Kriteria orang yang bakalan terseleksi terlebih dulu. 1. Tidak mandiri (tidak dapat produksi sendiri) 2. Pendapatan dari jual beli barang dan jasa. 3. Tidak melek finensial menejemen keuangan.
Masih syukur kalo kenaikan 1% itu semua uangnya disalurkan kembali ke rakyat lewat bansos....paling 10% aja yg dipake buat bansos... sisanay 90% itu dipake buat gaji kabinet gemuk, koalisi indonesia maling, buzzer, relawan, ormas, korupsi
SDM rendah 58% bilang "sok2an bilang utang luar negeri, lu kan gk ikut bayar", Noh pajak naik 12% semua rakyat kena dampak nya, lu pikir untuk makan bakso! 🤣🤣
*Hapuskan PAJAK dan RIBA* Ada 2 langkah terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu : 1. Hapuskan pajak PPn & PPh. 2. Suku bunga bank (BI rate) 0%. Penerimaan Negara bisa didapatkan dari : 1. Bagi hasil sektor pertambangan dan oil/gas 2. Setoran tahunan dari BUMN (sekitar 3% sd 10% dari revenue BUMN) 3. Bea Ekspor & Bea Impor (Export/Import duty) 4. Cukai dari beberapa produk 5. Biaya menyimpan uang di Bank (sekitar 1% per tahun) Semua BUMN Strategis, BUMN besar, BUMN yang menguasai hidup orang banyak dan BUMN penghasil uang serta semua Industri Strategis harus dimiliki dan dikuasai 100% oleh Negara. Semua Pertanian besar dan Perkebunan besar harus BUMN. Semua Perkebunan sawit swasta yg menggunakan lahan HGU sudah saatnya diambil alih oleh Negara dan dijadikan BUMN. Semua perusahaan yg menguasai hidup orang banyak, perusahaan yg monopoli harus dijadikan BUMN. Contoh misalnya, perusahaan industri pakan ternak untuk makanan ayam/ikan harus dijadikan BUMN. Pada saat ini hampir semua perusahaan pakan ternak pemiliknya asing (PMA). Indomaret dan Alfamart harus menjadi BUMN/BUMD/Koperasi. Pada saat ini kedua perusahaan tsb sudah menguasai hajat hidup orang banyak dan sudah monopoli. Kedua perusahaan tsb sudah mengendalikan produsen dan konsumen. Jika kedua perusahaan ini tidak berjualan saja selama 3 hari, maka ekonomi akan lumpuh. Jika perusahaan2 swasta tsb tidak mau untuk di BUMNisasi, maka Negara harus mencabut izin operasionalnya. Langkah-langkah BUMNisasi ini dapat didetailkan secara komprehensif dan tepat. BUMNisasi ini bukan berarti semua perusahaan swasta di BUMN kan, tetapi hanya perusahaan2 sesuai kriteria yg tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 (yg asli). Untuk program penghapusan PPn & PPh, dalam implementasinya dapat juga dilakukan dg strategi penurunan bertahap. Misalnya pada tahun ini PPn dipatok 8%, tahun depan diturunkan menjadi 5%, tahun selanjutnya 2%, dan akhirnya 0%. Begitupula PPh diturunkan dg bertahap sampai akhirnya 0%. Karena pajak sudah dihapuskan, maka salah satu cara BUMNisasi ini misalnya memilih opsi BOT (Build-Operate-Transfer) atau bisa juga perjanjian bagi hasil dan akhirnya BOT, dlsb. Untuk perusahaan2 oil/gas dan pertambangan dimana kadang2 membutuhkan biaya besar dan sarat dg teknologi, maka pemiliknya dibolehkan swasta (PMDN/PMA) dengan syarat diterapkan opsi bagi hasil dimana perusahaan tsb harus setor kepada negara misalnya sekitar 3% sd 10% dari revenue. Jika perusahaan tsb tidak mau dan tidak bersedia dg opsi tsb, maka izinnya dicabut. Untuk Perusahaan Pertambangan Batubara semuanya harus BUMN, tidak boleh ada satupun yg swasta. Semua BUMN ini tidak boleh diperjual belikan dibursa saham artinya tidak boleh Tbk. BUMN adalah penghasil Income untuk negara atau pundi-pundi negara. Semua BUMN ini harus di-efisien-kan dan harus dikendalikan dengan cermat. Capex & Opex semua BUMN harus di check & review dan di efisien kan. Setoran ke Negara harus fixed sekian persen dari revenue. Ini bisa ditentukan dan dipatok terhadap suatu BUMN dan menjadi KPI jajaran direksi. Setoran BUMN ini bukan berdasarkan profit tetapi berdasarkan percentage dari revenue, misalnya 3% sd 10% dari revenue. Seperti misalnya PT Pertamina harus menyetor ke negara sebesar Rp.100 triliun/tahun, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat masing2 menyetor sebesar Rp.90 triliun/tahun, begitu juga dengan PT Aneka Tambang sekitar Rp.95 triliun/tahun, begitu juga dengan BUMN2 yg lainnya. Banyak dana BUMN yg hanya diparkir saja di bank. Dan dari dulu, strategi BUMN untuk mendapatkan keuntungannya adalah salah satunya dari hasil bunga bank atau deposito dan main Valas (Valuta asing). Dan untuk kedepannya hal ini tidak boleh lagi terjadi. Jika suatu BUMN tidak bisa berjalan seperti kriteria yang disebutkan diatas maka : berarti jajaran Direksi di BUMN tsb tidak kompeten dan harus diganti. Sistem Kapitalis & Liberal harus dihilangkan, karena akan berujung pada monopoli yg dilakukan per-orangan atau kelompok yg hanya dikuasai segelintir orang yg disebut konglomerat. Negara tidak boleh tersandera oleh para pengusaha atau konglomerat tsb. Yang boleh jadi Konglomerat itu harus Negara (BUMN, BUMD) atau Koperasi. Direktorat Jenderal Pajak akan kita bubarkan atau diperkecil jumlah personilnya, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan kita perkuat dan perbesar karena Indonesia Negara Kepulauan. Untuk Cukai dan Bea Ekspor/Impor akan kita atur dengan cara tersendiri misalnya Bea Impor (Import Duty) untuk sembilan bahan pokok dan obat2an akan kita naikkan sehingga ekonomi dalam negeri terutama Pertanian, Peternakan, Perikanan dan industri makanan serta obat2an akan maju dengan pesat. Misalnya Tarif Bea Masuk (Import) untuk daging sapi, daging ayam dan buah2an 300% (tiga ratus persen). Bila ketahanan ekonomi didalam negeri rapuh dan tidak stabil, maka import harus dihentikan (stop import). Begitupula terkait export, kita harus membatasi export produk CPO, textil, karet, plastik, polimer, zat warna, pestisida, semen dll, supaya alam negeri ini tetap natural dan industri2nya Ramah Lingkungan. Bila langkah2 tsb terkendala oleh aturan WTO, maka keluar saja dari WTO. Terkait dengan Perbankan, maka sasaran akhirnya adalah penghapusan bunga bank. Ganti mata uang rupiah dengan mata uang emas (dinar). Semua Bank harus dijadikan BUMN, tidak boleh ada satupun Bank Swasta. Pemerintah harus men-target-kan untuk menurunkan BI rate, kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan, sampai maksimal 3% pada tahun ini, 1% tahun depan, dan 0.5% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya bunga bank hilang dibumi Indonesia. Fungsi utama bank bukanlah untuk mengumpulkan uang masyarakat. Menyuruh masyarakat menabung di bank adalah ide bodoh dan tidak mendidik. Rakyat di didik supaya jangan boros dan tidak ber-foya2. Untuk kedepannya, fungsi bank harus diubah misalnya bank bertugas untuk membayar uang pensiun PNS/TNI Polri, payroll penggajian PNS/TNI-Polri, untuk transaksi2 pembayaran, transaksi jual beli, e-money, dan lain2 sejenisnya. Bank berfungsi bukan untuk menyalurkan kredit. Semua transaksi pembayaran digital harus lewat e-money perbankan yg semuanya BUMN. Tidak boleh ada satupun alat pembayaran digital yg dikeluarkan oleh swasta. Siapa yg menyimpan uang di bank dikenakan biaya administrasi misalnya 1% per tahun, hampir samalah fungsinya dengan Safe Deposit Box dimana dikenakan biaya untuk menyimpan barang. Substansi-nya adalah bank bukan tempat menyimpan uang. Rakyat jangan diajarkan dan dibiasakan memakan riba. Rakyat dipaksa untuk memutar uangnya sendiri, mungkin dg cara wiraswasta, koperasi dlsb. Pemerintah harus berusaha sungguh2 supaya Perbankan beroperasi secara syariah, sehingga akhirnya riba hilang dari bumi Indonesia. Inilah Konsep Ekonomi Kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945. ------------------------------------------ Indonesia adalah negeri yg kaya raya, lengkap dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan & pertambangannya, iklimnya yg tidak mengenal 4 musim, alamnya yg luas dan indah, suku bangsa dan budayanya yg beraneka ragam dg jumlah penduduknya yg besar sehingga bisa menjadi pasar (market) tersendiri. Ekonomi dan Teknologi harus mengacu dan disesuaikan dg kebutuhan dan potensi2 yg ada di negeri sendiri. Industri2 di negeri ini tidak boleh tergantung kepada sumber bahan baku yg di import, karena negeri ini bukan pasar negara lain. Singkat kata Indonesia adalah negara yang "Self Generating & Self Regulating" artinya negara ini sangat bisa untuk menjadi negara yg mandiri dalam segala hal, dan jika Indonesia di-embargo malah bisa maju lebih cepat menjadi negara yang makmur dan sejahtera. ----------------------------------------------- Kesimpulan : Setiap orang tidak perlu lagi punya kartu NPWP, artinya NPWP pribadi dihapuskan. NPWP diwajibkan harus ada hanya untuk Perusahaan2 Importir/Eksportir dan Perusahaan2 yg memproduksi barang kena cukai.
Swasta dijadikan BUMN makin banyak donk yg rugi ? BUMN selama ini dibuat bangkrut dan keuangannya dikorupsi rame2 dijadikan bancakan. Justru swasta lah yg jauh lebih pintar mengelola perusahaan sampai bisa profit. BUMN PLN, BUMN PAM,BUMN TELKOM, BUMN Pertamina meski sudah monopoli usaha , dibayar pake kas keras, nggak ada saingannya eh malah rugi berdarah2. Pasti dijadikan bancakan dikorupsi rame2 dan pemerintah seolah tidak mampu mengelola malah jabatan dirut Garuda, komisaris Telkom diduduki sama orang yg tidak kompeten di bidangnya utk mengelola gara2 rezim ini malah bagi2 jabatan utk kroni2 nya. Tanya tuh Slank dan Yenny Wahid yg sempat menjadi komisaris BUMN, ormas2 keagamaan malah mengelola tambang2 yakin bisa dan tidak boncos nantinya sehingga tidak menghasilkan profit malah rugi jadi tidak setor pajak ke negara?
Bank pemerintah malah duit tabungan nasabah banyak yg hilang tiba2 mungkin yg ngelola tidak profesional malah cenderung bagi2 jabatan tadi terutama di era rezim raja mul
"Negeri ini sedang posisi tdk baik ?? " Phk di mana2 , ekonomi tumbuh menurun 4,95% , industri pd kabur pindah ke yg aman. Daerah byk protes , daerah byk pengaduan. Solusi punya dan ada , ternyata ada yg tdk setuju jalur itu di gunakan untuk penyelesaian.
Waktu naik ke 11 saja km sdh subsidi terus supaya omzet ttp baik. Giliran sepi KPP ga setuju. Curiga ini itu. Skrg mau dihantam lagi 12. Mau gimana nasib ke dpn?
Mungkin banyak yg berpikiran PPN naik 1% doank, jd barang yg kita konsumsi paling naik 1%. Dari video ini bs menjelaskan efek bola saljunya. Jd tidak sesederhana "cuma naik 1%"
Ppn mau naik 12%,15%,20% atau 25% itu percuma saja tidak akan bisa menyehatkan apbn dan bayar hutang negara,,,, selagi oknum2 di pemerintahan tidak di berantas dan uud perampasan aset di sahkan,,,, pasti kebijakan pemerintah hanya membuat masyarakat menengah ke bawah menjerit dan menangis,,,,
Tau kan mngapa agama mengharamkan riba, efek makro nya ngeri bro, thn dpn harus byr 800 T itu hnya bunga nya saja bukan pokoknya, pajak naik bukan solusi perusahaan thn dpn byk ttp akibat pjk ,phk makin byk malah jd beban negara, msyrkt sdh makan tabungan pemasukan dan pengeluaran sdh gak seimbang
Dari awal pemerintahan di bentuk segitu bnyaknya menteri dan wakil menteri aku udah filing pasti pajak akan di naikan .eh bener pisan hhahahahahaha .pemerintahan gemuk bgtu ujungnya rakyat yg di bebani 😂😂
![Ini Dia! Dampak PPN 12% Untuk Masyarakat - [Metro Siang]](http://i.ytimg.com/vi/eI-9OEdL9l4/mqdefault.jpg)
Setuju dibatalkan. Ekonomi lgi mnurun eh mikir pajek ae
Kriteria orang yang bakalan terseleksi terlebih dulu.
1. Tidak mandiri (tidak dapat produksi sendiri)
2. Pendapatan dari jual beli barang dan jasa.
3. Tidak melek finensial menejemen keuangan.
Siap siap pemerintah menaggung biaya hidup rakyatnya dikarenakan usaha akan ditutup semua..... Aweuuuu... aweuuuu aweeeuuu
Masih syukur kalo kenaikan 1% itu semua uangnya disalurkan kembali ke rakyat lewat bansos....paling 10% aja yg dipake buat bansos... sisanay 90% itu dipake buat gaji kabinet gemuk, koalisi indonesia maling, buzzer, relawan, ormas, korupsi
SDM rendah 58% bilang "sok2an bilang utang luar negeri, lu kan gk ikut bayar", Noh pajak naik 12% semua rakyat kena dampak nya, lu pikir untuk makan bakso! 🤣🤣
😂😂😂 ok gas ok gas. Aneh sekarang g liat komen bela pemerintah. Sepertinya kompak hujat pemerintah 😂😂😂
*Hapuskan PAJAK dan RIBA*
Ada 2 langkah terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu :
1. Hapuskan pajak PPn & PPh.
2. Suku bunga bank (BI rate) 0%.
Penerimaan Negara bisa didapatkan dari :
1. Bagi hasil sektor pertambangan dan oil/gas
2. Setoran tahunan dari BUMN (sekitar 3% sd 10% dari revenue BUMN)
3. Bea Ekspor & Bea Impor (Export/Import duty)
4. Cukai dari beberapa produk
5. Biaya menyimpan uang di Bank (sekitar 1% per tahun)
Semua BUMN Strategis, BUMN besar, BUMN yang menguasai hidup orang banyak dan BUMN penghasil uang serta semua Industri Strategis harus dimiliki dan dikuasai 100% oleh Negara.
Semua Pertanian besar dan Perkebunan besar harus BUMN. Semua Perkebunan sawit swasta yg menggunakan lahan HGU sudah saatnya diambil alih oleh Negara dan dijadikan BUMN.
Semua perusahaan yg menguasai hidup orang banyak, perusahaan yg monopoli harus dijadikan BUMN. Contoh misalnya, perusahaan industri pakan ternak untuk makanan ayam/ikan harus dijadikan BUMN. Pada saat ini hampir semua perusahaan pakan ternak pemiliknya asing (PMA).
Indomaret dan Alfamart harus menjadi BUMN/BUMD/Koperasi. Pada saat ini kedua perusahaan tsb sudah menguasai hajat hidup orang banyak dan sudah monopoli. Kedua perusahaan tsb sudah mengendalikan produsen dan konsumen. Jika kedua perusahaan ini tidak berjualan saja selama 3 hari, maka ekonomi akan lumpuh.
Jika perusahaan2 swasta tsb tidak mau untuk di BUMNisasi, maka Negara harus mencabut izin operasionalnya.
Langkah-langkah BUMNisasi ini dapat didetailkan secara komprehensif dan tepat.
BUMNisasi ini bukan berarti semua perusahaan swasta di BUMN kan, tetapi hanya perusahaan2 sesuai kriteria yg tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 (yg asli).
Untuk program penghapusan PPn & PPh, dalam implementasinya dapat juga dilakukan dg strategi penurunan bertahap. Misalnya pada tahun ini PPn dipatok 8%, tahun depan diturunkan menjadi 5%, tahun selanjutnya 2%, dan akhirnya 0%. Begitupula PPh diturunkan dg bertahap sampai akhirnya 0%.
Karena pajak sudah dihapuskan, maka salah satu cara BUMNisasi ini misalnya memilih opsi BOT (Build-Operate-Transfer) atau bisa juga perjanjian bagi hasil dan akhirnya BOT, dlsb.
Untuk perusahaan2 oil/gas dan pertambangan dimana kadang2 membutuhkan biaya besar dan sarat dg teknologi, maka pemiliknya dibolehkan swasta (PMDN/PMA) dengan syarat diterapkan opsi bagi hasil dimana perusahaan tsb harus setor kepada negara misalnya sekitar 3% sd 10% dari revenue. Jika perusahaan tsb tidak mau dan tidak bersedia dg opsi tsb, maka izinnya dicabut. Untuk Perusahaan Pertambangan Batubara semuanya harus BUMN, tidak boleh ada satupun yg swasta.
Semua BUMN ini tidak boleh diperjual belikan dibursa saham artinya tidak boleh Tbk.
BUMN adalah penghasil Income untuk negara atau pundi-pundi negara.
Semua BUMN ini harus di-efisien-kan dan harus dikendalikan dengan cermat. Capex & Opex semua BUMN harus di check & review dan di efisien kan. Setoran ke Negara harus fixed sekian persen dari revenue. Ini bisa ditentukan dan dipatok terhadap suatu BUMN dan menjadi KPI jajaran direksi.
Setoran BUMN ini bukan berdasarkan profit tetapi berdasarkan percentage dari revenue, misalnya 3% sd 10% dari revenue. Seperti misalnya PT Pertamina harus menyetor ke negara sebesar Rp.100 triliun/tahun, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat masing2 menyetor sebesar Rp.90 triliun/tahun, begitu juga dengan PT Aneka Tambang sekitar Rp.95 triliun/tahun, begitu juga dengan BUMN2 yg lainnya.
Banyak dana BUMN yg hanya diparkir saja di bank. Dan dari dulu, strategi BUMN untuk mendapatkan keuntungannya adalah salah satunya dari hasil bunga bank atau deposito dan main Valas (Valuta asing). Dan untuk kedepannya hal ini tidak boleh lagi terjadi.
Jika suatu BUMN tidak bisa berjalan seperti kriteria yang disebutkan diatas maka : berarti jajaran Direksi di BUMN tsb tidak kompeten dan harus diganti.
Sistem Kapitalis & Liberal harus dihilangkan, karena akan berujung pada monopoli yg dilakukan per-orangan atau kelompok yg hanya dikuasai segelintir orang yg disebut konglomerat.
Negara tidak boleh tersandera oleh para pengusaha atau konglomerat tsb.
Yang boleh jadi Konglomerat itu harus Negara (BUMN, BUMD) atau Koperasi.
Direktorat Jenderal Pajak akan kita bubarkan atau diperkecil jumlah personilnya, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan kita perkuat dan perbesar karena Indonesia Negara Kepulauan.
Untuk Cukai dan Bea Ekspor/Impor akan kita atur dengan cara tersendiri misalnya Bea Impor (Import Duty) untuk sembilan bahan pokok dan obat2an akan kita naikkan sehingga ekonomi dalam negeri terutama Pertanian, Peternakan, Perikanan dan industri makanan serta obat2an akan maju dengan pesat. Misalnya Tarif Bea Masuk (Import) untuk daging sapi, daging ayam dan buah2an 300% (tiga ratus persen).
Bila ketahanan ekonomi didalam negeri rapuh dan tidak stabil, maka import harus dihentikan (stop import).
Begitupula terkait export, kita harus membatasi export produk CPO, textil, karet, plastik, polimer, zat warna, pestisida, semen dll, supaya alam negeri ini tetap natural dan industri2nya Ramah Lingkungan.
Bila langkah2 tsb terkendala oleh aturan WTO, maka keluar saja dari WTO.
Terkait dengan Perbankan, maka sasaran akhirnya adalah penghapusan bunga bank.
Ganti mata uang rupiah dengan mata uang emas (dinar).
Semua Bank harus dijadikan BUMN, tidak boleh ada satupun Bank Swasta.
Pemerintah harus men-target-kan untuk menurunkan BI rate, kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan, sampai maksimal 3% pada tahun ini, 1% tahun depan, dan 0.5% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya bunga bank hilang dibumi Indonesia.
Fungsi utama bank bukanlah untuk mengumpulkan uang masyarakat. Menyuruh masyarakat menabung di bank adalah ide bodoh dan tidak mendidik. Rakyat di didik supaya jangan boros dan tidak ber-foya2.
Untuk kedepannya, fungsi bank harus diubah misalnya bank bertugas untuk membayar uang pensiun PNS/TNI Polri, payroll penggajian PNS/TNI-Polri, untuk transaksi2 pembayaran, transaksi jual beli, e-money, dan lain2 sejenisnya. Bank berfungsi bukan untuk menyalurkan kredit.
Semua transaksi pembayaran digital harus lewat e-money perbankan yg semuanya BUMN. Tidak boleh ada satupun alat pembayaran digital yg dikeluarkan oleh swasta.
Siapa yg menyimpan uang di bank dikenakan biaya administrasi misalnya 1% per tahun, hampir samalah fungsinya dengan Safe Deposit Box dimana dikenakan biaya untuk menyimpan barang.
Substansi-nya adalah bank bukan tempat menyimpan uang. Rakyat jangan diajarkan dan dibiasakan memakan riba. Rakyat dipaksa untuk memutar uangnya sendiri, mungkin dg cara wiraswasta, koperasi dlsb.
Pemerintah harus berusaha sungguh2 supaya Perbankan beroperasi secara syariah, sehingga akhirnya riba hilang dari bumi Indonesia.
Inilah Konsep Ekonomi Kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945.
------------------------------------------
Indonesia adalah negeri yg kaya raya, lengkap dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan & pertambangannya, iklimnya yg tidak mengenal 4 musim, alamnya yg luas dan indah, suku bangsa dan budayanya yg beraneka ragam dg jumlah penduduknya yg besar sehingga bisa menjadi pasar (market) tersendiri.
Ekonomi dan Teknologi harus mengacu dan disesuaikan dg kebutuhan dan potensi2 yg ada di negeri sendiri.
Industri2 di negeri ini tidak boleh tergantung kepada sumber bahan baku yg di import, karena negeri ini bukan pasar negara lain.
Singkat kata Indonesia adalah negara yang "Self Generating & Self Regulating" artinya negara ini sangat bisa untuk menjadi negara yg mandiri dalam segala hal, dan jika Indonesia di-embargo malah bisa maju lebih cepat menjadi negara yang makmur dan sejahtera.
-----------------------------------------------
Kesimpulan :
Setiap orang tidak perlu lagi punya kartu NPWP, artinya NPWP pribadi dihapuskan.
NPWP diwajibkan harus ada hanya untuk Perusahaan2 Importir/Eksportir dan Perusahaan2 yg memproduksi barang kena cukai.
Sy setuju mas dgn pemaparan anda sgt sesuai dgn uu pasal 33, inti kehancuran ekonomi negara adalah sistem ribawi.
Saya membaca semua tulisan anda, sepertinya anda sangat menguasai problema ini. Dan tahu bagaimana untuk membuat nya menjadi lebih baik.
Swasta dijadikan BUMN makin banyak donk yg rugi ? BUMN selama ini dibuat bangkrut dan keuangannya dikorupsi rame2 dijadikan bancakan. Justru swasta lah yg jauh lebih pintar mengelola perusahaan sampai bisa profit. BUMN PLN, BUMN PAM,BUMN TELKOM, BUMN Pertamina meski sudah monopoli usaha , dibayar pake kas keras, nggak ada saingannya eh malah rugi berdarah2. Pasti dijadikan bancakan dikorupsi rame2 dan pemerintah seolah tidak mampu mengelola malah jabatan dirut Garuda, komisaris Telkom diduduki sama orang yg tidak kompeten di bidangnya utk mengelola gara2 rezim ini malah bagi2 jabatan utk kroni2 nya. Tanya tuh Slank dan Yenny Wahid yg sempat menjadi komisaris BUMN, ormas2 keagamaan malah mengelola tambang2 yakin bisa dan tidak boncos nantinya sehingga tidak menghasilkan profit malah rugi jadi tidak setor pajak ke negara?
Bank pemerintah malah duit tabungan nasabah banyak yg hilang tiba2 mungkin yg ngelola tidak profesional malah cenderung bagi2 jabatan tadi terutama di era rezim raja mul
Efek hutang Mulyono , pajak naik melulu 🤔😵💫🥴
nambah hutang 4rbuan T ,, bunganya tinggi pasti
@samsamijan9029 4 rb apanya ?? hampir 6 rb 🤔🥴😵💫cicilan utang dan bunga utk th 2025 khusus era Jkw bisa lebih dari 500 T 😮😯😔
Klu cuma 12% itu dampak tidak ada. Sekalian naikan ke PPN 50%.
Udah itu ibu itu sudah lah capek bu.......rakyat udah cape ngeliat ibu
2045 ppn 58%
😂😂😂
Alamat investor akan menarik modal dalam negeri dan menggalihkan investasi ke negeri lain.
Setuju.
Kalau benar mau menumbuhkan ratio ekonomi.. PPN diturunkan.
Baru namanya pemerintah pro rakyat
"Negeri ini sedang posisi tdk baik ?? "
Phk di mana2 , ekonomi tumbuh menurun 4,95% , industri pd kabur pindah ke yg aman. Daerah byk protes , daerah byk pengaduan.
Solusi punya dan ada , ternyata ada yg tdk setuju jalur itu di gunakan untuk penyelesaian.
Sudah saat nya mulyani di ganti tdk perlu takut krn sdh tdk ada lagi keberkahan di tangan nya krn utang negara terlalu berat dan bunga utg nya
Waktu naik ke 11 saja km sdh subsidi terus supaya omzet ttp baik. Giliran sepi KPP ga setuju. Curiga ini itu. Skrg mau dihantam lagi 12. Mau gimana nasib ke dpn?
Mungkin banyak yg berpikiran PPN naik 1% doank, jd barang yg kita konsumsi paling naik 1%. Dari video ini bs menjelaskan efek bola saljunya. Jd tidak sesederhana "cuma naik 1%"
Ppn mau naik 12%,15%,20% atau 25% itu percuma saja tidak akan bisa menyehatkan apbn dan bayar hutang negara,,,, selagi oknum2 di pemerintahan tidak di berantas dan uud perampasan aset di sahkan,,,, pasti kebijakan pemerintah hanya membuat masyarakat menengah ke bawah menjerit dan menangis,,,,
Tau kan mngapa agama mengharamkan riba, efek makro nya ngeri bro, thn dpn harus byr 800 T itu hnya bunga nya saja bukan pokoknya, pajak naik bukan solusi perusahaan thn dpn byk ttp akibat pjk ,phk makin byk malah jd beban negara, msyrkt sdh makan tabungan pemasukan dan pengeluaran sdh gak seimbang
Nek arep mateni masarakat ..semua naikan
Belum masa kerja 100 hari udah bikin geger begini, gmn kalo 1-2 thn?
Pajak 12% mah nanggung, 58% aja sekalian di goyang gasken ayo gas...
Dijogetin aja...😂😂😂
Dari pada naikin ppn.
Lebih baik berantas korupsi.
Yang penting makan siang gratis sama joget gemoy 🤪🤪
Minta di demo pemerintah sekarang
Indonesia akan menjadi Zimbabwe ke 2
11 dari 100
Dari awal pemerintahan di bentuk segitu bnyaknya menteri dan wakil menteri aku udah filing pasti pajak akan di naikan .eh bener pisan hhahahahahaha .pemerintahan gemuk bgtu ujungnya rakyat yg di bebani 😂😂
lebih prioritas mana hukum mati dan miskinkan koruptor atau naikan ppn???
Demi membayar hutang gara gara mulyono dan anakya ppn naik rakyat pegusaha menjerit g tau lagi dah ...ppn naik rakyat mati
Benar2 membosankan dengan kebijakan pemerintah sekarang,
Dari mulai kebijakan yg menyusahkan masarakat
Sampai ke perundang2 yg kontra masarakat
Yukkk 58% kita joget bareng 😂
naik 9% bukan 1%
Omon omon doang
taikin aja gpp
Ppn 12% pabrik tutup 80%...mantapp...!!
😂
Cuma naik 12% aja susah, tenang rakyat Indonesia 58% lebih siap buat bayar pajak sampai 99%
ppn naik gak papa tapi upah buruh di indonesia harus naik juga👍👍👍