Видео

Halo Selamat Sore, Dari pasal 22 ayat (1) PP NO 18 tahun 2021, jangka waktu HGU itu akan tergantung kepada apakah HGU itu merupakan HGU yang pertama kali diberikan, perpanjangannya, atau permbaharuannya. Kalau HGU itu adalah yang pertama kali, maka akan diberikan jangka waktu 35 tahun. kalau misalkan setelah berakhir jangka waktu yang pertama itu dan HGU diperpanjang, maka perpanjangaanya akan diberikan untuk jangka waktu 25 Tahun. Setelah berakhir jangka waktu perpanjangan 25 tahun, dan HGU dilakukan pembaharuan, maka akan diberikan untuk 35 Tahun. demikian, semoga menjawab.

@gerald.advokat Terima kasih atas jawabannya, berarti klo ditanyakan ttg jangka waktu HGU, maka menggunakan yg terbaru yaitu PP 18 tahun 2021 ya pak? Karena di UUPA HGU itu jangka waktu nya 25 35 25

Halo Mas, Pengadilan Agama itu berwenang untuk memeriksa permasalahan tentang Perkawinan ya. Alasannya, karena Pengadilan Agama tidak hanya menyidangkan perkara perceraian, tetapi perkara lain yang terkait dengan hukum perkawinan, salah satu diantaranya adalah 'pengesahan perkawinan', dan 'pembatalan perkawinan'. Pengesahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perceriaian itu semua merupakan permasalahan yang diatur di dalam undang-udang Perkawinan. Jadi gak cuma Perceraian, tetapi permaslaahan lain terkait hukum perkawinan juga, itulah kenapa undang-undang menulisnya 'perkawinan' bukan 'perceraian'. Semoga bermanfaat.

halo Pak, ini maksudnya pemilik tanah tidak mau ttd ya pak? karena pemberi hak tanggungan adalah pihak yang merupakan pemilik tanah. kalau misalkan pemilik tanah tidak mau menjual maka tidak akan terjadi jual beli. karena secara hukum jual beli harus kesepakatan antara pemilik barang (penjual) dengan pembeli. Mungkin jika ada detail masalahnya yang perlu diperjelas pak? Terima kasih.

Selamat Sore, saya boleh diperjelas dahulu, dalam hal ini apakah bapak sebagai pihak dalam perkara? jika iya apakah sebagai penggugat aatu tergugat? Secara umum saja, kalau surat gugatan sudah salah terkait identitas tergugat, maka akan ada konsekuensi gugatan tidak dapat diterima (NO). terkait dengan kebohongan, itu perlu dibuktikan. Jika pihak tergugat berdalih bahwa dalil penggugat tidak benar, maka tergugat wajib membuktikannya. Dalam hal ini mendalilklan apa yang benar dan nanti ajukan bukti-bukti yang mendukung dalil dari tergugat. Semoga menjawab.

ini secara umum saja, kalau dalam hukum perdata, tidak melunasi hutang adalah wanprestasi. Konsekuensinya adlaha, hukuman ganti rugi dan juga sita terhadap harta benda. ini semua harus melalui putusan pengadilan ya. terkait sita, nantinya harta yang disitia bisa menjadi pelunasan dengan cara eksekusi melalui lelang. demikian semoga menjawab.

Semoga bermanfaat.

Ya Mbak, saya belum tahu detail perkaranya ya. tetapi secara umum kalau dalam jual beli, jika barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka pembeli punya hak dan wewenang untuk menjual lagi barang tersebut kepada pihak lainnya. Ini secara umum, secara khusus mungkin berbeda dan biasanya secara khusus ini karena ada perjanjian tertentu antara penjual dan pembeli. Demikian, semoga menjawab.

PPAT dan Notaris adalah dua profesi yang berbeda ya. Namun dalam praktek notaris umumnya berprofesi juga sebagai PPAT, dan ini diperbolehkan. Untuk mengetahui apakah Notaris juga PPAT harus ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan ya. semoga menjawab.

Semangat, semoga semaikn baik dan jaya Indonesia ya.

Ini perlu detail perkaranya ya. saya belum bisa menjawab apa yang terjadi karena itu perlu detail perkaranya. Jika ingin konsultasikan secara detail lewat direct message di sosial media ya. Secara umum, suatu barang (tanah) hanya bisa beralih kepemilikan jika ada kejadian seperti jual beli, atau hibah, atau peralihan hukum lainnya. Demikian.

Kalu ini apakah bisa lewat direct message saja? karena sudah cukup detail permasalahannya.

Nah loh.

Hlo Pak, bisa lebih jelas lagi pak terima kasih.

Halo, Secara hukum anak angkat bukan merupakan ahli waris. Karena yang bisa jadi ahli waris dan memperoleh warisan hanya yang memiliki hubungan darah (anak kandung, orang tua, saudara) dan hubungan perkawinan (Suami dan isteri). Anak angkan masih bisa mendapatkan harta dari yang meninggal dengan wasiat. tetapi tidak bisa memperoleh semua harta pewaris. Jika yang meninggal tidak membuat wasiat semasa hidup, maka anak angkat tidak mendapatkan warisan. semoga membantu.

Halo pak. jika menagih dianiaya, maka lakukan upaya hukum gugatan perdata, sebelumnya somasi dahulu. terkait pengaiayaan itu adalah bentuk tindak pidana, dan terpisah dari permasalahan hutang piutangnya. Dapat diproses tersendiri secara pidana.

Apakah hal demikian kiranya sudah adil? karena didapati seringkali harga dlm eksekusi jauh rendah dr harga pasar dan merugikan pihak pemberi hak jaminan,

Sore, Ya, secara hukum, jika hak tanggungan sudah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan, maka itu memiliki kekuatan seperti putusan hakim, dan dapat dilakukan eksekusi apabila debitur cidera janji. Terkait harga eksekusi, itu umumnya ditentukan dalam proses 'penilaian' dan dilakukan oleh appraiser. semoga membantu

Gugatan harta warisan sejatinya tidak ada jangka waktunya. soal bisa lapor polisi atau tidak, itu tergantung perkaranya. laporan polisi hanya untuk tindakna-tindakna pidana, yaitu penggelapan, penipuan, atau pemalsuan. Kalau soal harta warisan itu adalah proses perdata dan diproses secara perdata juga. Semoga membantu.

Halo Pak, Boleh infokan apa permasalahannya? jika panjang boleh hubungi lewat DM sosial media kami ya. Link ada di bio chanel. Terima kasih

@gerald.advokat ok pk

Semoga Bermanfaat.

Sita terhadap harta debitur bisa dimintakan melalui permohonan sita jaminan di dalam gugatan perdata. soal hutang tidak ada hitam diatas putih, itu soal pembuktian hutang-piutang. Walaupun tidak ada surat perjanjian, apabila ada bukti lainnya, seperti saksi atau pengakuan tergugat maka masih dimungkinkan gugatan bisa diterima. Dan apabila gugatan diterima maka sita jaminan juga bisa dimungkinkan untuk diterima. tetapi kemabli lagi, ini soal tersedianya bukti yang dimiliki. Semoga bermanfaat.

Semoga bermanfaat

Smeoga bermanfaat.

Apabila diajukan kasasi, maka terdakwa bisa ditahan ya.

Thank bang, semoga bermanfaat

Terima kasih atas pertanyaany. Baik, secara hukum orang yang menjadi ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan yang mewaris dan juga orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan yang mewaris. Dalam hal ini, walaupun terjadi perceraian, maka anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, tetap merupakan ahli waris baik dari ibu (mantan isteri) dan juga dari ayah (mantan suami), dikarenakan anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah dan ibunya. Demikian, semoga bisa menjawab.

Halo Mas, saya masih perlu menerima detail perkaranya, jika mau boleh konsultasikan, dan DM ke Sosial Media Saya. Ada beberapa informasi yang eprlu saya konfirmasi utnuk ini. Yang pasti, pemilik tanah dan bangunan berhak untuk menjual tanah dan bangunannya. namun perlu dilihat juga apakah tanah dan bangunan tersebut sedang dijaminkan atau tidak, jika tidak maka tidak bisa dijual dahulu. dalam kasus mas ini, apakah mas yang menjual atau yang membeli? Lalu, apakah yang gagal bayar itu yang menjual? Demikian.

@@gerald.advokat kak boleh saya konsultasi lewat WA kah?

Untuk sosial media IG apa pak?

@@AdhitAksara IG saya sama ya Gerald.Advokat

Harta Bersama kalau belum dibagi-bagi setelah terjadi perceraian maka akan tetap dianggap milik bersama antara mantan suami dan isteri. Oleh karenanya, apabila hendak dijual harus persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak maka tindakan penjualan tersebut bisa tidak sah. Demikian, semoga bermanfaat.

​@@gerald.advokat jika suami istri yg sudah bercerai dan sepakat untuk menjual harta bersama berubah tanah, apakah di buat dalam surat pernyataan atau surat jual beli dan apakah harus di ketahui oleh pihak desa setempat

@@ferizld9832 Begini, Secara hukum, jual beli tanah harus dibuat dengan Akta Jual Beli Tanah, yang hanya bisa dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kalau terkait harta bersama, maka nanti Akta Jual Beli Tanah itu bisa dibuat dan ditandatangani oleh mantan suami dan mantan isteri secara bersama sama sebagai penjual. semoga bermanfaat

Saya tidak bisa share nomor kontak di kolom komentar ya. kalaumau konsultasi, silahkan hubungi lewat DM IG atau Facebook. (namanya Gerald.Advokat). Link ada di dalam bio saya. Terima kasih.

Semoga bermanfaat.

Saya tidak tahu detail perkaranya ya. Kalau memang tanah warisan itu dijual oleh salah satu ahli waris. maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ahli waris yang dirugikan. Namun ini tergantung keadaanya. termasuk salah satunya adalah meminta bagian dari hasil penjualannya. Mungkin untuk lebih lanjut perlu tahu detail perkaranya.

Halo, Secara hukum, 'sudah tidak cocok lagi' ini bukan alasan untuk bercerai. Adapun salah satu alasan bercerai adalah "Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga." Lebih lanjut, kalua dalam hal ini, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, salah satu bentuk pembuktiannya adalah "telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. " Oleh karena itu, apabila dari informasi yang diberikan, alasan yang sedang diajukan tidak cukup untuk diajukan dalam gugatan. Demikian

trima kasih pak infonya

@@erynjhevic3551 sama-sama, semoga bermanfaat.

Halo pak, Pertama, saya belum bisa memahami apa artinya " memaksa salah satu pihak untuk melakukan pelanggaran dalam perjanjian", ini saya belum bisa pahami, apa mungkin bisa diceritakan perkaranya? Kalau, dalam perjanjian, apabila satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka ini yang disebut wanprestasi, dan pihak lainnya yang dirugikan bisa menuntut kepada pihak yang melanggar. tetapi, kalau seandainya ada salah satu pihka menghendaki adanya perubahan dalam ketentuan perjanjian, maka perubahan itu harus disepakati secara bersama sama dahulu baru dapat berlaku. Jika tidak maka ketentuan yang awal yang berlaku. dan dalam hal yang terakhir ini apabila pihak yang memiliki kewajiban tidak melanggarnya maka tidak dianggap wanprestasi. Semoga bermanfaat.

Seorang Isteri tetap punya kewajiban kepada anak dan suaminya. Begitu juga seorang suami kepada isteri dan anaknya. Jika ada kewajiban hukum yang dilanggar tentu adakn ada konsekuensi hukum. Tetapi untuk bisa melihat apa konsekuensinya perlu dilihat perkaranya lebih jauh lagi, kalau dari ini saja belum bisa dilihat pak.

Sama-sama, semoga bermanfaat

😂😂😂😂😂😂cilokpan nga???