- Видео 118
- Просмотров 52 275
Indonesian Center for Environmental Law
Добавлен 10 окт 2017
ICEL adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang independen untuk hukum lingkungan, terlibat dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
Visi
Sebagai organisasi non-pemerintah yang berpengaruh dalam memperjuangkan terwujudnya keadilan lingkungan yang berbasis nilai-nilai demokrasi, HAM, keadaban, keberlanjutan, negara hukum (rule of law), dan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang baik (good sustainable development governance).
Visi
Sebagai organisasi non-pemerintah yang berpengaruh dalam memperjuangkan terwujudnya keadilan lingkungan yang berbasis nilai-nilai demokrasi, HAM, keadaban, keberlanjutan, negara hukum (rule of law), dan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang baik (good sustainable development governance).
Talkshow Urgensi Legislasi Terkait Perubahan Iklim untuk Mewujudkan Keadilan Iklim di Indonesia
Talkshow Urgensi Legislasi Terkait Perubahan Iklim untuk Mewujudkan Keadilan Iklim di Indonesia
Просмотров: 218
Видео
Highlight Workshop Hukum Perubahan Iklim bagi Pengajar Fakultas Hukum
Просмотров 207Год назад
ICEL bekerja sama dengan CELCJ telah menyelenggarakan Workshop Hukum Perubahan Iklim bagi Pengajar Fakultas Hukum pada tanggal 20-23 Agustus 2023 sebagai bagian dari rangkaian 30 Tahun ICEL. Peserta workshop terdiri dari dua puluh tujuh pengajar fakultas hukum yang datang dari berbagai wilayah Indonesia mulai dari Sumatra hingga Papua. Adapun pengajar workshop ini merupakan pengajar dan praktis...
Highlight Acara Puncak Perayaan HUT ke 30 ICEL "MENYELAMATKAN BUMI MELALUI HUKUM"
Просмотров 377Год назад
[Highlight: 30 Years Celebrating Environmental Law Movement] Kamis, 24 Agustus 2023 - ICEL merayakan hari jadi yang ke-30 dengan tema “Menyelamatkan Bumi Melalui Hukum - 30 Years Celebrating Environmental Law Movement.” Acara ini merupakan bentuk perayaan bagi kerja-kerja ICEL bersama para sahabat dalam mewujudkan keadilan lingkungan. Keluarga Besar ICEL berterima kasih kepada seluruh sahabat y...
Harapan ICEL Pada Proses INC Selanjutnya
Просмотров 97Год назад
T: Apa harapan ICEL untuk proses negosiasi perjanjian internasional tentang plastik yang akan berlangsung pada tahun 2023? Simak penjelasan peneliti ICEL Bella Nathania berikut ini! #ecojustice #breakfreefromplastic
Keterlibatan Perwakilan Industri dalam Forum INC-1 "Perjanjian Internasional tentang Plastik"
Просмотров 83Год назад
Halo Sobat Ecojustice! Pada segmen kedua ini, peneliti ICEL Bella Nathania akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai keterlibatan perwakilan industri dalam proses INC-1 "Perjanjian Internasional tentang Plastik". #ecojustice #breakfreefromplastic
"Bagaimana komitmen Indonesia dalam bentuk regulasi pasca INC-1?"
Просмотров 70Год назад
Berikut Jawaban dari pertanyaan teman-teman pada bulan lalu mengenai INC-1 "Perjanjian Internasional tentang Plastik" yang dijawab oleh peneliti ICEL Bella Nathania. T: "Bagaimana komitmen Indonesia dalam bentuk regulasi pasca INC-1?" #breakfreefromplastic #ecojustice
Video Perkenalan INC-1 "Perjanjian Internasional tentang Plastik"
Просмотров 142Год назад
Halo Sobat Ecojustice! Simak perkenalan ICEL Menjawab dalam video berikut terkait pertanyaan teman-teman mengenai INC-1 "Perjanjian Internasional tentang Plastik".
Rangkuman Acara Launching Portal Putusan I-LEAD
Просмотров 76Год назад
Kamis 26 Januari 2023, ICEL telah merilis Portal Putusan Indonesian Landmark Environmental Decision (I-LEAD). Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo G. Sembiring menyatakan bahwa I-LEAD merupakan sebuah portal yang berisikan putusan-putusan penting bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. I-LEAD dapat digunakan sebagai wadah informasi dan referensi bagi komunitas hukum untuk penyusunan produk ke...
The Importance of Decent Air Quality Management Plan: Reflection from the United States
Просмотров 1322 года назад
The Importance of Decent Air Quality Management Plan: Reflection from the United States
29 Tahun ICEL Mengawal Terwujudnya Keadilan Lingkungan Di Indonesia
Просмотров 2132 года назад
29 Tahun ICEL Mengawal Terwujudnya Keadilan Lingkungan Di Indonesia
Akankah RUU EBET Mewujudkan Transisi Energi di Indonesia?
Просмотров 1082 года назад
Akankah RUU EBET Mewujudkan Transisi Energi di Indonesia?
Talkshow "Mengurangi Sampah Melalui Pembatasan"
Просмотров 2472 года назад
Talkshow "Mengurangi Sampah Melalui Pembatasan"
Mengenang dan Doa Bersama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
Просмотров 2312 года назад
Mengenang dan Doa Bersama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
Webinar Peluncuran Studi Produk Hijau untuk Konsumen Hijau Melindungi Konsumen dari Greenwashing
Просмотров 1972 года назад
Webinar Peluncuran Studi Produk Hijau untuk Konsumen Hijau Melindungi Konsumen dari Greenwashing
Memahami Strategi Anti SLAPP Yang Dapat Ditempuh
Просмотров 4712 года назад
Memahami Strategi Anti SLAPP Yang Dapat Ditempuh
Bolehkah Memelihara Satwa Liar di Rumah?
Просмотров 4113 года назад
Bolehkah Memelihara Satwa Liar di Rumah?
Podcast Ruang Tengah - Menilik Anti-SLAPP dalam Sistem Peradilan Pidana
Просмотров 4843 года назад
Podcast Ruang Tengah - Menilik Anti-SLAPP dalam Sistem Peradilan Pidana
Pandangan Sandrayati Moniaga Mengenai Advokasi Kritis Terhadap RUU Cipta Kerja
Просмотров 523 года назад
Pandangan Sandrayati Moniaga Mengenai Advokasi Kritis Terhadap RUU Cipta Kerja
Pandangan Josi Khatarina Mengenai Advokasi UU Keterbukaan Informasi Publik
Просмотров 1523 года назад
Pandangan Josi Khatarina Mengenai Advokasi UU Keterbukaan Informasi Publik
Pandangan Prof. H. Takdir Rahmadi Terkait Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup
Просмотров 2603 года назад
Pandangan Prof. H. Takdir Rahmadi Terkait Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup
Pandangan Laode M. Syarif tentang Perjalanan Gerakan Advokasi UU Lingkungan Hidup
Просмотров 1463 года назад
Pandangan Laode M. Syarif tentang Perjalanan Gerakan Advokasi UU Lingkungan Hidup
Pandangan Dr. Mas Achmad Santosa tentang Perjalanan Gerakan Advokasi ICEL
Просмотров 1563 года назад
Pandangan Dr. Mas Achmad Santosa tentang Perjalanan Gerakan Advokasi ICEL
28 Tahun ICEL: Perjalanan Mewujudkan Keadilan Lingkungan
Просмотров 1233 года назад
28 Tahun ICEL: Perjalanan Mewujudkan Keadilan Lingkungan
Rangkuman Rangkaian HUT ICEL ke-28 Tahun
Просмотров 653 года назад
Rangkuman Rangkaian HUT ICEL ke-28 Tahun
SLAPP: Senjata Ampuh Korporasi dan Oknum Aparat Bungkam Masyarakat Lewat Proses Peradilan
Просмотров 1703 года назад
SLAPP: Senjata Ampuh Korporasi dan Oknum Aparat Bungkam Masyarakat Lewat Proses Peradilan
Podcast Ruang Tengah Perdana - Keadilan Iklim yang Kita Impikan
Просмотров 4123 года назад
Podcast Ruang Tengah Perdana - Keadilan Iklim yang Kita Impikan
Serba Serbi RUU Energi Baru Terbarukan
Просмотров 2323 года назад
Serba Serbi RUU Energi Baru Terbarukan
Terimakasih informasinya pak....ilmunya sangat bermfaat bagi saya..🙏
Terima kasih atas materi yang telah disampaikan
Terima kasih atas ilmunya dan sangat bermanfaat bagi saya
@butje penjelasannya jelas
Terimakasih materinya sangat bermanfaat.
Kereennn kk diva
coba yg bikin peraturan itu turun kelapangan buktikan cara bercocok tanam tida membakar mulai dari pembukaan lahan saya berani taruhan kalau tanaman bisa subur dengan madal minim rak yat kecil
alhamdulah telah menemukan cara ini dan bisa melihatsemua ini trimakasih atas saran dan bantuan yag saya telusuri
Dia mengakui secara tidak sadar
0:29
Hadir pangkalan berandan🎉
Kurang jauh pak asisten khusus maennya, tambah dak ilmiah pula...
P
Karena peraturan ini banyak lahan jadi semak belukar, petani dah malas menanam dan beralih jadi pedagang, ketahanan pangan akan terganggi
Boleh minta bahan paparannya?
Ini mungkin bisa dibaca, dari Jakarta Post, 18 Oct 2022: Early retirement of coal-fired power plants: Is Indonesia ready for it?......For these reasons, we believe that accelerating the retirement of PLTUs is not an ideal way to deal with the energy-transition plan, especially when energy security is starting to take center stage in the current energy issues. Therefore, we argue that there are some concerns that need to be addressed before escalating the early retirement of PLTUs.
Boleh minta ppt nya tiap pemateri
Superkerennn mbakk moderator, dn narsumnua
apaakah ada bahan materi yang bisa di share
sya arip dr lebak boleh tidak pa dpt bergabung demi wawasan . adakah WA grup atw perorangan yg bs dihubungi.
Halah sangsi...? G mungkin dpt sangsi. Isinya mafia n KKN.
penjelasan pasal 1 ayat 7 penjelasan pasal 1.angka 7.Cukup jelas Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa. SK 447 berbicara tentang satwa liar
Sangat berduka atas berpulangnya Prof Asep Warlan Yusuf. Insya Allah, segala amal ibadah Alm diterima...
👍
Bapak ibu Panitia, alhamduliah sangat menarik, untuk kita diskusikan terkait carut marutnyas kondisi hukum lingkungan saat ini. dapatkah kami minta semua materinya. Terimakasih
Selamat sore, silahkan kirim email ke infoicel.id@gmail.com
Link presensi dan materi2 narsum bisa di share min?.
kami kirim via email kak...
Selamat ulang tahun ICEL, salam kenal dari medan
penyajian materinya sudah baik hanya audionya terlalu kecil
terimaksih atas penjelasannya
Terimakasih atas ilmunya🙏
Good 🙏☺️
Terimakasih Atas Tambahan Ilmu Pengetahuanya
Kita perlu peraturan perundang-undangan undangan pembangunan perumahan berbasis lingkungan hidup. Yang penting dalam uu ini adalah pembangunan sistem perumahan dengan kawasan hutan sebagai hutan cadangan terus sistem drainase atau aliran air yang terlindungi dari pencemaran air terutama sistem aliran air tidak mencemari sungai sungai atau sistem pembuangan limbah tidak mencemari aliran air dan sungai sungai
Halo, pada menit 8:05, tragedi Fukushima terjadi pada tahun 2011 bukan 2007, terima kasih
Link e-certificate dan materi2 narsum bisa di share min
How can i thank Dr Alamale I'm Herpes negative keep saying live sir forever be grateful go through him on RUclips channel...
Terimakasih materinya
Terimakasih banyak
TERIMAKASI ATAS ILMUNYA🙏🙏🙏
Keren kak
hello
Terimakasih banyak ilmunya sangat bermanfaat
mantap guru materinya, terima kasih
thnks ilmunya. ijin share
terimakasih. ilmu bermanfaat
Jadi tim penilaian amdal dari pemerintah ya? Sebelumnya masyarakt yg mencari sndri tim penilaiannya ya... Lalu masyarakat terdampak kan tidak mndapat hak keberatan ya, bila ada dampak rugi dari lahan yg digarap investor apa rakyat tidak bisa mengadu ke pemerintah? Dan menunggu dampak krusakan meluas sampai diketahui pemerintah? Terima kasih
itu kok ketika saya sesuaikan dgn draft, pasal dan isinya tidak sama dgn di video ya
Halo, terima kasih atas pertanyaannya... Video ini dibuat berdasarkan draft RUU Cipta Kerja versi februari yang terdapat dalam situ Kemenko perekonomian dan catatan kami pada rapat panja pembahasan RUU Cipta Kerja (silakan lihat DIM di situs DPR). Kami memahami bahwa ada berbagai draft yang beredar di masyarakat setelah Rapat Paripurna kemarin. Namun, berdasarkan pengamatan kami, substansi video ini masih relevan dengan draft yang beredar Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut: Mengenai penghapusan KPA dan digantikan dengan Lembaga Uji Kelayakan, Lihat Pasal 22 Angka 3 UU Cipta Kerja, Pasal 22 Angka 8 UU Cipta Kerja, Pasal 22 Angka 9 UU Cipta Kerja (Halaman 66 dan Halaman 68) Mengenai pelibatan yang dibatasi, silakan lihat Pasal 22 Angka 4 dan Pasal 22 Angka 5 (Halaman 66-67) Semoga membantu!
@@indonesiancenterforenviron2355 di uu yg beredar skrg halaman 66 pasal 24 min bukan min?, dpt download dari tirto. Mohon kasih tau kalo saya keliru 🙏
melegalkan praktek buruk yang selama ini sudah terjadi...parah ya?
Soundnya kurang bgs
bukannya tanpa disebutin dapat diajukann ke TUN yang namanya KTUN ttp objek PTUN?
iya saya setuju, harusnya walau ga disebutkan itu secara normatif sudah objek PTUN
Halo, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau teman-teman berpendapat itu KTUN, kami senang sekali. Kami pun berpendapat demikian. Singkatnya, kami berpandangan bahwa Persetujuan lingkungan memiliki akibat hukum karena terbit dari penyusunan Amdal dan SKKLH dan sudah membebankan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha. Dalam hal ini, persetujuan lingkungan sudah memiliki implikasi bagi masyarakat dan LH Kekhawatiran kami justru sebaliknya. Sedikit sekali putusan pengadilan yg setuju bahwa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau yang sekarang dianggap sebagai persetujuan LH adalah merupakan KTUN. Contoh putusannya adalah Putusan No. 75/G.TUN/2003/PTUN.JKT yang mana dianggap bahwa SKKLH bukanlah merupakan KTUN. Pendapat serupa disampaikan pula oleh beberapa ahli hukum. Sehingga, kami khawatir apabila tidak disebutkan secara eksplisit sebagaimana terdapat Pasal 38 UU 32 Tahun 2009 yang dihapus oleh UU Cipta Kerja (Lihat Pasal 22 Angka 16 UU Cipta Kerja) persetujuan LH tidak dapat digugat.
@@indonesiancenterforenviron2355 di PP 27/2012 kan izin lingkungan disebut sebagai KTUN? bukannya berarti ada pentingnya untuk edukasi masyarakat bahwa harus ada peraturan peralihan yang jelas mengenai persetujuan lingkungan ini? dalam artian kalau nantinya (amit-amit) omnibus law tetap jalan masyarakat tetep teredukasi bahwa mereka masih punya hak menggugat dengan catatan ada peraturan pemerintah yang jelas menyebutkan bahwa persetujuan lingkungan adalah KTUN