Klo mau jujur dan konstitusional, SEHARUSNYA sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila, yaitu MENGGUNAKAN AZAS SUARA PERWAKILAN dan MUSYAWARAH MUFAKAT. Adapun dalam implementasinya diawali dari PENCALONAN beberapa kandidat yang berasal dari Jabatan Karier.
Yg.memboros anggaran negara,BKN masalah pemilu,tp korupsi yg.selama ini merajalela dinegeri ini,Dijaman Orde baru, pernah dipilih DPRD,Bupati dan Gubernur,tp.oronisnya masih ada dasar korupsi sampai sekarang,memborosan anggaran karna kejamnya koruptor dinegeri ini.
Intinya penguasa ingin kembali ke sistem ORDE BARU. Maka yg jadi Gubernur dan Bupati/Walikota mereka-mereka saja yg ketua-ketua partai yg akan melanggengkan dinasty politik. Calon kepala daerah tidak perlu lagi turun dan mendekat ke masyarakatnya. Cukup siapkan Tas besar untuk membayar partai dan anggota DPRD.
Telusuri juga tuh dana Askes, setiap bulan ASN PNS semasa aktifnya selalu setiap bulan dipotong gaji pada hal jarang melakukan pemeriksaan kesehatan ke RS bahkan jk sakit sgl perawatan sll diwajibkan utk membyr baik obatnya maupun jasa layanan medis..., thanks 🙏
Dalam negara demokrasi rakyatlah pemiliknya jika pilkada dikembalikan ke Dprd berarti merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Dan itu amanah Reformasi. Pertahankan pilkada langsung.
Klo mau jujur dan konstitusional, SEHARUSNYA sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila, yaitu MENGGUNAKAN AZAS SUARA PERWAKILAN dan MUSYAWARAH MUFAKAT. Adapun dalam implementasinya diawali dari PENCALONAN beberapa kandidat yang berasal dari Jabatan Karier yang DIGODOG DI DPRD, sehingga jabatan tersebut bisa imun dari Jabatan Politis. Kandidat dari JABATAN KARIER juga lebih mudah dinilai REKAM JEJAKNYA.
Setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan syarat pemilihan legislatif menggunakan sistem distrik dimana The Winner Takes All. Tujuannya agar keterwakilan antara aleg dengan konstituennya di suatu distrik lebih kuat. Rakyat suatu distrik lebih tahu siapa wakilnya di legislatif / parlemen.
Biarkan Presiden dan DPR Pusat Rakyat memilih, Pilkada serahkan pd Wakil saja d Daerah, tdk perlu rakyat yg memilih, jika rakyat yg memilih justru semakin merusak mental rakyat krn politik uang.
Masyarakat sendiri juga rada2 anehh kadang lbh memilih duit dari pada rekam jejek. Contoh di Jakarta Darmakun itu 10 % padahal dia independen serta dia sedikit biaya untuk kegitan politikx,,tapi masih aja mipih yg lain
Khusus gubernur,aku setuju jika tidak dipilih langsung. Terserah dipilih dprd atau ditunjuk presiden. Karena rakyat tidak bisa melihat dan merasakan langsung kinerja gubernur.
Gubernur maupun presiden yang dipilih oleh DPRD atau MPR bisa tidak lebih baik dibanding terpilih hasil HOMPIMPAH Jika gubernur atau presiden dipilih oleh DPRD atau MPR maka tentu sang pejabat akan berbakti dan melayani serta patuh kepada yang memilih mengangkat yaitu DPRD atau MPR .. dan tidak akan mengutamakan rakyat... yakin sekali Jika dipilih langsung oleh rakyat merasa mahal,, dan jika ingin murah maka penentuan bisa dilakukan dengan cara HOMPIMPAH... Jadi beberapa partai memilih beberapa calon gubernur atau beberapa calon presiden... lalu beberapa calon gubernur melakukan HOMPIMPAH.. dan yang menang silakan dilantik jadi gubernur.. itu lebih baik dibanding dipilih oleh DPRD .. Demikian pula beberapa partai memilih beberapa calon presiden (Seperti kebiasaan sebelum sebelumnya)..lalu beberapa calon presiden melakukan HOMPIMPAH... dan yang menang silakan dilantik jadi pejabat presiden... itu lebih baik dibanding dipilih oleh MPR.... Kedua usul diatas jelas akan lebih baik kedepannya dan dalam jangka panjang dibanding dipilih oleh DPRD atau MPR Terimakasih....
susah jg kalo DPRD suatu daerah dikuasai partai merah misalnya mrk akan milih gubernur dr merah jg dong. pemilihan dewan pun kadang ada intimidasi ke warga yg melibatkan kepala lingkungan RT/RW dll
Hargai sistem Demokrasi dengan Pemilu Luber,tetapi hormati hasil Pemilu dari asas Demokrasi,maka Eksekutif bersih dab wibawa hukum jika Legislatif lah Pilih Presiden dan Kada ...Kualitas Pemilu dijaga oleh rakyat yang siap dipilih Legislatif,sayang benar Kampus bukan rakyat ,akademisi bukan rakyat ,banyak PNS bukan rakyat...tapi KPPS,senantiasa tidak kembalikan sisa surat suara...dan Kemenangan KPPS adalah kemengan Pemilu...tolong hargai Prabowo yang lagi gunung....
jika begitu kemauannya kembalikan ke UUD 1945, krn secara konstitusi sistem pemerintahan kita presidensial yang demokratis, presiden sbg kepala negara dan kepala pemerintahan tidak jauh dg Bupati kepala daerah dan kepela pemerintahan daerah
Baru saja Pilkada, kekuasaan yg dibahas, memuakkan,sangat memuakkan, bukan ekonomi atau Biaya pemilu 40 trilyun selama 5 tahun artinya 12,5 trilyun pertahun kok menghabiskan dana padahal makan gratis habis dananya 1 trilyun/hari, jikapun dihitung 40 trilyun : 200 juta pemilih artinya seorang pemilih menghabiskan uang 50,000/tahun
Bagus itu kalau DPR lagi yang milih kepala Daerah lagi biar tdk terlalu pintar yg penting banyak uang nya sdh bisa jadi kepala daerah tdk ada ijasah juga bisa jadi kepala daerah atur ?
Kalau biaya pilkada dibagikan utk partai politik yg lolos ke Senayan sesuai dg perolehan suaranya secara nasional, sepertinya mahar dlm usung mengusung paslon dah dpt digratiskan. Juga tidak diperlukan lagi saksi" di TPS, juga KPU, BAWASLU dll tdk dibutuhkan lagi, yg anggarannya nemberatkan, mendingan digunakan utk kebutuhan masyarakat?...😂
Kalau tujuannya efisien, lebih efisien lagi gubernur, bupati, dan walikota itu ditunjuk oleh presiden saja, krn presiden adalah hasil pilihan langsung rakyat juga. Mau begitu?
Sejatinya DPRD memang yg mewakili rakyat, masalahnya yg terjadi DPRD adalah mewakili kepentingan2 para elit buukan rakyat, seekalipun ada pemilu ya itu hanya formallitas mengatasnamakan pesta raakyat.
Perlu dievaluasi dari segala aspek, dan maunya ada perbaikan. Yg jls pemilihan kepala daerah secara langsung, mengakibatkan kasus korupsi kepala daerah drastis meningkat dibanding saat dulu pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kalau bisa kursi DPRD usung-mengusung digratiskan, tapi dana hibah ditingkatkan utk partai dari perolehan suara saat pileg! Pemilihan langsung mengakibatkan maraknya politik uang yg merusak moral & mental masyarakat, kedaulatan rakyat hanya dihargai ratusan ribu utk 5 thn? Juga pileg pakai sistim proporsional tertutup dg no urut. Para caleg akan lbh berkualitas krn tlh teruji sebagai kader partai, kalau yg skrng tdk perlu kader, yg penting isi tas penuh anda dpt nyaleg kapan saja, dipartai mana saja, soal KTA seharipun dpt selesai, kualitas ga perlu, sikut-menyikut antara sesama caleg separtai?...😂
Memilih wakil rakyat itu untuk mengontrol pemerintah bukan memilih pemimpin daerah..lihat pangkalpinang dan bangka, kotak kosong bisa menang lawan seluruh partai, ngacalah dari hal tersebut
Muak lht PKB skrg, makin ga jls...ketum¥ jg ga konsisten prubhan , rakus jabatan....PKB dr dlu bgtu dmn ada kekuasaan nempel aza trus, sm aza dgn Golkar haus jabatan smua.
Jika gub n bawahanya di pilih dprd .anak muda tidak bisa ikut kontestan .negara republik kepala daerah harus melalui sistim demokrasi .indonesia bukan negara kerajaan n bukan negara di nasti
Jgn biarkan ide suara kita di pegang DPR DPRRI, karena sebenarnya mereka tk bs di percaya. Mereka kebanyakan koplak bisa luluh dgn amplop. Jika pemimpin kembali d pilih DPR DPRRI indonesia rawan disintegrasi, karena mereka kebanyakan koplak keterpilihannya pd di bekingi oligarqi.
sangat setuju dg gagasan pk prabowo.pilkada di pilih dprd . Biar yg sudah terbiasa melakukan kecurangan panas dingin ..dan dari sini lah gampang nilainya dari partai mana yg keberatan sekali.. Itu lah yg patut di curigai
Bilang tu sama junjungan mu, mentri di kurang biar efisien keuangan negara, ini uang negara byk buat gaji mentri, kemarin bilang kabinet jokowi gemuk sekarang kabinet gemoy😂😂😂😂
Ok sih gubernur dipilih DPRD tapi ya di DPRD nya harus bener2 baik ga ada yg pilih kasih cari yg kinerjanya benar2 bagus bisa diajak kerjasama oleh siapa saja dan juga ulet untuk bekerja demi rakyatnya jadi jgn asal pilih yg tegas dan benar
![[LIVE] Gubernur (Kembali) Dipilih DPRD? | Dua Sisi tvOne](http://i.ytimg.com/vi/60wG3sZ2xZM/mqdefault.jpg)
![DISEBUT PUNYA BUKTI SKANDAL PEJABAT, HASTO MELAWAN BALIK? [PRIMETIME NEWS]](/img/1.gif)
Hadirkan dulu kesejahteraan di masyarakat...
Demokrasi akan Tegak ...
Setuju Pak presiden.
Harusnya rakyat yang memilih untuk faktual demokrasi bersama rakyat
Klo mau jujur dan konstitusional, SEHARUSNYA sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila, yaitu MENGGUNAKAN AZAS SUARA PERWAKILAN dan MUSYAWARAH MUFAKAT.
Adapun dalam implementasinya diawali dari PENCALONAN beberapa kandidat yang berasal dari Jabatan Karier.
giliran pilkada bilang mahal, giliran menteri sama wamen 100 lebih anteng2 aja
Saya sangat setuju dengan pendapat pak emrus sitorus.
Ini dia ni bapak2 yg dari fraksi pkb dan partai golkar ngomongnya gak memihak rakyat.
Kalau di srbut mahal knapa yg kOrup300t lebih besar dari 40t pr 5 thn
Knapa laporan dana di KPU kecil kecil
Demokrasi itu tidak boleh mundur. Bila hak rakyat untuk menentukan siapa yang jadi pemimpinnya dicabut , rakyat bisa marah. 😡😡
Kalau mau ngurangin biaya , pejabatnya kurangin dong jgn terlalu buang buang anggaran
Kasihan gegara, Riduan kamil gk cukup dipilih wg dkj, presiden akan merubah ud ud lewat DPW, akasihan deh lue!!! 😂😂😂😂😂😂
👍👍😁😀
Yg.memboros anggaran negara,BKN masalah pemilu,tp korupsi yg.selama ini merajalela dinegeri ini,Dijaman Orde baru, pernah dipilih DPRD,Bupati dan Gubernur,tp.oronisnya masih ada dasar korupsi sampai sekarang,memborosan anggaran karna kejamnya koruptor dinegeri ini.
Intinya penguasa ingin kembali ke sistem ORDE BARU. Maka yg jadi Gubernur dan Bupati/Walikota mereka-mereka saja yg ketua-ketua partai yg akan melanggengkan dinasty politik.
Calon kepala daerah tidak perlu lagi turun dan mendekat ke masyarakatnya. Cukup siapkan Tas besar untuk membayar partai dan anggota DPRD.
Pesta Rakyat
MANTABEEE!!!!😂👍
ceee mau berubah saat brkuasa yaaa
Telusuri juga tuh dana Askes, setiap bulan ASN PNS semasa aktifnya selalu setiap bulan dipotong gaji pada hal jarang melakukan pemeriksaan kesehatan ke RS bahkan jk sakit sgl perawatan sll diwajibkan utk membyr baik obatnya maupun jasa layanan medis..., thanks 🙏
Dalam negara demokrasi rakyatlah pemiliknya jika pilkada dikembalikan ke Dprd berarti merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Dan itu amanah Reformasi. Pertahankan pilkada langsung.
hak rakyat di kebiri karena muda di kendali kan kalau memakai dengan cara ini ini yang di nama kan kembali yang di nama kan presiden parlementer
Orang Rakyat juga gak percaya sama DPR
seharusnya gubernur, bupati dan walikota diusulkan oleh presiden dan di seleksi oleh DPRD, agar bisa menjalankan visi dan misi presiden.
Namanya mundur dong om gmn seh ,aduh dpr-nya aja nggak bener bener semua ,trs emang berkuasa seumur hidup gitu
Kacau sdh KLO begini, tidak libatkan rakyat
PKB makin ngawur bicara didepan rakyat. Bikin makin males milih PKB padahal keluarga NU tulen.
Klo mau jujur dan konstitusional, SEHARUSNYA sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila, yaitu MENGGUNAKAN AZAS SUARA PERWAKILAN dan MUSYAWARAH MUFAKAT.
Adapun dalam implementasinya diawali dari PENCALONAN beberapa kandidat yang berasal dari Jabatan Karier yang DIGODOG DI DPRD, sehingga jabatan tersebut bisa imun dari Jabatan Politis.
Kandidat dari JABATAN KARIER juga lebih mudah dinilai REKAM JEJAKNYA.
Yg tidak stuju sershkn kpda petrus, agar lbih aman 😂
Dananya penuh dari pusat, sampai bawah dipotong sana sini, sampai ke Rakyat 😊
Setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan syarat pemilihan legislatif menggunakan sistem distrik dimana The Winner Takes All.
Tujuannya agar keterwakilan antara aleg dengan konstituennya di suatu distrik lebih kuat.
Rakyat suatu distrik lebih tahu siapa wakilnya di legislatif / parlemen.
Biarkan Presiden dan DPR Pusat Rakyat memilih,
Pilkada serahkan pd Wakil saja d Daerah, tdk perlu rakyat yg memilih,
jika rakyat yg memilih justru semakin merusak mental rakyat krn politik uang.
Yg penting jgn salah susun terus..ada bagus nya sih ringkas.simpel
Setuju pak,dari pada di pilih rakyat jaman sekarang banyak serangan Pajar...
Masyarakat sendiri juga rada2 anehh kadang lbh memilih duit dari pada rekam jejek.
Contoh di Jakarta Darmakun itu 10 % padahal dia independen serta dia sedikit biaya untuk kegitan politikx,,tapi masih aja mipih yg lain
Khusus gubernur,aku setuju jika tidak dipilih langsung. Terserah dipilih dprd atau ditunjuk presiden. Karena rakyat tidak bisa melihat dan merasakan langsung kinerja gubernur.
Politik lbh dominan jk dipilih oleh DPR suara terbanyak bkm tentu benar
Kalo kepengin murah ga usah ada pemilu biar duitnya di korupsi tambah banyak
Gua malah jng ada gubernur😅😅, posisinya nanggung,
Gubernur maupun presiden yang dipilih oleh DPRD atau MPR bisa tidak lebih baik dibanding terpilih hasil HOMPIMPAH
Jika gubernur atau presiden dipilih oleh DPRD atau MPR maka tentu sang pejabat akan berbakti dan melayani serta patuh kepada yang memilih mengangkat yaitu DPRD atau MPR .. dan tidak akan mengutamakan rakyat... yakin sekali
Jika dipilih langsung oleh rakyat merasa mahal,, dan jika ingin murah maka penentuan bisa dilakukan dengan cara HOMPIMPAH...
Jadi beberapa partai memilih beberapa calon gubernur atau beberapa calon presiden... lalu beberapa calon gubernur melakukan HOMPIMPAH.. dan yang menang silakan dilantik jadi gubernur.. itu lebih baik dibanding dipilih oleh DPRD ..
Demikian pula beberapa partai memilih beberapa calon presiden (Seperti kebiasaan sebelum sebelumnya)..lalu beberapa calon presiden melakukan HOMPIMPAH... dan yang menang silakan dilantik jadi pejabat presiden... itu lebih baik dibanding dipilih oleh MPR....
Kedua usul diatas jelas akan lebih baik kedepannya dan dalam jangka panjang dibanding dipilih oleh DPRD atau MPR
Terimakasih....
Ndak masuk blasss wajib rakyat yg memilih
susah jg kalo DPRD suatu daerah dikuasai partai merah misalnya mrk akan milih gubernur dr merah jg dong. pemilihan dewan pun kadang ada intimidasi ke warga yg melibatkan kepala lingkungan RT/RW dll
Hukum bisa dibeli dengan uang 😂😂😂😂
Hargai sistem Demokrasi dengan Pemilu Luber,tetapi hormati hasil Pemilu dari asas Demokrasi,maka Eksekutif bersih dab wibawa hukum jika Legislatif lah Pilih Presiden dan Kada ...Kualitas Pemilu dijaga oleh rakyat yang siap dipilih Legislatif,sayang benar Kampus bukan rakyat ,akademisi bukan rakyat ,banyak PNS bukan rakyat...tapi KPPS,senantiasa tidak kembalikan sisa surat suara...dan Kemenangan KPPS adalah kemengan Pemilu...tolong hargai Prabowo yang lagi gunung....
Macanmya jadi kucing
Kabinet tetangga kita juga efisien pak. kok enggak disebut.
jika begitu kemauannya kembalikan ke UUD 1945, krn secara konstitusi sistem pemerintahan kita presidensial yang demokratis, presiden sbg kepala negara dan kepala pemerintahan tidak jauh dg Bupati kepala daerah dan kepela pemerintahan daerah
Ada gak ya politikus2 pdi p yg jujur..
Baru saja Pilkada, kekuasaan yg dibahas, memuakkan,sangat memuakkan, bukan ekonomi atau
Biaya pemilu 40 trilyun selama 5 tahun artinya 12,5 trilyun pertahun kok menghabiskan dana padahal makan gratis habis dananya 1 trilyun/hari, jikapun dihitung 40 trilyun : 200 juta pemilih artinya seorang pemilih menghabiskan uang 50,000/tahun
Setuju biar yang merantau ga harus pulang, mending kalau di ongkosin mah.
Yang kuli dan kuliah harus pulang.
Prabowo lagi guyong bukan gunung....
Sekalian biar irit presiden dipilih oleh MPR.....
sy sgt setuju bupati/guburnur dipilih dprd..rakyat cm milih dpr nya..makanya rakyat hrs memilih benar2 wkl nya jgn cm krn uangnya.
Gubernur pilih dprd,.bupati langsung rakyat
Kelihatan cuman rebutan kekuasaan..
Makmurkn rakyatnya..otomatis negara akn maju.rakyatnya cerdas.pemilu gk akn keluar biaya mahal.krn rakyat gk butuh amplop krn uda sejahtera...
Klo rakyat gk setuju...? Emang siapa yg memilih presiden...
Pligub jgn ditawar lagi krna ada di UU, sumber masalah ada di Partai terutama Pemilihan Calon, Pemilihan Bupati dan walikota bolehlah
Bagus itu kalau DPR lagi yang milih kepala Daerah lagi biar tdk terlalu pintar yg penting banyak uang nya sdh bisa jadi kepala daerah tdk ada ijasah juga bisa jadi kepala daerah atur ?
Pada gk sdar....kalian tu di pilih rakyat...klo rakyat gk mau memilih...
Kalau biaya pilkada dibagikan utk partai politik yg lolos ke Senayan sesuai dg perolehan suaranya secara nasional, sepertinya mahar dlm usung mengusung paslon dah dpt digratiskan.
Juga tidak diperlukan lagi saksi" di TPS, juga KPU, BAWASLU dll tdk dibutuhkan lagi, yg anggarannya nemberatkan, mendingan digunakan utk kebutuhan masyarakat?...😂
Rt aja dipilih langsung malah atasnya mau dipilih dprd 😂
Jelas kelihatan partai2 yg ingin pemilih secara tdk langsung memikirkan kepentingan kelompoknya untuk berkuasa..
Kalau tujuannya efisien, lebih efisien lagi gubernur, bupati, dan walikota itu ditunjuk oleh presiden saja, krn presiden adalah hasil pilihan langsung rakyat juga. Mau begitu?
ya nggak papa mahal lawong ini uwang rakyat ya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat
Sejatinya DPRD memang yg mewakili rakyat, masalahnya yg terjadi DPRD adalah mewakili kepentingan2 para elit buukan rakyat, seekalipun ada pemilu ya itu hanya formallitas mengatasnamakan pesta raakyat.
presenter tdk byk menguasai soal proses demokrasi...Intinya Pemilu tdk menimbulkan KKN
Model Hak Kedaulatan Rakyat Suara Tuhan di Rampas DPRD. Presiden dan DPRRI serta DPD ?.Kasihan Rakyat NKRI harga mati.
Nanti ada yg cawe2
Sekalian pilih.presiden ga keluar uang
Makan siang gratis efesien apanya 10 ribu dapat apa
Gak seru
Presiden dipilih MPR RI saja makin efisien
Perlu dievaluasi dari segala aspek, dan maunya ada perbaikan.
Yg jls pemilihan kepala daerah secara langsung, mengakibatkan kasus korupsi kepala daerah drastis meningkat dibanding saat dulu pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kalau bisa kursi DPRD usung-mengusung digratiskan, tapi dana hibah ditingkatkan utk partai dari perolehan suara saat pileg!
Pemilihan langsung mengakibatkan maraknya politik uang yg merusak moral & mental masyarakat, kedaulatan rakyat hanya dihargai ratusan ribu utk 5 thn?
Juga pileg pakai sistim proporsional tertutup dg no urut. Para caleg akan lbh berkualitas krn tlh teruji sebagai kader partai, kalau yg skrng tdk perlu kader, yg penting isi tas penuh anda dpt nyaleg kapan saja, dipartai mana saja, soal KTA seharipun dpt selesai, kualitas ga perlu, sikut-menyikut antara sesama caleg separtai?...😂
Omong kosong saja, pindah kan money politik dari rakyat ke Wakil rakyat.
Memilih wakil rakyat itu untuk mengontrol pemerintah bukan memilih pemimpin daerah..lihat pangkalpinang dan bangka, kotak kosong bisa menang lawan seluruh partai, ngacalah dari hal tersebut
Muak lht PKB skrg, makin ga jls...ketum¥ jg ga konsisten prubhan , rakus jabatan....PKB dr dlu bgtu dmn ada kekuasaan nempel aza trus, sm aza dgn Golkar haus jabatan smua.
Jika gub n bawahanya di pilih dprd .anak muda tidak bisa ikut kontestan .negara republik kepala daerah harus melalui sistim demokrasi .indonesia bukan negara kerajaan n bukan negara di nasti
Jgn biarkan ide suara kita di pegang DPR DPRRI, karena sebenarnya mereka tk bs di percaya. Mereka kebanyakan koplak bisa luluh dgn amplop.
Jika pemimpin kembali d pilih DPR DPRRI indonesia rawan disintegrasi, karena mereka kebanyakan koplak keterpilihannya pd di bekingi oligarqi.
klian msih percy sama dewan perwakiln rakyat yg terhormat itu?
yang berkomentar di porum jangan bawah bawah nama rakyat mau apa yang menjadi keputusan presiden itu yang terbaik bagi rakyat
Pusiiiing... mendingan hompimpah
😂😂😂😂😂
sangat setuju dg gagasan pk prabowo.pilkada di pilih dprd . Biar yg sudah terbiasa melakukan kecurangan panas dingin ..dan dari sini lah gampang nilainya dari partai mana yg keberatan sekali.. Itu lah yg patut di curigai
Bilang tu sama junjungan mu, mentri di kurang biar efisien keuangan negara, ini uang negara byk buat gaji mentri, kemarin bilang kabinet jokowi gemuk sekarang kabinet gemoy😂😂😂😂
Ok sih gubernur dipilih DPRD tapi ya di DPRD nya harus bener2 baik ga ada yg pilih kasih cari yg kinerjanya benar2 bagus bisa diajak kerjasama oleh siapa saja dan juga ulet untuk bekerja demi rakyatnya jadi jgn asal pilih yg tegas dan benar
Yg iyanya mayoritas rakyat belum siap utk berdemokrasi yg baik & benar, sehingga timbul ada motto wani piro?...😂
Obrolan orang PDI ngga mutu....arahnya cuma cari kesalahan pihak lain....