Bedah Editorial MI - Cara Terbaik Menghormati Rakyat

MENGHADIRKAN beragam bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah di ajang pilkada merupakan cara terbaik untuk menghormati rakyat. Dengan cara seperti itu, pilkada selaiknya pesta demokrasi benar-benar semarak dan bernyawa, bukan sekadar ritual lima tahunan yang hampa tanpa makna.
Pilkada Serentak 2024 sempat dibayang-bayangi kekhawatiran terjadinya paceklik calon pemimpin daerah. Penyebabnya ialah syarat yang terlalu berat (threshold) bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur.
Namun, kesulitan itu akhirnya teratasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga tunggal penafsir konstitusi membuat terobosan luar biasa melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Lembaga yang kini tidak lagi diketuai Anwar Usman itu membuat keran demokrasi terbuka kembali.
Partai politik yang awalnya tidak bisa mengusung siapa pun sebagai calon kepala daerah lantaran tidak memiliki rekan partai untuk memenuhi ambang batas, akhirnya bisa mengajukan calon, bahkan mengusung calon sendiri.
Keran demokrasi itu memang nyaris saja tertutup karena ada tangan-tangan tidak terlihat (invisible hand) yang ingin membegalnya di tengah jalan. Hanya dalam hitungan hari, Badan Legislasi (Baleg) DPR hendak merevisi UU Pilkada dengan menyampingkan putusan MK.
Namun, rakyat yang sudah muak dengan sandiwara politik serempak bergerak. Mereka turun ke jalan, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan sejumlah kota di luar Pulau Jawa seperti di Makassar.
Gelombang aspirasi rakyat yang semakin membesar tidak lagi bisa dibendung. DPR akhirnya menyerah. Mereka tidak memaksakan untuk merevisi UU Pilkada yang berpotensi besar menjadikan negeri ini dikuasai oleh kartel politik.
Dalam rapat konsultasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Minggu (25/8) lalu, para wakil rakyat di Senayan memutuskan untuk menggunakan nurani mereka. Terbitlah peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baru yang telah mengakomodasi sejumlah putusan MK, termasuk soal batas usia pencalonan.
Partai politik yang semula tersandera dengan urusan threshold mulai leluasa menyiapkan figur-figur terbaik, baik kader maupun nonkader, untuk menjadi calon pemimpin baru di daerah. Dinamika pencalonan menjelang dan saat pendaftaran calon yang dimulai kemarin (Selasa, 27/8) pun meningkat.
Di Jakarta, misalnya, PDIP yang kembali memiliki energi untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri, hingga kemarin masih tampak sangat intens mengutak-atik pasangan calon yang bakal mereka ajukan. Begitu pula di Banten, ketika Partai Golkar balik badan mengusung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi untuk Pemilihan Gubernur Banten.
Partai beringin mencabut dukungan untuk Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur. Padahal, Golkar sudah menyerahkan formulir B1-KWK kepada Andra-Dimyati sebagai salah satu syarat pencalonan ke KPU Provinsi Banten. Di sisi lain, Airin-Ade sebelumnya sudah dideklarasikan PDIP sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Apa yang dilakukan PDIP di Jakarta, juga perubahan sikap Golkar di Banten, tentu harus diapresisasi. Publik bisa melihat mereka tengah menjalankan fungsi sebagai partai politik yang sesungguhnya, yakni menjadi sarana kaderisasi dan seleksi pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Bukan tidak mungkin langkah itu juga bakal diikuti oleh partai politik lain. Mesti kita tegaskan, kontestasi pilkada tidak melulu dimaknai kalkulasi menang-kalah, tetapi bagaimana partai politik responsif mendengarkan kehendak rakyat yang merindukan hadirnya beragam bakal calon pemimpin daerah. Inilah demokrasi yang sejati, demokrasi yang memungkinkan rakyat memperoleh banyak pilihan. Bukan demokrasi seolah-olah, demokrasi yang tidak memungkinkan rakyat selaku pemegang kedaulatan mendapatkan pemimpin daerah yang kompetitif dan berkualitas.
#Demokrasi #PDIP #Golkar #KIMPlus #MediaIndonesia
click our website :
- Media Indonesia: mediaindonesia...
- E-paper Media Indonesia: epaper.mediain...
Follow official account MI Com di:
- Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
- Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
- Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
- TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/c...

[@AnharMadjid]

Alhamdulillah semoga MK ttp istiqomah dan mulai membenshi diri dan jgn lgi diintervensi dri siapapun baik penguasa. Kolompok2 yg hnya utk kepentingan mreka semoga ini jagalah marwah dan martabat utk bangsa ini lbh baik ber konstitusi agar negara kita jgn dikacaukan dgn pelanggaran konstitusi yg tdk sesuai harapan rakyat dan generasi muda masa depan bangsa ini lbh baik dri sekarang. oke bro.

[@SriMisdiati]

Smoga aja demi bangsa &rakyat ini adalah contoh dengan adanya demi demokrasi lebih baik agar parah pemerintah mengoreksi diri untuk rakyanya dimasing-masing daerahnya agar maju dan berkompenten membangun supaya ekominya rakyat lebih baik dari sekarang kami sebagai rakyat ikut senang dengan peringatan demo untuk memperingatkan para elit2 memperhatikannya🎉🎉🎉🇮🇩🇮🇩🇮🇩🤝🤝🤝💪💪💪

[@user-yn2bd8sl1y]

Rakyat berharap kwalisi kawal pilkada selalu melakukan pemantauan yg menyeluruh terhadap penyelenggaraan pilkada . Hal ini penting guna terselenggaranya pilkada yang demokratis.

[@user-yn2bd8sl1y]

Jadilah bijak dan cerdas untuk memilih pemimpin

[@amammujaddidjalalfuadi875]

Assalaamu'alaikum,
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. 49:13).
Wassalaam.

[@user-yn2bd8sl1y]

Penegasan bahwa keadilan di indonisia adalah keadilan yg berdasarkan ketuhananan yang maha esa , dengan kata lain hakim konstitusi dalam menjalankan hukum dan memutus perkara ,selain bertanggung jawap kepada negara dan bangsa indonisia, juga bertanggung jawap kepada tuhan.

[@user-yn2bd8sl1y]

Begitu pula dengan menjalankan demokradi indonisia ,demokrasi di indonisia harus berdasarkan ketuhanan , para calon kepala daerah yang menjadi peserta pilkada harus menghindari polutik uang apabila menjalankan demokrasi yg berketuhanan.

[@foruminsancita1174]

PUU 60 Ambang Batas dukunhan dan PUU 70 soal usia Kepala Daerah

[@sutiminhartomijoyo2967]

Rakyat baik di beri jalan kok 12:49 12:50

[@solosirait2426]

Sudah langka seorang pemimpin menghormati rakyat.....mereka mengabdi uang...tujuan pejabat adalah mencuri uang negara uang rakyat...

[@mrachmat7644]

"MK membuat terobosan luar biasa melalui putusan nomor 70 puu xxii 2024 sehingga partai politik yang awalnya tidak bisa mengusung siapapun." Masa iya ya penyiar atau pembawa/pembaca berita Leonard Samosir menyebut xxii bukan ROMAWI 22 di menit ke 0.52? Entahlah .... syalom.

[@siraitjaya8351]

Pilkada itu mubajir karena banyak kpl daerah jadi koruptor buat apa dipilih bikin dosa yg milih aja kalau yg dipilih jadi koruptor ko masih diterusin

[@jhonfahrizalrizal4897]

Jangan ragukan Surya Paloh, me jilat kekuasaan dan memburu keuntungan parpol.