Ass..sesuai dg ke majuan tehnologi moderen maka indonesia sangat perlu melahirkn sebyk mungkin intelektual2 yg jenius. yg berahlak mulia..kita perlu ilmuan2 supaya mampu bersaing dg dunia luar...caranya.1.lenyapkan korupsi..2.perbaikin ekonomi..3.perbanyak guru.4.wajib belajar selama 12 jam dlm 1 hari dan membaca buku 4 jam..5 gaji perbulan setiap anak didik dari sd - perguruan tinggi..6. Gratiskn semua biaya yg menyangkut kepentingan pendidikn dan berikan bonus khusus ke pada anak didik yg memiliki + iq rata2 di tas 100 -125 bahkan jika ada yg lebih maka istimewakn dia dan seluruh pihak keluarganya..jika hal trsbt terujud di pastikn indonesia memiliki ilmuan2 yg mampu merancang ke hidupan yg sangat layak di luar planet bumi ini yaitu di luar angkasa raya...you ok..thank you so much..
Dari seratus lebih model sistem demokrasi didunia, Sistem Demokrasi yg sesuai dan cocok untuk Negara Republik Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila, yaitu Sistem Perwakilan. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik. Yang peduli dg politik itu jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini unik dan tentu berbeda dg Negara2 lainnya didunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yg sejarah terbentuknya merupakan gabungan dari banyak kerajaan di Nusantara ini dengan jumlah penduduknya yg besar yg terdiri dari ratusan suku dan etnis, yg daerahnya tersebar pada ribuan pulau, dan bangsa ini bisa bersatu karena adanya sistem Ketatanegaraan yg cocok untuk negeri ini, yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan UUD nya adalah UUD 1945. Sistem Demokrasi yg dijalankan Indonesia saat ini bukanlah Demokrasi Pancasila, tetapi Demokrasi Individu yg liberal. Negara Republik Indonesia yg besar dan luas ini sudah diacak-acak, dihancurkan, diatur dan dikendalikan oleh para Buzzer, para Lembaga Survei dan Media massa. Para Buzzer & Lembaga Survei sudah menjadi Raja di negeri ini dan Media massa sebagai corongnya, serta Para Mafia dan Para Cukong sebagai penyandang dananya. Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, serta untuk menyelamatkan negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). Penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada & Pilpres) yg dilakukan seperti sekarang ini adalah suatu pekerjaan yg mubazir, yg menguras waktu, tenaga, biaya dan sangat bertele-tele dan kontraproduktif. Dan kemudian, supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ---------------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Harapan saya sederhana, embankan sumpahnya, kerjakan tugasnya dan naungi suara rakyatnya. Semoga menjadi pejabat negara yg amanah utk 5 tahun ke depan, aamin.
Selamat melaksanakan mbak Puan, bawa Indonesia semakin sejahtera, menghargai setiap agama dan menghormati setiap peribadahan, ttp sehat mbak Puan semakin bijakana.
Perbedaan MPR, DPR, DPD. DPR, adalahDewan pereakilan Rakyat yg kerjanya tanpa DPD, DPD, Dewan perwakilan Daerah, bila DPR bergabung plus DPD, itu baru nsmanya MPR, MPR Ri adalah DPR plus DPD, DPD ada ketanya sendiri Yaitu Ktus DPD. MPR ada Ketua nya nananya ketua MPR, memimpin DPR dan DPD.
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif. Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih. Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli). Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia. Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah. Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan biaya hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. KESIMPULAN : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ---------------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mpr cuma dimbol doang,bukan lagi lembaga tertinggi negara tugasnya cuma melsntik mengambil sumpah presiden doang tidak berani pecat presiden,itonomi daerah sudah dikebiri mereka ga peduli uu45 pancasika diabaikan mereka juga ga tahu? Dpr dewan perwakilan rakyat yg mewajili rakyat dalam memperjuangkan haj2 dasar rakyat tapi setelah terpiluh malah jadi pembantu.dpd dewan perwakilan daerah harusnya mengerti apa yg harus diperjuangkan buuat jemajuan daerah tapu mereka juga dari anggota partai juga ya sama saja ga berarti.
Tidak ada bedanya, minim manfaat buat masyarakat. Banyak manfaat byat partai yg selalu mengatas namakan rakyat, padahal sering menabrak rakyat demi partai.
Setahu saya dalam sejarah kebangkitan Nasional itu ditandai dengan kesadaran perlunya kesadaran berorganisasi dan secara hukum yang mempunyai perwakilan dalam parlemen itu adalah partai politik arti kesadaran rakyat berpartai politiklah yang akan memajukan masyarakat dan terbukti negara yang maju itu karena partai politiknya maju dan .masyarakatnya berkesadaram berpartai , melawan sejarah lah bila ada anjuran untuk tidak berpartai , karena itu adalah slogan penjajahan .
MPR, perannya hanya melantik presiden. DPR sebagai perpanjangan partai, menjalankan tugasnya sebagai legislator, kalau DPD bertugas mewakili daerah. Tapi selama ini nggak nampak kiprahnya.
Keberadaan Partai Politik diperlukan dan penting. Partai Politik harus ditata supaya Negara ini tidak liar dan supaya Negara ini tidak terlalu banyak mempunyai parlemen jalanan seperti banyaknya demonstrasi, buzzer, tukang propaganda, provokator, tukang penghasut, tukang adu domba, Lembaga Survei dlsb. Negeri ini rusak disebabkan oleh Para Politikus dan kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Negara ini bisa maju dengan cepat, syaratnya adalah : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik harus dibatasi, jangan terlalu banyak. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. Terkait Jumlah Partai Politik, berapakah idealnya Jumlah Partai Politik di Indonesia ? Apakah 2, 3, 5, 10, 20, 30 atau tak terbatas ? Atau tergantung keinginan rakyat ? Siapakah rakyat itu ? Jika Jumlah Partai Politik ada sekitar 20, Apakah efektif & efisien ? Apakah tidak ruwet ? Bagaimana sistem & manajemen pemilu yg dilakukan oleh KPU ? Apakah nantinya anggota KPPS tidak banyak yg mati karena kelelahan akibat padatnya proses kegiatan di TPS ? Negara Republik Indonesia adalah Negara besar dg jumlah penduduk besar. Semakin besar suatu negara, maka jumlah Partai Politik harus semakin sedikit supaya optimal dalam koordinasi dan tidak kontraproduktif serta supaya efektif & efisien dalam pencapaian tujuan bernegara. Negara harus mempunyai UU Partai Politik yg jelas, tegas dan komprehensif sehingga untuk mendirikan sebuah Partai Politik baru haruslah melewati persyaratan yg ketat dan selektif. ----------------------------- Catatan : Dalam Sejarah Kuno Tatanan Sosial masyarakat suku2 Nusantara, ada 3 Kelompok (Partai) yg mewakili dalam menjalankan Pemerintahan, yaitu : 1. Kaum Agama (Ulama) 2. Kaum Aristokrat (Ahli Adat dan Budaya) 3. Kaum Demokrat (Cendekiawan & Para Anak muda cerdik pandai).
MPR = kongres DPD = majelis tinggi (senat) DPR = majelis rendah MPR = parlemen bikameral (dua kamar) di mana anggota MPR adalah (i) DPD n (ii) DPR. * Unikameral (1 kamar) = DPR aja. Di dalam MPR (kongres), majelis Tinggi/Senat alias DPD lebih tinggi Daripada DPR. Namun, di luar MPR (kongres), DPR lbh tinggi daripada DPD. Di Indonesia, DPD dianggap "asal ada", padahal DPD adalah Majelis tinggi (Senat). Lihat saja Kekuasaan Senat di USA atau di Negara mana saja.
Gak ada bedanya MPR DPR dan DPD sama semua cari makan, tukang stempel UU yg banyak mengecewakan rakyat,,, ujung-ujungnya hanya nuruti perintah KETUM Partainya yg hanya kompak bilang SETUJUUU.....
Tiap bulan berapa uang negara pakai gaji. DPR RI DPR , MPR tak pernah hasil kerjanya ,kalau guru ada kurikulum , RPP ,Silabus ,pengayakan ,sinopsis , batas pelajaran ,jam mengajar dll.
Selm 10 MPR gk ada fingsinya ....sikon Indonesia carut maru tdk gagas .....tdk prnh mau SI. MPR bubarin sj.....kl DPR jd anggota hrs dibatadi 2 peeuode buka intu sj orang2 nya tua2 car duit...kl ssh jd menyeri tdk boleh rang ketum atau anggotaDPR or MPR n komisaris yg kYa2 yg miskin2 yg dijadiln tnal rakyat suruh gaji n rakyt dg susah cari duit buat bayar pajak untk gajo
Jadilah nanti nya para anggota legislstif benar mikir negara ini jaga citra partai jgn bikin malu lnl sekedar pesan moral dari pirman syah nstn di saro langun jambi
Apapun perbedaannya itu bukan topik baik buat rakyat. Yg harus kita sorot hirup pikuk DPR, tak ada satupun Partai yg memiliki kursi di parlemen jadi oposisi, Lalu apa fungsi DPR itu? Yg ada DPR perwakilan Partai bukan lagi DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat)
baru tau. saya kira mpr dan dpr itu berbeda orang2 nya dan terpisah. ternyata sama2 dari orang2 nya sendiri. klo bgini pantes klo hukum dan aturan cma di buat mainan😂
Nggak ada gunanya nggak ada mewakili rakyat hanya buat bayarin gaji mereka jeritan rakyat nggak didengar tanah rakyat banyak dirampok mereka diam aza nggak membantu rakyat DPR MPR DPD nggak ada gunanya cuma butuh suara rajkyat jeritan rakyat bawah nggak didengar mereka cuna mikirin jabatan dan partai mereka bukan mewakili rakyat apalagi nereka semua masuk dalam koalusi rezim yg tidak ada yg mengawasi jadi perbedaan nggak ada gunanya...hanya memeras duit rakyat yg slalu bayar pajak hanya buat gaji mereka
Ngak ada beda nya sih menurut saya. Gak guna semua. Gaji besar manfaat buat rakyat cuma 5%. Lebih nya yg 95% cuma bermanfaat untuk partai nya masing2. 5% itu pun manfaat nya cuma pas waktu pemilihan pas mereka ngemis suara dengan menjajikan sesuatu dan membagikan sesuatu. Lepas dari itu ya ngak bermanfaat lagi cuma ngabisin uang negara.
Arteria pun pernah cacat. Tp cara mega itu jg buruk. Mungkin romi ganti untung pd arteria. Ko dia serela itu? Sama sj menipu rakyat, tdk demokasi lg. Permainan jorok. Rakyat yg tdk bs apa" dipermainkan. Mrk bermain curang tp sepakat. Pdip partai kacau.
Antara MPR, DPR, DPD gak ada bedanya sbb gak bisa perjuangkan nasib rakyat yang sekarang makin miskin hidupnya akibat Jokowi sewenang wenang dalam buat aturan
Baca juga berita lainnya di kompas.id:
Kembali Jabat Ketua DPR, Puan Janji Buka Lebar Ruang Partisipasi Publik - komp.as/3NaAPsz
Pembacaan berita cukup bagus mas, intonasi relatif datar jelas dan cool, tenang. Sehat dan sukses bang
Ass..sesuai dg ke majuan tehnologi moderen maka indonesia sangat perlu melahirkn sebyk mungkin intelektual2 yg jenius. yg berahlak mulia..kita perlu ilmuan2 supaya mampu bersaing dg dunia luar...caranya.1.lenyapkan korupsi..2.perbaikin ekonomi..3.perbanyak guru.4.wajib belajar selama 12 jam dlm 1 hari dan membaca buku 4 jam..5 gaji perbulan setiap anak didik dari sd - perguruan tinggi..6. Gratiskn semua biaya yg menyangkut kepentingan pendidikn dan berikan bonus khusus ke pada anak didik yg memiliki + iq rata2 di tas 100 -125 bahkan jika ada yg lebih maka istimewakn dia dan seluruh pihak keluarganya..jika hal trsbt terujud di pastikn indonesia memiliki ilmuan2 yg mampu merancang ke hidupan yg sangat layak di luar planet bumi ini yaitu di luar angkasa raya...you ok..thank you so much..
Nggak jauh beda... Tp janji tinggal janji, rakyat makmur hanya mimpi... 😊
Kalau bisa Anggota DPR MPR juga dibatasi juga 2 periode .....Pak ......supaya ada perubahan .....juga
Betull
Dari seratus lebih model sistem demokrasi didunia, Sistem Demokrasi yg sesuai dan cocok untuk Negara Republik Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila, yaitu Sistem Perwakilan.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik.
Yang peduli dg politik itu jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini unik dan tentu berbeda dg Negara2 lainnya didunia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yg sejarah terbentuknya merupakan gabungan dari banyak kerajaan di Nusantara ini dengan jumlah penduduknya yg besar yg terdiri dari ratusan suku dan etnis, yg daerahnya tersebar pada ribuan pulau, dan bangsa ini bisa bersatu karena adanya sistem Ketatanegaraan yg cocok untuk negeri ini, yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan UUD nya adalah UUD 1945.
Sistem Demokrasi yg dijalankan Indonesia saat ini bukanlah Demokrasi Pancasila, tetapi Demokrasi Individu yg liberal.
Negara Republik Indonesia yg besar dan luas ini sudah diacak-acak, dihancurkan, diatur dan dikendalikan oleh para Buzzer, para Lembaga Survei dan Media massa.
Para Buzzer & Lembaga Survei sudah menjadi Raja di negeri ini dan Media massa sebagai corongnya, serta Para Mafia dan Para Cukong sebagai penyandang dananya.
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, serta untuk menyelamatkan negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
Penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada & Pilpres) yg dilakukan seperti sekarang ini adalah suatu pekerjaan yg mubazir, yg menguras waktu, tenaga, biaya dan sangat bertele-tele dan kontraproduktif.
Dan kemudian, supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
----------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Harapannya sy rakyat kecil.y pendidikan dan kesehatan..tatakrama Budi darma..
Sama, sama-sama formalitas
Mohon kpd ketua DPR semoga ada perubahan ada ke pekaan pd Rakyat .
Harapan saya sederhana, embankan sumpahnya, kerjakan tugasnya dan naungi suara rakyatnya. Semoga menjadi pejabat negara yg amanah utk 5 tahun ke depan, aamin.
Selamat melaksanakan mbak Puan, bawa Indonesia semakin sejahtera, menghargai setiap agama dan menghormati setiap peribadahan, ttp sehat mbak Puan semakin bijakana.
Sayangnya yg kamu omongin saat dia menjabat sebelumnya sama sekali tidak terwujud.
Lagi sibuk ngurusin tunjangan rumah 50jt/bln...wooooowww
Perbedaan MPR, DPR, DPD. DPR, adalahDewan pereakilan Rakyat yg kerjanya tanpa DPD, DPD, Dewan perwakilan Daerah, bila DPR bergabung plus DPD, itu baru nsmanya MPR, MPR Ri adalah DPR plus DPD, DPD ada ketanya sendiri Yaitu Ktus DPD. MPR ada Ketua nya nananya ketua MPR, memimpin DPR dan DPD.
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif.
Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih.
Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli).
Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia.
Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah.
Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan biaya hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
KESIMPULAN :
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
----------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mpr cuma dimbol doang,bukan lagi lembaga tertinggi negara tugasnya cuma melsntik mengambil sumpah presiden doang tidak berani pecat presiden,itonomi daerah sudah dikebiri mereka ga peduli uu45 pancasika diabaikan mereka juga ga tahu? Dpr dewan perwakilan rakyat yg mewajili rakyat dalam memperjuangkan haj2 dasar rakyat tapi setelah terpiluh malah jadi pembantu.dpd dewan perwakilan daerah harusnya mengerti apa yg harus diperjuangkan buuat jemajuan daerah tapu mereka juga dari anggota partai juga ya sama saja ga berarti.
Coba renungkan,siapa yang mampu memuaskan 280 juta rakyat dengan sempurna.namun sejelek apapun suatu negara harus ada daripada tanpa negara.
Betul, kita jg memuaskan keluarga ga bisa
Tidak ada bedanya, minim manfaat buat masyarakat. Banyak manfaat byat partai yg selalu mengatas namakan rakyat, padahal sering menabrak rakyat demi partai.
Setahu saya dalam sejarah kebangkitan Nasional itu ditandai dengan kesadaran perlunya kesadaran berorganisasi dan secara hukum yang mempunyai perwakilan dalam parlemen itu adalah partai politik arti kesadaran rakyat berpartai politiklah yang akan memajukan masyarakat dan terbukti negara yang maju itu karena partai politiknya maju dan .masyarakatnya berkesadaram berpartai , melawan sejarah lah bila ada anjuran untuk tidak berpartai , karena itu adalah slogan penjajahan .
@@RidwanIriantopartai dulu isinya cendikiawan+punya ideologi, sekarang sama enggak?
Mbak Puan cantiiik banget
MPR, perannya hanya melantik presiden. DPR sebagai perpanjangan partai, menjalankan tugasnya sebagai legislator, kalau DPD bertugas mewakili daerah. Tapi selama ini nggak nampak kiprahnya.
Keberadaan Partai Politik diperlukan dan penting. Partai Politik harus ditata supaya Negara ini tidak liar dan supaya Negara ini tidak terlalu banyak mempunyai parlemen jalanan seperti banyaknya demonstrasi, buzzer, tukang propaganda, provokator, tukang penghasut, tukang adu domba, Lembaga Survei dlsb.
Negeri ini rusak disebabkan oleh Para Politikus dan kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten.
Negara ini bisa maju dengan cepat, syaratnya adalah :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik harus dibatasi, jangan terlalu banyak.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
Terkait Jumlah Partai Politik, berapakah idealnya Jumlah Partai Politik di Indonesia ?
Apakah 2, 3, 5, 10, 20, 30 atau tak terbatas ?
Atau tergantung keinginan rakyat ? Siapakah rakyat itu ?
Jika Jumlah Partai Politik ada sekitar 20, Apakah efektif & efisien ? Apakah tidak ruwet ? Bagaimana sistem & manajemen pemilu yg dilakukan oleh KPU ? Apakah nantinya anggota KPPS tidak banyak yg mati karena kelelahan akibat padatnya proses kegiatan di TPS ?
Negara Republik Indonesia adalah Negara besar dg jumlah penduduk besar. Semakin besar suatu negara, maka jumlah Partai Politik harus semakin sedikit supaya optimal dalam koordinasi dan tidak kontraproduktif serta supaya efektif & efisien dalam pencapaian tujuan bernegara.
Negara harus mempunyai UU Partai Politik yg jelas, tegas dan komprehensif sehingga untuk mendirikan sebuah Partai Politik baru haruslah melewati persyaratan yg ketat dan selektif.
-----------------------------
Catatan :
Dalam Sejarah Kuno Tatanan Sosial masyarakat suku2 Nusantara, ada 3 Kelompok (Partai) yg mewakili dalam menjalankan Pemerintahan, yaitu :
1. Kaum Agama (Ulama)
2. Kaum Aristokrat (Ahli Adat dan Budaya)
3. Kaum Demokrat (Cendekiawan & Para Anak muda cerdik pandai).
Sah dipilih semoga para wakil rakyat amanah menjalankan tugasnya
MPR = kongres
DPD = majelis tinggi (senat)
DPR = majelis rendah
MPR = parlemen bikameral
(dua kamar) di mana anggota
MPR adalah (i) DPD n (ii) DPR.
* Unikameral (1 kamar) = DPR aja.
Di dalam MPR (kongres), majelis
Tinggi/Senat alias DPD lebih tinggi
Daripada DPR. Namun, di luar MPR
(kongres), DPR lbh tinggi daripada
DPD. Di Indonesia, DPD dianggap
"asal ada", padahal DPD adalah
Majelis tinggi (Senat). Lihat saja
Kekuasaan Senat di USA atau di
Negara mana saja.
Gak ada bedanya MPR DPR dan DPD sama semua cari makan, tukang stempel UU yg banyak mengecewakan rakyat,,, ujung-ujungnya hanya nuruti perintah KETUM Partainya yg hanya kompak bilang SETUJUUU.....
wkwkwkwk...iyaa ya.. ternyata gk ada bedanya
Tiap bulan berapa uang negara pakai gaji. DPR RI DPR , MPR tak pernah hasil kerjanya ,kalau guru ada kurikulum , RPP ,Silabus ,pengayakan ,sinopsis , batas pelajaran ,jam mengajar dll.
Harapan kami sebagai rakyat ,tegakkan kenujuran dan keadilan
Bagi2 kue kekuasaan, nggih??...monggo disekeca'aken, lhoo... ☺️
Mangke dining akhirat, njenengan2 sing tanggeljawab dhosane rakyat, njiih... Aamiin YRA
Selm 10 MPR gk ada fingsinya ....sikon Indonesia carut maru tdk gagas .....tdk prnh mau SI. MPR bubarin sj.....kl DPR jd anggota hrs dibatadi 2 peeuode buka intu sj orang2 nya tua2 car duit...kl ssh jd menyeri tdk boleh rang ketum atau anggotaDPR or MPR n komisaris yg kYa2 yg miskin2 yg dijadiln tnal rakyat suruh gaji n rakyt dg susah cari duit buat bayar pajak untk gajo
Jadilah nanti nya para anggota legislstif benar mikir negara ini jaga citra partai jgn bikin malu lnl sekedar pesan moral dari pirman syah nstn di saro langun jambi
Sama2 ngak hadir pas waktu rapat 😂😂😂😂
Dimata rakyat TIDAK ada bedanya! Tidak berpihak kepada rakyat!
bedanya pada gaji dan kuasa menutupi ..
Lembaga yg hanya mengumbar janji tanpa bukti.....
Saya sih sarapan apa adanya wae…. Kalo gak sayur ya nasi goreng..
saya tidak setuju kalau puang maharani jadi ketua DPR. seharus nya partai gerindra jadi ketua DPR
Meskipun aku mengerti dan memahami terkait dengan fungsi dpt mpr dpd tpi Mimin kurang lengkap penjelasannya
MPR & DPD di hapus saja. cukup DPR sbg UNICANERAL REORESENTATIVE
Apapun perbedaannya itu bukan topik baik buat rakyat. Yg harus kita sorot hirup pikuk DPR, tak ada satupun Partai yg memiliki kursi di parlemen jadi oposisi, Lalu apa fungsi DPR itu? Yg ada DPR perwakilan Partai bukan lagi DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat)
Katanya sih untuk menyuarakan aspirasi rakyat .
Memiliki darah SUMATERA semua..ada apa ini?
Apakah semua anggota dpr dan dpd disebut mpr?
Salfok sama deni cagur😅😅
Apa Mission MPR DPR dan DPD ?
baru tau. saya kira mpr dan dpr itu berbeda orang2 nya dan terpisah. ternyata sama2 dari orang2 nya sendiri. klo bgini pantes klo hukum dan aturan cma di buat mainan😂
Yg sama... Golkar nyungsep krn tersandera KIMPULS...😛
banyak tebuang duit negara terbuang, bagus DPD dana DPR RI DI GABUNG JADI 1 JADI DPRD R. JADI EFISIEN DUIT NEGARA..
kebanyakan wakil rakyat, tapi kesejahteraan gak naik2.
Bisa bikin angket u/ swasta dipersenjatai ....? 😮
😅😂🤣
Nggak ada gunanya nggak ada mewakili rakyat hanya buat bayarin gaji mereka jeritan rakyat nggak didengar tanah rakyat banyak dirampok mereka diam aza nggak membantu rakyat DPR MPR DPD nggak ada gunanya cuma butuh suara rajkyat jeritan rakyat bawah nggak didengar mereka cuna mikirin jabatan dan partai mereka bukan mewakili rakyat apalagi nereka semua masuk dalam koalusi rezim yg tidak ada yg mengawasi jadi perbedaan nggak ada gunanya...hanya memeras duit rakyat yg slalu bayar pajak hanya buat gaji mereka
*gak berguna buat rakyat, habis²kan uang negara saja, rakyat tambah sengsara malah diadudomba dng demo²*
Ngak ada beda nya sih menurut saya. Gak guna semua. Gaji besar manfaat buat rakyat cuma 5%. Lebih nya yg 95% cuma bermanfaat untuk partai nya masing2.
5% itu pun manfaat nya cuma pas waktu pemilihan pas mereka ngemis suara dengan menjajikan sesuatu dan membagikan sesuatu. Lepas dari itu ya ngak bermanfaat lagi cuma ngabisin uang negara.
Ketua DPR ini lgi,mn kerja mu,knp UUD perampasan aset blm d sahkan,,,
Arteria pun pernah cacat. Tp cara mega itu jg buruk. Mungkin romi ganti untung pd arteria. Ko dia serela itu?
Sama sj menipu rakyat, tdk demokasi lg. Permainan jorok. Rakyat yg tdk bs apa" dipermainkan. Mrk bermain curang tp sepakat.
Pdip partai kacau.
Tak guna buat rakyat
SemuaNya ada hanya buat rakyat tambah miskin. Mereka hanya kerja untuk menabung uang untuknperut yg sedang busung lapar
Antara MPR, DPR, DPD gak ada bedanya sbb gak bisa perjuangkan nasib rakyat yang sekarang makin miskin hidupnya akibat Jokowi sewenang wenang dalam buat aturan
Sama,kalau dijadiin ajang cari duit
ga ada bedanya...mereka beban rakyat.kebijakannya selalu pro oligarki.
😂😂😂
Beda nya ?
Cuma beda orang aja .
Tapi pembagian kue kue ,proyek dan pundi pundi tetap sama. (Artinya sama sama rakus)
biasanya mereka itu kerja buat rakyat gak, ngabisin uang rakyat iya
Lembaga yg ga guna sii, tetep aja rakyat korbanya korban kebijakan pemerintahah
BEDANYA KORUPSINYA
TIGA TAPI SATU GEDUNGNYA...
😢😢😢😮😮😮
Sama" bukan manusia,
Persamaannya gajinya gede2.
Stn. Pjbt
Sama saja Datang Duduk Duit,,,,,😁😁😁
Emang ada fungsinya? 🙈
kaga ada bedanya, sama semuaaaaa...... kalaupun ada yg bener istiqomah cuma oknum. ancur ancuran negara ku
Perbedaanya uang yg mengalir ke 3 lembaga berbeda.DPR lahan basah dan banyak malingnya
Ke tiga2nya sama2 ga jelas menghambur2kan duit pajak rakyat!!
Terus yg jelas gimana bang?
Yg ngomong ini tidak jelas berarti baru lahir , diam aja gx usah komen
Sama sama berpeluang jadi "boneka " oligarki ?
semua sama gk guna bagi rakyat
PRABOWO PRESIDEN ,PUAN MAHARANI WAKIL PRESIDEN LANJUTKAN PERJUANGANN SUKARNO ❤ SALAM DARI BALI ❤
PUAN MAHARANI PRESIDEN, HASTO WAKIL PRESIDEN... PRABOWO MENTERI PERTAHANAN 😁
Ga ada bedanya,semua ga mikirin rakyat.
Gak ngaruh 😅
La...mubah.
Gk a😮da bedanya...sama sama manusia ciptaan Tuhan
😂
Fungsi MPR udah ga berfungsi
ini 3 ekor gk brguna