APBN sudah kering, ga ada lagi yang bisa di korupsi, pejabat panik, oligarki ga bisa di tarik pajak yg ada malah pengurangan belum lagi tax engineering manipulasi, dari rakyat miskin malah ga bisa malah boncos kasih bansos dan makan susu gratis, satu2 nya jalan dengan rampok kelas menengah, kelas yang paling merana kelas yang memang akan dibunuh, tinggal kelas oligarki atau kelas budak , INDONESIA CEMAS 2045, kenapa DPR kok ga interpelasi? Atau panggil presidenya atau menkeu nya, kalo nyusahin rakyat mending pemilu kocok ulang aja biar rakyat ga menderita terus
Ppn jangan tanggung 12% , 100% aja pak dan bu. Stres dan frustasi saya pelaku usaha yang dinamakan generasi sandwitch. Amat frustasi dengan kondisi hari hari inj😢
Entah disadari atau tidak, orang orang Barat sedang berusaha menghancurkan diri mereka sendiri. Dengarlah apa kata sebagian kecil orang Barat yg sdh memutuskan pindah ke negara2 Asia.. 😦
Ketika barang ilegal masuk ke suatu negara dalam jumlah besar, beberapa pihak bisa dianggap bertanggung jawab, tergantung pada konteks dan penyebabnya. Berikut penjelasan tentang siapa yang bisa disalahkan dan penyebab utamanya: Pihak yang Bertanggung Jawab 1. Pemerintah dan Penegak Hukum Bea Cukai: Jika barang ilegal berhasil melewati perbatasan, itu menunjukkan ada kelemahan dalam pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai. Aparat Penegak Hukum: Kegagalan mendeteksi, mencegah, atau menangkap pelaku penyelundupan menunjukkan kurangnya koordinasi atau adanya kelalaian. Korupsi: Oknum pejabat atau petugas yang menerima suap dari pelaku penyelundupan bisa menjadi penyebab utama lemahnya pengawasan. 2. Pelaku Penyebaran Barang Ilegal Penjual dan Distributor: Mereka yang dengan sengaja membawa dan mengedarkan barang ilegal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Konsumen: Permintaan terhadap barang ilegal sering kali menjadi pendorong utama pelaku penyelundupan. 3. Kelemahan Sistem Perbatasan Kurangnya pengawasan di daerah-daerah perbatasan yang luas dan sulit dijangkau. Infrastruktur pengamanan yang kurang memadai, seperti minimnya teknologi canggih untuk mendeteksi barang ilegal. Penyebab Utama 1. Permintaan Tinggi terhadap Barang Ilegal Barang ilegal sering kali lebih murah, sulit didapatkan secara legal, atau memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi pasar resmi. 2. Kurangnya Penegakan Hukum Hukuman yang tidak tegas atau tidak konsisten terhadap pelaku penyelundupan menyebabkan mereka tidak jera. 3. Korupsi dan Kolusi Petugas yang seharusnya menjaga perbatasan justru bekerja sama dengan penyelundup. 4. Geografi dan Perbatasan yang Rentan Negara dengan garis pantai atau perbatasan darat yang panjang lebih rentan terhadap penyelundupan. 5. Globalisasi dan Teknologi Kemajuan teknologi membuat pelaku semakin canggih dalam menyelundupkan barang, misalnya melalui perdagangan daring atau menggunakan metode transportasi baru. Solusi untuk Mengatasi Masalah Ini 1. Memperketat pengawasan di perbatasan dengan teknologi canggih seperti drone, radar, dan scanner. 2. Meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah korupsi di kalangan aparat. 3. Memberikan hukuman yang lebih berat untuk pelaku penyelundupan dan oknum yang terlibat. 4. Mengurangi permintaan barang ilegal dengan edukasi dan regulasi yang lebih baik. 5. Meningkatkan kerja sama internasional untuk menangani jaringan penyelundupan lintas negara. Pada akhirnya, masalah masuknya barang ilegal adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sistem hukum.
@pakqoharudin hahaha sabar pak, pak prabowo lagi coba negosiasi dengan negara asing biar mau investasi di Indo. Mungkin tahun depan dia baru bisa duduk tenang di kantor nya
Saya juga menolak kenaikan ppn karna kondisi masyarakat masih belum membaik.
APBN sudah kering, ga ada lagi yang bisa di korupsi, pejabat panik, oligarki ga bisa di tarik pajak yg ada malah pengurangan belum lagi tax engineering manipulasi, dari rakyat miskin malah ga bisa malah boncos kasih bansos dan makan susu gratis, satu2 nya jalan dengan rampok kelas menengah, kelas yang paling merana kelas yang memang akan dibunuh, tinggal kelas oligarki atau kelas budak , INDONESIA CEMAS 2045, kenapa DPR kok ga interpelasi? Atau panggil presidenya atau menkeu nya, kalo nyusahin rakyat mending pemilu kocok ulang aja biar rakyat ga menderita terus
Ikut tolak PPN 12%.
emang lu bayar pajak ? wkwk
Ayo naikan ppn biar rakyat hidup sejah tera dgn sarat hukum mati para koruptor.
Ukraina sedangenggali lubang kubur nya sendiri...
Ppn jangan tanggung 12% , 100% aja pak dan bu. Stres dan frustasi saya pelaku usaha yang dinamakan generasi sandwitch. Amat frustasi dengan kondisi hari hari inj😢
Pemerintah malah mencekik rakyat menaikan ppn..kalau sudah tidak ada yg korupsi baru setuju..
pajak besar ekonomi melarat korupsi harus di sikat.
Inggris sedang bermain api ,,
Itulah, buat apa Prabowo pergi ke sana.
Dari dulu nggak di reken sama barat, masih saja memaksakan diri.
👍🏻👍🏻Anda Cerdass👍🏻@@Bentotapilucu-vq4os
04:23 OK GAS OK GAS 🤭
Mungkin kita hanya akan dijadikan distributor dan konsumen saja oleh pihak luar dan sdah mulai terjadi pabrik pada pailit banyak produk masuk ke sini
pajak yg makmur pejabat
Presiden keliling dunia bagus 😅
Orang kaya panik kena pajak 12%.
Naikan trus pajak,semua pejabat mau kenyang sendiri,rakyat di peras dgn pajak
Entah disadari atau tidak, orang orang Barat sedang berusaha menghancurkan diri mereka sendiri. Dengarlah apa kata sebagian kecil orang Barat yg sdh memutuskan pindah ke negara2 Asia.. 😦
PPN 12% ,? Saya Tidak perlu membeli obat-obatan pertanian.
Itu ribuan hektare lahan BUMN yang digarap sipil tolong amankan. Bukan menaikkan PPN.
12% Tambah Gelap aja ku liat
Ketika barang ilegal masuk ke suatu negara dalam jumlah besar, beberapa pihak bisa dianggap bertanggung jawab, tergantung pada konteks dan penyebabnya. Berikut penjelasan tentang siapa yang bisa disalahkan dan penyebab utamanya:
Pihak yang Bertanggung Jawab
1. Pemerintah dan Penegak Hukum
Bea Cukai: Jika barang ilegal berhasil melewati perbatasan, itu menunjukkan ada kelemahan dalam pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai.
Aparat Penegak Hukum: Kegagalan mendeteksi, mencegah, atau menangkap pelaku penyelundupan menunjukkan kurangnya koordinasi atau adanya kelalaian.
Korupsi: Oknum pejabat atau petugas yang menerima suap dari pelaku penyelundupan bisa menjadi penyebab utama lemahnya pengawasan.
2. Pelaku Penyebaran Barang Ilegal
Penjual dan Distributor: Mereka yang dengan sengaja membawa dan mengedarkan barang ilegal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Konsumen: Permintaan terhadap barang ilegal sering kali menjadi pendorong utama pelaku penyelundupan.
3. Kelemahan Sistem Perbatasan
Kurangnya pengawasan di daerah-daerah perbatasan yang luas dan sulit dijangkau.
Infrastruktur pengamanan yang kurang memadai, seperti minimnya teknologi canggih untuk mendeteksi barang ilegal.
Penyebab Utama
1. Permintaan Tinggi terhadap Barang Ilegal
Barang ilegal sering kali lebih murah, sulit didapatkan secara legal, atau memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi pasar resmi.
2. Kurangnya Penegakan Hukum
Hukuman yang tidak tegas atau tidak konsisten terhadap pelaku penyelundupan menyebabkan mereka tidak jera.
3. Korupsi dan Kolusi
Petugas yang seharusnya menjaga perbatasan justru bekerja sama dengan penyelundup.
4. Geografi dan Perbatasan yang Rentan
Negara dengan garis pantai atau perbatasan darat yang panjang lebih rentan terhadap penyelundupan.
5. Globalisasi dan Teknologi
Kemajuan teknologi membuat pelaku semakin canggih dalam menyelundupkan barang, misalnya melalui perdagangan daring atau menggunakan metode transportasi baru.
Solusi untuk Mengatasi Masalah Ini
1. Memperketat pengawasan di perbatasan dengan teknologi canggih seperti drone, radar, dan scanner.
2. Meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah korupsi di kalangan aparat.
3. Memberikan hukuman yang lebih berat untuk pelaku penyelundupan dan oknum yang terlibat.
4. Mengurangi permintaan barang ilegal dengan edukasi dan regulasi yang lebih baik.
5. Meningkatkan kerja sama internasional untuk menangani jaringan penyelundupan lintas negara.
Pada akhirnya, masalah masuknya barang ilegal adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sistem hukum.
Jalan2 terus kapan nguurus negaranya apa gk punya wakil atau utusan gitu gk usah kelilinh dunia terus
@pakqoharudin hahaha sabar pak, pak prabowo lagi coba negosiasi dengan negara asing biar mau investasi di Indo. Mungkin tahun depan dia baru bisa duduk tenang di kantor nya
ppn jadi 12 %...
para asn pada punya mobil lebih dari 1...belum lagi punya ini dan itu..
ayo pak wowo gaji asn tolong di potong pajak 30%....
@@bangbro3921 hahaha yang paling bener itu tunjangan seperti rumah mobil keperluan sehari hari dipotong semua, dikasih buat subsidi rakyat
Makny pemerintah makmur rakyat konoha sengsara kl di LN makmur wargany 😂
Ada gilanya mau dikorup sm pmerintah
Ayo mr putin cepat hancurkan musuh mu.terutama nato cs yg bikin gaduh selama ini.
Perang dunia ke 3 pecah, inggris pembukaxa
Kerja kaya gitu naikin pajak dah kaya kompeni jaman kompeni lagi rakyat di jajah pemerintah
Pajak di naikan buat bayar para mentrinya Prabowo yg seabrek, Mentri ham apaan gk ada gunanya.
Ayo naikan ppn biar rakyat hidup sejah tera dgn sarat hukum mati para koruptor.
Ayo naikan ppn biar rakyat hidup sejah tera dgn sarat hukum mati para koruptor.