575x(50x2)jt= 57500 juta per bulan. (Atau 57,5 M per bulan). Belum gaji sekjen dllnya , biaya ngepel lantai, kaca, atap nya, cukur rumput, bersihin taman dll. Nguras kolam.. blm rumah dinas, listrik, ganti gorden, air PAM, satpam kompleks dll.. wuah banyak ya
Ketiga jumlah lembaga ini sudah cukup. MK sebenarnya tidak di butuhkan di Indonesia, lembaga ini di adopsi dari Amerika dimana kegunaannya kebamyakan tidak dibutuhkan di Indonesia, MK kebanyakan dibutuhkan oleh oknum untuk kebutuhan kepentingan pribadi , keluarga dan golongan yang pro kepadanya sana. Tugas MK bisa ditangani oleh Komisi 2 DPR , mengurus peraturan persturan tentang Pemilu dan.usia Capres fan Cawapres. Dengan ini anggaran.APBN dapat dikurangi.
Katanya lembaga eksekutif dan legislatif berkedudukan sama.tapi kenapa legislatif (mpr dpr)bisa memberhentikan eksekutif yaitu presiden?padahal masih ada yg lebih hak memberhentikan presiden yaitu lembaga yudikatif yg mana mereka lembaga hukum,keadilan,penengah antara eksekutif dan legislatif atau yg berhentin rakyat sendiri secara langsung aja tak butuh melalui dpr" segala,rakyat menympaikan melalui yudikatif.pantesan presiden takut dengan dpr mpr dan partai nya.orang lembaga tertinggi Indonesia DPR.menurutku itu sesuatu yg g adil😌.karna dpr tidak berkedudukan sama dgn presiden melainkan dpr adl rajanya raja.buktinya presiden gusdur yg di berhentikan tanpa persetujuan rakyat.presiden yg merakyat tapi dpr yg wakilnya rakyat sendiri malah tidak merakyat.sebenarnya yg di pihak rakyat wakil rakyat/presiden?
Kalo berdasarkan pasal 7A UUD 1945, DPR dan MPR bisa MEMBERHENTIKAN PRESIDEN & WAKILNYA hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tdk lagi memenuhi syarat sbg presiden & wakil presiden. Jadi hak DPR & MPR tersebut itu udah ada di dalam konstitusi negara. Terus nggak diberhentiin gitu aja, melainkan DPR & MPR mengusulkan dulu ke MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan apakah pendapat DPR ttg Presiden & Wakilnya ini benar melakukan pelanggaran atau tidak. Menjawab pertanyaan saudara, MK ini bukan lebih berhak memberhentikan namun nantinya dia yang memberi keputusan apakah usulan pemberhentian itu bisa diterima atau tidak. Kalau soal pemberhentian Gus Dur, memang sepertinya patut dipertanyakan terlebih pemberhentian beliau tidak mengikuti mekanisme hukum seperti yang dijelaskan oleh undang-undang di atas. Menurut saya pemakzulannya lebih ke alasan politik yang udah gak bisa dikompromikan sih👀
Satu lagi kalo udah ada dpd knp harus ada dpr.buang buang duit doang.dpd udah 4 orang.kenapa engga 3 di daerah dan yg satu di pusat menjadi dpd sekali gus dpr.terus yg dpr anggota 500 lebih itu mending di bubarkan.bayangkan gaji 50jt ke atas di kali 500 anggota lebih.itu dah abisin uang rakyat berapa tuh.belum tunjangan dan dana jabatan 5thn tapi dana pensiun seumur hidup. Bubarkan DPR
Ibarat nya gini, Yg merancang UU adalah DPD karena dia wakil daerah, dia mewakili suara daerahnya di Pemerintah pusat ibaratnya Penyambung Suara lah, Nah UU yg dibahas DPD itu nanti di pertimbangkan lagi sana dpr dan Presiden, karena UU hanya Bisa Di Sah kan oleh Presiden dan dpr Dan lagi soal Anggaran, DPR punya hak Untuk Menyusun Anggaran bersama presiden, dan Juga Punya Hak untuk melakukan pengawasan kepada Presiden, jadi dpr bisa Tuh nanya Ke presiden ttg Dana anggaran yg dia kelola untuk apa aja,Dan dpr juga lah Yg Memutuskan Menyetujui atw engga nya Suatu Kebijakan Misal... Presiden mau Bikin jalan tol,pake APBN kan tuh, nah Presiden mengirim rancangan atw proposal lah, ke Dpr ri... Nah dpr berhak untuk menyetujui atw engga nya Rancangan trsbt, jd bisa aja Presiden pengen bangun Bandara tp gk disetujui dpr ya berarti g jadi Jadi itu lah bedanya dpr dan DPD, DPD ibaratnya Yg menjadi perantara Antara daerah dan pusat sdgkan Dpr Ada Lembaga Yg Berperan aktif dalam pemerintahan bersama presiden... DPD gak merancang APBN,DPD juga Gak Bisa Memutuskan UU dia hanya bisa Merancang UU dan itupun belom tentu rancangannya di setujui 100% oleh dpr
Terima kasih TUHAN YME atas Garuda cakrawala nirwana KEHIDUPAN yang menelurkan jiwa kebangsaan DUNIA yang tidak lupa kembali kepada cinta sang ibu pertiwi tokoh TANAH AIR berleluhur abdi pusaka nan abadi dan jaya sakti
Mereka adalh representasi masyarakat. Bagaimana rakyat mengoreksinya / meminta pertanggungjawabannya selaku wakil rakyat ? . Mayoritas mereka kan pengusaha semua..... . Jadi....kerjanya kebanyakn bisnis.....😅😅😅😅
mau coblos siapa juga tetap miskin dan cari uang sendiri. tapi jangan salahin presiden kalau anggota dewan dan parpol ada yang jadi "oknum" koruptor semua wong kita yang pilih kok
Yang bisa tolong jawab pertanyaanku dong 🙏🏼 Apakah DPR RI itu bisa mengatur DPRD? Apakah atasan dari DPRD itu DPR RI? Ilmu PPKN saya masih tidak bisa mencerna hubungan atara dua lembaga terebut 🙏🏼 Kalau perbedaannya dari kewenangan MPR, DPR, DPRD, DPD saya sudah tau bedanya, tapi secara struktur organisasi itu DPR RI dan DPRD itu atasan dan bawahan bukan sih 😂. Bingung oy
Yang pasti lembaga yang nggak bermanfaat menghabiskan uang rakyat kebanyakan terlibat korupsi dan nonton Vidio porno saat sidang kaya ikan buntal yang suka nyinyirin pak Jokowi.
gedung di mana bermanfaat melegislatif kan kemauan rakyat untuk hajat hidup secara keseluruhan bangsa ada pun intrik terselubung melanggengkan kekuasaan karena ada hal sanubari yg tarik ulur trrlebih daerah daerah dihadapkan pada profil yang disuguhkan partai atau sebaliknya partai menyuguhkan profil 😑sedangkan saat orde lama/revolusi sekelompok orang mengajukan pokok pikiran nya pada partai lalu partai tidak lah bisa menetapkan secara sepihak jalan pikiran yang diambil terlagi banyak sekelompok orang yang mendirikan partai sehingga terjadilah kabinet bentukan melebehi di saat sekarang ini seperti syahrir hatta atau ampera dan syafrudin nggak bisa di bayangkan di saat itu dimana pergolakan daerah penghianatan dan pihak colonial memang ada mewarnai peta kehidupan refolusi yang sudah termuseumkan sebagai tindak lanjut kita untuk mengevaluasi indonesia lalu masa orde baru tentu bukan baghan yg asing untuk ditelaah setelah penumpasan usai fraksi militer mendirikan partai dan penyokongnya sebagai kekuatan rezim yg sebenarnya siapa dibalik 32 tahun soeharto beserta golongan karya berkuasa atau memang di gedung tersebut segala keputusan timbul denga eksekutifnya waalah allah illahhaillauloh
MPR dan DPD di lebur ke DPR RI biar efektif dan tidak meng hambur2kan uang, kalau negara kita ingin cepat maju, kalau begini terus kita akan selalu ketinggalan dg negara lain
Kalau begitu artinya dpr Sangat powerful dan itu sistem demokrasi ga sehat karena Negara Parlementer Sekalipun biasa nya punya 3 lembaga yaitu senat (DPD), Wakil Rakyat (DPR), Dewan Kongres (MPR)
![Dokter Koas Di4n1y4, Keluarga Minta Keadilan [Merto Hari Ini]](http://i.ytimg.com/vi/Yxr84N9X07M/mqdefault.jpg)
![[FULL] Pidato Pramono Anung & Rano Karno di Syukuran Kemenangan Pilkada Jakarta](http://i.ytimg.com/vi/EKVzUMHkzVU/mqdefault.jpg)
![[LIVE] Pajak Makin Tinggi, Bisnis Makin Sepi? | IBF tvOne](/img/1.gif)
Semoga yang bersungguh-sungguh ingin menjadi ASN tahun 2024 ini lolos sampai dapat NIP dan menjadi ASN yang amanah
aamiin
Kesini gara-gara guru PPKN :)
Sama
yang kesini gara2 mau tes cpns mana????
Ada salah penyebutan, wakil dprd harusnya dan di screen tertulis "Wakil dpd"
Gw ksni untk tmbah2 pengetahuan wawasan TWK cz tgl 17 mau ujian SKD 2021 😅 mohon doanya smoga sy lukus thn ini Aamiin
Bagaimna bang. Sdh Pns kah skrng?
575x(50x2)jt= 57500 juta per bulan. (Atau 57,5 M per bulan). Belum gaji sekjen dllnya , biaya ngepel lantai, kaca, atap nya, cukur rumput, bersihin taman dll. Nguras kolam.. blm rumah dinas, listrik, ganti gorden, air PAM, satpam kompleks dll.. wuah banyak ya
Klo buat bikin SD inpres jdi brp biji ya
3 ini dijadikan 1 aja
Pengiritan uang negara
Salam kenal di 2024
Gajinya melebihi sang mentri, "katanya"
Terima kasih atas penjelasannya
Gw ksini karena mau tes CPNS, lumayan tambahan materi TWK
njiirr kok sama wkwkw
Yup cpns membawa ke segala arah
TKP 150
TIU 150
TWK 60
Sakit kayak bernanah
@@nengtyas2870 kurang 5 doang yaaa 😰
BAD MOOD OFFICIAL yah begitulah... TWK terlalu banya penalaran jadi puyeng, mana dikerja terakhir, konsentrasi sdh buyar.
kesini gegara mau tes cpns. terima kasihh edukasinya :)
Lulus g?
Udah jadi pns?
Konsepnya si begitu real nya tidak begitu maksudnya 🤭🤭
Gaji mereka sebulan = gaji ku 2 tahun 😭
" konsepnya sih begitu " ngakak anjir 😂
Gaji perbulan 50_60jta di luar tunjangan kunjungan , biadab dan tidak manusiawi sekali jika ada anggota yg masih melakukan korupsi/ maling berdasi
saya sangat menentang adanya fungsi anggaran DPR. seharusnya fungsi anggaran harusnya dipegang/ dimiliki oleh eksekutif
Ketiga jumlah lembaga ini sudah cukup.
MK sebenarnya tidak di butuhkan di Indonesia, lembaga ini di adopsi dari Amerika dimana kegunaannya kebamyakan tidak dibutuhkan di Indonesia, MK kebanyakan dibutuhkan oleh oknum untuk kebutuhan kepentingan pribadi , keluarga dan golongan yang pro kepadanya sana.
Tugas MK bisa ditangani oleh Komisi 2 DPR , mengurus peraturan persturan tentang Pemilu dan.usia Capres fan Cawapres.
Dengan ini anggaran.APBN dapat dikurangi.
Sakit hati saya mendengar gaji dan tunjangan mereak. Katanya mereka memperjuangkan kehidupan kita tapi mereka hanya memperkaya diri sendiri saja
Lu gak nyalon jadi caleg? 😂😂
Katanya lembaga eksekutif dan legislatif berkedudukan sama.tapi kenapa legislatif (mpr dpr)bisa memberhentikan eksekutif yaitu presiden?padahal masih ada yg lebih hak memberhentikan presiden yaitu lembaga yudikatif yg mana mereka lembaga hukum,keadilan,penengah antara eksekutif dan legislatif atau yg berhentin rakyat sendiri secara langsung aja tak butuh melalui dpr" segala,rakyat menympaikan melalui yudikatif.pantesan presiden takut dengan dpr mpr dan partai nya.orang lembaga tertinggi Indonesia DPR.menurutku itu sesuatu yg g adil😌.karna dpr tidak berkedudukan sama dgn presiden melainkan dpr adl rajanya raja.buktinya presiden gusdur yg di berhentikan tanpa persetujuan rakyat.presiden yg merakyat tapi dpr yg wakilnya rakyat sendiri malah tidak merakyat.sebenarnya yg di pihak rakyat wakil rakyat/presiden?
Kalo berdasarkan pasal 7A UUD 1945, DPR dan MPR bisa MEMBERHENTIKAN PRESIDEN & WAKILNYA hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tdk lagi memenuhi syarat sbg presiden & wakil presiden. Jadi hak DPR & MPR tersebut itu udah ada di dalam konstitusi negara. Terus nggak diberhentiin gitu aja, melainkan DPR & MPR mengusulkan dulu ke MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan apakah pendapat DPR ttg Presiden & Wakilnya ini benar melakukan pelanggaran atau tidak.
Menjawab pertanyaan saudara, MK ini bukan lebih berhak memberhentikan namun nantinya dia yang memberi keputusan apakah usulan pemberhentian itu bisa diterima atau tidak.
Kalau soal pemberhentian Gus Dur, memang sepertinya patut dipertanyakan terlebih pemberhentian beliau tidak mengikuti mekanisme hukum seperti yang dijelaskan oleh undang-undang di atas. Menurut saya pemakzulannya lebih ke alasan politik yang udah gak bisa dikompromikan sih👀
Satu lagi kalo udah ada dpd knp harus ada dpr.buang buang duit doang.dpd udah 4 orang.kenapa engga 3 di daerah dan yg satu di pusat menjadi dpd sekali gus dpr.terus yg dpr anggota 500 lebih itu mending di bubarkan.bayangkan gaji 50jt ke atas di kali 500 anggota lebih.itu dah abisin uang rakyat berapa tuh.belum tunjangan dan dana jabatan 5thn tapi dana pensiun seumur hidup. Bubarkan DPR
Ibarat nya gini, Yg merancang UU adalah DPD karena dia wakil daerah, dia mewakili suara daerahnya di Pemerintah pusat ibaratnya Penyambung Suara lah, Nah UU yg dibahas DPD itu nanti di pertimbangkan lagi sana dpr dan Presiden, karena UU hanya Bisa Di Sah kan oleh Presiden dan dpr
Dan lagi soal Anggaran, DPR punya hak Untuk Menyusun Anggaran bersama presiden, dan Juga Punya Hak untuk melakukan pengawasan kepada Presiden, jadi dpr bisa Tuh nanya Ke presiden ttg Dana anggaran yg dia kelola untuk apa aja,Dan dpr juga lah Yg Memutuskan Menyetujui atw engga nya Suatu Kebijakan
Misal... Presiden mau Bikin jalan tol,pake APBN kan tuh, nah Presiden mengirim rancangan atw proposal lah, ke Dpr ri... Nah dpr berhak untuk menyetujui atw engga nya Rancangan trsbt, jd bisa aja Presiden pengen bangun Bandara tp gk disetujui dpr ya berarti g jadi
Jadi itu lah bedanya dpr dan DPD, DPD ibaratnya Yg menjadi perantara Antara daerah dan pusat sdgkan Dpr Ada Lembaga Yg Berperan aktif dalam pemerintahan bersama presiden... DPD gak merancang APBN,DPD juga Gak Bisa Memutuskan UU dia hanya bisa Merancang UU dan itupun belom tentu rancangannya di setujui 100% oleh dpr
Konsepnya aja ya
DPR dipilih berdasarkan partai
DPD dipilih berdasarkan perorangan di daerah
DPD kalau di luar negeri itu Senat
Sebenarnya cukup dprd, dpr dan mpr. Dpd itu sebenarnya harus dikaji ulang dan kalau bisa dibuang, cukup 3 tadi
Mending di hapus semua lah
@@rizalyanoekurniawankalau dihapus semua yg mewakili rakyat siapa? Lu?
Maksudnya kursinya jgn banyak2 malah beban rakyat makan duit rakyat aja 😅@@zxvcxzs
yg merencanakan yg menyetujui dan yg mengawasi,,,,disitulah moral dan harga diri di beri cobaan,, heheh
Terima kasih TUHAN YME atas Garuda cakrawala nirwana KEHIDUPAN yang menelurkan jiwa kebangsaan DUNIA yang tidak lupa kembali kepada cinta sang ibu pertiwi tokoh TANAH AIR berleluhur abdi pusaka nan abadi dan jaya sakti
Mereka adalh representasi masyarakat.
Bagaimana rakyat mengoreksinya / meminta pertanggungjawabannya selaku wakil rakyat ?
.
Mayoritas mereka kan pengusaha semua.....
.
Jadi....kerjanya kebanyakn bisnis.....😅😅😅😅
bagaimana teknis memilih dpd ? apakah pemilu daerah ? atau di kantor mpr itu sendiri melalui kesepakatan ?
DPD dipilih oleh rakyat lewat PEMILU
@@muhirudinazhari7970kalau MPR yang milih siapa?
mau coblos siapa juga tetap miskin dan cari uang sendiri. tapi jangan salahin presiden kalau anggota dewan dan parpol ada yang jadi "oknum" koruptor semua wong kita yang pilih kok
Sangat bermanfaat mantapp
terima kasih , sangat bermanfaat
Ke sini gara gara guru PKN
Sip 10 pimpinan.. Indonesia maju 🙏 amin
kesini garagara tugas kuliah haha
8:03
HAHAHA setuju saya mas, ngakak 😂
Dapat gaji dari DPR dan dapat gaji dari MPR (orangnya sama). weeenaaakkk tooo
Wkwkwkkw mantap😂
Yg jelaskan bingung yg nonton tambah bingung 😂
Yang bisa tolong jawab pertanyaanku dong 🙏🏼
Apakah DPR RI itu bisa mengatur DPRD? Apakah atasan dari DPRD itu DPR RI? Ilmu PPKN saya masih tidak bisa mencerna hubungan atara dua lembaga terebut 🙏🏼
Kalau perbedaannya dari kewenangan MPR, DPR, DPRD, DPD saya sudah tau bedanya, tapi secara struktur organisasi itu DPR RI dan DPRD itu atasan dan bawahan bukan sih 😂. Bingung oy
Coba kamu baca kepanjangan masing-masing DPR RI, DPRD, dan DPD
*Ngomongnya Kepeleset Mulu ?*
_Ditambah lagi "Tidak Berani Bicara" tapi dibicarakan, Maksutnya gimana dah ? _
Kenapa ya DPRI ko cuma dari partai politik walaupun dipilih langsung oleh rakyat😪
Makanya ada yg nama DPD bang. Hadeuhh 😪
DPR:Dewan Para Rampok
MPR:Maling Persatuan Rampok
DPD:Dalang Para Dongo
NPC = nganggur pengin cinta 😂😂
wkwk "saya tidak ingin mengatakan bagi bagi kursi jabatan cukup pengamat saja" mksd 😂
📌
Dprd nya mana
DPRD nya di tingkat daerah
Yang pasti lembaga yang nggak bermanfaat menghabiskan uang rakyat kebanyakan terlibat korupsi dan nonton Vidio porno saat sidang kaya ikan buntal yang suka nyinyirin pak Jokowi.
Saya ingin
menggunakan Zilong.Matches 9898, Win Rate 99.5%
Apa nga kebalik? Yg mengesahkan Undang2 bukanx DPR, yg mengajukan rancangan itu pemerintah
gedung di mana bermanfaat melegislatif kan kemauan rakyat untuk hajat hidup secara keseluruhan bangsa ada pun intrik terselubung melanggengkan kekuasaan karena ada hal sanubari yg tarik ulur trrlebih daerah daerah dihadapkan pada profil yang disuguhkan partai atau sebaliknya partai menyuguhkan profil 😑sedangkan saat orde lama/revolusi sekelompok orang mengajukan pokok pikiran nya pada partai lalu partai tidak lah bisa menetapkan secara sepihak jalan pikiran yang diambil terlagi banyak sekelompok orang yang mendirikan partai sehingga terjadilah kabinet bentukan melebehi di saat sekarang ini seperti syahrir hatta atau ampera dan syafrudin nggak bisa di bayangkan di saat itu dimana pergolakan daerah penghianatan dan pihak colonial memang ada mewarnai peta kehidupan refolusi yang sudah termuseumkan sebagai tindak lanjut kita untuk mengevaluasi indonesia lalu masa orde baru tentu bukan baghan yg asing untuk ditelaah setelah penumpasan usai fraksi militer mendirikan partai dan penyokongnya sebagai kekuatan rezim yg sebenarnya siapa dibalik 32 tahun soeharto beserta golongan karya berkuasa atau memang di gedung tersebut segala keputusan timbul denga eksekutifnya waalah allah illahhaillauloh
Ini berita ya?
🗿
iklan paok
Lengkap banget☺️
Sangat brmnfaat❤️
MPR dan DPD di lebur ke DPR RI biar efektif dan tidak meng hambur2kan uang, kalau negara kita ingin cepat maju, kalau begini terus kita akan selalu ketinggalan dg negara lain
Kalau begitu artinya dpr Sangat powerful dan itu sistem demokrasi ga sehat karena Negara Parlementer Sekalipun biasa nya punya 3 lembaga yaitu senat (DPD), Wakil Rakyat (DPR), Dewan Kongres (MPR)
Justru MPR itu gabungan DPR dan DPD
DPD
DPD makan gaji buta... Ndak ada gunanya DPD... Usul usul doang ndak pernah disetujui.. bagus dibubarkan aja... 😂