Betul,..dipilih langsung oleh rakyat saja banyak korupsi dan kolusi,..apalagi dipilih dan ditunjuk oleh DPRD...lebih banyak main sulapnya di kalangan pejabat😅..
klau dipilih DPR, bukan pilihan rakyat tapi pilihan wakil rakyat yg blum tentu sesuai keinginan masing pribadi rakyat. Wakil rakyat sekarang indentik dgn wakil uang, tak ada satupun yg menang murni keinginan rakyat 100 prosen Korupsi sogok menyogok pindah ke wakil rakyat
Proff Mahfud MD selalu berfikir netral. untuk kepentingan negara, bukan kelompok tertentu. 👍✨✨ klo pakai jalan ini baik buruknya begini begitu.. pengalaman yg sudah adalah begini begitu..
Semua penuh dengan kecurangan, ayo kita berpikir yang positif, pilbup, itu di pertemuan, diperkumpulan, semua sudah di kondisikan, ini juga ini fatal, lebih rusak kalau menurut sy di pilih oleh rakyat, karena rakyat TDK tahu figur, tp di arahkan ke calon tersebut, dari pada biaya negara keluar besar, lebih baik uang untuk masyarakat yg tidak mampu
Pilkada hanya 5 THN sekali. Dgn biaya puluhan triliun. Kebocoran APBN selama 5 THN ribuan triliun. Lebih baik hentikan kebocoran APBN saja. Pilkada biarkan dipilih rakyat langsung. Hanya perlu diperbaiki. Kuatkan saja pelaksanaan pilkada
Perlu pengawasan yg efektif bagi semua paserta pemilu maupun pilkada caranya seperti apa perlu dicari bersama, bisa melibatkan ahli hukum tata negara, ahli hukm pidana, ahli hukum perdata, dari kalangan kampus, LSM, semua perlu diduk bersama utk mencari formula yg paling tepat seperti apa . Mahasiswa perlu dilibatkan turun langsung dalam pengawasan pilkada, pemilu dan pilpres sebagai bobot nilai SKS seperti tugas KKN.
Yg dipilih masyarakat juga sama pak, joroknya berjamaah mulai dr masyarakat sampai birokrasi jorok semua kalau dipilih DPRD setidaknya lebih sedikit yg harus diawasi
Itu yg harus diperbaiki caranya. Cukup pakai aplikasi. Awasi pembangunannya. Kalau pakai money politik diawal pemerintahan pasti penuh korupsi, jual beli jabatan, pemotongan TPP pegawai, proyek yg dikorupsi, mark up, kualitas proyek. Itulah tugas penegak hukum agar segera ditangkap dan dipilih kembali yg baru
Syarat , seorang pemimpin ,mempunyai kemampuan ,tahu aturan pemerintahan ,bermoral baik ,punya rasa kemanusiaan .tunuan pemerintahan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
Membhas tentang ini sungguh rumit. Semoga kedepannya, apapun sistmnya semoga bisa menghasilkan pemimpin daerah yang amanah, punya pendirian dan memihak pada rakyat bukan pejabat dan pengusaha
doa utk ibu mega & pak sby moga kokoh menjaga pilar demokrasi dan mengawal kedaulatan rakyat. agar tdk sia2 reformasi yg diperjuangkan mhsiswa & rakyat di th 1998.
Katanya negara banyak mengeluarkan dana untuk penyelenggaraan Pilkada, tapi kalau uang negara dikorup oleh para koruptor kurang ditangani dengan baik.. Demokrasi Indonesia sangat mundur sekali...
Betul pk. Yg lebih penting adalh dlm pilkada langsung , prosentase Pemilih Rendah,shg seolah kurang mewakili rakyat/ warga di daerah tsb.. ex , pemilih pramono rano lebih kurang hanya 25 % warga yg puny hak pilih dDKJ.
Tahta yg paling tinggi jabatanya adalah rakyat, harus di utamakan rakyat bukan hanya kepentingan dpr, Tuanku rakyat jabatan hanya mandat...jadi tetap rakyat yg paling di istimewkan sehingga demokrasi untuk rakyat bukan hanya sircel sircel dpr untuk menjadi lumbung kecurangan dan bakal korupsi akan merajalela.. Tetap dukung prof mahfud.
Berdasarkan permusyawaratan dalam perwakilan dalam menentukan pilihan pemimpin daerah itulah falsafah sejati bangsa indonesia, janganlah berbicara politik kalau perut rakyat dalam keadaan lapar masih bisa di suap dengan sesuap nasi.. perbaiki dulu tingkat pendidikan bangsa indonesia apabila tingkat pendidikan kita sudah tinggi, banyaknya lapangan pekerjaan angka kemiskinan menurun kurang dari 40 % dari jumlah penduduk maka demokrasi bisa berjalan dgn baik.. utamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan semoga indonesia lebih maju dan sejahtera
Jangan ambil hak rakyat untuk memilih pemimpin.kalau masah biaya mahal tidak seberapa kalau dibandingkan dengan korupsi di Indonesia.yang harus presiden tegakkan adalah UU perampasan aset diberlakukan.
Apapun makanan nya minum nya tetap teh botol. Apapun sistemnya korupsi tetap ada. Sy sbg salah satu pmp cabang bank plat merah pernah jd saksi mata pilgub di timor timur yg masih dipilih tdk langsung oleh dprd. Tetap sj suap menyuap tetap ada malam hari sblm pilihan di dprd salah calon menarik dana cukup besar di rkg bank nya yg langsung dibagikan kpd anggota2 dprd. Keesokan harinya cacub ybs menang telak. Mental korup itulah penyebabnya dlm sistem apapun yg melibatkan cukong penyandang dana baik sistem pemilihan langsung maupun pemilhan perwakilan melalui dprd. Mental korup itu merusak semuanya apapun sistem yg digunakan. Hidup cukong hidup bandar ihik ihik ihik.
Harusnya kita rakyat Indonesia belajar dari kekalahan pasangan calon kepala daerah oleh kotak kosong di Bangka tahun 2024, hal tersebut menunjukan bahwa sekalipun kandidat diusung banyak partai, jika masyarakat tidak suka maka bisa kalah. Dengan kemenangan kotak kosong tersebut, seharusnya menjadi pembelajaran bagi partai agar mengusung calon yang mempunyai kapasitas, kredibilitas,integritas, dan paling penting disukai/diharapkan oleh masyarakat. Lalu bagaiman jika pemilihan melalui DPRD? Bisa dipastikan, seburuk apapun calonnya yang diusung partai dan tidak disukai rakyat sekalipun akan tetap terpilih, dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, hal ini tentu akan menjadi kerugian bagi masyarakat. Kesimpulan: Pemilihan pilkada melalui DPRD lebih banyak mudharatnya, dan akan menyuburkan praktek transaksional suap-menyuap kelas kakap.
Dari pada main tunjuk2 melalui DPRD ,sdh pasti terjadi jual beli jabatan dan jual beli politik,pasti pakai uang pelicin timbul korupsi ,ujung2nya rakyat yg dapat efeknya.
Benar pak mahfud,semua di mulai dr partai politik...maju caleg harus setor partai , saya pernah alami, thn 2001 mau paw, karna anggota dewan mundur, di peras 15 jt, saya tak mau kasih ,sp saya blg taik hidungpun tdk saya kasih...mk saya pun di gagsl kan, setelah itu ikut partai pelopor . sistem no urut, no urut awal saya no 1 , kemudian di peras 100 jt...tdk mau kasih , di singkir kan.... Biarpun saya tdk jd wakil rakyat tdk apa apa... Saya tetap eksis d di hargai masyarakat d di cap si gila 😂😂😂
Tidak perlu paket gubernur/ wakilnya, tp partai pemenangnya dan partai pemenang ke dua jadi wakilnya jd partai memiliki hak menentukan ketua pemenanya melekat jadi bisa dapat no. 1 atau no. 2 atau ridak.
Sekarang Pilkada justru yg paling jorok dan memuakkan. Koropsi Kepala Daerah semakin menjadi jadi. Aduh3 sangat kotor seksli. Rasanya yg logis Kepala Daerah wajib dipilih DPRD. Hanya wajib dibuat aturan yg komprehenship dan juklak serta juknisnya.
Orang kita itu susah, karna pasti mencari celah buat bisa menjadi uang Klw di pilih rakyat sperti skrng ya sperti skrng dan bila di pilih oleh dprd ya dprd nya mematok harga suara dia Jadi semuanya serba di uangkan,,,
Coba dilihat lagi sair lagu pemilihan umum... Kalau DPR yang memilih...wah berarti demokrasi mati lah.. Nanti pasti yg punya duwit..ain mata dengan DPR... Wani pira..
Mungkin kah pemilihannya tidak melalui DPR dan tidak pemilihan langsung... Tapi dicari terobosan lain misalnya oleh tokoh organisasi keagamaan yg dipilih oleh umat dari masing-masing organisasi, dgn asumsi tokoh terpilih betul2 hanya memikirkan nasib bangsa tidak ada kepentingan dengan partai manapun
Pilkada langsung jauh lebih jorok karena pasti ada saweran kepada masyarakat pemilih dan itu dilakukan cakada dari berbagai parpol, kalau dipilih dprd joroknya terlokalisir hanya di gedung dprd, tidak melibatkan masyarakat luas, tidak merusak mental rakyat.
Tidak perlu pilkada dipilih DPRD Krn DPRD tidak mewakili suara rakyat tp mewakili suara partai. Suara rakyat akan hilang , pimpinan pilihan rakyat belum tentu sesuai dg pilihan DPRD.
Calon kepala daerah merupakan produk partai. Artinya partai yang membuat pilkada menjadi mahal. Jadi mengapa hak pilih rakyat yang dieliminasi. Jadi perlu dilihat dimana akar masalahnya
para eliet politik baik exsikutif yudikatif legislatif. sibuk dgn internal kpentingan jabtan dn partai nya. tidak sibuk mensejahterakn perekonomian rakyat kecil yg selama ini menjerit dgn berbagai kbutuhan bahan pokok yg trus naik.
Kenapa uu aturan ini dinrumuskan oleh ahli dibidangnya masing2 dari orang yang benar ,adil bijak tanpa ada kepentingan lainnya kecuali mmg benar2 untuk berpikir jauh kedepan , tuk kemajuan sesuai cita2 Negara kita...kemana dimana aja selama ini..
Kalau pilkada dipilih DPRD malah kembali ke orde baru ..malah makin rapat itu KKN makin kuat dan kencang ..kalau pemilihan langsung itu bobrok , ya harusnya pemerintah perbaiki dan pengawasan lebih kuat ..mental korup para penyelenggara negara dan peserta pilkada harus di Brantas cekal hukum berat ..sekarang hukuman koruptor amat ringan ..KPK amat lemah ..
Kalau pilkada dialihkan di DPRD. maka peluang dinasti, penguasa terbuka luas. jangan kan anak nya cucunya pun juga di angkat jadi kepala daerah. kalau ini terjadi maka rusak lah negara ini. biaya mahal itu dikarenakan dari partai dan ulah calon. kalau mau menangani masalah mahalnya pilkada. semua calon harus digratiskan oleh partai (jgn ada nilai harga partai). mengenai serangan pajar harus di perketat, diberi sangsi kepada calon bilamana di temukan bukti memberi cuang kepada siapa pun.maka dia akan gugur walaupun dia dianggap memenagkan pilkada ( suara terbanyak). maka sangsinya kemenagannya diberi kepada lawan yg dianggap jujur, ( bersih dari serangan fajar). ini baru di bilang pilkada murah tinggal bayar artis sj....!!!
Tetap saja,asalkan asn,TNI,polri,birokrasi,presiden sampai kepala desa benar"netral.,bawaslu benar" berfungsi/cepat tanggap,tangkap setiap ad pelanggaran di lapangan
Kalau saya sumbang pendapat, seharusnya partai yg berkualisi dalam DPRD di senayan hrsnya dibatasi, dan yg lainnya ber oposisi sehingga setiap pembuatan undang-undang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat mengurangi demo2dari hasil suatu keputusan..terimakasih 🙏🙏🙏
Sama sajalah Semua tergantung orangnya.. Pemilihan presiden oleh MPR dan Kepala daerah dipilih DPRD adalah produk pemikiran orang orang terdahulu yang saya yakin lebih baik.
Pilihan rakyat memang mahal biaya politiknya, tapi lebih demokratis karena pilihan rakyat. Sebaliknya pilihan DPRD, akan ada kekuasaan langgeng karena penguasan Parpol. Plus suap anggota DPRD (Pengayaan diri pribadi anggota DPRD), Demokrasi akan terkungkung karena bukan pilihan rakyat. Bukan lagi Demokrasi.
Kita ambil contoh yg sudah ada, kan gk dipilih lagi ketua DPRD nya otomatis, gak biaya tinggi. Tinggal bagaimana partai di hargai sm dan dihormati sm anggota. Jd ketua pemenang otomatis bila menang dia jadi gubernur seluruh partai happy
Perlu sosialisasi dulu, agar masyarakat mengeti bahwa calon gubernur adalah ketua pemenangnya dia akan akan berjuang untuk partai tersebut menang di propinsiotomatis partai tersebut dapat gubernur dan pemenang ke 2 dapat wakil gubernur.
Tinggal dibuat undang " Nya seperti apa oleh DPR-RI jangan alasan biaya tinggi, kalau mereka pada kualisi gmn? Kalau inikan rakyat yg memilih caleg dan partai tersebut, tp ketua pemenangan partainya tersemat di dirinya calon gubernur atau kalao dia pemenangnya ke 2 otomatis dapat wakil kalau pemenang ke 3 ya kalah mks
Demokrasi adl salah satu bentuk bernegara yg memiliki kelemahan. Lihatlah negara2 pelopor demokrasi yg sukses, partainya sedikit. AS saja yg nampak cuma 2, partai Demokrat dan partai Republik. Satu pemegang pemerintahan yg satunya sbg oposisi. Saya blm melihat negara yg sukses berdemokrasi dg partai yg banyak. Selama byk partai jangan berharap main duit bisa dikurangi.
Pilkada yg langsung 1. Biaya sangat mahal sehingga terabaikan pelaksanaan pembangunan di daerah 2.potensi money politik tinggi 3.banyak terjadi konflik horizontal sehingga terkesan hy memperlambat kemajuan daerah 4.calon kepala daerah yg di calonkan banyak di pilih orang-orang yg punya duit tanpa melihat kwalitas kompetensi.
Pilkada dipilih DPRD cmn memuluskan calon KIM PLUS dan jg undang2 TNI bs lancar TNI bs jd kepala daerah , shg akn langgenkn kekuasaan kmudian presiden lama2 dipilih DPR dg ubah undang2☹☹😠😠
Akibat nyalon mahal kudu meunang pake politik duit catat penduduk na aya sabaraha sekian pake serangan fajar geus meunang kudu balik deui modal deui teu ka udag gajih/bayaran di tuntaskeun lewat korupsi Sura rakyat adalah sura tuhan kalimat eta hanya pemanis fakta namah suara rakyat adalah suara uang
mau jadi calon kepala daerah saja pasti minta dukungan pada anggauta DPRD. Minta dukungannya apa hanya omong2 minta dukungan saja. pasti ada bantuan biaya kampanye.
Lebih jorok lagi dipilih rakyat langsung. M3mbuat sistem pemeeintahan yg lbh kotor, para pelaysn rakyat mempermainksn rakyatnya krn merasa berhasil membeli rakyat saat pilkada.
Kepala daerah dipilih DPRD ata pilkada langsung ,sama sama ada curangnya walaupun sulit dibuktikan ,sama sama ada politik uang walaupun sulit dibuktikan juga. Putuskan yang paling efektif dan efesien
kalau rakyat ikut memilih rakyat ikut memantau kenegaraan kita pak kita bukan monarki tetep eksekutif legislatif dipilih rakyat, inget masyarakat kita beragam banyak suku budayanya , kenpa kita g afokus kerja untuk ekonomi yg lebih baik perbanyak lagi hilirisasi dan pabrik dalam negeri
Semenjak jadi gelandangan politik profesor provokator ini berisik banget! Coba kalo dikasi jabatan publik langsung lain lagi ceritanya.. Disgusting! Shame on you.
JIKA sistim pemerintahan RI otoriter silakan kepala daerah dan presiden dipilih oleh DPR /DPRD ,walaupun kelihatannya demokratis , tetapi lebih demokratis jika kepala daerah dan presiden dipilih langsung oleh rakyat..
Pemilukada dipilih langsung : Rawan politik uang atau serangan fajar Anggaran yang tidak sedikit Kredibilitas calon yang dipertanyakan Rawan black campaign Semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Paslon (Partai dan non Partai) Pemilukada tdk langsung (dipilih DPRD) : Kemunduran demokrasi Rawan permainan di tingkat DPR oleh Partai Pendukung Paslon Proses pemilihan tidak terbuka Anggaran lebih murah Tidak semua orang bisa mencalonkan diri menjadi Paslon
Mantab... Bpk MAHFUD MD.. sangat smart & cerdas sekali.. Semoga Bpk selalu SEHAT..
Sebaik nya pilkada harus dipilih lansung jangan lagi kita mundur seperti zaman orde baru memang pa mahfud cerdas hidup pa mahfud
Betul,..dipilih langsung oleh rakyat saja banyak korupsi dan kolusi,..apalagi dipilih dan ditunjuk oleh DPRD...lebih banyak main sulapnya di kalangan pejabat😅..
klau dipilih DPR, bukan pilihan rakyat tapi pilihan wakil rakyat yg blum tentu sesuai keinginan masing pribadi rakyat. Wakil rakyat sekarang indentik dgn wakil uang, tak ada satupun yg menang murni keinginan rakyat 100 prosen
Korupsi sogok menyogok pindah ke wakil rakyat
Proff Mahfud MD selalu berfikir netral. untuk kepentingan negara, bukan kelompok tertentu. 👍✨✨
klo pakai jalan ini baik buruknya begini begitu.. pengalaman yg sudah adalah begini begitu..
Betul...Sudah pastilah penuh kecurangan & Pengaruh..
Semua penuh dengan kecurangan, ayo kita berpikir yang positif, pilbup, itu di pertemuan, diperkumpulan, semua sudah di kondisikan, ini juga ini fatal, lebih rusak kalau menurut sy di pilih oleh rakyat, karena rakyat TDK tahu figur, tp di arahkan ke calon tersebut, dari pada biaya negara keluar besar, lebih baik uang untuk masyarakat yg tidak mampu
Dipilih DPRd, lebih Parah....
Sdh terbukti, ordeBaru 32 Tahun....
parahnya dimana?? apa banyak yg korupsi? terus yg sekarang sdh sedikit yg korupsi?
apakah anda pernah merasakan hidup di jaman orde baru? @wahyuhargono7728
Pilkada hanya 5 THN sekali. Dgn biaya puluhan triliun. Kebocoran APBN selama 5 THN ribuan triliun. Lebih baik hentikan kebocoran APBN saja. Pilkada biarkan dipilih rakyat langsung. Hanya perlu diperbaiki. Kuatkan saja pelaksanaan pilkada
Ini baru pendapat yg bagus.
Mantap coy
Kita sebagai rakyat hrs berfikir akibat biaya mhal bkn nya kerja buat rakyat tp berfikir gmn cara ngembalikan modal sebab itu korupsi trs jd budaya...
Perbaiki yg masih kurang, demokrasi Indonesia!!!
Mau sistem apapun semua sama-sama berpotensi korupsi. Kalo pengin Indonesia bersih semua berawal dari penegak hukum.
Perlu pengawasan yg efektif bagi semua paserta pemilu maupun pilkada caranya seperti apa perlu dicari bersama, bisa melibatkan ahli hukum tata negara, ahli hukm pidana, ahli hukum perdata, dari kalangan kampus, LSM, semua perlu diduk bersama utk mencari formula yg paling tepat seperti apa . Mahasiswa perlu dilibatkan turun langsung dalam pengawasan pilkada, pemilu dan pilpres sebagai bobot nilai SKS seperti tugas KKN.
Saya rasa Probowo sadah mulai menunjukan taringnya sama anggta DPR jg lemah menurut pikiran di mata Probowo
Prabowo ingin kimplus menang di semua pilkada, bayar dpr dprd lebih murah daripada kasih ke rakyat, ini kepentingan kelompok bukan kepentingan rakyat
Raja jawa isa gela gelo
😂😂parah si wowo
Yg dipilih masyarakat juga sama pak, joroknya berjamaah mulai dr masyarakat sampai birokrasi jorok semua kalau dipilih DPRD setidaknya lebih sedikit yg harus diawasi
Itu yg harus diperbaiki caranya. Cukup pakai aplikasi. Awasi pembangunannya. Kalau pakai money politik diawal pemerintahan pasti penuh korupsi, jual beli jabatan, pemotongan TPP pegawai, proyek yg dikorupsi, mark up, kualitas proyek. Itulah tugas penegak hukum agar segera ditangkap dan dipilih kembali yg baru
Audit keuangan dalam proses pilkada perlu tegas, adil, dan jelas, kalau mau pilkada mau lebih murah.
Syarat , seorang pemimpin ,mempunyai kemampuan ,tahu aturan pemerintahan ,bermoral baik ,punya rasa kemanusiaan .tunuan pemerintahan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
Alhamdulillah pemikiran pak mahfud sudah kembali sperti dlu lagi netral
Membhas tentang ini sungguh rumit. Semoga kedepannya, apapun sistmnya semoga bisa menghasilkan pemimpin daerah yang amanah, punya pendirian dan memihak pada rakyat bukan pejabat dan pengusaha
doa utk ibu mega & pak sby moga kokoh menjaga pilar demokrasi dan mengawal kedaulatan rakyat. agar tdk sia2 reformasi yg diperjuangkan mhsiswa & rakyat di th 1998.
Katanya negara banyak mengeluarkan dana untuk penyelenggaraan Pilkada, tapi kalau uang negara dikorup oleh para koruptor kurang ditangani dengan baik.. Demokrasi Indonesia sangat mundur sekali...
Betul pk. Yg lebih penting adalh dlm pilkada langsung , prosentase Pemilih Rendah,shg seolah kurang mewakili rakyat/ warga di daerah tsb.. ex , pemilih pramono rano lebih kurang hanya 25 % warga yg puny hak pilih dDKJ.
Di pilih dprd untuk bupati,walikota, gubernur. Ya dprd yg korupsi jual beli suara di dprd. Pilkada mahal karena politik uang dan bansos.
Tahta yg paling tinggi jabatanya adalah rakyat, harus di utamakan rakyat bukan hanya kepentingan dpr,
Tuanku rakyat jabatan hanya mandat...jadi tetap rakyat yg paling di istimewkan sehingga demokrasi untuk rakyat bukan hanya sircel sircel dpr untuk menjadi lumbung kecurangan dan bakal korupsi akan merajalela..
Tetap dukung prof mahfud.
Berdasarkan permusyawaratan dalam perwakilan dalam menentukan pilihan pemimpin daerah itulah falsafah sejati bangsa indonesia, janganlah berbicara politik kalau perut rakyat dalam keadaan lapar masih bisa di suap dengan sesuap nasi.. perbaiki dulu tingkat pendidikan bangsa indonesia apabila tingkat pendidikan kita sudah tinggi, banyaknya lapangan pekerjaan angka kemiskinan menurun kurang dari 40 % dari jumlah penduduk maka demokrasi bisa berjalan dgn baik.. utamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan semoga indonesia lebih maju dan sejahtera
Prof Mahfud, perlu dikaji juga sistem Multipartai kita. Ini juga salah satu faktor rusaknya demokrasi di Indonesia.
tolong bkin undang2 yg membagi serangan fajar di hukum seberat beratya maksimal biar pada takut.. kalau ketahuan
Money politik akhirnya politik transaksional...pimpinan cuman mikir balikin modal pemilihan.
Sangat setuju, Bupati, Gubernur, dan kepala desa dipilih, DPR
Percuma reformasi kalu DPR yng memilih gubernur walikota bupati
Jangan ambil hak rakyat untuk memilih pemimpin.kalau masah biaya mahal tidak seberapa kalau dibandingkan dengan korupsi di Indonesia.yang harus presiden tegakkan adalah UU perampasan aset diberlakukan.
Apapun makanan nya minum nya tetap teh botol.
Apapun sistemnya korupsi tetap ada.
Sy sbg salah satu pmp cabang bank plat merah pernah jd saksi mata pilgub di timor timur yg masih dipilih tdk langsung oleh dprd.
Tetap sj suap menyuap tetap ada malam hari sblm pilihan di dprd salah calon menarik dana cukup besar di rkg bank nya yg langsung dibagikan kpd anggota2 dprd. Keesokan harinya cacub ybs menang telak.
Mental korup itulah penyebabnya dlm sistem apapun yg melibatkan cukong penyandang dana baik sistem pemilihan langsung maupun pemilhan perwakilan melalui dprd.
Mental korup itu merusak semuanya apapun sistem yg digunakan.
Hidup cukong hidup bandar ihik ihik ihik.
Yg terbaik tetap dipilih rakyat hanya prosesnya yg perlu dievaluasi
Harusnya kita rakyat Indonesia belajar dari kekalahan pasangan calon kepala daerah oleh kotak kosong di Bangka tahun 2024, hal tersebut menunjukan bahwa sekalipun kandidat diusung banyak partai, jika masyarakat tidak suka maka bisa kalah. Dengan kemenangan kotak kosong tersebut, seharusnya menjadi pembelajaran bagi partai agar mengusung calon yang mempunyai kapasitas, kredibilitas,integritas, dan paling penting disukai/diharapkan oleh masyarakat. Lalu bagaiman jika pemilihan melalui DPRD? Bisa dipastikan, seburuk apapun calonnya yang diusung partai dan tidak disukai rakyat sekalipun akan tetap terpilih, dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, hal ini tentu akan menjadi kerugian bagi masyarakat. Kesimpulan: Pemilihan pilkada melalui DPRD lebih banyak mudharatnya, dan akan menyuburkan praktek transaksional suap-menyuap kelas kakap.
Dari pada main tunjuk2 melalui DPRD ,sdh pasti terjadi jual beli jabatan dan jual beli politik,pasti pakai uang pelicin timbul korupsi ,ujung2nya rakyat yg dapat efeknya.
Benar pak mahfud,semua di mulai dr partai politik...maju caleg harus setor partai , saya pernah alami, thn 2001 mau paw, karna anggota dewan mundur, di peras 15 jt, saya tak mau kasih ,sp saya blg taik hidungpun tdk saya kasih...mk saya pun di gagsl kan, setelah itu ikut partai pelopor . sistem no urut, no urut awal saya no 1 , kemudian di peras 100 jt...tdk mau kasih , di singkir kan.... Biarpun saya tdk jd wakil rakyat tdk apa apa... Saya tetap eksis d di hargai masyarakat d di cap si gila 😂😂😂
Tidak perlu paket gubernur/ wakilnya, tp partai pemenangnya dan partai pemenang ke dua jadi wakilnya jd partai memiliki hak menentukan ketua pemenanya melekat jadi bisa dapat no. 1 atau no. 2 atau ridak.
Ini baru profesor smart dan pintar pengetahuannya tentang demokrasi mantap ga kayak presiden yang minim ilmu demokrasinya
Apa guna nya ada KPK , Polisi , Jaksa.
Sekarang Pilkada justru yg paling jorok dan memuakkan. Koropsi Kepala Daerah semakin menjadi jadi. Aduh3 sangat kotor seksli. Rasanya yg logis Kepala Daerah wajib dipilih DPRD. Hanya wajib dibuat aturan yg komprehenship dan juklak serta juknisnya.
⚡GA RU DA HO KI꧂Lisensi web Terbaik
Lebih baik setiap pemilihan mulai dari bupati/walikota spi Gubernur serahkan kerakyat(spt skrg).mslh biaya bukan ranahnya Rakyat.slm gudeg yogya❤
Kunci Indonesia maju makmur itu hanya Indonesia tanpa korupsi cepat undang 2 perampasan aset bagi koruptor yang tertangkap
Koroptor harus dimiskinkan disuruh mengembalikan 10kli dari nilei hasil koropsi
Orang kita itu susah, karna pasti mencari celah buat bisa menjadi uang
Klw di pilih rakyat sperti skrng ya sperti skrng dan bila di pilih oleh dprd ya dprd nya mematok harga suara dia
Jadi semuanya serba di uangkan,,,
Coba dilihat lagi sair lagu pemilihan umum...
Kalau DPR yang memilih...wah berarti demokrasi mati lah..
Nanti pasti yg punya duwit..ain mata dengan DPR... Wani pira..
Pilkada, pilih langsung, banyak biaya, banyak suap, biaya besar, dibiaya cukong, nanti jadi pilih bela,cukong dari pada rakyat
Mungkin kah pemilihannya tidak melalui DPR dan tidak pemilihan langsung... Tapi dicari terobosan lain misalnya oleh tokoh organisasi keagamaan yg dipilih oleh umat dari masing-masing organisasi, dgn asumsi tokoh terpilih betul2 hanya memikirkan nasib bangsa tidak ada kepentingan dengan partai manapun
Mau pilihan langsung atau lewat dprd kalo penegakan hukumnya tebang pilih ya sama sama jorok.
Di negara negara maju tidak ada pilkada langsung
Tidak ada politik uang
Tidak ada nyawa melayang hanya beda pilihan
Pilkada langsung jauh lebih jorok karena pasti ada saweran kepada masyarakat pemilih dan itu dilakukan cakada dari berbagai parpol, kalau dipilih dprd joroknya terlokalisir hanya di gedung dprd, tidak melibatkan masyarakat luas, tidak merusak mental rakyat.
Tidak perlu pilkada dipilih DPRD Krn DPRD tidak mewakili suara rakyat tp mewakili suara partai. Suara rakyat akan hilang , pimpinan pilihan rakyat belum tentu sesuai dg pilihan DPRD.
Gaji DPRD di sejajarkan dengan gaji PNS agar mereka tdk berebut menjadi DPRD
Betul bahwa klu dipilih langsung kurus pemerintah kab, betul kata pak Mahmud MD!
Calon kepala daerah merupakan produk partai. Artinya partai yang membuat pilkada menjadi mahal. Jadi mengapa hak pilih rakyat yang dieliminasi. Jadi perlu dilihat dimana akar masalahnya
para eliet politik baik exsikutif yudikatif legislatif. sibuk dgn internal kpentingan jabtan dn partai nya. tidak sibuk mensejahterakn perekonomian rakyat kecil yg selama ini menjerit dgn berbagai kbutuhan bahan pokok yg trus naik.
Saya setuju pikada dipilih DPRD guna menghindari uang haram ketangan pemilih jujur sudah menjadi rahasia umum pilkada itu pakai uang kepemilih.
Kalopun dipilihh olehh DPRD yg parah cuman anggoota dpr..kalau langsung rakyyaat seluruh rusak rakyatnya.
Ngomong apa sih lu?? Tulisannya kok amburadul
Kenapa uu aturan ini dinrumuskan oleh ahli dibidangnya masing2 dari orang yang benar ,adil bijak tanpa ada kepentingan lainnya kecuali mmg benar2 untuk berpikir jauh kedepan , tuk kemajuan sesuai cita2 Negara kita...kemana dimana aja selama ini..
Kalau pilkada dipilih DPRD malah kembali ke orde baru ..malah makin rapat itu KKN makin kuat dan kencang ..kalau pemilihan langsung itu bobrok , ya harusnya pemerintah perbaiki dan pengawasan lebih kuat ..mental korup para penyelenggara negara dan peserta pilkada harus di Brantas cekal hukum berat ..sekarang hukuman koruptor amat ringan ..KPK amat lemah ..
Trik partai untuk memperkaya kadernya di dprd dengan cara kepala daerah dipilih langsung oleh anggota dprd.
Kalau pilkada dialihkan di DPRD. maka peluang dinasti, penguasa terbuka luas. jangan kan anak nya cucunya pun juga di angkat jadi kepala daerah. kalau ini terjadi maka rusak lah negara ini. biaya mahal itu dikarenakan dari partai dan ulah calon. kalau mau menangani masalah mahalnya pilkada. semua calon harus digratiskan oleh partai (jgn ada nilai harga partai). mengenai serangan pajar harus di perketat, diberi sangsi kepada calon bilamana di temukan bukti memberi cuang kepada siapa pun.maka dia akan gugur walaupun dia dianggap memenagkan pilkada ( suara terbanyak). maka sangsinya kemenagannya diberi kepada lawan yg dianggap jujur, ( bersih dari serangan fajar). ini baru di bilang pilkada murah tinggal bayar artis sj....!!!
tinggal di buatkan UUD nya
Tetap saja,asalkan asn,TNI,polri,birokrasi,presiden sampai kepala desa benar"netral.,bawaslu benar" berfungsi/cepat tanggap,tangkap setiap ad pelanggaran di lapangan
Kalau saya sumbang pendapat, seharusnya partai yg berkualisi dalam DPRD di senayan hrsnya dibatasi, dan yg lainnya ber oposisi sehingga setiap pembuatan undang-undang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat mengurangi demo2dari hasil suatu keputusan..terimakasih 🙏🙏🙏
Arti politik = menghalalkan segala cara untuk Menang
Sama sajalah
Semua tergantung orangnya..
Pemilihan presiden oleh MPR dan Kepala daerah dipilih DPRD adalah produk pemikiran orang orang terdahulu yang saya yakin lebih baik.
Kenapa tidak dipikirkan, jika eksekutif itu ditunjuk oleh presiden saja, biar check nd balance lebih kuat.
Mantap kata mahfut pilkada di pilih dpr sangat jorok riskan main uang di dpr seperti dulu.
DPRD, pilih langsung sama saja.... Ujung" Nya uang
Pud mahpud dipili langsung juga lebi jorik lagi karena segala cara dioake dari bpolitik amplop uang pud
Pilihan rakyat memang mahal biaya politiknya, tapi lebih demokratis karena pilihan rakyat. Sebaliknya pilihan DPRD, akan ada kekuasaan langgeng karena penguasan Parpol. Plus suap anggota DPRD (Pengayaan diri pribadi anggota DPRD), Demokrasi akan terkungkung karena bukan pilihan rakyat. Bukan lagi Demokrasi.
Kita ambil contoh yg sudah ada, kan gk dipilih lagi ketua DPRD nya otomatis, gak biaya tinggi. Tinggal bagaimana partai di hargai sm dan dihormati sm anggota. Jd ketua pemenang otomatis bila menang dia jadi gubernur seluruh partai happy
Mantp pak mahfud merdeka
Perlu sosialisasi dulu, agar masyarakat mengeti bahwa calon gubernur adalah ketua pemenangnya dia akan akan berjuang untuk partai tersebut menang di propinsiotomatis partai tersebut dapat gubernur dan pemenang ke 2 dapat wakil gubernur.
Tinggal dibuat undang " Nya seperti apa oleh DPR-RI jangan alasan biaya tinggi, kalau mereka pada kualisi gmn? Kalau inikan rakyat yg memilih caleg dan partai tersebut, tp ketua pemenangan partainya tersemat di dirinya calon gubernur atau kalao dia pemenangnya ke 2 otomatis dapat wakil kalau pemenang ke 3 ya kalah mks
Kalau pilkada melalui DPRD maka bisa dipastikan DPRD akan memeras kepala daerah yang terpilih
Demokrasi adl salah satu bentuk bernegara yg memiliki kelemahan.
Lihatlah negara2 pelopor demokrasi yg sukses, partainya sedikit.
AS saja yg nampak cuma 2, partai Demokrat dan partai Republik. Satu pemegang pemerintahan yg satunya sbg oposisi.
Saya blm melihat negara yg sukses berdemokrasi dg partai yg banyak.
Selama byk partai jangan berharap main duit bisa dikurangi.
Kedaolatan. Ada. Ditangan. Rakyat. Kalai. Dpr. Yg. Milih. Pertama. Wanipiro. Yg. Kedua. Ngak. Ada. Tanggungjawab. Pd. Rakyat. Hitungan. Nya. Sama. Pak. Mahput. Meski. Orang. Ngakpunya. Kapasitas. Memimpin. Tapi. Uang. Nya. Banyak. Kalah. Yg. Serjana. Nya. Sampai. Lima. Pernah. Terjadi. Tempatkami.
BPk presiden Prabowo pokus aja pekerjaan biar rakyat makmur jangan mikirin masalah pemilihan ok..pikirin MH yg koruptor babad hbis jangan pandang bulu
Pilkada yg langsung 1. Biaya sangat mahal sehingga terabaikan pelaksanaan pembangunan di daerah 2.potensi money politik tinggi 3.banyak terjadi konflik horizontal sehingga terkesan hy memperlambat kemajuan daerah 4.calon kepala daerah yg di calonkan banyak di pilih orang-orang yg punya duit tanpa melihat kwalitas kompetensi.
kalau dipilih lewat dewan,nanti yg milih juga elit atau oligarki. gak lebih baiklah.
DPR aja bukan di pilih rakyat,😂
Kow malah pilkada di pilih DPR..jadi hantu semua pemimpin nya
Yg betul kalau ganti presiden semua wajib ganti DPR MPR DPRD y generasi muda maju......
Pilkada dipilih DPRD cmn memuluskan calon KIM PLUS dan jg undang2 TNI bs lancar TNI bs jd kepala daerah , shg akn langgenkn kekuasaan kmudian presiden lama2 dipilih DPR dg ubah undang2☹☹😠😠
Pemilihan kembali ke DPR saja lebih baik.kalau pemilihan lamgsung bamyak masysrakat korban.
Rakyat sudah terbiasa pemilihan langsung dari nenek moyang,contoh PEMILIHAN KEPALA DESA.
Akibat nyalon mahal kudu meunang pake politik duit catat penduduk na aya sabaraha sekian pake serangan fajar geus meunang kudu balik deui modal deui teu ka udag gajih/bayaran di tuntaskeun lewat korupsi
Sura rakyat adalah sura tuhan kalimat eta hanya pemanis fakta namah suara rakyat adalah suara uang
mau jadi calon kepala daerah saja pasti minta dukungan pada anggauta DPRD. Minta dukungannya apa hanya omong2 minta dukungan saja. pasti ada bantuan biaya kampanye.
Sy sgt stju pilbu dan pilgub di plh oleh DPRD untuk mghndri korupsi serta mghndri bntrk antara masa pndkg.
Katax suara rakyat suara Tuhan , tapi kenapa suara rakyat harus dirampok oleh DPRD.!!???
Mantap pak prof
Yok kita catat partai mana yang setuju......dipilih DPRd.
2029 setiap partai mengajukan jagoan pilkada.... MK dah beri kemudahan
Lebih jorok lagi dipilih rakyat langsung. M3mbuat sistem pemeeintahan yg lbh kotor, para pelaysn rakyat mempermainksn rakyatnya krn merasa berhasil membeli rakyat saat pilkada.
TEPAT , BENAR, BETUL KATA PAK MAHFUD
Kepala daerah dipilih DPRD ata pilkada langsung ,sama sama ada curangnya walaupun sulit dibuktikan ,sama sama ada politik uang walaupun sulit dibuktikan juga. Putuskan yang paling efektif dan efesien
kalau rakyat ikut memilih rakyat ikut memantau kenegaraan kita pak kita bukan monarki tetep eksekutif legislatif dipilih rakyat, inget masyarakat kita beragam banyak suku budayanya , kenpa kita g afokus kerja untuk ekonomi yg lebih baik perbanyak lagi hilirisasi dan pabrik dalam negeri
Semenjak jadi gelandangan politik profesor provokator ini berisik banget! Coba kalo dikasi jabatan publik langsung lain lagi ceritanya.. Disgusting! Shame on you.
Sudah pasti banyak kebobrokan nantinya. Tetap pilih langsung itu lbh baik
JIKA sistim pemerintahan RI otoriter silakan kepala daerah dan presiden dipilih oleh DPR /DPRD ,walaupun kelihatannya demokratis , tetapi lebih demokratis jika kepala daerah dan presiden dipilih langsung oleh rakyat..
Betul pk mahfud. Kl di pilih DPRD yg kenyang makin kenyang
Mahasiswa saja yang pilih presiden dan kepala daerah
Suara rakyat bisa dibeli apalagi anggota DPRD bisa lebih ganas
Pemilukada dipilih langsung :
Rawan politik uang atau serangan fajar
Anggaran yang tidak sedikit
Kredibilitas calon yang dipertanyakan
Rawan black campaign
Semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Paslon (Partai dan non Partai)
Pemilukada tdk langsung (dipilih DPRD) :
Kemunduran demokrasi
Rawan permainan di tingkat DPR oleh Partai Pendukung Paslon
Proses pemilihan tidak terbuka
Anggaran lebih murah
Tidak semua orang bisa mencalonkan diri menjadi Paslon
Kalau sya cocok dengan pilihan DPR,... Nda usah mi sllu dilibatkan rakyat memilih jadi konflik i dengan keluarga, lalu mani politik uang.....
akan bisa menambah uang saku semua anggota dpr d nya siapa yg bisa bayar paling banyak di pastikan menang benar pak mahfud