Bedah Editorial MI - Akhiri Pemborosan Belanja Pegawai

MetroTV,
MENGELOLA anggaran negara jelas tidak mudah. Justru karena itulah, aparatur sipil negara selalu di up grade kemampuan mereka secara periodik agar kian profesional dalam mengelola keuangan negara.
Itulah mengapa, saat kita mendapati bahwa penggunaan dan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) selalu tidak maksimal, kita patut bertanya apa hasil up grading yang digelar secara periodik untuk para pengelola keuangan negara? Sebab, faktanya pengelolaan keuangan negara masih menjadi persoalan klasik yang terus saja berulang dari tahun ke tahun. Anggaran belanja sebagian besar habis untuk belanja pegawai, baik untuk gaji maupun bonus. Akibatnya, masyarakat hanya mendapatkan ampas.
Idealnya, belanja negara yang didistribusikan ke daerah digunakan untuk program-program yang memberi kemajuan bagi daerah. Misalnya, untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang memberi manfaat besar bagi rakyat daerah itu seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah itu. Anggaran bukan semata untuk melayani dan menyervis pegawai dan memberi bonus saban tahun buat mereka.
Namun, kritik bertubi-tubi ihwal penggunaan anggaran itu seolah tidak digubris. Buktinya, sejumlah pemerintah daerah masih gemar menghabiskan anggaran untuk belanja pegawai dan bonus pegawai. Celakanya, pemda yang melakukan itu justru yang APBD-nya sebagian besar bergantung pada dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Maka, jadilah anggaran negara yang dikumpulkan secara susah payah itu lebih banyak dimanfaatkan untuk sedikit orang, bukan sebanyak-banyaknya orang.
Padahal, pemerintah pusat menyalurkan dana ke daerah sekitar 26%-47% untuk wilayah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya kuat. Untuk daerah ber-PAD sedang, dana transfer dari pusat mencapai 52%-60%, dan untuk wilayah yang fiskalnya rendah diberikan 63%-90%.
Tapi, daerah dengan dana transfer dari pusat 63%-90% inilah yang justru paling banyak menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai. Besarannya bisa mencapai 60% dari anggaran yang diterima. Bahkan, ada yang lebih dari itu. Akibatnya, masyarakat hanya mendapat ampas.
Celakanya lagi, di beberapa daerah, anggaran itu ludes untuk membiayai tenaga honorer yang jumlahnya melampaui jumlah aparatur sipil negara (ASN). Lebih celaka lagi, para tenaga honorer yang jumlahnya jumbo itu bukan mereka yang memiliki keahlian khusus seperti guru, dokter, atau perawat yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat luas. Tenaga honorer ini sebagian besar justru tenaga administrasi dan umum yang tidak jelas kriteria keahlian dan fungsinya.
Mengapa tenaga honorer sampai membeludak? Mereka umumnya karena bawaan pejabat yang memenangi pilkada. Bisa jadi, mereka tenaga titipan dari tim sukses atau anggota tim sukses itu sendiri. Namun, saat pejabat tersebut lengser, tenaga honorer tersebut tetap bertahan dan tidak ikut lengser.
Di saat yang sama, pejabat yang baru datang, membawa gerbong honorer sendiri. Jadilah tenaga honorer membeludak sehingga menjadi beban pemda tersebut bahkan pemerintah pusat untuk membayar keberadaan mereka.
Di tengah APBN yang tengah ngos-ngosan saat ini, pemborosan anggaran untuk belanja pegawai sudah saatnya disetop. Pemerintah daerah harus mengurangi jumlah tenaga honorer mereka, apalagi tenaga honorer yang tidak mendesak keberadaannya.
Selain itu, sudah saatnya pemerintah di daerah berpikir dan bertindak kreatif untuk bisa menciptakan peluang yang bisa menarik investasi swasta, sehingga PAD-nya bisa terdongkrak. Dengan demikian, mereka tidak terus bergantung pada kucuran dana pemerintah pusat.
Mendagri sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk daerah tidak cukup hanya mengeluhkan dan memarahi daerah dalam manajemen keuangan daerah ini. Mendagri dan jajarannya sudah semestinya memiliki terobosan dan panduan untuk mengatasi masalah menaun ini. Mesti ada terobosan radikal untuk menemukan solusi.
Kalau anggaran terus-menerus habis buat belanja dan bonus pegawai, kapan anggaran buat rakyat? Kapan program buat rakyat bisa terealisasi? Indonesia masih butuh banyak anggaran untuk mengatasi pengangguran, stunting, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan infrastruktur. Jangan pula anggaran yang sudah cekak itu dihabiskan untuk menyervis mereka yang mestinya mengabdi untuk rakyat dan negara.
#APBN #Pemerintah #PrabowoGibran
#DPR #Kementerian #MediaIndonesia
#metrotv
-----------------------------------------------------------------------
Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!
Website: www.metrotvnew...
Facebook: / metrotv
Instagram: / metrotv
Twitter: / metro_tv
TikTok: / metro_tv
Metro Xtend: xtend.metrotvn...