lagi bagiin undangan, klo warganya pada mau ke kantor rt, ada bbrpa yg gamau, jd asli nguras waktu bgt, jd hrs bnr2 yg kosong, gbsa yg punya sampingan, buang2 waktu
Bismillah maju terus ingat rakyat Indonesia menanti ( mantap) ❤❤❤❤
Gaji segitu, biaya buat bikin surat kesehatan aja udah lumayan 😅
Surat kesehatan 45k doang
Matre sama foto 20k
Itu masa jabatan 1 bulan ygy pdhl mah kerja cuma sehari wkwkwk
Kerja sehari 850 😂
Sehari gaji 25 JT per bulan nya 10 JT
Q sangka segitu ah ngak jdi lah mundur balik lh q 😂😂😂
Daftarnya kemana? Kemaren saya jadi kpps pemilihan presiden diajak sama RT.
Datang Ke PPS desa mu
Biasanya ke balai desa, kan kantor pps jg disana
Klo di tempat saya di kordinir oleh pengurus setempat seperti rt atau rw.
@@denypermana2549 wah itu namanya KKN
daftarnya dari siakba juga bisa. tnpa harus ke desa
klo d4ft4r dpt money q d4ftr hee..hee..😁
PNS boleh jadi kpps ?
Gaji per bulan, sampai berapa bulan KPPS akan digaji
Sekali doang, krn kerjanya cuma sehari aja pas pemungutan suara
@@Bigalice007lah yg ngomong khan perbulan..apa gak nyimak😂
Gundul mu 😂😂 rapat ber x x, buat TPS, nyebar undangan, melayani pertanyaan warga dll @@Bigalice007
Berapa bulan ni digajinya
@@riojumhana7677 kerjanya cuma sehari,cuma kita harus siap di panggil apabila ada kesalahan dri hasil penghitungan.
Cuma satu bulan bukan per bulan
tapi kerjanya cuma sehari doang itu
Masa jabatan 1 bulan. Dalam satu bulan tersebut kita ada saja kegiatan untuk menyukseskan pemilu pada 1 hari tersebut..😊😅
Rapat rapat.bimtex.membagikan undangan c6. Persiapan lokasi/tempat,membeli peralatan yg di perlukan ..dll...
Jadi istilah nya mulai pendaftaran sampai selesai kita harus siap siaga stanby menunggu arahan dan informasi,dan melakasanakannya
Mau nya sih tiap bulan😅😅..
Gaji kpps perbulan maksudnya gimana ya pak??.. apakah setiap bulan nya kpps menerima honor gaji ,atau hanya 1 bulan masa kerja saja yang di gaji.. mohon informasi nya pak.. terimakasih
Gaji sekali doang.. kan kerjanya cmn sebulan
Ga nyampe bahkan
Cas ya jng ngutang dulu kaya pilpres dan pileg
Inilah indonesia negeri a tercinta , gaji gak seberapa syaratnya luar biasa
G usah daftar ORDAl....pasti lolos....😅😅😅😅
Pemborosan anggaran n jadi ladang Bancakan baru bagi KPU dan KPUD 👎
Pdhal bsa dipake anggota KPPS lama ketika pilpres tpi mreka malah buka pendaftaran baru. Klu anggota baru pastinya ada proyek pelatihan dsb yg memakan anggaran cukup besar dan rawan disalahgunakan. Cba pake kpps ketika pilpres, mreka gk perlu pelatihan lgi bsa lsg eksekusi krena momentnya hanya berselang 7bln tentunya KPPS lama masih bsa bekerja efektif
Kalau gak ngerti mingkem aja.
Kok kaget to bung, di negara Konoha udah biasa itu.
@@HilmiMitrianinamAmu bagus tapi otak terlalu kotor.. negeri sendiri di kirain Konoha yg cenderung buruk artinya. minggat aja dari negri tercinta ini
Biasanya jg emang orang-orang lama, petugas KPPS sblmnya.
Tp krn udh demisioner mka hrs d bntuk lgi, d sesuai kn kebutuhan...
Pemilu 2024 jmlh dpt/tps 300 orang
Pilkada 2024 jmlh dpt / 500 orang
Akn ad penyusutan jmlh tps d setiap desa/ wilayah
Jmlh petugas/ tps 7 orang
@@yudifirmansyah6590 masalah itu bukan hal yg sulit asal ada kemauan, mereka masih punya data" anggota kpps lama jadi gk perlu merekrut anggota baru. Tinggal konfirmasi ulang, klu ada kekurangan bsa diambil dari anggota baru. Cara sperti ini lebih efektif dan efisien..
Proses pelatihan itu memakan biaya yg besar, belum lgi sosialisasi anggota dsb. Aplgi proses pelatihan rawan penyelewengan anggaran
Tidak semua rakyat Indonesia itu mempunyai ilmu dan pengetahuan terkait kriteria dalam memilih pemimpin yg berakhlak dan kompeten.
Sesuai UUD 1945 yg asli, maka biarkan MPR yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Presiden & Wakil Presiden, dan biarkan DPRD yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Gubernur/Walikota/Bupati.
Tidak ada gunanya para orang bodoh, para orang bejat, para pecandu narkoba, para penjudi, para penyuap, para koruptor dan para pembuat maksiat terlibat aktif dalam memilih presiden, karena pasti hasilnya tidak maksimal.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif.
Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif dan tidak efisien.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis.
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
----------------------------------------------
Negeri ini harus mempunyai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan kekuasaan rakyat.
Sejak Reformasi th.1998, Negeri ini tidak mempunyai lagi Lembaga Tertinggi Negara.
Padahal ciri khas Pancasila adalah adanya Kedaulatan Rakyat yg dibuktikan dengan adanya Lembaga Tertinggi Negara (MPR). Untuk itu, Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli.
MPR yg berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah kunci sesungguhnya Demokrasi khas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai sila ke-4 Pancasila.
Sesuai UUD 1945 (yg asli), tugas utama MPR itu ada 3 :
1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja Presiden.
2. Mengubah dan memperbaiki UUD
3. Membuat dan menetapkan GBHN.
Karena MPR yg berwenang dalam memilih dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden, maka bisa saja MPR mencari dan menyaring Capres yg jumlahnya sampai 100 orang, kemudian melakukan proses seleksi yg ketat dg cara musyawarah dan/atau voting yg dilakukan berkali-kali sampai akhirnya didapatlah Presiden yg Selektif dan Terbaik.
Itulah salah satu contoh sisi baiknya Demokrasi Pancasila atau Demokrasi Perwakilan melalui MPR.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yg sesuai, cocok, efektif dan efisien untuk Negeri yg besar dg penduduknya yg beraneka ragam suku dan etnis yg mendiami ribuan pulau ini (NKRI).
Susunan anggota MPR menurut Pasal 2 UUD 1945 (yg asli) : MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dg utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yg ditetapkan dg UU.
Utusan Daerah harus ada yg merupakan satu Fraksi di DPR yaitu Fraksi Utusan Daerah yg mana ini adalah suatu kekuatan & perimbangan kekuasaan yg sangat penting yg harus diperhatikan dalam Ketatanegaraan Negeri ini.
Terkait jumlah total keseluruhan anggota Fraksi Utusan Daerah misalnya ditetapkan sebanyak 20% dari jumlah total anggota DPR.
Begitupula harus ada juga Utusan Golongan misalnya perwakilan dari Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dll.
Jadi intinya adalah dicari solusi terbaik untuk perimbangan komposisi anggota DPR/MPR ini.
-----------------------------------------------
Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi.
Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja.
Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji.
Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan.
Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar).
Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya.
Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur.
Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll.
Karena sistem di penyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.
KESIMPULAN :
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
----------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dapet tulisan dari mana mas?
Dari seratus lebih model sistem demokrasi didunia, Sistem Demokrasi yg sesuai dan cocok untuk Negara Republik Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila, yaitu Sistem Perwakilan.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik.
Yang peduli dg politik itu jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini unik dan tentu berbeda dg Negara2 lainnya didunia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yg sejarah terbentuknya merupakan gabungan dari banyak kerajaan di Nusantara ini dengan jumlah penduduknya yg besar yg terdiri dari ratusan suku dan etnis, yg daerahnya tersebar pada ribuan pulau, dan bangsa ini bisa bersatu karena adanya sistem Ketatanegaraan yg cocok untuk negeri ini, yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan UUD nya adalah UUD 1945.
Sistem Demokrasi yg dijalankan Indonesia saat ini bukanlah Demokrasi Pancasila, tetapi Demokrasi Individu yg liberal.
Negara Republik Indonesia yg besar dan luas ini sudah diacak-acak, dihancurkan, diatur dan dikendalikan oleh para Buzzer, para Lembaga Survei dan Media massa.
Para Buzzer & Lembaga Survei sudah menjadi Raja di negeri ini dan Media massa sebagai corongnya, serta Para Mafia dan Para Cukong sebagai penyandang dananya.
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, serta untuk menyelamatkan negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
Penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada & Pilpres) yg dilakukan seperti sekarang ini adalah suatu pekerjaan yg mubazir, yg menguras waktu, tenaga, biaya dan sangat bertele-tele dan kontraproduktif.
Dan kemudian, supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
----------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Negara Republik Indonesia sekarang ini tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya, dan UUD Negara Republik Indonesia saat ini bukan lagi UUD 1945, tetapi adalah UUD tahun 2002.
UUD Negara Republik Indonesia sekarang adalah UUD 2002.
Jika ada yg tidak percaya dan tidak paham dg komentar tsb diatas, silahkan pelajari, diskusikan dan dianalisa secara mendalam dan secara Akademik & Objektif tentang keterkaitan antara falsafah butir2 Pancasila dg isi pembukaan dan isi pasal2 UUD 1945 (yg asli).
Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
------------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif.
Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih.
Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli).
Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia.
Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah.
Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan biaya hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
KESIMPULAN :
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
----------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
😢😢 moral para elite skrang udh rusak
Pengeluaran saat mendaftar bnyak mengeluarkan uang dan kerjanya bnyak
Tpi gajinya cuman sedikit, tak seimbang dngan kerjanya
Itu masa jabatan 1 bulan ygy pdhl mah kerja cuma sehari wkwkwk
Kerja sehari 850 😂
betul kawan, awalnya saya pikir kerja yah 3 atau 4 harian lah,... ternyata sebelum hari H agenda pekerjaan dah banyak duluan. belum pas hari H
@@Lalaofficial08ini org prasaan getol bgt ngajak org buat pro jd petugas kpps, klo lu mau lo aja sono g usah ngajak2 😂😂😂
@@setiyosigit lah gw udah yg ke 3x ini Cok
kata siapa kerja sehari? emang udangan bisa terbang sendiri. emang bimtek bisa di wakilkan. emang tps jadi bagus tinggal di sulap .emang kursi meja datang sendiri
masih banyak emang² yg lain bang
Emang yg seleksi tau kemampuan calon anggota tersebut seperti apa ?
Hadeeuh masalah baru.
Permainan lama
Yg ptg honor nya jgn lewat hr H..
Ga mau ah menang cape doang
Daftar lagi? Malas ah
Sebagai ketua RW yaa jelas saya kordinasi dgn Pps desalah,pernah jd anggota Kpps sebelumnya serta usia msh cukup faktor utama
Perbulan kan cuma sekali doang gajiannya 😂😂
Nunggu juga kpps pilkada core, pasti ada2 saja yg lucu2 😊
perbulan atau perhari??
kerja cuma sehari, tapi tetap di hitungnya perbulan, lumayan tu honor segitu kerja cuma sehari, apalagi cuma pilkada jelas lebih ringan daripada pemilu serentak kemarin
Gak minat,gajinya kecil banget😂
Anggota kpps banyak yang meninggal dunia karena kelelahan gimana tuh
Digaji untuk kerja brp bulan ya?
Sudah mendaftar ngak masuk karna ngk ada orang dalam
Kebanyakan anaknye atau sodaranye
bahasanya perbulan, emang berapa bulan jadi KPPS hahahaha
Biasa Bahasa nya
KPPS Digaji Tiap Bulan
Jelaskan yg Sejelas jelas nya
Satu Bulan Digaji
Atau berapa Bulan
Yg Saya Tahu Selesai Pilkada Terima Gaji
Tolong Perjelas Supaya Kita Kita bisa Bantu Pengawasan di Tingkat Kelurahan dn Tingkat Desa .
Maaf ya Bapak Ibu KPU Kota/ Kabupaten ( Ketua dn Anggota)
Maaf Bapak/ Ibu KPU RI dn
Bapak/Ibu KPU Propinsi
Mgkin lbh pasnya bkn per bulan tapi perputaran krn kalo sampe terjadi 2 putaran berarti 2x gajian,,😅
Lah gue ditawarin jdi petugas kpps dikasih tau gajinya 200rb 2 hari jhahaha ogah😂
Lihat juruss curangx nnti
Nyesel ikut KPPS pas pemilu presiden, untung gw masih selamet
Emang kenapa kak?
Kok di desaku kok hanya ditunjuk langsung ya. Ditunjuk terus disuruh daftar sj. Pasti diluluskan. Pasti jd anggota😊
Hati2 nanti jadi tumbal pada meninggal duit gak dapet mati aje.
Anggota kpps cuma d kasih 850000 g per bln
/bulan😂
Itu masa jabatan 1 bulan ygy pdhl mah kerja cuma sehari wkwkwk
Kerja sehari 850 😂
Itu masa jabatan 1 bulan ygy pdhl mah kerja cuma sehari wkwkwk
Kerja sehari 850 😂
Sebulan brow,,
Nanti meninggal woi😅
Klo meninggal itu udah takdir bro,😀