Видео

Terima Kasi atas responnya, Keputusan Tata Usaha Negara Bersifat Individual diartikan tidak ditujukan untuk umum (banyak hal), tetapi terhadap hal tertentu (satu hal) termasuk alamat maupun hal yang dituju, Kalaupun yang dituju itu lebih dari satu orang, maka nama dari tiap-tiap orang yang namanya terkena putusan itu harus disebutkan satu persatu. Misalnya: suatu Keputusan tentang pengangkatan PNS dengan lampiran yang menyebutkan satu-persatu nama yang diangkat sebagai PNS, ini bersifat individual karena hanya memutuskan tentang Pengangkatan PNS, walaupun dalam lampirannya menyangkut banyak orang. yang tidak bersifat individual itu contohnya : Surat Izin Usaha Pertambangan PT. A dan Surat Pengangkatan PNS (dijadikan dalam satu Surat Keputusan). selain itu, Peraturan Daerah masuk sebagai kategori Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bukan sebagai suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Demikian, disampaikan terima kasih

Terima Kasih atas responnya, pertama-tama, guna menyamakan persepsi, kami anggap pertanyaan saudara mengenai "Keputusan Administrasi Negara" disini adalah "Keputusan Tata Usaha Negara" sesuai dengan pembahasan Kami dalam video, selanjutnya, definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." dengan demikian, walaupun suatu penetapan dibuat secara tertulis namun tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (karena dikeluarkan oleh instansi swasta) dan tidak pula berisi tindakan hukum tata usaha negara, maka keputusan tersebut bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Demikian, disampaikan Terima Kasih

@@ahmadriyadhu.b.ph.d817 Terima kasih atas jawaban dan ilmunya pak, sehat selalu🙏🏻

mana mau jawab dia........🤣🤣

Terima Kasih atas responnya, sehubungan dengan Penetapan seseorang menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana, bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. selain itu, instrumen hukum yang dapat digunakan sehubungan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka adalah Praperadilan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Demikian, disampaikan Terima Kasih