Editorial Malam - Draf RUU Penyiaran Mengancam Pers

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 12 май 2024
  • MetroTV, DRAF rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik keras dari publik, terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik. Revisi yang sedianya diharapkan menciptakan asas keadilan bagi industri penyiaran di tengah era kemunculan media-media baru berbasis digital itu, kini justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk pembungkaman pers.
    Yang paling utama jadi sorotan dan kritikan ialah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dari draf yang beredar di masyarakat, semangat pembungkaman itu tertangkap jelas pada Pasal 56 Ayat 2 yang memuat larangan-larangan standar isi siaran. Terutama pada poin C yang menjelaskan larangan itu mencakup 'penayangan eksklusif jurnalistik investigasi'.
    Ruang kritik dari pers pun terancam mati oleh aturan tersebut. Dalam ekosistem jurnalistik, jurnalisme investigasi ialah salah satu nyawa yang tak boleh hilang atau dihilangkan. Tanpa jurnalisme investigasi, ruang informasi publik hanya akan diisi oleh laporan-laporan fakta yang ada di permukaan.
    Tidak ada penggalian fakta tersembunyi atau fakta yang disembunyikan, yang ditutup-tutupi, dan yang paling berbahaya tidak ada ruang untuk membongkar ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang sampai hari ini masih dialami sebagian masyarakat. Ini artinya, bukan hanya pers yang dibungkam, melainkan juga suara masyarakat sipil.
    Lagi pula, bila dilihat dari sisi urgensi, apa perlunya UU Penyiaran sampai harus mengatur jurnalisme investigasi? Dari sudut pandang mana pun, mengaitkan keduanya amatlah tidak tepat, bahkan mengada-ada. Pedoman dan tata cara jurnalisme di Tanah Air sudah diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang selama ini berfungsi untuk menjaga independensi dan kebebasan pers.
    Persoalan lain yang juga disorot tajam pada draf RUU Penyiaran ialah aturan yang menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang 'menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran'. Lagi-lagi, ini bertentangan dengan UU Pers yang menggarisbawahi penyelesaian kasus pers penyiaran dilakukan oleh Dewan Pers.
    Bagaimana mungkin kita mau menyandingkan KPI dengan Dewan Pers ketika 'level' mereka saja tidak sepadan. KPI adalah lembaga bentukan politik, anggotanya diseleksi DPR. Sedangkan Dewan Pers ialah lembaga independen, anggota mereka mencerminkan keseimbangan antara organisasi kewartawanan, perusahaan media, dan masyarakat.
    Publik paham UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berusia 22 tahun perlu direvisi, terutama untuk mengadaptasi perkembangan di dunia digital saat ini. UU Penyiaran yang baru nanti diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah munculnya beragam media dan platform digital baru yang hingga kini belum tersentuh regulasi. Bukan malah hendak mengebiri jurnalisme.
    DPR sebagai inisiator RUU Penyiaran mesti membuka telinga lebih lebar untuk mendengarkan semua kritik yang muncul atas draf RUU tersebut. Pemerintah sebagai mitra pembahasan juga tak boleh menutup mata bahwa RUU ini punya potensi membungkam pers. Karena itu, draf RUU Penyiaran itu harus dirombak
    #drafruupenyiaranmengancampers #pers #ruu #penyiaran #Metrotv
    -----------------------------------------------------------------------
    Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!
    Website: www.metrotvnews.com/
    Facebook: / metrotv
    Instagram: / metrotv
    Twitter: / metro_tv
    TikTok: / metro_tv
    Metro Xtend: xtend.metrotvnews.com/

Комментарии • 43

  • @Bangkang363
    @Bangkang363 2 месяца назад +1

    #TolakRUUPenyiaran

  • @ruwetruwet6129
    @ruwetruwet6129 2 месяца назад

    udaahhh... dijogetin aja..

  • @ina_0776
    @ina_0776 2 месяца назад

    Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat harus dipertahankan.

  • @yayukyuk5496
    @yayukyuk5496 2 месяца назад +1

    Belom belom pengangkatan sudah mulai ketakutan dg kritikan kritikan masyarakat n berita jurnalistik

  • @user-sb1ek3zq2d
    @user-sb1ek3zq2d 2 месяца назад

    RANCANGAN UU PENYIARAN YG MENYESATKAN DAN MERUSAK BANGSA !

  • @juliatiardhi9114
    @juliatiardhi9114 2 месяца назад +2

    Yg lalu MENGANCAM DEKOKRASI...sekarang PEMBUNGKAMAN PERS

  • @rujakcukakraxitjahghichnan9173
    @rujakcukakraxitjahghichnan9173 2 месяца назад

    DPR dipilih melalui suara rakyat,setelah DPR terpilih dan terbentuk suara rakyat dibungkam.
    SADIS.

    • @nagawahyudi
      @nagawahyudi 2 месяца назад

      makanya rakyat kl milih dpr yg bener

  • @AhmatAhmat-yw4xw
    @AhmatAhmat-yw4xw 2 месяца назад +1

    UU Perampasan aset dari para koruptor Harus Cepat di Sah kan

  • @FridaSchryn
    @FridaSchryn 2 месяца назад +3

    Batalkan DRAF RUU pers

  • @ruangsahabatt
    @ruangsahabatt 2 месяца назад

    Seharusnya yang di musnahkan itus situs judi online yang jelas jelas merusak bangsa dan negara, kalo undang ini di sahkan bisa merusak kebebasan berpendapat, intinya warga sipil di bungkam

  • @ImamBenjol-xx9wc
    @ImamBenjol-xx9wc 2 месяца назад +1

    Ini kalo presidennya dr militer

  • @kenyaedytomo
    @kenyaedytomo 2 месяца назад

    kenapa pers harus dibungkam?

  • @allchanel1510
    @allchanel1510 2 месяца назад

    Membungkam pers,artinya membungkam masyarakat,sudah selayaknya masyarakat turun kejalan & musnahkan pemerintah & dpr nya,...!!

  • @aguss757
    @aguss757 2 месяца назад

    Bau dan rasa Orde Baru dimulai dgn pengendalian ketat thdp media dan pers

  • @user-sb1ek3zq2d
    @user-sb1ek3zq2d 2 месяца назад

    KAMI RAKYAT INDONESIA TIDAK SETUJU DAN MENOLAK KERAS KPI . ( ATURAN UU YG ANEH )

  • @Mabaws-ju9wp
    @Mabaws-ju9wp 2 месяца назад +1

    Kadang juga terlalu bebas seperti sekarang malah disetir pemilik modal dan itu ngeri karena saling menjatuhkan.

  • @Aryantibe
    @Aryantibe 2 месяца назад +1

    #BAU BAU OTORITER.... JOKOWW... MAIN DEPAN...

  • @6detikchanel
    @6detikchanel 2 месяца назад

    maksud. DPR supaya wartawan liput yang baik baik , pemerintah bagi bagi bantuan, gak boleh membongkar korupsi di larang , diduga kuat yang bikin undang undan ini sangat bermasalah, dalam ketakutan kebongkar bikinlah undang undang pelarangan investigasi. ya aman para pemerkosa aman para korup, aman pungli pungli di semua itansi. rusak negara gak ada infetigasi wartawan.

  • @aguss757
    @aguss757 2 месяца назад

    Bocor Alus harus tutup buku, hanya boleh dengar kabar yg selalu baik2 saja; ini sudah persis jaman Orde Baru. Ini koq seperti negara mana bgtu yg kontrol ketat rakyatnya

  • @AhmatAhmat-yw4xw
    @AhmatAhmat-yw4xw 2 месяца назад +1

    Korupsi Mentri dari partai NASDEM,mengacam mandeknya pembangunan dan kemajuan bangsa.🙏

  • @Suliati-px6zc
    @Suliati-px6zc 2 месяца назад +1

    Mau menghidup kan orde baru mungkin....
    Ini sangat bahaya....

  • @zulkifliharahap4941
    @zulkifliharahap4941 2 месяца назад +3

    Ni pembunuhan pers...nama ya,kami tidak setuju,tu RUU pers wajib di batal kan,berikan ke leluasaan terhadap pers..pers ni adalah corong ya madyarat Indonesia.

  • @User13579llq
    @User13579llq Месяц назад

    Seharusnya KPI mengawasi konten Facebook Karena sekarang berisi konten menjual diri dan lgbt.
    Kalau RUclips dan tiktok Mas sudah punya aturan kebijakan sendiri, tapi kalau Facebook gak punya

  • @user-sb1ek3zq2d
    @user-sb1ek3zq2d 2 месяца назад

    PERS JURNALISTIK DIBUNGKAM, PEMERINTAH BEBAS KORUPSI 😂😂😂😂😂

  • @user-vb2pt6hu4m
    @user-vb2pt6hu4m 2 месяца назад

    Yang udah ada jangan di kutak-katik.
    Ingat Allah swt ☝️💙 ga tidur.
    Di kira.. ngumpet ke ujung dunia ga bakal ketahuan 🤣 ya pasti ketahuan.. lah... 😂
    Ga percaya.. coba aja. 😇

  • @NKRIHARGAMATI-lh5mg
    @NKRIHARGAMATI-lh5mg 2 месяца назад

    MATA DI BUATAKAN, MULUT DI SUMBAT, TELINGA DI TUTUP. DEMOKRASI MULAI MATI, PERUT PENGUASA MULAI KENYANG. BANGKITLAH DARI TIDUR KALIAN

  • @Aryantibe
    @Aryantibe 2 месяца назад +1

    #KPI DAPAT ORDER DARI KONGLOMERATEE ,TERKAIT TAMBANG PERUSAKAN LINGKUNGAN BIAR KAGAK ADA INVESTIGASI.. BIAR BEBAS MERUSAK LINGKUNGAN NOH