PDIP, Golkar dan Komisioner KPU soal Dihapusnya Ambang Batas Capres
HTML-код
- Опубликовано: 7 янв 2025
- KOMPAS.TV-Respons PDIP, Golkar dan Komisioner KPU 2017-2022 soal Dihapusnya Ambang Batas Capres
#beritaterkini
Sahabat Kompas TV Jawa Tengah! Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel RUclips Kompas TV Jawa Tengah, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.
Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/....
![[TOP ISSUE] - Was Was Calon Presiden Tanpa Ambang Batas [FULL]](http://i.ytimg.com/vi/BIuycyRUKno/mqdefault.jpg)
Bareskrim Polri Ungkap Kasus TPPU Judi Online
Tonton Video Selengkapnya di:ruclips.net/video/kCPOgyjIFy4/видео.htmlsi=G6bPHH5PU308ZEba
Sy berikan Apresiasi kepada Teman" mahasiswa yg berjuang utk hal itu,
sebuah keputusan yg menantang partai2 politik..calonnya melimpah,harga jualnya jangan murahan. dn perlu belajar pengalaman 2024 - 2029.
Inilah para mahasiswa yg merupakan anak bangsa berprestasi mereka peka terhadap dinamika perpolitikan dinegerinya, tdk seperti para elit politik mereka pada umum hanya memetingkan ambisiusnya untuk kepentingan kolega dan oligarki..hidup mahasiswa kita rakyat mengngapresi atas kepedulian kalian, maju terus pantang mundur kalian adalah harapan bangsa kedepan bukan seperti mereka2 yg tdk peduli kepda keberpihakan kepada rakyat dan negara..👍👍👍
Really good. Selanjutnya syarat ketentuan presiden dan wakil presiden ditinjau ulang soal umur dan pendidikan
waduh simulyono pusing dong
Upaya pelemahan kekuatan kualisi indonesia maju
Partai yang tidak mendukung putusan MK , nanti kalau pemilu jangan dipilh.
Betul nggak min ?
Wahai Anggota DPR RI,, terutama Komisi II silahkan melakukan kajian tapi jangan menuduh teman" Mahasiswa yg mengajukan PK itu berafiliasi dengan partai Politik,,,tolong di stop cara berpikir kalian,
Ambang batas parlemen nasional juga harus direvisi menjadi 6%
Biar partai2 melahirkan kader2 hebat, bukan cuma bergabung yg sekiranya menang, klu nggak ya cuma itu2 aja orangnya
Syarat Presiden ,& wk Presiden paling rendah harus S2.
Jadi banyak pilihan,,, kita lihat saja nanti
Jelas bhw gugatan mhs UIN menunjukan Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum UIN di Indonesia lebih maju dan berkualitas dr Prodi Hukum Tata Negara di PTN milik Kemendiknas RI atau Kemenristek RI
Assalamu'alaikum. Ini cara memperbaiki demokrasi yang sudah dirusak oleh Jokowi
Biar ndk ada yg sombong
Rakyat mendukung partai perorangan
Probowo sudh lama mohon evaluasi pemilu dan Pilkada jangn dana pemilu pilkada terlampau besar.
Hati2 dgn dpr bisa saja mereka merubahnya lagi ...
Gibran maju di dukung partai PSI tandain min
Jumlah maksimal pasangan capres bisa sesuai dengan jumlah partai peserta pemilu, berhak tetapi juga tidak wajib, jadi berhak untuk tidak menggunakannya dan mendukung pasangan capres partai yang lain?
Naikan parliamentary Threshold 6%
dan yg boleh ajukan capres adlh yg punya kursi di parlemen ,spy capres tdk lbh dr 10 😊
Bagaimana tehnisnya untuk menentukan pemenang 50 persen plus1 akan ada berapa kali pilpres dalam 1 priode biayanya akan sangat membengkak.
Calon capres melimpah, melimpah pula paslon yg menderita kalah, karena karena malu kalah, capek selama kampanye, kalah dana kampanye, banyak pula yg bakal stres berat, dan siapkan saja rumah sakit jiwa.
Nanti ahok, pram, ganjar bisa nyapres sendiri tanpa manut sama si nene
Siap siap demo lagi kawal perubahan uu pemilu
Kita setuju capres 0 % tapi partai2 yg bisa ikut pemilu 2029 cukup yg sekarang lolos di parlemen. Bikin tibet bsnyak partai jg banysk capres
MAU TERAFILIASI ATAU TIDAK YG PENTING SYARAT Y 0%
PSI KAESANG bisa ikut dong 😂😂😂😂. Rakyat awang itu mau banyak sedikit calon gk ngaroh. Toh yg nyapres itu lagi itu lagi barang lama 😂😂😂
Psti yg haus kekuasaan Kya si Abah Yaman bhahahaaaaa 🤣🤪
Partai politik nghak lagi sombong
Sudah waktunya DPR bekerja untuk NEGARA sebagai Wakil Rakyat . Kurangi jumlah Nama Partai kedepannya , karena kebanyakan jumlah Nama Partai juga bisa merusak TATANAN KENEGARAAN , merusak DEMOKRASI Bangsa , karena bisa memecah belah Bangsa dan sangat berbahaya untuk NKRI kedepan nya .
CAPRES dan CAWAPRES harus di test WAWASAN KEBANGSAAN , karena tidak boleh ada CAPRES dan CAWAPRES instan yang tidak tahu ngalor ngudul dan kalau di tanyain cuma thingak - thinguk , planga plongo dan tidak bisa menangkap pertanyaan yang di berikan nya . Batasi jumlah calon CAPRES dan CAWAPRES , seleksi mana yang punya WAWASAN KEBANGSAAN , memiliki WAWASAN yang LUAS dan BERINTEGRITAS serta professional pola pikirnya di dalam DUNIA KEPEMIMPINAN KEPRESIDENAN dan tidak ngaknguk .
Halah, kalah sama jokowi saja kok
Banyak omong kau.
Kurang belajar
Prof atau Doctor itu sok pintar padahal gelar hanya bukti orang sudah belajar atau dianalogikan dengan masak baru hafal resepnya tapi nggak bisa masak? Yang baik itu bukan menghapus threshold tapi keputusan yg seimbang "antara o% - 20%"! Yang menentukan kemenangan calon ada 2, Uang dan Treck record. Mau bukti, orang yg popuar kalah? Lihat; Mega siapa yg tdk tahu? Kurang apa mega? Lihat keputusan peryaratan calon kepala daerah yg tiba2 diturunkan jadi 5%-&.5% apa yg terjadi? Irin kalah dan Pramono menang, dan kotak kosong tetap ada?