Profil Haji Murad Ibrahim, Ketua Menteri Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao

SERAMBINEW-COM - Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) bulan ini tepat berusia 4 tahun.
BARMM berdiri secara resmi pada tanggal 21 Januari 2019, seiring dengan disahkannya Undang-undang Hukum Organik Bangsamoro, menyusul menyusul referendum dua bagian yang mengikat secara hukum di Mindanao Barat, pada tanggal 21 Januari dan 6 Februari 2019.
Pembentukan Bangsamoro adalah puncak dari beberapa tahun pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan beberapa kelompok otonom; khususnya Front Pembebasan Islam Moro yang menolak keabsahan Mindanao dan menyerukan pembentukan wilayah dengan lebih banyak kekuasaan yang diserahkan dari pemerintah nasional.
Sejak dibentuk 4 tahun lalu, hingga saat ini, Pemerintahan Bangsamoro dipimpin oleh Al Haji Murad Ibrahim dengan jabatan Ketua Menteri (Chief Minister).
Murad Ibrahim dipuji oleh banyak pihak telah sukses menjaga perdamaian dan membawa Bangsamoro ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.
Ia dengan piawai memimpin para menteri di kabinet Pemerintahan Bangsamoro (BARMM) dalam membangun wilayah Muslim di Mindanao, Filipina Selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim.
Pada masa lalu, wilayah Mindanao ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu, dan merupakan bagian dari Nusantara (wilayah Melayu).
Lalu, siapa Haji Murad Ibrahim yang saat ini memimpin wilayah berpenduduk sekira 5 juta jiwa ini?
Dikutip Serambinews.com, Selasa (24/1/2023) dari website Pemerintahan Bangsamoro (bangsamoro.gov.ph), Haji Murad Ibrahim atau Al Haj Ahod Ebrahim, lahir pada tanggal 15 Mei 1949.
Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara.
Memulai pendidikan dasarnya pada usia tujuh tahun, Murad Ibrahim berhasil menyelesaikan program pendidikan enam tahun itu hanya dalam waktu lima tahun.
Pada tahun 1960, dia mendaftar di Sekolah Menengah Umum Cotabato di Cotabato City, yang kini menjadi ibukota BARMM.
Dia kemudian mendaftar di Universitas Negeri Mindanao-Marawi sebagai sarjana universitas untuk pendidikan perguruan tinggi, tetapi setahun kemudian dipindahkan ke Universitas Notre Dame di Kota Cotabato, setelah lulus ujian masuk dan diberikan beasiswa pemerintah oleh Komisi Integrasi Nasional saat itu (CIN).
Serangkaian pembantaian yang dilakukan terhadap Bangsamoro pada saat itu memicu kemarahan dan mendorong Murad untuk bergabung dengan gerakan pembebasan Moro pada tahun 1968.
Dia berpartisipasi dalam pelatihan militer gerakan tersebut dari tahun 1970.
Karena aktivitasnya di gerakan pemberontakan ini, Murad akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pendidikan formalnya selama tahun kelima dan terakhirnya sebagai seorang mahasiswa Teknik Sipil.
Ketika Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dibentuk pada tahun 1982, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Urusan Militer dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIAF).
Murad terlibat aktif dalam urusan diplomatik dengan pejabat pemerintah tingkat atas termasuk Liga Dunia Muslim (MWL), dan Organisasi Konferensi Islam (sekarang Organisasi Kerjasama Islam atau OKI).
Ia juga menjadi Ketua tim negosiasi Panel Perdamaian MILF dengan Pemerintah Filipina (GPH) dari tahun 2001-2003.
Sebagai Ketua MILF, ia menyaksikan penandatanganan Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) pada tahun 2012, dan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) pada tahun 2014.
Ketua Menteri BARMM Murad Ebrahim meyakinkan bahwa saat ini wilayah Mindanao yang berada di bawah BARMM “menuju ke arah yang benar”.(*)
VO: Suhiya Zahrati
Video Editor: Teuku Raja Maulana
Baca Selengkapnya: aceh.tribunnew...
#bangsamoro #HajiMuradIbrahim #mindanao
==============================================
Syedara Lon, jangan lupa SUBSCRIBE, SHARE, and COMMENT.
Update video viral lainnya: bit.ly/serambiv...
Update berita terpopuler lainnya: bit.ly/Serambin...
Update info terkini via Serambinews.com: aceh.tribunnew...
Follow akun Instagram bit.ly/IGseram...
Follow akun Twitter bit.ly/TwitterS...
Follow dan like fanpage Facebook bit.ly/FBseramb...
Follow akun TikTok bit.ly/tiktokse...