NALAR Ep. 04. KEBIJAKAN PUBLIK: RELASI WARGA-PEMERINTAH & TEGANGAN DALAM PEMBUATANNYA (2/2) oleh: Yanuar Nugroho Dilema, tantangan & persoalan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan publik. Pembuat Kebijakan Ada hal yang selalu dipikirkan, dipertimbangkan. Tidak bisa setiap saat memenuhi keinginan semua orang. Tegangan yang dialami Pembuat Kebijakan 1. Antara Substansi dan Artikulasi (komunikasi) - Substansi - Warna terang gelapnya pendidikan bukan hanya di tangan Pemerintah Pusat, tetapi juga di Pemerintah Daerah. - >60% Dana Pendidikan Di kelola oleh Pemerintah Daerah - Artikulasi - Neraca Pendidikan Daerah (NPD) - Substansi Kinerja Pendidikan - Sekolah, Guru, Siswa - Angka Partisipasi Kasar (APK) - Angka Partisipasi Murni (APM) - Fungsi Komunikasi Kebijakan - Mengkomunikasikan agar yang diinginkan pemerintah dengan kebijakan, sampai kepada publik 1. Antara yang Politik dan Teknokratik - Desa - Kepala Desa - Sekretaris - 10 Perangkat - Arahan politik diterjemahkan secara teknokratik - Arahan politik mempunyai konsekuensi teknokratik. Pembuat kebijakan harus mengelola itu. - Mesin Pemerintahan - Bekerja dengan teknokratisme tertentu 2. Antara yang elitis dan yang populis - Contoh: Pengaturan Tembakau Pemerintah harus dibantu sekuat-kuatnya, sekaligus dikritik sekeras-kerasnya.
kebetulan saya di akhir-akhir menuju kelulusan studi S-1 saya ini sangat tertarik mendalami dan memahami prihal public policy atau kebijakan publik. Saya juga memiliki organisasi/komunitas tingkat desa yg berfokus pada pemberdayaan kepemudaan dan masyarakat yang terkadang menghadapi tantangan akan kebutuhan kebijakan pemerintah tingkat desa dan ke atasnya agar bisa melirik akan pentingnya peran pemuda pada skup desa. Dari perjalanan tsb, timbulah rasa pensaran kuat bagaimana sebuah kebijakan itu muncul dan saya mulai mempelajari sedikit sedikit tentang public policy yang ternyata amat sangat penting dipelajari, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang/publik. Saya sedang mencoba peruntungan mengikuti program beasiswa ke luar negeri YSEALI dan fokus tema yang saya pilih adalah society and governance yang sangat erat dengan public policy ini. Terimakasih NALAR Institut, dan Bapak Yanuar Nugroho atas pemaparan Materi Kebijakan Publik ini yang dikemas mudah saya fahami. Semoga terus tumbuh chanel ini. :)
Setuju, komunikasi politik pd era medsos ini sgt penting.. Jangan sampai cara penyampaian yg salah (meski misal niat pemerintah baik) justru membuat publik curiga/antipati
Intinya cuman komen doank gawe presiden ini. mau saya ini, mau saya itu. yg lain yg bekerja. pantesan susah maju. Harusnya diurus dulu atas atas ini biar tdk merepotkan dan fokus maju lebih cepat.
Yg membedakan leader ama decision maker adalah berani tidak nya mengambil kebijakan dengan segala risiko. Contóh case hasil brexit menunjukkan kepala negara uni eropa bukan decision maker. Karena walau brexit sudah menang (Rakyat Inggris keluar Dari uni eropa) tetapi beberapa bulan uni eropa tidak Mau MENERIMA sehingga ekonomi menjadi tidak menentu.
Dana pendidikan kan ngak bisa digunakan untuk bangun jembatan? Kenapa pusat yg disalahkan Saat jembatan tidak ada, karena pusat dapat memberikan perintah ke daerah, sedang kan daerah ngak dapat memerintah pusat.
pusat tidak selalu tahu kebutuhan daerah. misalnya jembatan di daerah yg rusak. daerah sudah mendapatkan dana alokasi, baik khusus maupun umum (DAK, DAU), untuk penyelenggaraan fungsi yg dibutuhkan. jika pun kurang, bisa minta. pointnya adalah, dengan desentralisasi, wewenang dan sumber daya sudah diberikan ke daerah, dan ini mesti diimbangi dengan kemauan dan kemampuan daerah menjalankan fungsinya. mungkin di sini perlu evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi selama 20 tahun ini. kapan2 kita bahas desentralisasi di sini.
NALAR Ep. 04. KEBIJAKAN PUBLIK: RELASI WARGA-PEMERINTAH & TEGANGAN DALAM PEMBUATANNYA (2/2)
oleh: Yanuar Nugroho
Dilema, tantangan & persoalan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan publik.
Pembuat Kebijakan
Ada hal yang selalu dipikirkan, dipertimbangkan. Tidak bisa setiap saat memenuhi keinginan semua orang.
Tegangan yang dialami Pembuat Kebijakan
1. Antara Substansi dan Artikulasi (komunikasi)
- Substansi
- Warna terang gelapnya pendidikan bukan hanya di tangan Pemerintah Pusat, tetapi juga di Pemerintah Daerah.
- >60% Dana Pendidikan Di kelola oleh Pemerintah Daerah
- Artikulasi
- Neraca Pendidikan Daerah (NPD)
- Substansi Kinerja Pendidikan
- Sekolah, Guru, Siswa
- Angka Partisipasi Kasar (APK)
- Angka Partisipasi Murni (APM)
- Fungsi Komunikasi Kebijakan
- Mengkomunikasikan agar yang diinginkan pemerintah dengan kebijakan, sampai kepada publik
1. Antara yang Politik dan Teknokratik
- Desa
- Kepala Desa
- Sekretaris
- 10 Perangkat
- Arahan politik diterjemahkan secara teknokratik
- Arahan politik mempunyai konsekuensi teknokratik. Pembuat kebijakan harus mengelola itu.
- Mesin Pemerintahan
- Bekerja dengan teknokratisme tertentu
2. Antara yang elitis dan yang populis
- Contoh: Pengaturan Tembakau
Pemerintah harus dibantu sekuat-kuatnya, sekaligus dikritik sekeras-kerasnya.
Baik, terima kasih atas masukan dan dukungannya kepada NALAR.
kebetulan saya di akhir-akhir menuju kelulusan studi S-1 saya ini sangat tertarik mendalami dan memahami prihal public policy atau kebijakan publik. Saya juga memiliki organisasi/komunitas tingkat desa yg berfokus pada pemberdayaan kepemudaan dan masyarakat yang terkadang menghadapi tantangan akan kebutuhan kebijakan pemerintah tingkat desa dan ke atasnya agar bisa melirik akan pentingnya peran pemuda pada skup desa.
Dari perjalanan tsb, timbulah rasa pensaran kuat bagaimana sebuah kebijakan itu muncul dan saya mulai mempelajari sedikit sedikit tentang public policy yang ternyata amat sangat penting dipelajari, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang/publik.
Saya sedang mencoba peruntungan mengikuti program beasiswa ke luar negeri YSEALI dan fokus tema yang saya pilih adalah society and governance yang sangat erat dengan public policy ini.
Terimakasih NALAR Institut, dan Bapak Yanuar Nugroho atas pemaparan Materi Kebijakan Publik ini yang dikemas mudah saya fahami. Semoga terus tumbuh chanel ini. :)
Terima kasih atas ilmunya prof 🙏
Tksh prof... pencerahannya
❤
Ada 2 :
1. Byk pemda membuat kebijakan publik yg tdk substantif hny politis
2. Jadi pembuat kebijakan publik hrs seorang komunikator yg handal utk menyampaikan kebijakan nya?
Setuju, komunikasi politik pd era medsos ini sgt penting.. Jangan sampai cara penyampaian yg salah (meski misal niat pemerintah baik) justru membuat publik curiga/antipati
9:30
Terima kasih Prof Yanuar. Penjelasannya membantu saya untuk memahami lebih dalam ttg kebijakan publik.
Terima kasih penjelasannya pak. Semoga tetap sehat
mencerahkan. tak sabar untuk ikuti diskusi berikutnya.
Terima kasih atas penjelasannya pak. Menggugah nalar guna memahami birokrasi dengan lebih baik.
mensejahterahkan kepala desa dan perangkatnya, membuat cela'' korupsi..seharusnya di pikir lagi
Intinya cuman komen doank gawe presiden ini. mau saya ini, mau saya itu. yg lain yg bekerja. pantesan susah maju. Harusnya diurus dulu atas atas ini biar tdk merepotkan dan fokus maju lebih cepat.
Yg membedakan leader ama decision maker adalah berani tidak nya mengambil kebijakan dengan segala risiko. Contóh case hasil brexit menunjukkan kepala negara uni eropa bukan decision maker. Karena walau brexit sudah menang (Rakyat Inggris keluar Dari uni eropa) tetapi beberapa bulan uni eropa tidak Mau MENERIMA sehingga ekonomi menjadi tidak menentu.
Publik jurhat teratas descus desccovr yanuar ok good pubkik teingqu aktor enopasi sektor kayanan publik proposional
Bagaimana mengelola tegangan elitis dan populis? Perlu contoh konkrit misalnya dari kasus tembakau itu 😊
Apakah perda sama dengan kebijakan publik?
menurut saya peraturan daerah itu adalah salah satu bentuk atau hasil dari kebijakan publik. Mohon koreksi jika saya salah
Dana pendidikan kan ngak bisa digunakan untuk bangun jembatan? Kenapa pusat yg disalahkan Saat jembatan tidak ada, karena pusat dapat memberikan perintah ke daerah, sedang kan daerah ngak dapat memerintah pusat.
pusat tidak selalu tahu kebutuhan daerah. misalnya jembatan di daerah yg rusak. daerah sudah mendapatkan dana alokasi, baik khusus maupun umum (DAK, DAU), untuk penyelenggaraan fungsi yg dibutuhkan. jika pun kurang, bisa minta. pointnya adalah, dengan desentralisasi, wewenang dan sumber daya sudah diberikan ke daerah, dan ini mesti diimbangi dengan kemauan dan kemampuan daerah menjalankan fungsinya. mungkin di sini perlu evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi selama 20 tahun ini. kapan2 kita bahas desentralisasi di sini.