PDIP Diminta Tak Lempar Kesalahan ke Prabowo soal Kenaikan PPN 12%: Presiden hanya Menjalankan
HTML-код
- Опубликовано: 21 дек 2024
- Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto menilai, sikap PDI Perjuangan terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP.
Kini, Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menyelamatkan warga dengan memberikan kenaikan PPN hanya di barang-barang mewah.
Wihadi menyebut, wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menurutnya, payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).
"Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Wihadi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Sabtu (21/12/2024).
Bahkan, panja kenaikan PPN dipimpin langsung oleh partai berlambang banteng.
Oleh karena itu, ia merasa heran PDIP saat ini malah seolah menentang kenaikan PPN.
Lebih lanjut dikatakannya, cara PDIP bisa menyudutkan Presiden Prabowo.
"Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto)," kata Wihadi.
Presiden disebutnya telah 'mengulik' kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah.
Salah satunya, dengan menerapkan kenaikan PPN terhadap item-item mewah.
Sehingga diharapkan, daya beli masyarakat tak menurun.
"Sehingga pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi, ini adalah merupakan langkah bijaksana dari Pak Prabowo," kata Wihadi.
Wihadi lantas mengingatkan agar pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu kenaikan PPN merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo.
Dia menekankan bila kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP.
"Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan," tegasnya.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pimpinan Banggar DPR Ungkap Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi: Diinisiasi oleh PDIP, www.tribunnews....
Program: Tribunnews Update
Host: Tri Suhartini
Editor Video: Fegi Sahita
Uploader: Danang Risdinato
#pdiperjuangan #prabowosubianto #presidenprabowo #kenaikanppn #pajak
Rakyat yg mnjadi kurban...biar adil , undang2 aset perampasan korupsi jg harus ikut disahkan.
susah klo dprnya msih kekeh ditangan pdip
Betul banget.pajak naiknya g kira2.ungangnya d makan pejabat.mentrinya p prabowo terlalu banyak.bln jg krja dh munta naik anggaran .ada lagi yg ibunya ultah pake duwit negara.kasihan rakyat miskin p.
@@RomelahVivo itukan ulah Mulyono saat menjabat utang ugal2an,darimana duit bayar utang kalau tidak dari pajak.
@@simata2834bersyukurlah warga Jakarta memiliki pemimpin tugu bambu dan kelebihan bayar
Loe DM ketuanya ba puan 😅 sama partai lain aja susah apalagi sama you...
Inilah kerja wakil rakyat di DPR, saling bersandiwara menipu rakyat yg diwakilinya.
Prabowo bukannya ketua kim yaa ?
Kim kan mayoritas, kl punya hati dan ketegasan tau lah mesti ngapain.
Orang mau ngehapus pilkada aja bisa, masa gini doang ga bisa
Kalau DPR bubar mungkin pak Prabowo ga bakal banyak bicara
Koplakkkkk...yang bikin UU itu DPR....dan DPR itu ketuanya PDIP
Mau OMNIBUSLAW sampai PERAMPASAN ASET itu Keluarnya Dari DPR@@herlambang9345
Hehe ngeri emang politik, didepan ngomongnya baik dibelakang saling menjatuhkan
@@herlambang9345 beda, RUU itu sudah ditetapkan waktu PDIP Ketua Panitia dan sebelum KIM terbentuk
Sukanya hanya lempar lempar
Padhal ikut menyetujui juga
Smg presiden Prabowo sabar dan tetap ammanah❤
Karena ga banyak yg paham ppn.akhirnya semua bahan yg seharusnya tidak kena ppn 12% ikut naik
kelakuan pdi megawati
@@muismail4658sama aja......prabowo.kan presiden.....kalo ga setuju kan tinggal batalkan.....lah wong hampir seluruh anggota dpr isinya pengusung prabowo koq.....intinya sih buat nambah keuangan negara yg kebanyakan hutang.....
Sembako naik karena nataru...
@@exenderz emang situ ga sadar......setiap ada kenaikan.....pasti semua ikut naik......
@@dwiwahyuningtyas9566 sadar lah klo buat sembako...
Stiap minggu aku kepasar belanja...
Sudah jadi UU, kok presiden yg suruh batalin😂 kocak. Ntar wacana lg presiden tidak patuh menjalankan UU dari Dewan yg konon perwakilan 'Wong Cilik'.🙊😬
@@4LLISWELL gapapa gak patuh toh presiden niatnya membantu seluruh rakyat Indonesia raya.........
Wong cilik apa wong licik😂😂
@@hengkigunawan6466itu bagi yg ngerti dan paham , yg susah ini yg gak paham akar mslh nya dmana yg tau nya cuma demo
Tenggelamkan partai banteng
@@hengkigunawan6466 Emang UU nya mengharuskan PPN naik jd 12%???
Sudah mulai dia cari masalah,.
Mencari kesalahan orang lain, gak salah juga di salahkan.
Selagi pemimpinnya bukan di golongan dia, yaaa gitu...,terus d salah"kan.
Belajar dari pengalaman., sebelum pak prabowo memimpin, & yg memimpin bukan dari golongan dia jg yaaa sama nasibnya.
Tetap semangat pak prabowo,. Rakyat bersamamu.❤❤❤
Bersama2 naik,,,,boncos,
@@Spotliarchannel betul belajar dari eranya SBY soal BBM ,begitu dari golongan dia dinaikan ugal ugalan
Disinilah peran media harus jelas jenis kenaikan barang Mewah apa saja sebesar 12% selama ini taunya semuanya naik 12%
Pasti naik lah semua biaya operasional kan naik...
Ya betul semua naik harga2 malah menggila yg jual sembako aja bingung mau lanjut kwatir g laku jadi kulak dikit2
Detergen, shampo, sabun, pasta gigi, pampers, dll itu barang mewah bukan???... kok itu semua tetap kena ppn 12%... rezim omon" cuma bs ngibulin rakyat...
😂😂ujung2nya y naik semua .ini kan bahasa halus pemerintah lihat saja kedepan🤭
@@marselluang3045 Media skrg kan banyak yg abal². PPN naik JADI 12% sering jg diberitakan naik 12%.
klo ketumnya udh pikun, partaynya ikut pikun
Lali mari dadi
Yg bahagia cuma kaum buruh yg gajinya naik gede tiap thn😂
katanya katanya katanya
hanya omon omon doang
Prabowo akan rampas asset koruptor eee harusnya check dulu kelaminnya
Justru ketum.y membela rakyat...
Lo gi nyindir ketum gerindra ksh?
Biasalah,maling teriak maling pak,masak gak paham!
Kamu maling?
Yg bilang maling ini jelas Mbah e maling yg kokehan mangan bansos
@@manullangzealot malingnya yg gadein pulau, hak xplorasi ma satelit🙊🫢🫣
Kalo memang ada maling. Harusnya dicegah dong.bukannya malah sebaliknya mendukung
@@manullangzealotinget siapa maling bansos covid di kemensos? 😂😂😂
Pantas investor pada gak mau investasi di Indonesia 😂😂😂
Semua akan naik rakyat tidak bisa berbuat apa apa
kalau disini sejak dari dulu, jika ppn naik otomatis semua harga ikut naik, tidak peduli mau produk yang tidak kena ppn atau produk kena ppn.
Kalau pemerintah tidak setuju, ya jangan dinaikan PPN nya ... Siapapun yang mengusulkan ... Yang jelas siapa yang menyetujui
Betul... presiden punya wewenang terbitkan pp atau perpu... yg membatasi/menunda/tidak berlakukan ppn 12%... tapi presiden butuh duit buat proyek omon".. 😂
UU itu siapa yg membuat dan menyetujui?
Ya namanya jg berkelit bro
@@telsonriderlegislatif
Belajar lagi bro apa itu fungsi DPR coba deh cari di internet biar gampang
Ubah ajalah UUnya.. kemarin UU bisa diubah berkali2, bahkan 1 malam. Jgn omon2 ajalah.. tunjukkan Pro Rakyat❤
Beda bang, pak Prabowo bukan raja jawa yang seenaknya ubah undang-undang.
@@manullangzealot Kalau UU smp bisa diubah, berarti Dewan yg punya andil lebih besar untuk itu. Masalahnya, Dewan nya sepakat tidak untuk merubah???
Tau aturan g loe...MK y sedikit cerdas klu komen
Jgn buru " di ubah, tunggu masyarakat tau apa peran PDI-P atas PPN 12 %
Ya itu DPR, kalau PDIP serius bisa aja itu ngubah bukan asal ngomong. Dia kan masih menang di dpr
Sales sembakonya kemarin berdebat sama saya,katanya pak prabowo modus itu,aslinya naik semua,katanya biar rakyat gak mikir jelek.saya bilang menkeu sendiri yg bilang bahwa yg naik ini itu.kalau sembako tdk ada naik tapi kan sdh kebiasaan dri dlu walau ppn gk naik kalau gaji naik ya ikut naik semua
Narasinya luar biasa.wkwkwkw
Barang mewah itu apa saja lurrrr? Secara umum dikira mobil listrik, mobil ferrari, jam rolex. Tapi faktanya sabun colek n sampo trmsuk brg mewah krn tdk mungkin brg2 itu ada pd jaman batu n manusia gua. Jd kita yg dianggap bkn manusia gua lagi dianggp sdh bisa menikmati brg mewah walaupun ca sabun
Kalau gaji naik ongkos produksi jg naik..biaya upah itu masuk dlm cost produk yg hasil akhirnya kenaikan hrga brgnya..di tmbah lgi PPN..makin asyik kan..😂😂
@@yudhasetiawan1220 kenyataan itu lurrr. Terutama gaji asn baru berita naik blm diterapkan sdh ada duluan yg naik. Kl anda atau salah satu kenalan ada yg peg negri pasti ngalamin
Pasti nanti naik semua kok, sabun aja naik, bayar pakai QRIS aja di pajakin kok, buat nambal APBN yg belum berjalan saja sudah defisit duluan
Bubarkan saja DPR itu, Percuma DPR itu gak ada fungsinya, mereka hanya akan memperkaya diri mereka sendiri ketimbang berjuang untuk rakyat kecil 😢
Ternyata nilainya 12 dari 100, alias 12%
Keadaan waktu itu diprediksi bahwa pengeluaran negara tidak jor-joran dan tidak bocor. Sekarang ketahuan kas negara minus sehingga ekonomi melemah. Bagaimana?
POV : JANUARI 2025 YANG NAIK BARANG-BARANG MEWAH TERNYATA SEMUANYA NAIK OMON-OMON
Bagusnya tunjangan pejabat di kurangi.. Uangnya buat rakyat kecil yg ga pernah dapat bantuan pemerintah. Jangan yg dapat kroni2 rt terus
simalakama...tapi pak Prabowo hrs tegas dan cermat serta kontrol kebijakannya agar tepat sasaran dan meminimalisir dampak negatifnya. biar saja DPR saling carimuka sok bela rakyat tapi kalo sukses rame2 dukung preet...yg prnting jgn alergi denger kritikan atau masukan karena apapun itu gak ada yg sempurna.semoga Allah swt membimbing kita semua, amiin. 🙏🙏🙏🙏🙏
Rakyat harus demo untuk hapus uu ppn dari karya mak banteng
Pak prabowo gak bisa apa2 tanpa dukungan rakyat
Beliau hanya menjalankan
Trlebih banyak partai yg ikut andil uu ppn
Klau rakyat bergerak dijamin presiden ikut mendukung
Toh kekuasaan di tangan rakyat
Kalau mau cari simpati Rakyat pakailah cara yang baik .
Sampai tega mengorbankan pihak lain , ini keterlaluan .
dulu waktu pk Jokowi msh menjabat banteng diam,karna pk Jokowi msh satu gerbong di bawah arahan nenek mega,tapi setelah mendekati PILPRES dan pk Jokowi mendukung pk Prabowo,mulai ramai dari Ganjar mengkritik pemerintah pk Jokowi dll,pahamkan kenapa byk drama,tapi giliran RUU perampasan aset koruptor pada mingkem,lah gimana gk mingkem anggota partai yg sering korupsi partai apa??
Jadi dirimu setuju PPN naik 12 %? 😅
yg jelas uang negara lg boncos jd rayat yg di peras boncos karena rejim jokowi bnyak koruptor
Oposisi ada untuk keseimbangan politik... Kalau semua menjadi koalisi, demokrasi rusak..!!
@@wanfajar8193 Klo gitu nikmatin aja PPN 12%, klo gitu sekalian 15%.
Ga perlu nyalahin org lain.
😀😃Begitulah klo punya presiden GEMOY 😂🤣
KIM PLUS diem perampasan aset.. musuh rakyat😂
Batalkan atau revisi uu PPN dan naikan uu perampasan asset, dipastikan rakyat akan suka hal ini
Kemarin katanya Pemerintah mengakui kenaikan Pajak 12% untuk mengakomodir makan siang gratis, yg bener yg mana? Omon" aja... 😂😂😂
Prabowo mnang Erlangga langs menaikan pajaknya , ktnya rakyat SDH menyetujui , ko nuduh pdip
Kok sekarang malah nuduh PDIP oalaahhh mbanyol
Yg mengusung dewan malah yg kena ke presiden bedaiin dong legislatif(dpr,dpd,dprd),eksekutif(presiden,kepala daerah)yudikatif(mk,ky,ma)
@@Garanganwati-i3v 😂😂 buzzer konyol 😂😂 kalau yg jelek2 di lempar ke pdip ....kalau ada keberhasilan di pembangunan dll...ngaku hasil kerjanya mulyono...kan konyol namanya wkwkwk
Buat kebijakan se olah2 presiden gak ada sangkut pautnya???... Luar biasa negri ini.
Hah betulkan omon omon ku dahulu, yang menanam yg memetik, berhubung yg ditanam pohon duri maka panennya duri alhasil dia menyalahkan yg garap kebun sekarang, sama hal nya dg trick Jokowi bila menanam tidak berhasil selalu kesalahan dilemparkan kepada anak buahnya yakni penggarap.
Memang lidah tak bertulang..... begitu mudah membolak-balikkan kata2..... itulah syarat menjadi politisi.....
Batalkan saja demi rakyat kecil krna presiden punya kewenangan utk itu..
Itu bukan buat rakyat kecil ,tapi buat orang kaya yg beli barang mewah ,mana ada rakyat kecil bisa beli barang mewah
Undang undang ranah Dpr
Gak bisa presiden rubah undang undang
@@rudihandoko4812 Sejak kapan kewenangan presiden legal u/ melangkahi UU???😂 Anda sehat???🤣
Betulll, kalo rakyat kecil dan sedang mah ga usah takut bosss, kecuali para kolomerat yg malas bayar pajak
@@rudihandoko4812 Sejak kapan kewenangan presiden legal u/ melangkahi UU???😅 Anda Sehat??🤣
Sekarang ini bukan masanya berdebat, rakyat banyak ingin PPN 12 persen dibatalkan ... siapapun sekarang ini yg menolak PPN 12 persen, dia bersama rakyat .. dah itu aja ..
Sedari awal hanya PKS yg menolak PPN 12% , hayo siapa yg benar-benar membela wong cilik ?
Pks Kim juga wahai nitizen yg budiman
PKS malah dukung... kan masuk kimplus plus kimochi... 🤣
PPN 12% bukan produk Kim itu di masa Indonesia maju komandanya pdip masak tdk ingat sih@@suketibokir9306
PDIP itu kalau di masa presiden selain partai nya wah teriak2sampai2 mbak riekenikut demo waktu pak SBY naikan BBM tp waktu Jokowi naikan BBM senyap sy sebenarnya dulu nunggu mbak rieke turun kejln tp sia2 tdk ada mbak riwkenya nah di sini kt lihat bagaimana pdip
Rakyat harus demo untuk hapus uu ppn dari karya mak banteng
Pak prabowo gak bisa apa2 tanpa dukungan rakyat
Beliau hanya menjalankan
Trlebih banyak partai yg ikut andil uu ppn
Klau rakyat bergerak dijamin presiden ikut mendukung
Toh kekuasaan di tangan rakyat
saya sangat menyukai dan menghormati Bung Karno tapi saya bukan pendukung megawati juga bukan pendukung Pa Prabowo. tapi kali ini saya salut dan ingin mengucapkan terimakasih banyak pada Pa Prabowo untuk ingat kepada kemampuan menengah kebawah. Semoga Megawati segera turun dan diganti dengan orang yg lebih waras.
Cocok ..jios
Sudah lama gak warasnya ?
Megawati meskipun bukan DPR tp mengontrol pion - pion penting di legislatif dan eksekutif lewat kader-kader partai nya. Terutama jaman presiden Jokowi. Makanya ketika suara PDI turun jauh di pemilu lalu berbagai cara dilakukan agar hegemoni nya tidak terganggu. Dah seperti God Mother aja dia.
Banyak partai kok cuma PDIP yang tidak sejalan jogetin saja oke gas janjinya kampanye di jalani dulu oke gas
Mr. Omon omon belum 100 hari sdh akan menaikan pajak.. mending tdk usah ada makan siang gratis berbunga ngutang tp tdk ada kenaikan pajak..
Kok malah pajak yg naik,, trus kapan di sah kan UU perampasan aset bagi koruptor
Pajak dinaikan
Koruptor di ampuni wkwkwk
Demokrasi macam apa ini???🤣
@@indonesianfighter7861 lha iya juga yak baru sadar ,kocak emang prabroro
Koruptor diampuni tetapi yang harus dikembalikan
Drpd hukum sebelumnya cuma dihukum itupun dpt potongan hukuman
Harta nya tetep di tangan koruptor
Gak ada hukum mati sih
Koruptor di ampuni tapi harus kembalikan yang dikorupsi
Jelas ini komen TPI GK paham sejarah naiknya ppn ,siapa dulu yg menaikkan dan buat Undang2 nya,yg buat PDIP,wah Lo bang gmn kok otak isi suudzon terus, astaghfirullah
@@KOBOY1995 berarti logikanya :
Korupsi lagi aja lah yg lebih gede dan lebih hati-hati
Mumpung di ampuni dan dapat amnesty 🤣🤣🤣🤣🤣
😢😢😢
Barang mewah?
Tp kenapa harga kebutuhan pokok rumah tangga
Yg dibeli rakyat kecil mahal
Gula minyak beras sudah hmpir 20rb
Itu hanya OMONGAN BARANG MERAH,,,liat aje nanti SEMBAKO TERPENGARUH KAGAK.....😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Buat prabowo sambpo, sabun, pampers itu barang mewah... oke gas... rakyat makin susah gas...
Seharusnya Mulyono yg bertanggung jawab
UU kan urusan Legislatif (DPR) bang, bukan Presiden yg urusannya Eksekutif.
Masih sakit hati 😂
Presiden punya wewenang terbitkan pp atau perpu... yg membatasi/menunda/tidak berlakukan ppn 12%... tapi presiden butuh duit buat proyek omon".. 😂
Ah matamu suwek
Sakit hati bisa membunuh mu😂
Masih percaya dgn dpr? Semenjak ojol gagal dpt thr saya baru faham jika mereka bermain mata, tdk sungguh ² memihak masyarakat
DRAMAAAAA, ya begitulah politik, saling lempar tanggung jawab dan kesalahan, ga cuma di sinetron doang ya drama itu
Masa sendal jepit jg ikut naik,,emang sendal jepit ,itu yg disebut barang mewah
Emg sp yg blg sandal jepit termasuk brg mewah😂
Yang punya pabrik karet nanti naikin bahan baku, jadi sendal jepitmu ikut naik kisanak wkwk
Cerdas bapak Pak Prabowo, mau dijerumuskan, dan beliau dipercayai rakyat❤❤❤
Presiden juga mempunyai hak utk membatalkan
Nah itu saking pinternya dia... Hidup 58% pemilihnya, dan mari kita tanggung bersama2... Aku prediksi kita bakal urutan terbelakang (deretan akhir) 5 sampai 10 thn kedepan dr semua negera Asean.
sdh jd uu ko presiden yg di suru batalin.
justru di era presiden ps pajak trsbut hanya utk brg" mewah..
@@poedjislamet7957 Tolong pintar dikit fungsi badan legislatif eksekutif dan presiden,semua UU itu yang mengesahkan DPR dan di DPR banyak wakil rakyat dari beberapa partai
@@caffaalam7350banyak tonton berita lah.. sabun minyak apa barang mewah ikut naik harganya😂😂😂
@@caffaalam7350sudah baca UUnya blm? Kl blm jangan asbun deh, UUnya itu ga mengharuskan naik jadi 12%, minim literasi asal bunyi
Luar biasa, dengan cara mengadu domba, padahal pada jaman dia dan atas inisiatif dia, sekarang malah seolah dia menolak dan seolah dia menjadi pembela rakyat. Kok bisa 😢
Ketika belum menjabat maka selalu ada janji janji yang menggembirakan Masyarakat yang akhirnya mengecewakan Masyarakat dgn tidak ingat janji krn sudah menjabat.
Yg perlu di ketahui UU itu suda ketok palu sebagai inisiator nya PDIP 'pemerinta skrg hanya menjalankan UU yg suda di sahkan DPR masa lalu
Sumber masalah di negeri ini masih berlindung di balik kepemimpinan president saat ini siapa kah dia......
Kenaikan PPn disaat sekarang sangat tidak tepat.
Itu untuk barang2 mewah tong. Tidak tepat untuk orang kaya?
Sabun bkn barang mewah yah 😅@@JpCoen-n1i
Kalau ekonomi lagi baik tidak lesu seperti sekarang ini tidak masalah , mau Nau naik pajak. Lah sekarang ini ekonomi lagi lesu khususnya masyarakat menengah bawah ya pasti berat . Kalau tidak percaya pak presiden coba turun sendiri ke bawah ( turba ) biar tau sendiri keadaan rakyat nya . Dan kenaikan bukan cuma di satu sektor saja .
Iya betul, Rakyat menengah ke bawah malah nambah blangsak.
Baru aja bukak RUclips dah disuguhi kabar kek ginian 😅
Partai wong licik ya?😅😅
Maju terus pak Prabowo bapak harus tegas babat habis korupsi jangan ragu ragu bapak adalah seorang jendral harus tegas rakyat di belakang bapak
Lanjut jendral, tahun depan kita gas PPN20% menuju Indonesia emas gemilang
Kan sudah jadi pemimpin tinggal dirubah saja,keputusan ada di pemimpin
Kamu lucu banget deeeehhh😂😂😂
Lagi lucu lucunya
UU itu yg ngesahkan dpr mas bro, ini salah satu alasan kenapa UU perampasan aset gak rampung2, ya karna DPR ini
Sudah jd UU ga semudah itu bambaaaaaanggg....
Yg berwenang merubah UU ya dpr,bambaaaaaanggg
Semua penilaian ada di masyarakat,itu di pakai tiap 5 th,@@patrickstar4962
Menjalankan artinya mensetujui.....
Bener² gk kasian sama rakyat kecil sibowo...
Mana yang katanya negara Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam? 😅 buat pemasukan negara aja malak rakyat 😅
lah yg mengusulkan dpr fraksi pdip
@@yokaputra7689tinggal minta batalin prenzz sm perwakilan dewan dpr😂
gak nyimak beritanya ini bocah,,,,,
Situ orang kaya ya boss kena pajak barang mewah
SEKOLAH MEWAH
DAGING PREMIUM YG HARGANYA 1JT UP / KG
RS MEWAH
Apa pasukan PP 🤭😊🤭🤭
kekayaan alamnya oligarki yang menguasai, akibat dari pemerintah yang bodoh ya gitu,
Barang mewah ya barang mewah saja yang terkena ppn 12%. Jangan merambat pada kebutuhan pokok.
Yang punya barang mewah udah pasti bapak bapak pemilik industri, yang barang produksinya sekarang kita beli, mana mau dia rugi bro wkwk
Lahh Kok Malah Lempar Tangan, Kan Yg Setuju Jg Mayoritas KIM PLUS Partai Koalisi BOWO Skrng, Buktikan Klo Ngga Omon Omon' 🤭🤭
Makanya itu. Kan dpr yang ngesahkan kenaikan pajak. Suara kimplus brp persen pdi yg oposisi brp persen. Yg setuju berati kim plus.suara terbanyak
Jaman itu siapa mayoritas DPR kan ketahuan..
Hhh undang2 itu dibuat tahun 2021. Presiden sekarang menjalankan uud itu terus salah nya di mana...haduh..ngegas nya di dahuluin sebelum tau fakta
Presuden omon omon.
Katanya akan nyejahterakan rakyat e malah ntengsarakan rakyat dengan naikkan pajak
@rayyankhuzayfah5253 aduh omon omon
Kan ada paman Usman kenapa gak minta bantuan ke paman Usman untuk merubah UU 🤔🤣🤣
Bjirrr... Bukannya presiden tinggal cancel 🙄
iya tinggal tolak aja bikin perpu atau apapun itu namanya kalau memang pro rakyat
kalau misal bisa asal acc atau cancel harusnya undang undang perampasan aset udah sah dari dulu
Gak bisa bang . Setelah dpr mengajukan putusan . Presiden menjalankan. Maupun presiden menolak tandatangan. Setelah 30 hari putusan disahkan keputusan masih berlaku . Mau gak mau. Silakan cek.
mikir kalo komen biar ga malu2in. yg buat UU itu DPR bukan presiden. presiden ga punya kewenangan membatalkan, atau menolak. seenaknya lu komen SDM rendah literasi menyedihkan
Ibaratnya kayak sekolah sama yayasan, kepala sekolahnya presiden sama yayasan kayak lembaga di pemerintahan, si yayasan punya komite kayak DPR, suatu ketika DPR bikin peraturan, peraturan gak disukain saya orang-orang disekolah, masalahnya gak mungkin kepala ngebatalin peraturan yang dibikin oleh komite, begitu pula dengan presiden gak bisa gugat peraturan yang dibikin DPR, presiden punya kekuasaan tertinggi namun DPR punya hak istimewa juga kayak bikin peraturan, jadinya ya mau gak mau DPR sendiri yang batalin, mungkin segitu aja sih yang bisa saya sampaiin maaf kalo ada kesalahan kata
Iya bener mulyono kan hasil dr PDIP, tapi inget pencetus PPN 12% itu jga fraksi Gerindra dan disetujui pula oleh semua fraksi kecuali PKS
Jadi jangan lempar batu pak, bapak bisa aja tinggal membatalkan kenaikan PPN ini tapi tidak bapak lakukan kan?? Ya karna itu dari awal sudah jadi tujuan fraksi bapak.
Biasalah nih omon omon mulai gerakin buzzerp buat playing victim 😅
Klo km gak punya barang mewah gak usah protes krna yg dikenakan pajak itu hanya unk orang kaya yg punya barang mewah.kalo gak paham isi kenaikan pajak 12% mending diam deh, berisik tau gak😝
@@user-no3fv4ed9cPPN semua kena,PPNBM baru pajak untuk barang mewah, pemerintah hanya mau nipu doang soal istilah,padahal kalau mau naikan pajak barang mewah naikan PPNBMnya bukan ppn
@@user-no3fv4ed9cyakin lu bilang barang mewah semua.pengusaha yang punya perusahaan kena PPN gak😅
Usulan Gerindra? Seriuss?
DPR memberikan rentang 5-15 persen utk Pajak PPN.. keputusan di tangan pemerintah dan presiden mau pakai brp persen jgn disalahkan yg buat UU..kl presiden pro rakyat bisa koq pakai 5 persen Pajak PPN sesuai dgn batas bawah UU tsb..
Buat yang bilang presiden tinggal batalin, ya gak bisa kocak,, nnti yang ada malah presiden gak menghargai UU yang dibikir dpr kocak. Satu-satunya cara ya rakyat demo ke wakil rakyatnya lah,, jangan lu demo ke presiden salah orang 🗿,,
maklum bang SDM rendah, banyak yg ga paham beda fungsi Legislatif pembuat UU siapa dan fungsi Eksekutif pelaksana UU siapa
Presiden punya wewenang terbitkan pp atau perpu... yg membatasi/menunda/tidak berlakukan ppn 12%... tapi presiden butuh duit buat proyek omon".. 😂 ditambah ternak wowo wiwi pura" gak tau sama hal ini... 😂
@@danaku9518ini juga ngasal komentar bikin ketawa aja dari tadi 😂😂12% sedangkan tahun kemarin 11% dn kalian baik baik saja baiklah it's ok 11% tapi yg mengusung dari tahun 2021 siapa legislatif kah atau eksekutif? Jawab itu jgn komentar 12% terus kelihatan sdm rendah
@@danaku9518terus kalau ada pp ama perpu . Putusan nya batal gitu ? Ya kagak. yang ngusulin DPR . Yang kena getah presiden. Yang dihujat presiden juga.
@@hilmanshini_jigoku kalo ngeluarin pp atau perpu ya yg berlaku pp sama perpu itu... dungu amat lo...😂 yg kena getah presiden???... gerindra partainya presiden bukan???... 😂
Dah lah, malah saling lempar. Itu batalin pake perpu jg bisa pak
Beberapa kegagalan Pemerintahan Presiden Jokowi terkait bidang ekonomi :
1. Negara banyak utang (untuk membayar bunga utang saja sekitar 400 T/tahun)
2. Penggunaan biaya boros dan mubazir karena kurang dalam strategi dan perencanaan
3. Harga sembako naik, padahal daya beli masyarakat lemah
4. Harga BBM dan listrik naik, padahal daya beli masyarakat rendah
5. Pajak PPn yg sebelumnya 10% naik menjadi 11%. Ini menandakan suatu kemunduran yg tragis dibidang ekonomi.
6. Th.2014 Presiden SBY mewariskan utang sekitar 2600 T. Rasio utang terhadap PDB 26.5 %. Dan kemudian Th.2024 Presiden Jokowi mewariskan utang sekitar 8500 T. Rasio utang terhadap PDB 38.6%.
7. Karena jumlah utang yg menggunung, maka Pemerintahan Presiden Prabowo merencanakan akan menaikkan PPn jadi 12%.
----------------------------------------
Catatan :
Negara Republik Indonesia ini ibarat Pesawat Jumbo Jet Boeing 747. Untuk itu, janganlah kita suruh Sopir Bajaj untuk menerbangkannya, sangat berbahaya. Itulah yg telah terjadi selama 10 th pada Pemerintahan sebelumnya.
Anak Abah berceloteh
@DRojib
*Hapuskan PAJAK dan RIBA*
Ada 2 langkah terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu :
1. Hapuskan pajak PPn & PPh.
2. Suku bunga bank (BI rate) 0%.
Penerimaan Negara bisa didapatkan dari :
1. Bagi hasil sektor pertambangan dan oil/gas
2. Setoran tahunan dari BUMN (sekitar 3% sd 10% dari revenue BUMN)
3. Bea Ekspor & Bea Impor (Export/Import duty)
4. Cukai dari beberapa produk
5. Biaya menyimpan uang di Bank (sekitar 1% per tahun)
Semua BUMN Strategis, BUMN besar, BUMN yang menguasai hidup orang banyak dan BUMN penghasil uang serta semua Industri Strategis harus dimiliki dan dikuasai 100% oleh Negara.
Semua Pertanian besar dan Perkebunan besar harus BUMN. Semua Perkebunan sawit swasta yg menggunakan lahan HGU sudah saatnya diambil alih oleh Negara dan dijadikan BUMN.
Semua perusahaan yg menguasai hidup orang banyak, perusahaan yg monopoli harus dijadikan BUMN. Contoh misalnya, perusahaan industri pakan ternak untuk makanan ayam/ikan harus dijadikan BUMN. Pada saat ini hampir semua perusahaan pakan ternak pemiliknya asing (PMA).
Indomaret dan Alfamart harus menjadi BUMN/BUMD/Koperasi. Pada saat ini kedua perusahaan tsb sudah menguasai hajat hidup orang banyak dan sudah monopoli. Kedua perusahaan tsb sudah mengendalikan produsen dan konsumen. Jika kedua perusahaan ini tidak berjualan saja selama 3 hari, maka ekonomi akan lumpuh.
Jika perusahaan2 swasta tsb tidak mau untuk di BUMNisasi, maka Negara harus mencabut izin operasionalnya.
Langkah-langkah BUMNisasi ini dapat didetailkan secara komprehensif dan tepat.
BUMNisasi ini bukan berarti semua perusahaan swasta di BUMN kan, tetapi hanya perusahaan2 sesuai kriteria yg tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 (yg asli).
Untuk program penghapusan PPn & PPh, dalam implementasinya dapat juga dilakukan dg strategi penurunan bertahap. Misalnya pada tahun ini PPn dipatok 8%, tahun depan diturunkan menjadi 5%, tahun selanjutnya 2%, dan akhirnya 0%. Begitupula PPh diturunkan dg bertahap sampai akhirnya 0%.
Karena pajak sudah dihapuskan, maka salah satu cara BUMNisasi ini misalnya memilih opsi BOT (Build-Operate-Transfer) atau bisa juga perjanjian bagi hasil dan akhirnya BOT, dlsb.
Untuk perusahaan2 oil/gas dan pertambangan dimana kadang2 membutuhkan biaya besar dan sarat dg teknologi, maka pemiliknya dibolehkan swasta (PMDN/PMA) dengan syarat diterapkan opsi bagi hasil dimana perusahaan tsb harus setor kepada negara misalnya sekitar 3% sd 10% dari revenue. Jika perusahaan tsb tidak mau dan tidak bersedia dg opsi tsb, maka izinnya dicabut. Untuk Perusahaan Pertambangan Batubara semuanya harus BUMN, tidak boleh ada satupun yg swasta.
Semua BUMN ini tidak boleh diperjual belikan dibursa saham artinya tidak boleh Tbk.
BUMN adalah penghasil Income untuk negara atau pundi-pundi negara.
Semua BUMN ini harus di-efisien-kan dan harus dikendalikan dengan cermat. Capex & Opex semua BUMN harus di check & review dan di efisien kan. Setoran ke Negara harus fixed sekian persen dari revenue. Ini bisa ditentukan dan dipatok terhadap suatu BUMN dan menjadi KPI jajaran direksi.
Setoran BUMN ini bukan berdasarkan profit tetapi berdasarkan percentage dari revenue, misalnya 3% sd 10% dari revenue. Seperti misalnya PT Pertamina harus menyetor ke negara sebesar Rp.100 triliun/tahun, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat masing2 menyetor sebesar Rp.90 triliun/tahun, begitu juga dengan PT Aneka Tambang sekitar Rp.95 triliun/tahun, begitu juga dengan BUMN2 yg lainnya.
Banyak dana BUMN yg hanya diparkir saja di bank. Dan dari dulu, strategi BUMN untuk mendapatkan keuntungannya adalah salah satunya dari hasil bunga bank atau deposito dan main Valas (Valuta asing). Dan untuk kedepannya hal ini tidak boleh lagi terjadi.
Jika suatu BUMN tidak bisa berjalan seperti kriteria yang disebutkan diatas maka : berarti jajaran Direksi di BUMN tsb tidak kompeten dan harus diganti.
Sistem Kapitalis & Liberal harus dihilangkan, karena akan berujung pada monopoli yg dilakukan per-orangan atau kelompok yg hanya dikuasai segelintir orang yg disebut konglomerat.
Negara tidak boleh tersandera oleh para pengusaha atau konglomerat tsb.
Yang boleh jadi Konglomerat itu harus Negara (BUMN, BUMD) atau Koperasi.
Direktorat Jenderal Pajak akan kita bubarkan atau diperkecil jumlah personilnya, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan kita perkuat dan perbesar karena Indonesia Negara Kepulauan.
Untuk Cukai dan Bea Ekspor/Impor akan kita atur dengan cara tersendiri misalnya Bea Impor (Import Duty) untuk sembilan bahan pokok dan obat2an akan kita naikkan tarifnya sehingga ekonomi dalam negeri terutama Pertanian, Peternakan, Perikanan dan industri makanan serta obat2an akan maju dengan pesat. Misalnya Tarif Bea Masuk (Import) untuk daging sapi, daging ayam dan buah2an 300% (tiga ratus persen).
Bila ketahanan ekonomi didalam negeri rapuh dan tidak stabil, maka import harus dihentikan (stop import).
Begitupula terkait export, kita harus membatasi export produk CPO, textil, karet, plastik, polimer, zat warna, pestisida, semen dll, supaya alam negeri ini tetap natural dan industri2nya Ramah Lingkungan.
Bila langkah2 tsb terkendala oleh aturan WTO, maka keluar saja dari WTO.
Terkait dengan Perbankan, maka sasaran akhirnya adalah penghapusan bunga bank.
Ganti mata uang rupiah dengan mata uang emas (dinar).
Sesuai Pasal 33 UUD 1945, maka Semua Bank harus BUMN, tidak boleh ada satupun Bank Swasta.
Pemerintah harus men-target-kan untuk menurunkan BI rate, kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan, sampai maksimal 3% pada tahun ini, 1% tahun depan, dan 0.5% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya bunga bank hilang dibumi Indonesia.
Fungsi utama bank bukanlah untuk mengumpulkan uang masyarakat. Menyuruh masyarakat menabung di bank adalah ide bodoh dan tidak mendidik. Rakyat di didik supaya jangan boros dan tidak ber-foya2.
Untuk kedepannya, fungsi bank harus diubah misalnya bank bertugas untuk membayar uang pensiun PNS/TNI Polri, payroll penggajian PNS/TNI-Polri, untuk transaksi2 pembayaran, transaksi jual beli, e-money, dan lain2 sejenisnya. Bank berfungsi bukan untuk menyalurkan kredit.
Semua transaksi pembayaran digital harus lewat e-money perbankan yg semuanya BUMN. Tidak boleh ada satupun alat pembayaran digital yg dikeluarkan oleh swasta.
Siapa yg menyimpan uang di bank dikenakan biaya administrasi misalnya 1% per tahun, hampir samalah fungsinya dengan Safe Deposit Box dimana dikenakan biaya untuk menyimpan barang.
Substansi-nya adalah bank bukan tempat menyimpan uang. Rakyat jangan diajarkan dan dibiasakan memakan riba. Rakyat dipaksa untuk memutar uangnya sendiri, mungkin dg cara wiraswasta, koperasi dlsb.
Pemerintah harus berusaha sungguh2 supaya Perbankan beroperasi secara syariah, sehingga akhirnya riba hilang dari bumi Indonesia.
Inilah Konsep Ekonomi Kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945.
------------------------------------------
Indonesia adalah negeri yg kaya raya, lengkap dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan & pertambangannya, iklimnya yg tidak mengenal 4 musim, alamnya yg luas dan indah, suku bangsa dan budayanya yg beraneka ragam dg jumlah penduduknya yg besar sehingga bisa menjadi pasar (market) tersendiri.
Ekonomi dan Teknologi harus mengacu dan disesuaikan dg kebutuhan dan potensi2 yg ada di negeri sendiri.
Industri2 di negeri ini tidak boleh tergantung kepada sumber bahan baku yg di import, karena negeri ini bukan pasar negara lain.
Singkat kata Indonesia adalah negara yang "Self Generating & Self Regulating" artinya negara ini sangat bisa untuk menjadi negara yg mandiri dalam segala hal, dan jika Indonesia di-embargo malah bisa maju lebih cepat menjadi negara yang makmur dan sejahtera.
-----------------------------------------------
Kesimpulan :
Setiap orang tidak perlu lagi punya kartu NPWP, artinya NPWP pribadi dihapuskan.
NPWP diwajibkan harus ada hanya untuk Perusahaan2 Importir/Eksportir dan Perusahaan2 yg memproduksi barang kena cukai.
@DRojib
Menteri Presiden Jokowi yg terlibat korupsi :
1. Idrus Marham, Menteri Sosial, Partai Golkar.
2. Juliari Batubara, Menteri Sosial, Partai PDIP.
3. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda & Olahraga, Partai PKB.
4. Edhy Prabowo, Menteri Kelautan & Perikanan, Partai Gerindra.
5. Johnny G Plate, Menteri Kominfo, Partai Nasdem.
6. Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian, Partai Nasdem.
Ketua KPK Firli Bahuri terlibat pemerasan dan sogok-menyogok. Luar biasa, pengkhianat, bajingan.
Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo membunuh anak buahnya sendiri. Dasar bejat, bangsat.
Kapolda Sumbar Teddy Minahasa terlibat perdagangan narkoba. Luar biasa, betul2 pengkhianat Negara.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari dipecat dari jabatannya karena tindakan asusila dan penyalah-gunaan jabatan. Menjijikkan, bejat.
Ketua MK Anwar Usman dicopot karena melanggar kode etik berat. Seharusnya dipecat.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas harus diperiksa secara intensif oleh KPK atas dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji. Harus diusut sampai tuntas
Anak buah Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi bekerja sebagai pelindung dan pembina Judi Online. Dasar bajingan, pengkhianat, bangsat.
Negara dan Bangsa ini betul2 sudah rusak. Rakyat sudah banyak yg melarat, teraniaya & terzalimi.
--------------------------------------------
Catatan :
Kenapa banyak orang bejat yg jadi Pejabat di Negeri ini ? Orang yg paling bertanggung-jawab adalah Presiden. Ikan busuk mulai dari kepala.
Jika Negeri ini ingin baik, maka carilah orang2 yg berakhlak & kompeten untuk dijadikan Pejabat & Pemimpin.
@DRojib
*Pejabat Bejat*
Persoalan utama negeri ini adalah masalah manusia.
Tantangannya adalah bagaimana caranya supaya manusia2 yg jadi pejabat di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah manusia2 yg berakhlak dan kompeten.
Persoalan bangsa ini adalah persoalan manusia yg tidak berakhlak dan tidak bermoral.
Sejak reformasi tahun 1998, negara dan bangsa ini kacau balau, rakyat sudah terbiasa dengan narkoba, pornografi, free sex, perzinaan, pencurian, penipuan, perjudian, perampokan, pembegalan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, suap menyuap dan perbuatan kriminal lainnya.
Negeri ini sudah terlalu banyak masalah, bangsa ini sudah rusak, rakyat teraniaya dan terzalimi.
Negeri ini dikuasai dan dikendalikan oleh para mafia, kartel dan cukong yg bersekongkol dg pejabat2 bejat, tak berakhlak, tak bermoral, pengkhianat, serakah, zalim dan pengecut yg suka mempermainkan hukum & aturan.
@DRojib
Sedikit kalkulasi sederhana terkait Fiskal & Pendapatan Negara.
Dari Data Ekspor-Impor Indonesia th.2023.
Total Nilai Ekspor Indonesia th.2023 adalah USD 258.82 Milyar.
Total Nilai Impor Indonesia th.2023 adalah USD 221.89 Milyar.
Jika Negara memberlakukan Bea Ekspor & Bea Impor dg Tarif Ekspor dan Impor 50 % saja, maka (258.82+221.89) Milyar * 50% = 240.35 Milyar Dollar.
Pendapatan Negara per tahun dari Bea Ekspor & Bea Impor = USD 240.35 Milyar = Rp.3600 T.
Mudahkan ? Ini kebijakan yg realistis jika Negara mau menjalankannya.
Presiden hrs tegas, jgn omon2.
Opisisi harus di hapuskan agar hal seperti ini yang bisa memecah belah tidak terjadi.
Opini jelek
Ngawurrr polll 😂
Maksudnya....
@@hapidsyaripihsan6603 lebih bagus pemain judi kaya anda dihapuskan 😂
Kalau oposisi dihapuskan berarti Wowo mengikuti jejak mertuanya. Ide bagus 🤣
Tolak dong pak presiden
Pak prabowo rakyat slalu bersamamu.smoga bapak sehat ya pak❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Pret rakyat yg mana?yg dpt bansos apa yg makan siang gratis🤪🤪
😂😂😂😂😂 kamu org munafik. . Setiap hari pakai fasilitas pemrintah tp ga mau mengakui. . 😂😂😂😂😂@@suketibokir9306
Enak sekali org korupsi dimaafkan Rakyat disengsarakan , pajak naik 12 %
RAKYAT MANA drun..???
Apa anda slah 1 dari 58% siluman keterbelakangan pemikiran yh??? 😂😂😂😂
Pasti rakyat buzzer 😂
PPN 12% buat barang2 mewah bagus juga kalo diterapin buat anggota DPR.
Presiden salah satu tugasnya adalah menjalankan UU yg sdh ditetapkan DPR , apalagi ditetapkan th 2021, ... skrg ada yg mau jd pahlawan kesiangan 😂😂😂
Pdip kan inisiatornya,, kok malah ngoceh,,😂
partai kebo kalo ga berkuasa berasa jadi Amerika tukang bikin propaganda 😂😂😂
@@SamjayaTeknikbetul.. harusnya GERINDRA dan KIM PLUS membatalkan program PDIP.. masak ikut2an mendukung yg salah. Jgn Omon omon aja harus pro Rakyat
Lu gak tau yg kursi di dpr paling banyak itu PDIP meskipun prabowo presidennya?
@@manullangzealot Tahun 2021 belum ada kim plus broo,,
Anggota dpr mayoritas dari pdip,,
Tau sendiri gaya pdip disaat jadi pemenang,,🤣
Agar prabowo tdk dibenci oleh seluruh rakyat di nkri ini, the best solution is : batalkan. Gitu saja repot. Tidak usah saling tuduh. Rakyat sudah hidup susah. Jadi jgan omon - omon terus. Kerja - kerja.
Sorry yeee...sorry yee...
Kami kaum cerdas rt 58 rw 02 ttp mendukung,joget gemoy dan bernyanyi...oke gas2x
🎤🎤🎼🎼🕺🕺
Tabrak pajak masuk....
PHK banyak dibiarkan...
Makan gratis dari hutangan....
Okee gass...oke gass...
Tax amnesty malah gass... 🕺🕺😅
akun baser ya 🤣🤣
Hahaha
Penurunan Daya Ingat-Permanen alias.....
Gampang pak.dbatalkan saja pak
Anak abah😂
Cungur
Anak abah bentar lagi jadi anak kebo 😂
Ga semudah itu lah blok"..
Apanya yang tidak mudah blok.? Buat IKN saja tanpa study kelayakan bukan.?@@salamunart2517
Dari dulu lempar batu sembunyi tangan ..
Yaudah batalin apa susahnya
Gak bisa ka,, DPR itu wakil rakyat,, rakyat doang yang bisa batalin dengan cara demo ke DPR ka
Emang bisa presiden batalin UU? Halu ya😂😂😂
Gk paham berarti. Susah jelasinnya klo gitu.
Jgn disamakan mana eksekutif dan mana legislatif
UU itu produk legislatif.. gimana caranya coba.. eksekutif membatalkan UU yang merupakan produk DPR RI (legislatif)
😅😅😅😅lempar batu sembunyi tangan 😅😅😅😅
Saya yakin klo hal ini terpaksa pak prabowo lakukan, semua ini krn efek dari pemerintahan sebelumnya yg ugal2an, anak kecil jg tau hal ini
Ya udah batalkan kenaikan ppn dan jgn ampuni koruptor... kalo mmg prabowo cinta rakyat
Kenaikan PPN,
Minyak goreng,
Beras
Gula, tepung dll
Pokoknya sembako jangan kena PPN lah😏😏😏
Mestinya yg kena PPN itu,
Mobil
Motor
Sepeda listrik
Perhiasan
Tas, sepatu mewah
Electronic
Furnitur
Baru cocok👍
Kalau sembako kena PPN
SAMA SAJA GAK ADA GUNANYA KENAIKAN GAJI,,
HITUNG HITUNG SAMA SAJA SEPERTI TIDAK KENAIKAN GAJI😏😏😏😏
Dari dulu yg jalankan presiden tapi yg selalu disalahkan juga..
Padahal yg membuat aman2 aja..
Penyinyir Sudah mulai cerdas ya..
Yang membuat dan ikut menyutujui produk DPR gerbongnya presiden lho. Jangan you kira presiden sebelumnya dan sekarang independent, polos, merakyat 🤣. Karena mereka DPR hanya mengikuti arahan Ketua 🤣
Lagian Wowo suka produk ginian wkwk
Indonesia itu kaya Sumber Daya Alamnya, baik tambang emas Freeport, Minyak, Gas, litium, timah kok pernah dengar kabar beritanya , tpi yg di kejar2 kok pajak Ppn yg semakin mencekik rakyatnya
Tambang Timah aja cuma tahu2 sdh di Korupsi 271 T setelah itu hilang beritanya, gk tahu lg tambang2 yg lain ap jg begitu kah
Presiden dpr sekarang ini tidak dapat di percaya mereke menyalahkan satu sama lain padahal di belakang mereka ketawa bersama sambil ngeliatin rakyat susah mereka senang itu aslinya
Apa susah dan beratnya bagi Prabowo untuk membatalkan produk hukum merugikan rakyat .... Payaaaaaahhhhh.
12% untuk barang mewah,,
Lha kok sabun mandi juga kena😂😂😂😂
Astagaaaahh
Dari semula kampanye pemilu kan SDH jelas kalau Ter pilih akan menaikan pajak, kok sekarang terbukti pajak naik pada teriak2...lalu kenapa dulu dipilih?....heran.😂😂😂
Yg bikin uu naikan pajak Dpr th.2022,klau presiden ga ada urusannya,pahami dulu.
@@BangAsikin78masa sih presiden ga ada urusannya? Yang kau kiranya di DPR itu bukan orang-orangnya presiden? Melawak kau 🤣
Sorry yeee udah 3 priode golput sorry ye 🤣
Bener kan...ini bukan dari pihak pemerintah ...sdh ku duga,soalnya gak mungkinlah hal sepenting ini pak oresiden dari kemarin kok adem ayem aja
jika berpuhak ke rakyat ya batalkan....bukan saling menyalakan.....
Seperti mbak Ita (walikota) yang datang saat konfrensi pers oleh kapoltabes semarang, pada kasus gamma .... yang mana dia sendiri sedang dalam penyidikan😂
Itulah hasil kinerja Jokowi dan menteri ejonominya, jago ngutang.
Presiden harusnya menolak, bukan menjalankan!!
TOLONG TURUNKAN HARGA MINYAK GORENG PAK OI..
Tenang masih ada jelantah 😂😂
Batalkan saja....kalau saling gontokan.....gaji pejabat saja di turunin.....sadar diri....kita ini miskin....
Padahal dia sendiri yg bilang pajak 12 persen untuk barang2 mewah dan ternyata beras pun dianggap mewah 😅
Ini adalah kebijakan terbaik pemerintah yg di bawah pimpinan pak prabowo selaku pimpinan negara ,jangan hiraukan keritikan yg bisa menggangu negara,lanjutkan pak presiden
Klo memang prabowo menolong rakyat kecil. Gagalkan kenaikan PPN 12% selesai. 👍🏻
Hadeuh itu ada mekanismenya ga bisa HANYA presiden tp hrs ada persetujuan dpr...perampasan harta koruptor aj hrs persetujuan dpr...
Tak segampang itu pergiso
Dpr mayoritas KIM. Nek niat harusnya mudah@@Lovetake_gaming
Ngomong gampang.
JEJAK DIGITAL JELAS ! saat penemtuan kenaikan PPN! kalau skop PRESIDEN TETAP JALANKAN UU YG SUDAH DISET7JUO
Kita tak perlu salah menyalakan yg penting jika UU itu akan membebankan rakyat sebaik pemerintah bersama DPR saat mengevaluasi dan menganalisa kembali untuk melaksanakannya, agar kita rakyat tdk rasa sangka sangkaan.
Ini baru politik mencerdaskan...
10 tahun berkuasa yg ada utang negara makin banyak semoga Indonesiaku sejahtera 😊
Tetep rakyat kecil yg jd korban hidup tambh sulit... Sedangkan koruptor yg korupsi uang rakyat mlh di beri pengampunan, sdh repot nkri ini.. Kpn nkri klo kyk bgini bs bebas dr korupsi
Turun kan sajalah hrg sembako, dgn BBM
Makin mencekik rakyat