Soal Kasus Vina hingga Oknum Pejabat Lakukan Kekerasan Seksual, Komisi III DPR Skakmat LPSK
HTML-код
- Опубликовано: 24 авг 2024
- Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUNJATIM.COM - Kasus Vina kembali disinggung saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama LPSK pada Senin (24/6).
Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan kasus Vina menjadi perhatian publik.
Adde mempertanyakan soal sejauh mana langkah LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus yang viral belakangan ini.
"Saya berharap bahwa LPSK ini (memberikan perlindungan) dengan banyaknya kasus-kasus viral saat ini terkait dengan kasus Vina, dan kasus-kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik yang dilakukan oleh para oknum pejabat di Indonesia ini," katanya di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
"Apa yang sudah LPSK lakukan dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban dari kasus-kasus yang saat ini sedang ramai di masyarakat," ucap dia.
(Tribun-Video.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggota Komisi III DPR Singgung Kasus Vina Cirebon Saat Rapat dengan LPSK, www.tribunnews....
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Eko Sutriyanto
Editor Video: Riskiani Novita Dila Miranda
Website jatim.tribunne...
Twitter / tribunjatim
Facebook / tribunnewsjatim
Instagram / tribun_jatim
#komisiiiidpr #kasusvinacirebon #vinacirebon #lpsk
#tribunjatim #matalokalmenjangkauindonesia
DPR sbagai wakil rakyat harus tegur presiden
Panggil aja kapolri dan jajarannya klo mmg ga mampu copot smua balikin ke TNI aja biar 1 komando
Negara indonesia yg sangat dibenai lembaga hukum dari kepolisian kejaksan dan kehakiman harus nya.siapa pun yg terlibat kejahatan hukum yg merugikan negara dan rakyat harus dihukum.hukum harus tegas dan tidak padang buluh dan jangn hukum melindungi pihak yg banyak uang dan pihak pejabat dilindungi oleh hukum.hukum jangan dijadikan alat politik dan kekuasahan dan suatu golongan.hukum harus betul2 tegak lurus dan tidak tebang pili.siapa pun merakah dan apapun jabatan merakah kalau melanggar hukum harus ditindak secarah tegas.agar rakyat percaya terhadap lembaga hukum yg ada direpublik indonesia.
Bu, LPSK gak ada kekuatannya hanya lembaga perlindungan jadi gak usah nyalahkan mereka
Mustinya DPR ciptakan Undang Undang Untuk mengembalikan POLRI kembali dibawah TNI biar aman hukum kita ini
Smua yg d atas harus turun tangan karena kapolda nya kurung tegas
Seharusnya yg di tanya bkn LPSK nya tp polisinya bu DPR, bejus gk menangani sebuah kasus, mengapa kog sampai berlarut larut ini bisa mengancam keamanan dan keselamatan loh klu tdk kunjung selesai. 8thn bkn waktu yg pendek.
Bu DPR kasus Vina Bu DPR kok Baru ngomong terlambat sudah Bu...??? Lihat Bu Widya sangat lantang berbicara kasus Vina Bu Widya menyuarakan kebenaran beliau bukan anggota DPR yang dapat gaji sudah lah Bu DPR nikmati saja gaji buta.ok
Cantik wakil rakyat
hidup... PSK... 👍